Abdul Wahid Hasyim

Pendidikan

Abdul Wahid Hasyim tidak menempuh pendidikan sekolah dasar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Hollandsch-Inlandsche School. Ini terjadi karena ayahnya yaitu Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai tokoh anti-sekolah yang didirikan oleh penjajah.^[2]

Sejak kecil, Abdul Wahid Hasyim belajar di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Tebuireng. Ia telah berhasil mengkhatamkan Al Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah lulus dari madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri-santri pesantren seusianya.^{[butuh rujukan]}

Pada usia 13 tahun, ia belajar pendidikan Islam di Pondok Pesantren Siwalan Panji di Kabupaten Sidoarjo. Namun, ia hanya dapat bertahan selama sebulan. Ia kemudian pindah belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo. Di pondok pesantren ini pun, ia hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Akhirnya, pulang untuk belajar mandiri di rumahnya sendiri. Abdul Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab hingga mahir. Setelahnya ia mempelajari alfabet Latin sekaligus belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris.^[3]

Pada tahun 1932 ia belajar di Makkah bersama sepupunya, Muchammad Ilyas, ialah yang mengajari Wahid dalam belajar Bahasa Arab hingga ia fasih berbahasa Arab. Sehingga ia menguasai tiga bahasa asing, yakni Arab, Inggris, dan Belanda.^[4]

Mendirikan sekolah

Selain keaktifannya dalam gerakan politik dan sumbangsihnya terhadap perjuangan melawan penjajah secara diplomatis, pada tahun 1944 ia mendirikan sebuah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang saat itu pengasuh sekaligus pimpinannya dipegang oleh oleh KH. A. Kahar Moezakkir.^[5]

Mengembangkan dunia pesantren

Wahid mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun Wahid membuat “gebrakan” baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum.^[6] Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda. Itulah madrasah nidzamiyah. Meskipun ayahandanya, Hadratush Syaikh Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama, butuh waktu beberapa tahun bagi Wahid Hasjim untuk menimbang berbagai hal sebelum akhirnya memutuskan aktif di NU. Pada usia 25 tahun Wahid bergabung dengan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), federasi organisasi massa dan partai Islam saat itu. Setahun kemudian Wahid menjadi ketua MIAI.^[7][8]

Anggota BPUPKI dan PPKI

Menjelang kemerdekaan tahun 1945 di usianya yang masih 30 tahun, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren, telah menjadi lapisan sejarah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun.^[9]

Penggagas sila "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila sebagai pengganti dari bunyi rumusan "Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya" tidak terlepas dari peran seorang Wahid Hasyim. Pada mulanya rumusan sila pertama tersebut ditolak oleh penduduk Indonesia yang beragama non-muslim, karena tidak hanya umat Islam saja yang ikut berperan dalam kemerdekaan Bangsa Indonesia, tetapi dari berbagai pihak. Kemudian Wahid mengusulkan diubahnya sila pertama yang berbunyi "Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Wahid memang dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inklusif.^[10]

Menteri Agama Republik Indonesia

Wahid Hasyim menjadi Menteri Negara Republik Indonesia periode 1945–1949.^[11] Jabatan ini merupakan hasil penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno.^{[butuh rujukan]} Kemudian ia menjadi Menteri Agama selama tiga periode kabinet secara berurutan. Periode pertama yaitu Kabinet Hatta mulai pada 20 Desemnber 1949 hingga 6 September 1950. Periode kedua yaitu Kabinet Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Periode ketiga dalam Kabinet Sukiman mulai 27 April 1951 hingga 3 April 1952.^[12]

Ketua Partai Masyumi

Pada tahun 1939, Nahdlatul Ulama menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943 ia ditunjuk menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi ia merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan.^[13]

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tahun 1951, Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Rais 'Aam KH. A. Wahhab Hasbullah.^[14]