Daftar presiden Indonesia

Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan.
Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun.

Presiden Republik Indonesia adalah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan di Republik Indonesia. Presiden juga memimpin bagian eksekutif pada pemerintahan Indonesia dan menjadi komando tertinggi pada Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun untuk setiap periode. Setelah 2 kali terpilih oleh rakyat, seorang presiden tidak diizinkan untuk melakukan pencalonan diri lagi.

Sistem kepresidenan dirumuskan dalam UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan "Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia".^[1] Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dibentuk untuk menggantikan BPUPKI, menunjuk Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan dengan demikian mengesahkan terbentuknya lembaga kepresidenan Indonesia.

Daftar

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini, terdapat delapan orang yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Presiden Indonesia
No.	Potret	Presiden		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Wakil Presiden
1			Soekarno	18 Agustus 1945^[a]	18 Mei 1963^[a]	1 (1945)	Mohammad Hatta (1945–1956)
1			Soekarno	18 Mei 1963	12 Maret 1967	2 (1963)	Lowong
—			Soeharto	12 Maret 1967^[b]	27 Maret 1968^[b]	2 (1963)
2				27 Maret 1968	23 Maret 1973	3 (1968)
				23 Maret 1973	23 Maret 1978	4 (1973)	Hamengkubuwana IX
				23 Maret 1978	11 Maret 1983	5 (1978)	Adam Malik
				11 Maret 1983	11 Maret 1988	6 (1983)	Umar Wirahadikusumah
				11 Maret 1988	11 Maret 1993	7 (1988)	Soedharmono
				11 Maret 1993	11 Maret 1998	8 (1993)	Try Sutrisno
				11 Maret 1998	21 Mei 1998	9 (1998)	B. J. Habibie
3			Bacharuddin Jusuf Habibie	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	9 (1998)	Lowong
4			Abdurrahman Wahid	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	10 (1999)	Megawati Soekarnoputri (sejak 21 Oktober 1999)
5			Megawati Soekarnoputri	23 Juli 2001	20 Oktober 2004	10 (1999)	Hamzah Haz (sejak 26 Juli 2001)
6			Susilo Bambang Yudhoyono	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	11 (2004)	Jusuf Kalla
6			Susilo Bambang Yudhoyono	20 Oktober 2009	20 Oktober 2014	12 (2009)	Boediono
7			Joko Widodo	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019	13 (2014)	Jusuf Kalla
7			Joko Widodo	20 Oktober 2019	20 Oktober 2024	14 (2019)	Ma'ruf Amin
8			Prabowo Subianto	20 Oktober 2024	Petahana	15 (2024)	Gibran Rakabuming Raka

Independen

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Partai Golongan Karya

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrat

Partai Gerakan Indonesia Raya

Pemerintahan pada era Revolusi Nasional

Periode jabatan Soekarno pada era Revolusi Nasional Indonesia sebenarnya tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno memberikan mandat pemerintahan sementara kepada orang lain. Salah satunya ialah ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai pemerintahan dalam pengasingan dibentuk setelah pemerintah resmi Indonesia ditawan dalam operasi Agresi Militer Belanda II. Sedangkan momen lainnya ialah ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Selengkapnya lihat daftar di bawah ini.

Pemerintahan era Revolusi Nasional
Potret	Presiden		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Presiden
		Soekarno	18 Agustus 1945	19 Desember 1948	Mohammad Hatta
		Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)^[c]	19 Desember 1948	14 Juli 1949	Teuku Muhammad Hasan
		Soekarno	14 Juli 1949	27 Desember 1949	Mohammad Hatta
		Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)^[d]	27 Desember 1949	15 Agustus 1950	Lowong

Independen

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia

Pemerintahan pada era Akhir Demokrasi Liberal

Pada akhir Era Demokrasi Liberal, Presiden Soekarno tidak menjalankan jabatan secara penuh karena alasan kesehatan dan situasi politik. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu, beliau menyerahkan kekuasaan kepala negara sementara kepada Ketua DPR dan Masa ini ditandai dengan ketidakstabilan politik yang menyebabkan transisi dari sistem parlemen menuju Era Demokrasi Terpimpin. Berikut adalah detail posisi kepala negara pada periode transisi tersebut:

Pemerintahan masa Akhir Demokrasi Liberal
Potret	Presiden		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Presiden
		Soekarno	17 Agustus 1950	19 Desember 1957	Mohammad Hatta (hingga 1956)
		Sartono (Penjabat Presiden)	19 Desember 1957	19 Februari 1958	Lowong
		Soekarno	19 Februari 1958	6 Januari 1959	lowong
		Sartono (Penjabat Presiden)	6 Januari 1959	21 Februari 1959	Lowong
		Soekarno	21 Februari 1959	21 April 1959	Lowong
		Sartono (Penjabat Presiden)	21 April 1959	2 Juli 1959	Lowong

Keterangan Penyerahan Jabatan

Pada penghujung era Demokrasi Liberal, tepatnya pada akhir tahun 1957, Presiden Soekarno mengambil masa istirahat karena kondisi kesehatan. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, jabatan Presiden diserahkan sementara kepada Mr. Sartono yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sartono menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI hingga Soekarno kembali bertugas pada Februari 1958, sesaat sebelum transisi penuh menuju periode Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Independen

Partai Nasional Indonesia

Garis waktu

Berdasarkan usia

#	Presiden	Lahir	Umur saat pelantikan	Umur saat purna tugas	Jangka waktu pasca-kepresidenan	Jangka hidup
#	Presiden	Lahir	Umur saat pelantikan	Umur saat purna tugas	Jangka waktu pasca-kepresidenan	Kematian	Umur
01	Soekarno	01901-06-066 Juni 1901	7004161440000000000♠44 tahun, 73 hari 01945-08-1818 Agustus 1945	7004240200000000000♠65 tahun, 279 hari 01967-03-1212 Maret 1967^[e]	7003119700000000000♠3 tahun, 101 hari	01970-06-2121 Juni 1970	7004252170000000000♠69 tahun, 15 hari
02	Soeharto	01921-06-088 Juni 1921	7004167130000000000♠45 tahun, 277 hari 01967-03-1212 Maret 1967	7004281060000000000♠76 tahun, 347 hari 01998-05-2121 Mei 1998^[f]	7003353800000000000♠9 tahun, 251 hari	02008-01-2727 Januari 2008	7004316440000000000♠86 tahun, 233 hari
03	B. J. Habibie	01936-06-2525 Juni 1936	7004226100000000000♠61 tahun, 330 hari 01998-05-2121 Mei 1998	7004231270000000000♠63 tahun, 117 hari 01999-10-2020 Oktober 1999	7003726600000000000♠19 tahun, 326 hari	02019-09-1111 September 2019	7004303930000000000♠83 tahun, 78 hari
04	Abdurrahman Wahid	01940-09-077 September 1940	7004215920000000000♠59 tahun, 43 hari 01999-10-2020 Oktober 1999	7004222340000000000♠60 tahun, 319 hari 02001-07-2323 Juli 2001^[e]	7003308200000000000♠8 tahun, 160 hari	02009-12-3030 Desember 2009	7004253160000000000♠69 tahun, 114 hari
05	Megawati Soekarnoputri	01947-01-2323 Januari 1947	7004199050000000000♠54 tahun, 181 hari 02001-07-2323 Juli 2001	7004210900000000000♠57 tahun, 271 hari 02004-10-2020 Oktober 2004	7003785500000000000♠21 tahun, 185 hari	2026-04-23(masih hidup)	7004289450000000000♠79 tahun, 90 hari
06	Susilo Bambang Yudhoyono	01949-09-099 September 1949	7004201300000000000♠55 tahun, 41 hari 02004-10-2020 Oktober 2004	7004237820000000000♠65 tahun, 41 hari 02014-10-2020 Oktober 2014	7003420300000000000♠11 tahun, 185 hari	2026-04-23(masih hidup)	7004279850000000000♠76 tahun, 226 hari
07	Joko Widodo	01961-06-2121 Juni 1961	7004194790000000000♠53 tahun, 121 hari 02014-10-2020 Oktober 2014	7004231320000000000♠63 tahun, 121 hari 02024-10-2020 Oktober 2024	7002550000000000000♠1 tahun, 185 hari	2026-04-23(masih hidup)	7004236820000000000♠64 tahun, 306 hari
08	Prabowo Subianto	01951-10-1717 Oktober 1951	7004266670000000000♠73 tahun, 3 hari 02024-10-2020 Oktober 2024	(petahana)	(petahana)	2026-04-23(masih hidup)	7004272170000000000♠74 tahun, 188 hari

Berdasarkan lama memerintah

Peringkat	Presiden	Lama memerintah dalam hari	Pemerintahan	Jumlah periode
1	Soeharto	&&&&&&&&&&011393.&&&&&011.393^[g]	ke-2 • 12 Maret 1967 – 21 Mei 1998^[h]	Enam periode penuh; mengundurkan diri 31 tahun, 2 bulan, dan 9 hari dalam periode ketujuh.
2	Soekarno	&&&&&&&&&&&07876.&&&&&07.876^[i]	ke-1 • 18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967^[e]^[2]	De jure: Empat periode penuh; dilengserkan 1 tahun, 6 bulan, dan 22 hari pada periode kelima De facto: Tidak pernah dipilih kembali, dilantik sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tanggal 18 Mei 1963.
3	Joko Widodo	&&&&&&&&&&&03653.&&&&&03.653^[j]	ke-7 • 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024	Dua periode penuh
4	Susilo Bambang Yudhoyono	&&&&&&&&&&&03652.&&&&&03.652	ke-6 • 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014	Dua periode penuh
5	Megawati Soekarnoputri	&&&&&&&&&&&01185.&&&&&01.185	ke-5 • 23 Juli 2001^[k] – 20 Oktober 2004	Separuh periode (3 tahun, 2 bulan, dan 27 hari)^[l]
6	Abdurrahman Wahid	&&&&&&&&&&&&0642.&&&&&0642	ke-4 • 20 Oktober 1999 – 23 July 2001^[e]	Separuh periode (1 tahun, 9 bulan, dan 3 hari)
7	B. J. Habibie	&&&&&&&&&&&&0517.&&&&&0517	ke-3 • 21 Mei 1998^[m] – 20 Oktober 1999	Separuh periode (1 tahun, 4 bulan, dan 29 hari)^[n]
Penjabat	Assaat	&&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231	27 December 1949^[o] – 15 August 1950	Presiden tingkat negara bagian^[p] selama 7 bulan dan 19 hari
Penjabat	Sjafruddin Prawiranegara	&&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203	22 Desember 1948^[o] – 13 Juli 1949	Penjabat presiden^[q] untuk 6 bulan dan 21 hari
Penjabat	Sartono	149	19 Desember 1957^[o] - 19 Februari 1958, 6 Januari 1959 - 21 Februari 1959, 21 April 1959 - 2 Juli 1959	Penjabat presiden^[r] untuk 4 bulan 29 hari
8	Prabowo Subianto	&&&&&&&&&&&&0550.&&&&&0550^[s]	ke-8 • 20 Oktober 2024 – Petahana	Saat ini sedang menjalani masa jabatan pertama

Catatan

1 2 Periode jabatan Soekarno tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno melepaskan sementara jabatannya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.
1 2 Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.
↑ Menggantikan Soekarno yang menjadi tawanan agresi. PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.
↑ Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).
1 2 3 4 Dilengserkan dari jabatan
↑ Mengundurkan diri dari jabatan
↑ Soeharto menjabat sebagai presiden sementara hingga 27 Maret 1968 (381 hari), saat ia diangkat menjadi presiden penuh. Dalam hitungan tahun, ia memerintah selama 31 tahun, 70 hari.
↑ Resigned from office
↑ Soekarno ditahan oleh Pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 selama Operasi Kraai. Selama masa ini, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, bertindak sebagai pemerintah pengasingan negara tersebut hingga tanggal 13 Juli 1949. Akibatnya, masa jabatan Sukarno sebenarnya berkurang &&&&&&&&&&&&0206.&&&&&0206 hari. Angka ini termasuk masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950; &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231 days), yang bertepatan dengan masa jabatan Assaat sebagai presiden negara konstituen Republik Indonesia. Dalam hitungan tahun, ia memerintah selama 21 tahun, 206 hari.
↑ Masa jabatannya memiliki total tiga hari kabisat, bukan dua.
↑ Melanjutkan kepresidenan pendahulunya yang dilengserkan, memerintah selama 3 tahun, 89 hari.
↑ Mencalonkan diri untuk masa jabatan penuh pada 2004, tetapi dikalahkan.
↑ Melanjutkan kepresidenan pendahulunya
↑ Awalnya menjabat sampai 10 Maret 2003, namun karena pemilu yang dipercepat, ia diharuskan menghadapi pemilihan ulang, di mana ia tidak ikut serta setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.
1 2 3 Penjabat presiden
↑ Presiden Negara Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar, sementara Soekarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat.
↑ Presiden pemerintahan darurat selama Revolusi Nasional Indonesia, setelah Soekarno dan Hatta ditangkap oleh penguasa Belanda setelah agresi kedua.
↑ penjabat presiden ketika soekarno sakit atau sedang berkunjung ke luar negeri saat ketidakstabilan politik saat masa Demokrasi Liberal
↑ Sebagai 23 April 2026

Lihat pula

Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Artikel ini adalah bagian dari seri

Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Referensi

↑ Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294
↑ Soekarno menyerahkan kekuasaan utama presiden kepada Soeharto pada 11 Maret 1966 melalui surat kuasa yang tidak jelas yang dikenal sebagai Supersemar dan menyerahkan kekuasaannya pada 20 Februari 1967, namun ia tidak secara resmi diberhentikan dari jabatan presidennya oleh parlemen sementara hingga 12 Maret 1967.

Abdulgani-Knapp, Retnowati (2007), Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Singapore: Marshall Cavendish, ISBN 981-261-340-4, OCLC 155758606.
Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004), Historical Dictionary of Indonesia (Edisi 2nd), Lanham, Maryland: Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6, OCLC 53793487.
Hughes, John (2002), The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild (Edisi 3rd), Singapore: Archipelago Press, ISBN 981-4068-65-9, OCLC 52567484.
McIntyre, Angus (2005), The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule (Edisi 3rd), Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, ISBN 0-7425-3827-3, OCLC 59137499.
Suryadinata, Leo (2005), "Indonesia: The Year of a Democratic Election", Southeast Asian Affairs, 2005, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies: 133–149, doi:10.1355/SEAA-05H, ISSN 0377-5437.
Vickers, Adrian (2005), A History of Modern Indonesia: An Enduring Rivalry, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-83493-7, OCLC 60794234.

Bacaan lanjutan

UUD 1945
UUDS 1950
Ketetapan MPRS dan MPR
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950
Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Presiden Republik Indonesia

l b s Presiden Indonesia
Soekarno Soeharto Bacharuddin Jusuf Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo Prabowo Subianto
Lainnya: Syafruddin Prawiranegara (Ketua Pemerintahan Darurat RI) · Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI pada masa RIS)

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

[:1-2] 1 2 Periode jabatan Soekarno tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Soekarno melepaskan sementara jabatannya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.

[:0-3] 1 2 Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.

[4] Menggantikan Soekarno yang menjadi tawanan agresi. PDRI dibentuk setelah ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.

[RIS-5] Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).

[removed-6] 1 2 3 4 Dilengserkan dari jabatan

[resigned-7] Mengundurkan diri dari jabatan

[8] Soeharto menjabat sebagai presiden sementara hingga 27 Maret 1968 (381 hari), saat ia diangkat menjadi presiden penuh. Dalam hitungan tahun, ia memerintah selama 31 tahun, 70 hari.

[Resigned-9] Resigned from office

[10] Soekarno ditahan oleh Pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 selama Operasi Kraai. Selama masa ini, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, bertindak sebagai pemerintah pengasingan negara tersebut hingga tanggal 13 Juli 1949. Akibatnya, masa jabatan Sukarno sebenarnya berkurang &&&&&&&&&&&&0206.&&&&&0206 hari. Angka ini termasuk masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950; &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231 days), yang bertepatan dengan masa jabatan Assaat sebagai presiden negara konstituen Republik Indonesia. Dalam hitungan tahun, ia memerintah selama 21 tahun, 206 hari.

[leap-12] Masa jabatannya memiliki total tiga hari kabisat, bukan dua.

[13] Melanjutkan kepresidenan pendahulunya yang dilengserkan, memerintah selama 3 tahun, 89 hari.

[14] Mencalonkan diri untuk masa jabatan penuh pada 2004, tetapi dikalahkan.

[Succeeded-15] Melanjutkan kepresidenan pendahulunya

[16] Awalnya menjabat sampai 10 Maret 2003, namun karena pemilu yang dipercepat, ia diharuskan menghadapi pemilihan ulang, di mana ia tidak ikut serta setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

[Acting-17] 1 2 3 Penjabat presiden

[18] Presiden Negara Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar, sementara Soekarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat.

[19] Presiden pemerintahan darurat selama Revolusi Nasional Indonesia, setelah Soekarno dan Hatta ditangkap oleh penguasa Belanda setelah agresi kedua.

[20] t presiden ketika soekarno sakit atau sedang berkunjung ke luar negeri saat ketidakstabilan politik saat masa Demokrasi Liberal

[21] Sebagai 23 April 2026

[1] Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209, doi:10.1163/22134379-90003589, ISSN 0006-2294

[Suk-11] Soekarno menyerahkan kekuasaan utama presiden kepada Soeharto pada 11 Maret 1966 melalui surat kuasa yang tidak jelas yang dikenal sebagai Supersemar dan menyerahkan kekuasaannya pada 20 Februari 1967, namun ia tidak secara resmi diberhentikan dari jabatan presidennya oleh parlemen sementara hingga 12 Maret 1967.

[1]

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[h]

[i]

[2]

[j]

[k]

[l]

[m]

[n]

[o]

[p]

[q]

[r]

[s]

Daftar presiden Indonesia

Daftar

Pemerintahan pada era Revolusi Nasional

Pemerintahan pada era Akhir Demokrasi Liberal

Keterangan Penyerahan Jabatan

Garis waktu

Berdasarkan usia

Berdasarkan lama memerintah

Catatan

Lihat pula

Referensi

Bacaan lanjutan

Pranala luar

Bagikan artikel ini

Daftar presiden Indonesia

Daftar

Pemerintahan pada era Revolusi Nasional

Pemerintahan pada era Akhir Demokrasi Liberal

Keterangan Penyerahan Jabatan

Garis waktu

Berdasarkan usia

Berdasarkan lama memerintah

Catatan

Lihat pula

Referensi

Bacaan lanjutan

Pranala luar

Bagikan artikel ini