Manipol USDEK

Artikel ini kekurangan informasi dan perlu dikembangkan agar memenuhi standar Wikipedia. Tolong kembangkan artikel dengan melengkapi informasi yang relevan. Rincian lebih lanjut mungkin tersedia di halaman pembicaraan. (Oktober 2022)

Manipol USDEK adalah sebuah akronim yang merujuk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959–1966).^[1] Akronim ini merupakan singkatan dari Manipol (Manifesto Politik) dan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).^[2] Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya yang monumental pada 17 Agustus 1959.^[3]

Manipol USDEK dijadikan sebagai ideologi resmi dan pedoman utama bagi seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia pada era tersebut.^[4] Indoktirnasi dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan stabilitas politik dan melaksanakan cita-cita revolusi Indonesia yang dianggap belum selesai.^[5]

Latar Belakang

Lahirnya Manipol USDEK tidak dapat dilepaskan dari situasi politik Indonesia pada akhir dekade 1950-an.^[6] Era Demokrasi Parlementer (1950–1959) diwarnai oleh ketidakstabilan politik yang kronis, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet, persaingan antarpartai politik yang tajam, serta pemberontakan di berbagai daerah seperti PRRI dan Permesta.^[7]

Puncak dari krisis politik ini adalah kegagalan Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUD Sementara 1950.^[8] Di tengah kebuntuan tersebut, Presiden Soekarno, dengan dukungan kuat dari TNI AD, mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.^[9] Dekret ini membubarkan Konstituante dan menyatakan kembalinya Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945.^[10]

Untuk memberikan landasan ideologis bagi tatanan baru ini, Soekarno merasa perlu adanya sebuah manifesto politik yang dapat menyatukan seluruh kekuatan bangsa.^[11]

Menurut Soekarno, cita-cita masyarakat adil dan makmur hanya dapat dicapai dengan Sosialisme terpimpin. "Sosialisme ala Indonesia" ini kemudian diejawantahkan oleh Soekarno menjadi indoktrinasi Manipol USDEK. ^[12]

Pidato "Penemuan Kembali Revolusi Kita"

Gagasan inti Manipol USDEK berasal dari pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-14, tanggal 17 Agustus 1959.^[3] Pidato tersebut berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita".^[13] Dalam pidato ini, Soekarno menguraikan pokok-pokok persoalan bangsa dan menawarkan solusi untuk kembali kepada "rel revolusi" yang sesungguhnya.^[14]

Inti dari pidato ini kemudian dirumuskan secara lebih sistematis oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).^[15] Dokumen inilah yang kemudian dikenal sebagai Manipol USDEK.^[16]

Isi dan Penjabaran

Manipol USDEK terdiri dari dua komponen utama: Manifesto Politik (Manipol) sebagai landasan umum, dan USDEK sebagai lima pilar utamanya.

Implementasi dan Dampak

Manipol USDEK secara resmi menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan bernegara.

• Di bidang politik, kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan terpusat. Partai-partai politik yang dianggap tidak sejalan dengan Manipol, seperti Partai Masyumi dan PSI, dibubarkan. Konsep Nasakom menjadi poros utama politik, di mana kekuatan nasionalis, agama, dan komunis diupayakan untuk bersatu di bawah kepemimpinan Soekarno.
• Di bidang ekonomi, pemerintah mengambil alih banyak perusahaan swasta milik asing, terutama milik Belanda dan Inggris. Namun, kebijakan Ekonomi Terpimpin sering kali tidak berjalan efektif dan menyebabkan krisis ekonomi, seperti hiperinflasi yang parah pada pertengahan 1960-an.
• Di bidang sosial-budaya, pemerintah gencar mempromosikan budaya nasional dan melarang berbagai bentuk kebudayaan Barat, seperti musik rock and roll (yang disebut Soekarno sebagai musik ngak-ngik-ngok).

Akhir Era Manipol USDEK

Dominasi Manipol USDEK sebagai ideologi negara mulai runtuh seiring dengan peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965 serta genosida terhadap orang yang dianggap kiri.^[17] Peristiwa ini memicu krisis politik hebat yang berujung pada melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto ke panggung kekuasaan.^[18]

Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto secara bertahap membongkar seluruh tatanan politik Demokrasi Terpimpin.^[19] Melalui Sidang Umum MPRS tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, ajaran-ajaran Soekarno, termasuk Manipol USDEK, secara resmi ditinggalkan.^[20] Orde Baru kemudian memperkenalkan ideologi baru yang berpusat pada "pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen".^[21]

Meskipun demikian, Manipol USDEK tetap menjadi bagian penting dalam catatan sejarah politik Indonesia sebagai sebuah eksperimen ideologis yang monumental pada masanya.^[22]

Lihat Pula

• Demokrasi Terpimpin
• Soekarno
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Nasakom
• Orde Lama

Referensi

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Manifesto Politik Republik Indonesia

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s