Provinsi di Indonesia

Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun.

Provinsi di Indonesia
Kategori	Pembagian administratif tingkat pertama dalam negara kesatuan
Letak	Indonesia
Dibentuk	18 Agustus 1945 (dengan jumlah 8 provinsi)
Jumlah wilayah	38 (termasuk 9 daerah khusus/istimewa)
Penduduk	Tersepi: Papua Selatan (545.841 jiwa per Q1 2024) Teramai: Jawa Barat (50.489.208 jiwa per Q1 2024)[1]
Luas	Tersempit: 664 km2 (Jakarta) Terluas: 153.564 km2 (Kalimantan Tengah)
Pemerintahan	Gubernur
Pembagian administratif	Kabupaten dan kota

Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.^[1]

Dasar hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:^[2]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.

Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.^[2] Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.^[2]

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.^[3] Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.^[3]

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.^[2]

Daftar

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Daya Papua Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan

Lambang	Provinsi	Kode		Kep.	Ibu kota	Wilayah geografis	Tanggal		UU	Tingkat II
		#[4]	ISO[5] (ID-)				Hari jadi[a]	Pembentukan[b]		Kab.	Kota
	Aceh	11	AC	—	Banda Aceh	Sumatra	—[c]	7 Des 1956	24/1956	18	5
	Bali	51	BA	—	Denpasar	Nusa Tenggara	14 Ags 1958[6]	14 Ags 1958	15/2023	8	1
	Banten	36	BT	—	Serang	Jawa	4 Okt 2000[7]	17 Okt 2000	23/2000	4	4
	Bengkulu	17	BE	—	Bengkulu	Sumatra	18 Nov 1968[8]	12 Sep 1967	9/1967	9	1
	Daerah Istimewa Yogyakarta	34	YO	DIY	Yogyakarta	Jawa	13 Mar 1755[9]	4 Mar 1950	3/1950	4	1
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	31	JK	DKI	—[d]	Jawa	22 Jun 1527[10]	10 Feb 1956	1/1956	1[e]	5[e]
	Gorontalo	75	GO	—	Gorontalo	Sulawesi	5 Des 2000[11]	22 Des 2000	38/2000	5	1
	Jambi	15	JA	—	Jambi	Sumatra	6 Jan 1957[12]	31 Jul 1958	18/2022	9	2
	Jawa Barat	32	JB	Jabar	Bandung	Jawa	19 Ags 1945[13]	4 Jul 1950	10/2023	18	9
	Jawa Tengah	33	JT	Jateng	Semarang	Jawa	19 Ags 1945[14]	4 Jul 1950	11/2023	29	6
	Jawa Timur	35	JI	Jatim	Surabaya	Jawa	12 Okt 1945[15]	4 Mar 1950	12/2023	29	9
	Kalimantan Barat	61	KB	Kalbar	Pontianak	Kalimantan	28 Jan 1957[16]	1 Jan 1957	9/2022	12	2
	Kalimantan Selatan	63	KS	Kalsel	Banjarbaru	Kalimantan	14 Ags 1950[17]	7 Des 1956	8/2022	11	2
	Kalimantan Tengah	62	KT	Kalteng	Palangka Raya	Kalimantan	23 Mei 1957[18]	23 Mei 1957	14/2023	13	1
	Kalimantan Timur	64	KI	Kaltim	Samarinda	Kalimantan	9 Jan 1957[19]	1 Jan 1957	10/2022	7	3
	Kalimantan Utara	65	KU	Kaltara	Tanjung Selor	Kalimantan	25 Okt 2012[20]	17 Nov 2012	20/2012	4	1
	Kepulauan Bangka Belitung	19	BB	Babel	Pangkalpinang	Sumatra	21 Nov 2000[21]	4 Des 2000	27/2000	6	1
	Kepulauan Riau	21	KR	Kepri	Tanjungpinang	Sumatra	24 Sep 2002[22]	25 Okt 2002	25/2002	5	2
	Lampung	18	LA	—	Bandar Lampung	Sumatra	18 Mar 1964[23]	23 Sep 1964	14/1964	13	2
	Maluku	81	MA	—	Ambon	Maluku	19 Ags 1945[24]	1 Jul 1958	13/2023	9	2
	Maluku Utara	82	MU	Malut	Sofifi	Maluku	12 Okt 1999[25]	4 Okt 1999	46/1999	8	2
	Nusa Tenggara Barat	52	NB	NTB	Mataram	Nusa Tenggara	17 Des 1958[26]	14 Agu 1958	20/2022	8	2
	Nusa Tenggara Timur	53	NT	NTT	Kupang	Nusa Tenggara	20 Des 1958[27]	14 Agu 1958	21/2022	21	1
	Papua	91	PA	—	Jayapura	Papua	27 Des 1949[28]	10 Sep 1969	12/1969	8	1
	Papua Barat	92	PB	Pabar	Manokwari	Papua	12 Okt 1999[29]	4 Okt 1999	45/1999	7	0
	Papua Barat Daya	96	PD	PBD	Sorong	Papua	—[c]	8 Des 2022	29/2022	5	1
	Papua Pegunungan	95	PE	Papeg	Jayawijaya	Papua	—[c]	25 Jul 2022	16/2022	8	0
	Papua Selatan	93	PS	Pasel	Salor	Papua	—[c]	25 Juli 2022	14/2022	4	0
	Papua Tengah	94	PT	Pateng	Wanggar	Papua	—[c]	25 Jul 2022	15/2022	8	0
	Riau	14	RI	—	Pekanbaru	Sumatera	9 Ags 1957[30]	31 Jul 1958	19/2022	10	2
	Sulawesi Barat	76	SR	Sulbar	Mamuju	Sulawesi	22 Sep 2004[31]	5 Okt 2004	26/2004	6	0
	Sulawesi Selatan	73	SN	Sulsel	Makassar	Sulawesi	19 Okt 1669[32]	23 Sep 1964	4/2022	21	3
	Sulawesi Tengah	72	ST	Sulteng	Palu	Sulawesi	23 Sep 1964[33]	23 Sep 1964	6/2022	12	1
	Sulawesi Tenggara	74	SG	Sultra	Kendari	Sulawesi	27 Apr 1964[34]	27 Apr 1964	7/2022	15	2
	Sulawesi Utara	71	SA	Sulut	Manado	Sulawesi	23 Sep 1964[35]	23 Sep 1964	5/2022	11	4
	Sumatera Barat	13	SB	Sumbar	Padang	Sumatra	1 Okt 1945[36]	31 Jul 1958	17/2022	12	7
	Sumatera Selatan	16	SS	Sumsel	Palembang	Sumatra	15 Mei 1946[37]	15 Apr 1948	9/2023	13	4
	Sumatera Utara	12	SU	Sumut	Medan	Sumatra	15 Apr 1948[38]	15 Apr 1948	8/2023	25	8

Kekhususan dan keistimewaan

Artikel ini adalah bagian dari seri
Pembagian administratif Indonesia
Tingkat I Provinsi Daerah istimewa Daerah khusus
Tingkat II Kabupaten Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi
Tingkat III Kecamatan Distrik Kapanewon Kemantren
Tingkat IV Kelurahan Desa Dusun (Bungo) Finua Gampong Kute Kalurahan Kampung Kalimantan Timur Lampung Papua Riau Lembang Nagari Nagori Negeri Maluku Maluku Tengah Negeri administratif Ohoi Pekon Tiyuh
Lain-lain Antara III dan IV Mukim Di bawah IV Banjar Bori Pedukuhan Dusun Jorong Korong Kampung Nusa Tenggara Timur Lingkungan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Kampong Pedukuhan Rukun Wanua Rukun kampung Rukun tetangga Rukun warga Kampung adat Kampung kota Kepenghuluan
Penataan daerah
l b s

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah sebagai berikut.

• Aceh, yang memiliki kekhususan dalam hal menerapkan hukum syariat Islam ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta kebijakan-kebijakannya.^[39] Kekhususan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.^[40]
• Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan berbagai kekhususan atas ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dalam kapasitas sebagai ibu kota negara Indonesia. Ketentuan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2007.^[41]
• Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang memperoleh kewenangan bagi masyarakat Papua untuk mengatur wilayahnya sendiri beserta kepentingan pemerintahannya berdasarkan hak, aspirasi, dan hukum adat orang asli Papua. Otonomi khusus "Provinsi Papua" diatur dalam beberapa undang-undang, yang terakhir dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.^[42]

Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah sebagai berikut.

• Aceh, dengan keistimewaan berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta keterlibatan ulama dalam penetapan kebijakan daerah.^[39] Keistimewaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999.^[43]
• Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki kewenangan istimewa berupa kedudukan hukum Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang istimewa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, kebudayaan, dan pertanahan berdasarkan sejarah dan hak asal-usul setempat. Keistimewaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012.^[44]

Sejarah

Periode kemerdekaan Indonesia

Era revolusi nasional

Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".^[45]

Legenda petaeta

  Wilayah Indonesia

  Wilayah sengketa

  Wilayah yang berubah

Tanggal	Perubahan	Peta perubahan
18 Agustus 1945	Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU).[46] Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya:[47] Sumatera, yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Hasan. Borneo (Kalimantan), yang dikepalai oleh Pangeran Mohammad Noor. Jawa Barat, yang dikepalai oleh Sutardjo Kertohadikusumo. Jawa Tengah, yang dikepalai oleh Soeroso. Jawa Timur, yang dikepalai oleh Ario Soerjo. Celebes (Sulawesi), yang dikepalai oleh Sam Ratulangi. Maluku, yang dikepalai oleh Johannes Latuharhary. Sunda Kecil, yang dikepalai oleh I Gusti Ketut Pudja.
5 September 1945	Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hamengkubuwana IX dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI pada tanggal 5 September 1945.
15 April 1948	Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 wilayah provinsi.[48] Provinsi-provinsi tersebut ialah: Sumatera Utara, yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Sumatera Tengah, yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sumatera Selatan, yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung.

Era Republik Indonesia Serikat

Artikel utama: Republik Indonesia Serikat § Pembagian administratif

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I".^[49] Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.^[50]

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:

Tanggal	Perubahan	Peta perubahan
17 Agustus 1950	Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu:[51] Sumatera Utara Sumatera Tengah Sumatera Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sunda Kecil Kalimantan Sulawesi Maluku Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa".[52][53] Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan.
1954	Provinsi Sunda Kecil diubah namanya menjadi Provinsi Nusa Tenggara.[54]	tidak ada perubahan
7 Desember 1956	Provinsi Kalimantan dipecah menjadi: Kalimantan Barat, yang meliputi Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak Kalimantan Selatan, yang meliputi Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin Kalimantan Timur, yang meliputi Daerah Istimewa Kutai, Berau, dan Bulungan Daerah Otonom Aceh dimekarkan dari Sumatera Utara.
18 Januari 1957	Kotapraja Jakarta Raya ditetapkan sebagai daerah swatantra tingkat I atau setara dengan provinsi.
23 Mei 1957	Kalimantan Tengah dimekarkan dari Kalimantan Selatan.
9 Agustus 1957	Sumatera Tengah dipecah menjadi: Jambi Riau Sumatera Barat
14 Agustus 1958	Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi: Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur [55]
1 Januari 1961	Provinsi Sulawesi dipecah menjadi: Sulawesi Utara-Tengah Sulawesi Selatan Tenggara [56]
28 Agustus 1961	Kotapraja Jakarta Raya diubah statusnya menjadi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.
1 Mei 1963	Paska Perjanjian New York, UNTEA mengalihkan kekuasaan Irian Barat kepada Indonesia, dan kemudian dibentuk Provinsi Irian Barat.[57]
23 September 1964	Lampung dimekarkan dari Sumatera Selatan.[58] Sulawesi Utara–Tengah dipecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.[59] Sulawesi Selatan–Tenggara dipecah menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.[59]

Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, satu-satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967.

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.^[60]

Pada tahun 1976, Indonesia memperluas wilayahnya dengan mengintegrasikan Timor Portugis.

Tanggal	Perubahan	Peta perubahan
12 September 1967	Bengkulu dimekarkan dari Sumatera Selatan.[61]
1 Maret 1973	Irian Barat diubah namanya menjadi Irian Jaya.[62]	tidak ada perubahan
17 Juli 1976	Timor Portugis disatukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan status provinsi dan bernama Timor Timur.

Era Reformasi

Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya menetapkan "provinsi" sebagai wilayah administratif tingkat pertama Indonesia.^[63]

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:

Tanggal	Perubahan	Peta perubahan
4 Oktober 1999	Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah dimekarkan dari Irian Jaya.[64] Maluku Utara dimekarkan dari Maluku.[65]
19 Oktober 1999	Sebagai hasil dari Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur mengehendaki untuk berpisah dari Indonesia, MPR mencabut Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, Timor Timur merdeka dari Indonesia.[66]
17 Oktober 2000	Banten dimekarkan dari Jawa Barat.[67]	tidak ada perubahan
4 Desember 2000	Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Sumatera Selatan.[68]
22 Desember 2000	Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara.[69]
9 Agustus 2001	Aceh diberikan otonomi khusus dan diubah namanya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.[70]	tidak ada perubahan
21 November 2001	Irian Jaya diberikan otonomi khusus dan diubah namanya menjadi Papua.[71]	tidak ada perubahan
25 Oktober 2002	Kepulauan Riau dimekarkan dari Riau.[72]
5 Oktober 2004	Sulawesi Barat dimekarkan dari Sulawesi Selatan.[73]
11 November 2004	Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang yang mengatur pemekaran Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, tetapi karena Irian Jaya Barat telah berjalan secara efektif, hanya Irian Jaya Tengah yang dibatalkan dan wilayahnya dikembalikan ke Provinsi Papua.[74]
1 Agustus 2006	Nanggroe Aceh Darussalam diubah namanya menjadi Aceh.[40]	tidak ada perubahan
18 April 2007	Irian Jaya Barat diubah namanya menjadi Papua Barat.[75]	tidak ada perubahan
16 April 2008	Papua Barat diberikan otonomi khusus sebagaimana yang berlaku di Provinsi Papua.[76]	tidak ada perubahan
17 November 2012	Kalimantan Utara dimekarkan dari Kalimantan Timur.[77]
25 Juli 2022	Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dimekarkan dari Papua.[78][79][80]
8 Desember 2022	Papua Barat Daya dimekarkan dari Papua Barat.[81]

Serba serbi

Lihat pula

• Daftar provinsi di Indonesia — kumpulan daftar provinsi
• Kabupaten dan kota di Indonesia
• Pembagian administratif Indonesia
• Pemekaran daerah di Indonesia
• Sejarah provinsi di Indonesia
• Demografi Indonesia
• Julukan bagi sebuah provinsi

Catatan

Referensi