Raden Mas Sartono adalah seorang pengacara dan politisi yang bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Presidensial bersama dengan Mohammad Amir, Abdul Wahid Hasyim, Alexander Andries Maramis, dan Oto Iskandar di Nata. Ia juga pernah menjabat sebagai penjabat presiden pada tahun 1958 dan 1959. Perjuangan politiknya berawal dari Partai Nasional Indonesia hingga mendirikan partai-partai politik baru, seperti Partai Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 |
 | Sumber referensi dari artikel ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar. |
Sartono | |
|---|---|
 Sartono pada tahun 1964 | |
| Presiden Indonesia Pejabat | |
| Masa jabatan 6 Januari 1959 – 21 Februari 1959 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Djoeanda Kartawidjaja |
| Masa jabatan 23 April 1959 – 2 Juli 1959 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Djoeanda Kartawidjaja |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-1 | |
| Masa jabatan 22 Februari 1950 – 22 Juli 1959 | |
| Presiden | Soekarno |
| Wakil | Albert Mangaratua Tambunan (1950–1956) Arudji Kartawinata (1950–1959) Tadjuddin Noor (1950–1956) Zainul Arifin (1956–1959) Zainal Abidin Ahmad (1956–1959) |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 5 Agustus 1900 Wonogiri, Hindia Belanda |
| Meninggal | 15 Oktober 1968(1968-10-15) (umur 68) Jakarta, Indonesia |
| Makam | Astana Bibis Luhur |
| Partai politik | Partai Nasional Indonesia (1927–1931) Partai Indonesia (1931–1937) Gerakan Rakyat Indonesia (1937–1942) |
| Suami/istri | Siti Zaenab (m. 1930) |
| Anak | 3 |
| Almamater | Universitas Leiden (Mr.) |
| Pekerjaan |
|
| Tanda tangan |  |
  | |
Raden Mas Sartono (5 Agustus 1900 – 15 Oktober 1968) adalah seorang pengacara dan politisi yang bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Presidensial bersama dengan Mohammad Amir, Abdul Wahid Hasyim, Alexander Andries Maramis, dan Oto Iskandar di Nata.[1] Ia juga pernah menjabat sebagai penjabat presiden pada tahun 1958 dan 1959.[2] Perjuangan politiknya berawal dari Partai Nasional Indonesia hingga mendirikan partai-partai politik baru, seperti Partai Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia.
Sartono terlahir sebagai keturunan bangsawan Jawa yang berturut-turut mengikuti pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School, MULO, AMS, dan Rechtshoogeschool te Batavia yang ditamatkannya pada tahun 1922. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden, Belanda, dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten pada tahun 1926.[3]
Nama Sartono berasal dari kata Jawa, yaitu sarto dan ono yang berarti "keberadaannya menjadi pelengkap". Beliau lahir dari keluarga bangsawan; ayahnya, Raden Mas Martodikaryo, adalah cicit dari Mangkunegoro II, sedangkan ibunya, Raden Ajeng Ramini, adalah cucu dari Mangkunegoro III.[3]
Sartono menikah dengan Siti Zaenab, putri dari Wiryowiguno, pada tanggal 26 Mei 1930. Pernikahan tersebut dikaruniai 3 anak: R.M. Gunadi, R.A. Sri Mulyati, dan R.A. Rukmini.
Sartono mulai aktif di pergerakan nasional sejak usia 16 tahun melalui organisasi Darmo Kondo. Menjelang Kongres Pemuda II tahun 1928, ia menjadi salah satu sponsor penting bersama Mr. Soenario.[4]
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno menunjuk Sartono sebagai Menteri Negara dalam kabinet pertama Indonesia. Namun, jabatan ini berakhir pada 14 November 1945 seiring transisi menuju kabinet parlementer di bawah Sjahrir.[1]
Sartono terpilih sebagai Ketua DPR RIS pada 22 Februari 1950 setelah unggul dalam pemungutan suara melawan Mohammad Yamin.[2] Setelah kembali ke bentuk Negara Kesatuan RI, ia kembali terpilih sebagai Ketua DPRS pada 19 Agustus 1950. Di bawah kepemimpinannya, DPR melewati masa-masa kritis sistem parlementer yang kerap berganti kabinet.
.jpg)
Sartono mengambil sumpah sebagai Pejabat Presiden pada 20 Desember 1957 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1957, menggantikan Soekarno yang berhalangan hadir (cuti kesehatan dan perjalanan luar negeri).[5] Ia merupakan orang pertama yang menjabat posisi kepala negara dengan mandat melalui mekanisme pilihan rakyat/parlemen hasil Pemilu. Perannya sangat krusial dalam menghadapi pemberontakan PRRI dan persiapan kembalinya Indonesia ke UUD 1945.
Selama menjabat, Sartono melalui berbagai badai politik termasuk pemberontakan PRRI. Beliau juga meratakan jalan bagi diberlakukannya kembali UUD 1945 pada tahun 1959. Sartono hanya menjabat sampai tahun 1959 sebelum Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin.
Pada 8 Maret 1962, Sartono dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menggantikan Roeslan Abdulgani. Ia terus menjabat hingga tahun 1966, termasuk dalam Kabinet Dwikora II yang dikenal sebagai "Kabinet Seratus Menteri".[1] Meski berada di lingkaran kekuasaan, Sartono tetap kritis dengan mengusulkan perluasan hak-hak demokrasi dan pencabutan undang-undang darurat pada tahun 1962.
RM Sartono S.H. meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1968 karena penyakit prostat. Beliau dimakamkan secara kenegaraan di Makam Kerabat Mangkunegaran, Astana Bibis Luhur, Solo.[6]
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Jabatan baru | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1949-1959 |
Diteruskan oleh: Zainul Arifin |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
