Pieter Frederik "Frits" Dahler merupakan salah satu politikus dan aktivis keturunan Indo-Eropa (Eurasia) yang berusaha menjalin kerjasama antara komunitas Indo-Eropa dengan masyarakat pribumi di Indonesia. Setelah Perang Dunia II, namanya diganti menjadi Amir Dachlan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
P. F. Dahler | |
|---|---|
 | |
| Direktur Kantor Urusan Peranakan | |
| Masa jabatan Juli 1943 – Maret 1944 | |
 Pendahulu Tidak ada, jabatan baru Pengganti Tidak ada, jabatan dihapuskan  | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Pieter Friederich Dahler (1883-02-21)21 Februari 1883 Semarang, Hindia Belanda |
| Meninggal | 07 Juni 1948 Yogyakarta, Indonesia |
| Partai politik | PNI (1945-1948) |
| Profesi | Aktivis, guru, politisi |
  | |
Pieter Frederik "Frits" Dahler (21 Februari 1883 – 7 Juni 1948) merupakan salah satu politikus dan aktivis keturunan Indo-Eropa (Eurasia) yang berusaha menjalin kerjasama antara komunitas Indo-Eropa dengan masyarakat pribumi di Indonesia. Setelah Perang Dunia II, namanya diganti menjadi Amir Dachlan.
Bersama dengan E.F.E. Douwes Dekker, ia merupakan seorang politikus kuat pendukung ikatan antara komunitas Indo-Eropa dan pribumi Indonesia di kolonial Hindia Belanda dan pada masa awal pascakolonial Indonesia. P.F. Dahler adalah anggota BPUPKI.
Keberadaan orang Indo-Eropa merupakan hasil langsung dari hubungan antara kepulauan Nusantara dengan berbagai negara di Eropa sejak awal abad ke-16. Selama berabad-abad, terjadi fenomena kawin campur, pertukaran budaya, dan hibridisasi antara orang Eropa (biasanya dari garis keturunan ayah) dan orang pribumi (biasanya dari garis keturunan ibu) yang menghasilkan komunitas Indo-Eropa yang eksis di antara golongan Eropa dengan golongan pribumi di Hindia Belanda. Karena sebelum abad ke-20 jumlah wanita Belanda di Hindia sangat sedikit, orang Indo-Eropa merupakan bagian yang besar dari masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Meskipun orang Indo-Eropa secara hukum merupakan bagian dari masyarakat Eropa, bahasa, keyakinan, dan praktik-praktik budaya mereka banyak diturunkan dari garis keturunan ibu pribumi mereka.
Pada abad ke-20, dengan bertambahnya jumlah orang Belanda totok di Hindia Belanda seiring meningkatnya konektivitas langsung antara Belanda dengan Hindia Belanda, komunitas Indo-Eropa mengalami berbagai tekanan dari komunitas Belanda totok untuk melakukan westernisasi dan menjadi bagian penuh dari masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Perlahan peran orang Indo-Eropa sebagai penghubung antara Eropa dengan Nusantara semakin terpinggirkan dan keberadaan mereka mulai termarginalkan dalam tatanan masyarakat kolonial.
Pada saat yang sama, Politik Etis Belanda menciptakan elit pribumi terdidik yang semakin vokal mengemukakan gagasan kemerdekaan Indonesia. Bagi komunitas Indo-Eropa yang relatif kecil (kurang dari 0,5% dari total populasi pribumi), hal ini menjadi tantangan bagi mereka untuk menempatkan diri di antara kekuatan progresif kebangkitan nasional Indonesia dan kekuatan represif kolonial Belanda.
Sepanjang masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda dan revolusi nasional Indonesia, keterasingan yang telah ada antara penduduk Indo-Eropa dan masyarakat pribumi di Indonesia semakin melebar dan menguat.
Pada paruh pertama abad ke-20, baik selama masa penjajahan Belanda maupun Jepang, serta selama revolusi Indonesia, Dahler menjadi salah satu tokoh Indo-Eropa terkemuka yang mengemukakan gagasan yang disebut ‘Asosiasi’, yaitu integrasi orang Indo-Eropa ke dalam masyarakat pribumi.
Dahler lahir pada 21 Februari 1883 di Semarang. Ia menguasai beberapa bahasa dan telah mencapai pangkat kontrolir dalam Binnenlands Bestuur (pemerintah sipil kolonial) di Hindia Belanda. Pada tahun 1918, ia berkenalan dengan E.F.E. Douwes Dekker dan turut bergabung menjadi pemimpin partai politik berhaluan nasionalis Nationale Indische Partij yang menjadi penerus langsung dari Indische Partij. Melalui Nationale Indische Partij, Dahler menjadi seorang nasionalis Indonesia.
Pada tahun 1922 ia terpilih mewakili Indische Partij di Volksraad.
Pada tahun 1938, ia menjadi editor majalah mingguan berbahasa Melayu Penindjauan. Di sana ia berteman dengan intelektual pribumi Amir dan Sam Ratulangi. Pada saat yang sama ia menjadi pemimpin redaksi surat kabar berbahasa Melayu Bintang Timoer. Ia juga menjadi guru di antaranya di sekolah-sekolah ‘Ksatrian’ milik Douwes Dekker serta sekolah-sekolah ‘Pergoeroean Rakjat'.[1]
Selama pendudukan Jepang pada Perang Pasifik, pihak Jepang kesulitan menentukan sikap mereka terhadap populasi orang Indo (Indo-Eropa, Eurasia) di Hindia Belanda.[2] Pemerintah pendudukan Jepang ragu untuk memenjarakan orang Indo yang jumlahnya masih banyak pada masa itu, dan pada saat yang sama pemerintah pendudukan Jepang juga membutuhkan tenaga kerja administratif untuk mendukung pendudukan atas Indonesia, sehingga sikap awal mereka terhadap orang Indo cenderung relatif lunak.
Jepang jelas memilih untuk menekankan keturunan Asia dari orang Indo-Eropa daripada keturunan Eropa mereka, dan terus berusaha membentuk kesadaran kolektif orang Indo sepanjang sebagian besar masa pendudukan. Upaya Jepang ini hampir tidak membuahkan hasil karena orang Indo terus berpegang pada warisan Barat mereka.
Selama periode ini, Dahler tetap konsisten pada keyakinannya tentang asosiasi antara orang Indo-Eropa dengan pribumi dan terus menyerukan integrasi orang Indo ke dalam masyarakat pribumi Indonesia. Dahler sendiri sebenarnya lebih memilih istilah ‘Eurasia’ daripada istilah ‘Indo-Eropa’ yang lebih umum, karena ia ingin menekankan unsur Asia dalam orang Indo. Ia menjadi pemimpin gerakan Indo pro-Indonesia dan sepanjang pendudukan Jepang berusaha menjelaskan sudut pandang Jepang dan Indonesia kepada sesama orang Indo-Eropa.[3]
Pada Agustus 1943, Pemerintah pendudukan Jepang menujuk Dahler menjadi kepala ‘Kantor Oeroesan Peranakan’ (KOP) yang lebih dikenal sebagai ‘Kantor Dahler’. Pada saat ini, istilah yang digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menyebut orang Indo-Eropa, yaitu 'Belanda-Indo', telah diganti menjadi 'Peranakan'.
Pada bulan September 1943, orang Indo-Eropa secara resmi digolongkan sebagai golongan yang tidak bermusuhan dengan Jepang, dan Jepang berjanji akan membebaskan orang Indo-Eropa dari kamp penahanan tempat Jepang menawan mereka. Selain itu, pemerintah Jepang membolehkan orang Indo-Eropa untuk mencairkan 30% dari tabungan bank mereka dan anak-anak Indo-Eropa diperbolehkan untuk kembali bersekolah. Pada bulan Oktober 1943, dalam pencacahan yang dilakukan oleh Jepang, orang Indo-Eropa harus menunjukkan bukti bahwa mereka memiliki setidaknya tujuh orang leluhur Indo-Eropa atau pribumi.[3]
Namun demikian, banyak orang pribumi yang percaya bahwa perbedaan yang telah mengakar dalam antara golongan pribumi dan orang Indo-Eropa selama masa penjajahan Belanda tidak dapat dihapus begitu saja, dan di saat yang sama banyak orang Indo-Eropa yang bersikap reaksioner dan menolak disamakan dengan orang pribumi. Sentimen dalam komunitas Indo-Eropa bolak-balik antara pro dan anti Belanda, pro dan anti Indonesia, serta pro dan anti Jepang. Secara umum, mayoritas orang Indo-Eropa tetap bangga dengan keturunan Eropa mereka dan menentang upaya Jepang maupun Indonesia untuk meniadakan identitas Barat mereka.[4]
Menjelang akhir Perang Dunia II, tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang terhadap orang Indo-Eropa menjadi lebih agresif. Jumlah orang Indo-Eropa yang dipenjara oleh Jepang justru terus meningkat selama pendudukan, hingga mencapai 35% dari keseluruhan penduduk Indo-Eropa. Pada tahun 1944, sekelompok Indo-Eropa yang lebih pro-Indonesia dan lebih radikal di bawah kepemimpinan Van den Eeckhout ditambahkan ke kantor Dahler. Dahler yang sudah tua dan dikenal sebagai sosok pendiam dan ramah tidak menyukai pendekatan yang militan dan terkadang keras dari para pendatang baru itu, tetapi ia tidak mampu menengahi karena Van den Eeckhout menerima instruksi langsung dari pihak Jepang.[3] Pada bulan Oktober 1944, di sebuah kamp pemuda yang didirikan untuk anak laki-laki Indo-Eropa di selatan Dampit, 13 pemuda (usia 16 hingga 21) dituduh melakukan perilaku subversif dan dipenggal secara publik oleh Jepang.[3]
Dahler adalah satu-satunya orang Indo-Eropa yang ikut serta dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Mei 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Dahler menjadi anggota bagian politik Partai Nasional Indonesia (PNI). Bersama Soekarno dan Sutan Sjahrir, ia terus mengajak orang Indo-Eropa untuk bergabung dengan revolusi nasional, tetapi upaya mereka gagal karena berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh pihak revolusioner Indonesia terhadap komunitas Indo-Eropa selama Masa Bersiap yang menyebabkan kebanyakan orang Indo-Eropa makin memihak pada Belanda.[3]
Pada bulan Februari 1946, Dahler ditangkap di Batavia oleh pihak Belanda dan dituduh berkolaborasi dengan Jepang. Meskipun Belanda menganggapnya bersalah secara moral, tidak ditemukan dasar hukum yang cukup untuk menghukumnya dan ia akhirnya diberi amnesti. Pada bulan Mei 1947 Dahler pindah ke wilayah Republik dan dipertemukan kembali dengan sahabat lamanya Douwes Dekker. Dahler meninggal pada 7 Juni 1948 di Yogyakarta tanpa menyaksikan penyerahan resmi kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia.[3]
Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda pada Indonesia pada 1949, Indonesia terus menghadapi kemerosotan ekonomi dan kekacauan yang mengancam persatuan nasional. Kebijakan anti-Belanda Presiden Sukarno secara tidak langsung memicu sentimen anti-Indo-Eropa yang mendorong banyak orang Indo-Eropa untuk pergi dari Indonesia dan menetap di negara lain (seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Australia). Ironisnya, dalam upaya mengurangi gelombang kepindahan orang Indo-Eropa ke Belanda, pemerintah Belanda setelah tahun 1949 secara aktif mendorong kewarganegaraan Indonesia bagi orang Indo-Eropa, gagasan yang selalu diperjuangkan oleh Dahler.
Makam Dahler berada di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Mrican, Yogyakarta.
Ia menikahi Eleonora Helena Emilie Maijer (3 November 1884 – 5 Maret 1916), putri dari Wilhelm Friedrich Maijer dan Wilhelmina Adriana Noordhoorn. Mereka memiliki setidaknya satu putra yang bernama Rudolf Antoine Dahler, (16 Juli 1914 – 3 Juni 1992). Setelah kematian istri pertamanya, ia menikahi istri keduanya Pauline Françoise Wattiez dan memiliki setidaknya satu putri, Sophie Faubel-Dahler, yang menikah dengan Frederik Faubel, dan seorang putra bernama L.A. (Loet) Dahler.
Setelah kemerdekaan Indonesia, Dahler berpindah agama dari Kristen ke Islam dan mengubah namanya menjadi Amir Dachlan. Meski demikian, menjelang kematiannya, ia meminta secara pribadi untuk dikuburkan di pemakaman Kristen di kawasan Mrican. Peneliti Max Rooyackers menyimpulkan bahwa keislaman Dahler hanya simbolis semata dan dimaksudkan sebagai wujud asimilasi dan ungkapan rasa nasionalisme. Menurut Max, hingga akhir hayatnya, Dahler tetap memeluk agama Kristen.[5]
