Partai Nasional Indonesia adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik nasionalis di Indonesia dari tahun 1927 hingga 1973. PNI pertama didirikan oleh Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan, PNI yang baru ini menghasilkan sejumlah perdana menteri, dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. Partai ini bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun-tahun setelah reformasi di akhir tahun 1990-an, sejumlah partai yang mengklaim sebagai kelanjutan dari PNI ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi hanya memperoleh sedikit kursi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Partai Nasional Indonesia | |
|---|---|
| Pendiri | Soekarno |
| Dibentuk | 4 Juli 1927 |
| Dibubarkan | 10 Januari 1973 |
| Digabungkan dengan | PDI |
| Kantor pusat | Jalan Salemba Raya No. 73, Senen, Jakarta Pusat |
| Sayap pelajar | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia |
| Sayap pemuda | Pemuda Demokrasi Indonesia Gerakan Pemuda Marhaenis |
| Sayap wanita | Perempuan Demokratik Indonesia |
| Keanggotaan |
|
| Ideologi | |
| Posisi politik | Sayap kiri |
Partai Nasional Indonesia (disingkat PNI) adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik nasionalis di Indonesia dari tahun 1927 hingga 1973. PNI pertama didirikan oleh Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan, PNI yang baru ini menghasilkan sejumlah perdana menteri, dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. Partai ini bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun-tahun setelah reformasi di akhir tahun 1990-an, sejumlah partai yang mengklaim sebagai kelanjutan dari PNI ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi hanya memperoleh sedikit kursi.


Pada tanggal 4 Juli 1927 didirikan sebuah perserikatan bernama Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung. Para tokoh pendirinya ialah para tokoh nasional seperti Tjipto Mangunkusumo, Sartono, Iskaq Tjokrohadisuryo dan Sunaryo.[1] Selain itu, anggota Algemeene Studie Club (ASC) turut bergabung dengan perserikatan ini melalui pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno setelah deklarasi pendirian.[2] Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia.
Pemerintah Hindia Belanda memiliki kekhawatiran atas ideologi nasionalisme oleh PNI yang berpengaruh dan bersifat ekstrem.[3] Ideologi PNI diyakini menyebarkan ajaran-ajaran mengenai pergerakan kemerdekaan. Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929. Tokoh-tokoh yang ditangkap antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja
Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung.[4] Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.
Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931.[4] Sebagian anggota PNI menolak keputusan pembubaran PNI oleh Sartono. Mereka kemudian mendirikan partai lain yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PNI Baru. Moh. Hatta ditetapkan sebagai pemimpin PNI Baru ketika ia kembali ke Indonesia.[5] Di sisi lain, Soekarno bergabung dengan Partindo. [note 1] Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores pada tahun 1933 sampai dengan 1942. Lalu pada tahun 1934, Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942.
PNI ikut serta dalam Pemilihan Umum legislatif Indonesia 1955 yang diadakan dalam dua tahap pada bulan September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti sebanyak 29 partai politik. Hasil pemilihan ini memenangkan PNI sebagai lima besar yang disusul oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.[6]
Lalu pada tahun 1973, PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia[note 2] PNI didirikan kembali pada tahun 1998 dan dipimpin oleh Supeni, mantan Duta besar keliling Indonesia.[butuh rujukan]PNI menjadi salah satu partai politik peserta pemilu 1999, tetapi menjadi salah satu dari 27 partai politik yang menolak hasil pemilu dengan alasan bahwa pemilihan belum menerapkan prinsip jujur dan adil.[7]
PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme pada tahun 2002 dan diketuai oleh Sukmawati Soekarnoputri, anak dari Soekarno.[butuh rujukan]
|
|