Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Desember 1998 / 15 Januari 1999. PKP pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKP bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dimotori oleh mantan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno sebagai pendukung nasional, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan mantan Kepala Staff TNI-AD, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudradjat.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Partai Keadilan dan Persatuan | |
|---|---|
| Singkatan | PKP |
| Ketua umum | (Plt) Raden Dodi Dermawan S.[1] |
| Sekretaris Jenderal | (Plt) Mustaat Saman[1] |
| Dibentuk | Desember 15, 1998 (1998-12-15) (sebagai PKP); September 2, 2002 (2002-09-02) (sebagai PKPI); 2 September 2021 (kembali sebagai PKP) |
| Dipisah dari | Golkar |
| Kantor pusat | Jakarta Pusat |
| Keanggotaan | 563,521[1] |
| Ideologi | Pancasila[2] Nasionalisme[3] Sekularisme[3] Liberalisme Moderat |
| Posisi politik | Tengah |
| Afiliasi nasional | Koalisi Indonesia Maju |
| Kursi di DPR | 0 / 580
|
| Kursi di DPRD I | 0 / 2.372
|
| Kursi di DPRD II | 0 / 17.510
|
| Situs web | |
| pkpi | |
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),[4] adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Desember 1998 / 15 Januari 1999. PKP pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999.[5][6] PKP bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dimotori oleh mantan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno sebagai pendukung nasional, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan mantan Kepala Staff TNI-AD, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudradjat.
Ketua Umum PKP saat ini dijabat oleh Plt. Ketua Umum Raden Dodi Dermawan S. sejak 12 Juni 2025 melalui Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas), menggantikan Mayjend TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung yang sebelumnya menggantikan Yussuf Solichien sebagai Ketua Umum yang menjabat sejak 26 Mei 2021 setelah menggantikan Diaz Hendropriyono yang mengundurkan diri.[7] Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)—yang sebelumnya dikenal dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)—adalah partai politik di Indonesia yang memiliki akar sejarah kuat di kalangan purnawirawan militer. Partai ini dikenal dengan komitmennya terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.
Partai ini didirikan dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan pada tanggal 15 Desember 1998 sebagai partai pecahan Golkar.[5][6] Menurut para pemimpin PKP, terutama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, pemimpin PKP pertama,[6] Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif.[5] PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam kesatuan Indonesia.[8]
Karena belum berhasil melalui proses partisipasi formal di KPU RI, Partai tidak mengikuti Pemilu 2024 dan memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon manapun dalam pemilihan presiden.[9]
Partai ini menentang International Monetary Fund dan privatisasi.
Dari mula, partai berpaut dengan golongan Tentara Nasional Indonesia.[3] Dukungan utama terhadap PKP berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah.[10]
Pada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi.[11] Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.[12][13]
| Pemilu | Total kursi | Total pemilihan | Persentase | Hasil | Urutan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 4 / 462 |
1.065.686 | 1,01% | Partai baru | 8/48 |
| 2004 | 1 / 550 |
1.424.240 | 1,26% |  3 kursi |
12/24 |
| 2009 | 0 / 560 |
934.892 | 0,90% | 1 kursi |
16/36 |
| 2014 | 0 / 560 |
1.143.094 | 0,91% |  0 kursi |
12/12 |
| 2019 | 0 / 575 |
312.775 | 0,22% | 0 kursi |
16/16 |
Pada 27 Agustus 2016, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI di Hotel Millenium, Jakarta, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PKPI. KLB ini dihadiri oleh 33 DPD dan 498 Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) se-Indonesia.[14]
| No. | Foto | Ketua Umum | Awal menjabat | Akhir menjabat | Prd. | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Edi Sudradjat | |||||
| Haris Sudarno (Pelaksana Tugas) |
||||||
 |
Meutia Hatta | |||||
 |
Sutiyoso | |||||
 |
Isran Noor (Pelaksana Tugas) |
|||||
 |
A.M. Hendropriyono | |||||
 |
Diaz Hendropriyono | |||||
| M. Nur Sunan Kalijaga (Pelaksana Tugas) |
||||||
 |
Yussuf Solichien | |||||
| Aslizar Nurdin Tanjung | ||||||
| Raden Dodi Dermawan S. (Pelaksana Tugas) |
Berikut merupakan susunan pelaksana tugas pengurus Dewan Pimpinan Nasional PKP hasil Musyawarah Pimpinan Nasional yang di gelar di Jakarta pada 12 Juni 2025.[22]
