Maluku

Moluccas

Versi Bangsa Inggris untuk nama "Maluku" adalah "Moluccas", dengan julukan terkenal "The Spice Islands." Sebutan ini lebih bersifat deskriptif dan sangat populer di kalangan bangsa Eropa, termasuk Inggris, karena kepulauan Maluku terkenal sebagai satu-satunya sumber rempah-rempah langka seperti cengkeh dan pala pada abad ke-15 hingga 17. Karena itulah, Inggris sering menyebut Moluccas dengan julukan "The Spice Islands" dalam konteks perdagangan.^[10]

Molukken

Versi Bangsa Belanda jangkauan istilah Maluku yang dipakai oleh VOC disesuaikan dengan perkembangan kekuasaan politik mereka. Pada tahun 1683, ketika Kerajaan Ternate dijadikan sebagai “leenstaat” (vazal) dari VOC dan beberapa kerajaan lainnya di Maluku, maka untuk kepentingan perdagangan dan campur tangannya, VOC membentuk suatu badan administrasi yang dinamakan “Gouvernement der Molukken” yang berpusat di pulau Ternate.^[11]

Moluccos

Versi Bangsa Portugis baru menyebutkan “Moluccos” setelah 1514 yang berarti banyak pulau-pulau yang didasarkan juga pada refersi awal yang didapatkanya dari para pelancong pencari rempah-rempah.^[12]

Prasejarah

Kepulauan Maluku mulai terbentuk antara 150 hingga satu juta tahun yang lalu, antara zaman Kehidupan Tengah dan zaman Es. Kepulauan Maluku tergabung dalam rangkaian Dangkalan Sahul yang terhubung dengan Australia.^[13]

Kepulauan Maluku pertama kali diduduki sekitar 30.000 tahun yang lalu oleh bangsa Austronesia, Polinesia dan Melanesia, mengingat letak Maluku sebagai daerah lintas perpindahan penduduk Asia Tenggara ke Melanesia dan Mikronesia.^[14][15] Meskipun demikian, Austronesia-Melanesia dan kebudayaannya tetap menjadi yang terbesar di Maluku.^[16] Pulau Seram sebagai nusa ina (pulau ibu) memegang kunci sebagai pusat penyebaran penduduk ke seluruh penjuru Kepulauan Maluku.^[15] Budaya prasejarah Maluku dimulai oleh budaya Batu Tua, didukung oleh peninggalan berupa kapak genggam.^[15]

Sementara itu, peninggalan kebudayaan Batu Tengah berupa gua-gua beserta bekas-bekasnya yang dapat ditemukan di Seram dan Kei.^[17] Gua-gua di Maluku memiliki lukisan yang menyerupai lukisan gua Papua yang tidak hanya berupa lukisan telapak tangan layaknya gua-gua di Sulawesi, melainkan juga lukisan kehidupan manusia dan hewan.^[18] Kebudayaan dilanjutkan oleh kebudayaan Batu Baru dengan budaya bercocok tanam, seiring ditemukannya kapak dan cangkul, yang menjadi dasar perkembangan kebudayaan Maluku hingga saat ini.^[19]

Selanjutnya, kebudayaan perunggu dan besi meninggalkan nekara, kapak perunggu, gelang, dan patung yang hingga kini dipelihara penduduk setempat sebagai benda pusaka dan lambang kebesaran suku. Sebagian besar nekara yang berada di Maluku merupakan hasil perdagangan dengan daratan Asia Tenggara, Tiongkok Selatan, dan Tonkin sekitar abad pertama masehi.^[20] Berbeda dengan daerah lainnya di Asia Tenggara, Batu Besar hanya meninggalkan sedikit peninggalan, yakni punden berundak dan batu pemali (dolmen) yang biasanya diletakaan di atas bukit atau di dekat baileo.^[21]

Sejarah Perdagangan

Maluku menjadi salah satu tempat terpenting dalam perdagangan dunia karena hasil buminya berupa rempah, terutama pala dan cengkih, yang ramai dicari pedagang dari Barat. Perdagangan dunia konon terbagi menjadi dua jalur, yakni jalur sutra dan jalur rempah di mana keduanya melalui Maluku. Karenanya, Maluku ramai dikunjungi para pedagang asing seperti dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok.^[22] Pada abad ke-7, pedagang dari Tiongkok menjalin kerja sama perdaggangan dengan para Pedagang dari Maluku, kemudian dilanjutkan dengan kerja sama perdagangan oleh para pedagang Arab dan Persia pada abad-abad setelahnya. Meskipun demikian, pedagang Arab dan Persia telah tercatat beramai-ramai memasarkan rempah dari Maluku seperti cengkih dan Pala ke Eropa sejak abad ke-7.^[23]

Pedagang Arab pun mengenalkan abjad Arab yang berkembang menjadi abjad Jawi kepada masyarakat Maluku serta angka Arab yang digunakan dalam segala pembayaran dalam perdagangan di Maluku.^[24]kemudian Majapahit pada abad ke-14. Pada masa ini, pedagang Jawa menjalin kerjasama dagang dengan para pedagang Maluku. Pada masa yang sama pula Islam mulai disebarkan kepada penduduk Maluku sebelumnya Islam hanya dipeluk oleh kalangan musafir dan pedagang melalui hubungan dagang dengan Timur Tengah.^[25][26][27]

Selain perdagangan rempah, sejarah Maluku tidak bisa lepas dari empat Kerajaan besar Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo yang telah ada sejak abad ke-13. Penguasa kerajaan-kerajaan tersebut bergelar kolano (kelana), kemudian diubah menjadi sultan sejak para kolano memeluk Agama Islam pada abad ke-15.^[28]

Meskipun keempatnya merupakan kerajaan besar, hanya Ternate dan Tidorelah yang memiliki kedudukan penting. Ternate yang membidik barat memperluas wilayah mitra daganganya hingga Ambon dan barat Seram, terutama pada masa Sultan Khairun dan Sultan Baabullah pada abad ke-16. Sementara itu, Tidore yang membidik timur berhasil menguasai timur Seram.

Persaingan antarkedua kerajaan yang sudah menjadi Kesultanan tersebut membuat keduanya sering bertikai seperti dalam persaingan untuk bekerja sama dengan mitra asing, khususnya Barat, memicu kekuasaan Barat di Maluku di kemudian hari.^[29][30] Wilayah mitra dagang Kesultanan Ternate disebut sebagai Uli Lima atau persekutuan lima negeri, sedangkan wilayah mitra dagang dari Kesultanan Tidore disebut sebagai Uli Siwa atau persekutuan sembilan negeri.^[31]

Uli Lima dan Uli Siwa

Persaingan antara Uli Lima dan Uli Siwa bermula dari ambisi dua kekuatan besar di Kepulauan Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Baabullah (memerintah 1570 – 1583) , sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku (memerintah 1797–1805).^[32]

Persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan dua persekutuan dagang, masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut.^[33]

Sebagai wilayah penghasil rempah-rempah utama dunia, kedua kerajaan ini berusaha memperluas pengaruh politik dan ekonominya. Untuk memperkuat posisi, mereka membentuk persekutuan dagang dengan wilayah-wilayah sekitarnya, yang kemudian melahirkan dua blok kekuatan yang saling berhadapan di Nusantara bagian timur.^[34]

Uli Lima, atau Persekutuan Lima Bersaudara, dipimpin oleh Kesultanan Ternate dengan anggota sebagian besar Kepulauan Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi sampai Flores dan Mindanao bersekutu dengan Ternate.^[35]

Kesultanan Tidore membentuk Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Bersaudara, yang menyatukan wilayah Makian, Halmahera, Pulau Kai, hingga sebagian Pesisir Papua. Perbedaan jumlah anggota dan cakupan wilayah ini menciptakan keseimbangan kekuatan yang rapuh, di mana setiap pihak terus berusaha mengungguli yang lain dalam persekutuan jalur perdagangan cengkih dan pala.^[36]

Ketegangan antara kedua kelompok ini semakin memuncak ketika bangsa Eropa tiba di Maluku pada abad ke-16. Kelsutanan Ternate yang memimpin Uli Lima menjalin kerja sama dengan bangsa Portugis, sementara Tidore dengan Uli Siwa-nya memilih beraliansi dengan bangsa Spanyol. Kehadiran kekuatan asing ini tidak meredakan konflik, melainkan justru memperkeruh suasana karena para ke dua bangsa tersebut memanfaatkan persaingan lokal untuk memuluskan strategi adu domba demi kepentingan monopoli dagang mereka.^[37]

Dampak dari perseteruan panjang ini sangat dirasakan oleh rakyat di Kepulauan Maluku yang terjebak dalam peperangan yang tak kunjung usai. Meskipun awalnya bertujuan untuk perlindungan dan kerja sama ekonomi, keterlibatan pihak asing akhirnya melemahkan kedaulatan kedua persekutuan tersebut. Aliansi tersebut akhirnya bubar setelah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore menyadari bahwa bangsa Eropa mencoba melakukan monopoli perdagangan di wilayah mereka.^[38]

Masa pendudukan Portugis

Setelah menaklukkan Melaka pada 1511, Portugis di bawah Francisco Serrão mencari Kepulauan Maluku. Serrão yang pada awalnya berlabuh di Ambon berakhir di Ternate sebagai sekutunya pada 1512. Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Fransisco Serrao dengan tujuan utama menguasai perdagangan rempah-rempah. Awalnya, mereka disambut baik oleh Kesultanan Ternate yang berharap Portugis dapat menjadi sekutu militer untuk menghadapi persaingan dengan Tidore. Namun, hubungan baik ini segera berubah menjadi ketegangan setelah Portugis mulai memaksakan monopoli perdagangan yang merugikan rakyat serta mendirikan benteng sebagai pusat kekuatan mereka.^[39]

Konflik mencapai puncaknya akibat campur tangan Portugis dalam urusan internal kesultanan dan tindakan kejam mereka, termasuk pembunuhan Sultan Khairun pada tahun 1570. Pengkhianatan ini memicu perlawanan besar dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Setelah pengepungan selama lima tahun, Portugis akhirnya berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1575 dan terpaksa memindahkan pusat kekuasaannya ke Ambon.^[40]

Masa dominasi Portugis di Maluku berakhir sepenuhnya setelah kedatangan Belanda (VOC) pada awal abad ke-17 yang memiliki kekuatan militer lebih besar. Meskipun kekuasaan politiknya hilang, jejak Portugis tetap membekas kuat di Maluku hingga saat ini. Warisan tersebut terlihat pada penyebaran agama Katolik, pengaruh kosakata dalam bahasa lokal, nama keluarga (marga), hingga tradisi musik yang memperkaya identitas budaya masyarakat setempat. Sejak itu, Portugis berhasil menanamkan kekuasaannya di Maluku. Portugis membangun beberapa loji dan benteng di Ambon serta Banda di mana terjadi penginjilan dan perkawinan campur di permukiman yang tumbuh di sekitarnya. Banda berperan sebagai pusat perdagangan, sementara Ambon menjadi bandar.^[41]

Masa pendudukan Spanyol

Spanyol pertama kali tiba di Maluku melalui Ekspedisi Magellan pada tahun 1521 tepatnya di Pulau Tidore, pada tahun 1521. Rombongan Spanyol ini dipimpin oleh Kapten Fernando de Magelhaens & Juan Sebastián Elcano. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat Tidore karena sedang bersengketa dengan Portugis dan langsung menjalin aliansi dengan Kesultanan Tidore. Kehadiran Spanyol ini menjadi ancaman serius bagi kedudukan Portugis di Ternate, sehingga memicu pertikaian hebat di antara dua kekuatan Eropa tersebut. Persaingan ini baru berakhir melalui Perjanjian Saragosa pada tahun 1529, yang secara hukum memaksa Spanyol untuk meninggalkan Maluku dan mengakui dominasi Portugis di wilayah tersebut.^[42]

Selama periode kekuasaannya, bangsa Iberia ini membawa perubahan signifikan bagi masyarakat lokal dengan mengenalkan teknologi pembangunan gaya Eropa serta tanaman asing seperti ketela. Selain itu, mereka juga merintis sistem pendidikan Barat pertama di Maluku. Secara politis, pengaruh mereka sangat kuat hingga Sultan Tabariji dan Sultan Khairun tercatat pernah menyerahkan wilayah Maluku secara resmi kepada Raja Portugal pada pertengahan abad ke-16.^[43]

Meskipun sempat menyingkir, Spanyol kembali menancapkan pengaruhnya di Maluku setelah terbentuknya Uni Iberia di bawah Mahkota Spanyol pada tahun 1580. Dengan kembali bersekutu bersama Tidore, Spanyol mencoba mengisi kekosongan kekuasaan setelah Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah pada 1575. Kehadiran kembali Spanyol ini menandai babak baru persaingan kolonial sebelum akhirnya kekuatan Belanda mulai mendominasi Nusantara.^[44]

Diplomasi Perdagangan antara Kerajaan Inggris dan Kesultanan di Maluku

Pada akhir tahun 1579, Francis Drake tiba di Kepulauan Maluku, yang saat itu dikenal sebagai "Kepulauan Rempah" karena kekayaan pala dan Cengkih. Kehadiran Drake bertepatan dengan masa melemahnya pengaruh Portugis di wilayah tersebut, di mana banyak posisi mereka telah jatuh ke tangan penduduk asli. Setelah melewati Pulau Siau, Drake dipandu oleh nelayan setempat menuju Ternate, sebuah pulau yang didominasi oleh gunung berapi Gamalama.^[45]

Di Ternate, Drake dan awak kapal Golden Hind disambut hangat oleh Sultan Babullah dalam sebuah upacara resmi. Drake menegaskan bahwa ia bukan teman Portugis dan menyatakan minatnya untuk berdagang rempah-rempah.^[46]

Sultan Babullah merespons dengan keramahan yang luar biasa, mengirimkan berbagai persediaan makanan mewah seperti nasi, ayam, tebu, dan sagu untuk Drake dan anak buahnya. Meskipun terkesan dengan kepemimpinan Sultan, Drake menolak ajakan untuk membantu menyerang benteng Portugis di Tidore karena fokus utamanya adalah segera kembali ke Inggris. Namun, ia berhasil menukar linen, emas, dan perak dengan sekitar sepuluh ton rempah-rempah eksotis, terutama cengkih. Setelah lima hari bersandar dan memberikan hadiah perak kepada awaknya untuk meningkatkan moral, Drake akhirnya berlayar meninggalkan Maluku.^[47]

Masa Pendudukan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC)

Belanda pertama kali tiba di Maluku pada tahun 1599 di bawah pimpinan Wybrand van Warwijck, disusul oleh Inggris pada 1601. Persaingan antara kedua bangsa ini semakin tajam setelah pembentukan VOC pada 1602. Namun, Belanda berhasil memperkuat posisinya setelah Portugis menyerah tanpa perlawanan di Ambon pada 1605, menjadikan Ambon sebagai pusat kedudukan VOC di Nusantara sebelum akhirnya dipindahkan ke Batavia pada 1619.^[48]

Dominasi VOC ditandai dengan kebijakan monopoli yang sangat ketat, yang memicu perlawanan rakyat dalam bentuk penyelundupan. Menanggapi hal ini, VOC melakukan tindakan kekerasan luar biasa seperti Pembantaian Banda pada 1621 dan Perang Ambon (1624–1658) yang mengakibatkan banyak rakyat Maluku dipaksa untuk bekerja. Inggris pun terpaksa meninggalkan Maluku pada 1623 setelah terjadinya tragedi Pembantaian Amboyna.^[49]

Untuk menjaga kestabilan harga rempah-rempah, VOC menerapkan kebijakan Pelayaran Hongi dan ekstirpasi (pemusnahan pohon cengkih milik rakyat). Setelah berhasil mengusir Spanyol dari Tidore pada 1663 dengan bantuan VOC, Belanda menjadi kekuatan tunggal Eropa di wilayah tersebut. Kepulauan Maluku kemudian dibagi menjadi tiga kegubernuran utama: Ambon, Kepulauan Banda, dan Ternate.^[50]

Masa Pendudukan Britania Raya (Inggris)

Ambon

Ekspedisi Inggris yang dimulai dari Madras pada Oktober 1809 merupakan langkah strategis untuk meruntuhkan dominasi Belanda di Nusantara. Pada 17 Februari 1810, armada Inggris yang dipimpin oleh Kapten dan sekaligus merangkap sebagai Gubernur Maluku, Edward Tucker bersama Residen Ambon, William Byam Martin. Dengan tiga Kapal HMS Dover, HMS Cornwallis, dan HMS Samarang tiba di Ambon. Penaklukan ini menjadi sangat krusial karena Ambon merupakan pusat pemerintahan dan kekuatan militer Belanda di Kepulauan Rempah-rempah yang dilindungi oleh Benteng Victoria.^[51]

Serangan ke Ambon dilakukan dengan taktik pendaratan cepat yang mengejutkan artileri Belanda. Keberhasilan Inggris menguasai perbukitan di belakang kota membuat posisi Gubernur Belanda, Kolonel Filz, terdesak hingga akhirnya menyerah pada 18 Februari 1810. Kemenangan ini menandai dimulainya periode kedua pendudukan Inggris di Maluku, setelah sebelumnya mereka sempat berkuasa singkat pada periode 1796 hingga 1803.^[52]

Selama kampanye, Inggris menangkap beberapa kapal Belanda. Salah satunya adalah brig Belanda Mandura yang memiliki dua belas senjata. Dia adalah salah satu dari tiga kapal yang tenggelam di pelabuhan bagian dalam Ambon. Namun, Inggris membesarkannya setelah pulau itu menyerah. Mereka membawanya ke layanan sebagai Mandarin. Dari Ambon, skuadron melanjutkan untuk merebut pulau-pulau Saparua, Haruku, Nusa Laut, Buru, dan Manipa.^[53]

Banda Neira

Puncak dari kampanye militer ini terjadi di Banda Neira pada Agustus 1810 melalui serangan fajar yang nekat. Meskipun cuaca buruk menghalangi rencana awal, pasukan kecil di bawah Kapten Cole berhasil memanjat dinding Benteng Belgica yang sangat kuat dan merebutnya dalam waktu singkat. Jatuhnya Banda, sebagai jantung produksi pala dunia, mengukuhkan supremasi Inggris atas perdagangan rempah-rempah yang selama berabad-abad dimonopoli Belanda.^[54]

Keberhasilan militer tersebut membuka jalan bagi pemerintahan Inggris di bawah Gubernur Maluku, Edward Tucker dan Residen Ambon, William Byam Martin. Selama masa pendudukan 1810–1817 ini, Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih liberal dengan melonggarkan sistem monopoli ketat warisan VOC. Perubahan ini memberikan sedikit ruang bernapas bagi rakyat Maluku yang selama ini tertekan oleh sistem perdagangan paksa Belanda .Tak sekedar urusan administratif, William Byam Martin menunjukkan perhatian pada fasilitas umum, kesehatan serta pendidikan. ^[55]

Namun, konformitas politik internasional melalui Perjanjian Britania Raya-Belanda 1814 memaksa Inggris untuk mengembalikan wilayah Maluku kepada Belanda pada tahun 1817. Masa transisi ini menjadi periode yang penuh ketegangan karena rakyat Maluku sudah merasa lebih nyaman dengan kebijakan Inggris yang relatif lebih longgar dibandingkan sistem kerja paksa dan monopoli yang kembali dibawa oleh Pemerintah Belanda.^[56]

Kaitan antara penaklukan Inggris dan sejarah perjuangan lokal sangatlah erat; kembalinya kekuasaan Belanda memicu kemarahan besar yang memuncak pada perlawanan Thomas Matulessy (Kapitan Pattimura) yang juga adalah Mantan Sersan Mayor di Angkatan Darat Britania Raya dengan Rakyat yang menolak kembalinya penindasan kebijakan Pemerintah Belanda yang pada akhirnya rakyat mengangkat senjata dan melakukan Peralawanan terhadap kebijakan Pemerintah Belanda pada tahun 1817.^[57]

Masa Pendudukan Hindia Belanda

Periode setelah tahun 1817 diwarnai oleh luka mendalam akibat kekalahan Perang Pattimura. Kapitan Pattimura dihukum gantung di depan Benteng Victoria pada 16 Desember 1817 setelah memimpin perlawanan besar rakyat Maluku melawan kembalinya dominasi Belanda. Sadar bahwa perlawanan fisik rakyat dipicu oleh penindasan ekonomi yang ekstrem, pemerintah Hindia Belanda mulai menggeser pendekatan mereka dari eksploitasi kasar bergaya VOC menuju tata kelola yang lebih terkendali.^[58]

Kunjungan Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen pada 1824 menjadi simbol awal upaya "pasifikasi" tersebut, di mana sedikit kelonggaran harga diberikan untuk meredam potensi perang susulan, meskipun fondasi monopoli tetap berdiri kokoh demi mengisi kas negara.^[59]

Perubahan fundamental baru benar-benar terjadi pada tahun 1863 saat Gubernur Jenderal Ludolph Anne Jan Wilt Sloet van de Beele secara resmi menghapus monopoli cengkih dan pala. Kebijakan ini meruntuhkan tembok kendali ketat yang telah membelenggu petani Maluku selama berabad-abad, di mana setiap pohon sebelumnya dianggap milik negara. Dengan dihapusnya sistem tersebut, hak milik atas tanaman rempah dikembalikan kepada rakyat, yang kemudian memicu gairah ekonomi baru karena warga kini memiliki kebebasan penuh untuk menentukan mitra dagang dan menikmati hasil jerih payahnya tanpa bayang-bayang hukuman.^[60]

Transformasi ini secara drastis mengubah wajah sosial dan ekonomi Maluku dari wilayah yang tertutup dan penuh tekanan menjadi pelabuhan perdagangan yang lebih terbuka, hilangnya paksaan monopoli memberi ruang bagi masyarakat Maluku untuk membangun kemandirian ekonomi. Maluku perlahan bertransformasi dari sekadar "ladang rempah negara" menjadi sebuah entitas wilayah yang lebih dinamis, di mana perdagangan bebas mulai mengikis struktur lama kekuasaan VOC yang sebelumnya bersifat absolut.^[61]

Abad ke-20

Memasuki awal abad ke-20, Posisi Maluku sebagai "Gudang Tentara" atau soldatenreservoir berakar dari kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johan Paul van Limburg Stirum yang memberikan status istimewa kepada Orang Ambon dalam struktur militer Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Karena dianggap sebagai prajurit yang loyal, disiplin, dan memiliki kecakapan tempur tinggi, pemuda-pemuda Maluku direkrut secara masif untuk menjaga stabilitas kekuasaan kolonial di seluruh Hindia Belanda Hubungan khusus ini menciptakan identitas sosial baru, di mana menjadi tentara bukan sekadar profesi, melainkan jalur utama untuk meraih martabat dan keamanan ekonomi bagi keluarga mereka.^[62]

Kedekatan ini semakin diperkuat melalui akses pendidikan dan fasilitas sosial yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak militer Ambon guna mencetak bintara dan pegawai administrasi yang terampil, yang secara otomatis mendekatkan mereka pada budaya dan Bahasa Belanda. Namun, stabilitas ini hancur seketika saat Perang Dunia II pecah. Terjadi pembantaian besar-besaran terhadap banyak tawanan perang Australia, Belanda dan Inggris oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (IJA).^[63]

Masa kependudukan Jepang di Maluku menjadi periode paling kelam bagi penduduk setempat. Harapan akan kemerdekaan dari Belanda segera sirna ketika Jepang menerapkan mobilisasi tenaga kerja kasar (Romusha) untuk membangun pertahanan militer. Maluku yang sebelumnya telah lepas dari jerat monopoli Belanda, justru jatuh ke dalam sistem ekonomi perang Jepang yang sangat eksploitatif.^[64]

Masa pendudukan Jepang

Pecahnya Perang Pasifik pada 7 Desember 1941 menandai berakhirnya kekuasaan Belanda dan dimulainya era penjajahan Jepang di Maluku. Setelah Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang secara resmi, tentara Jepang bergerak cepat melancarkan invasi ke Nusantara. Di wilayah Maluku, pasukan Jepang masuk secara strategis dari arah utara melalui Pulau Morotai dan dari arah timur melalui Pulau Misool.^[66]

Dalam waktu singkat, seluruh Kepulauan Maluku berhasil dikuasai oleh Jepang karena minimnya perlawanan yang berarti dari pihak Belanda. Namun, tercatat sebuah pertempuran sengit yang melibatkan Tentara Australia, Belanda dan Inggris melawan pasukan Jepang di Negeri Tawiri. Pertempuran ini menjadi salah satu fragmen penting dalam sejarah Perang Dunia II di Maluku, yang menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan garis depan pertahanan yang diperebutkan oleh kekuatan internasional.^[67]

Pada tahun 1946, insiden yang mengikuti jatuhnya Ambon menjadi subjek dari salah satu pengadilan kejahatan perang terbesar dalam sejarah: 93 prajurit Jepang diadili oleh pengadilan militer Australia di Ambon. Laksamana Muda Hatakeyama yang didapati memerintahkan pembantaian massacres, bagaimanapun telah meninggal sebelum ia bisa diseret ke pengadilan.

Laksamana Kunito Hatakeyama, yang memberikan perintah langsung pembantaian tersebut, dijatuhi hukuman gantung. Letnan Kenichi Nakagawa dihukum 20 tahun penjara. Tiga perwira Jepang lainnya dieksekusi untuk perlakuan yang tidak manusiawi atas POW dan/atau warga sipil dalam kesempatan yang berbeda, antara 1942–45. (Proses-proses pengadilan ini merupakan dasar pembuatan film fitur Australia berjudul Blood Oath (1990), dirilis tahun 1990.)

Jenderal Itō dihukum mati pada tahun yang sama untuk kejahatan perang yang ia lakukan di bagian lain dari Perang Dunia II Teater Pasifik.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa tersebut, sebuah monumen peringatan tentara Australia didirikan di Negeri Tawiri, yang lokasinya tidak jauh dari Bandara Pattimura saat ini. Monumen tersebut menjadi simbol pengingat akan perjuangan tentara Sekutu dalam membendung ekspansi Jepang di Maluku. Kehadiran Jepang di wilayah ini pun membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik sebelum akhirnya mereka menyerah kalah pada tahun 1945.^[68]

Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maluku dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia. Namun pembentukan dan kedudukan Provinsi Maluku saat itu terpaksa dilakukan di Jakarta, sebab segera setelah Jepang menyerah, Belanda (NICA) langsung memasuki Maluku dan menghidupkan kembali sistem pemerintahan di Maluku. Belanda terus berusaha menguasai Kepulauan Maluku, bahkan hingga setelah keluarnya pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 dengan mensponsori terbentuknya Republik Maluku Selatan (RMS).^[69]

Gubernur

Gubernur yang menjabat saat ini di provinsi Sulawesi Tengah ialah Hendrik Lewerissa, didampingi wakil gubernur, Abdullah Vanath. Mereka adalah pemenang pada Pemilihan umum Gubernur Maluku 2024. Mereka dilantik pada 20 Februari 2025, untuk periode jabatan 2025-2030.

Gubernur Maluku
No.	Gubernur		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Wakil Gubernur
14		Hendrik Lewerissa	20 Februari 2025	Petahana	XVII		Abdullah Vanath

Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (disingkat DPRD Maluku) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku, Indonesia. DPRD Maluku beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pimpinan DPRD Maluku terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Maluku yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang dilantik pada 16 September 2024 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon di Gedung DPRD Provinsi Maluku. Komposisi anggota DPRD Maluku periode 2024-2029 terdiri dari 11 partai politik di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh Partai NasDem yang meraih 6 kursi dan Partai Gerindra yang meraih 5 kursi.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		2014-2019	2019-2024	2024-2029
	PKB	3	3	4
	Gerindra	5	6	5
	PDI-P	7	7	8
	Golkar	6	6	4
	NasDem	4	3	6
	PKS	6	5	4
	PPP	1	2	2
	PAN	1	1	3
	Hanura	4	5	3
	Demokrat	6	4	4
	PKPI	2	0
	Berkarya		(baru) 1
	Perindo		(baru) 2	2
Jumlah Anggota		45	45	45
Jumlah Partai		11	12	11

Kabupaten dan Kota

Provinsi Maluku terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota. Di bawahnya, terdapat 118 kecamatan yang terdiri dari 35 kelurahan dan 1.198 desa dan negeri. Di antara seluruh kabupaten dan kota, ibu kota provinsi, Ambon merupakan yang terbesar menurut jumlah penduduk dan Maluku Tengah merupakan yang terbesar menurut luas wilayah.^[7] Sepanjang sejarah Maluku, terdapat beberapa usaha mengubah nama kabupaten. Hingga kini, yang baru terwujud ialah pengubahan nama Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar.^[74]

Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/kota	Ibu kota	Bupati/wali kota	Luas wilayah (km2)[75]	Jumlah penduduk (2024)[76]	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	Kabupaten Buru	Namlea	Ikram Umasugi	4.915,57	141.361	10	-/82
2	Kabupaten Buru Selatan	Namrole	La Hamidi	3.678,70	80.288	6	-/79
3	Kabupaten Kepulauan Aru	Dobo	Timotius Kaidel	8.097,01	111.561	10	2/117
4	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Saumlaki	Ricky Jauwerissa	4.430,25	131.368	10	2/80
5	Kabupaten Maluku Barat Daya	Tiakur	Benyamin Thomas Noach	4.551,68	95.746	17	1/117
6	Kabupaten Maluku Tengah	Masohi	Zulkarnain Awat Amir	8.253,92	431.308	18	6/186
7	Kabupaten Maluku Tenggara	Langgur	Muhammad Thaher Hanubun	1.016,64	129.235	11	1/190
8	Kabupaten Seram Bagian Barat	Piru	Asri Arman	5.009,66	216.093	11	-/92
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	Bula	Fachri Husni Alkatiri	5.725,45	139.777	15	-/198
10	Kota Ambon	-	Bodewin Wattimena	236,66	357.289	5	20/30
11	Kota Tual	-	Akhmad Yani Renuat	235,38	91.275	5	3/27

Infrastruktur

Dengan bentuk kepulauan, transportasi di Maluku dikuasai oleh transportasi laut. Meskipun demikian, infrastruktur transportasi laut Maluku belum mampu memenuhi permintaan. Kini, di Maluku terdapat 31 pelabuhan penyeberangan dengan 66 lintas penyeberangan yang dilayani 25 unit kapal. Maluku dilalui 3 lintas Tol Laut dengan 9 pelabuhan singgah yang tersebar di seluruh penjuru kepulauan.^[86] Sebagai pulau terbesar, transportasi darat dan jalan terpusat di Seram.^[87] Maluku memiliki 13 bandara dengan 13 rute komersial dan 7 rute perintis.^[88] Pelabuhan terbesar Maluku adalah Pelabuhan Yos Sudarso, sementara bandara terbesarnya adalah Bandara Pattimura.

Pada akhir 2019, rasio elektrifikasi Maluku baru mencapai 89%. Lebih dari empat perlima listrik Maluku dihasilkan oleh kapal pembangkit listrik, terutama Kota Ambon. Maluku masih membangun beberapa pembangkit listrik, sebagian besar mesin gas dengan salah satunya panas bumi.^[89] Dari seluruh listrik yang dihasilkan, hanya 85% yang terjual.^[90] Maluku tidak memiliki sistem gas kota; sebagian besar masyarakat menggunakan kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak.^[91] Sebagian besar masyarakat Maluku masih memanfaatkan air sumur sebagai sumber air minumnya.^[92]

Suku bangsa

Sebagian besar penduduk Maluku merupakan penduduk asli Maluku yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku-suku Alifuru, suku Ambon, Buru, Kei dan Tanimbar.^[99] Suku-suku pendatang sebagian besar mendiami Ambon dan Maluku Tengah di antaranya Bugis, Makassar, dan Buton.^[100][101] Meskipun demikian, penduduk asli Maluku tercatat sejak dahulu kala telah melakukan berbagai perkawinan campuran dengan suku-suku pendatang tersebut serta Minahasa, Toraja dan suku-suku dari Sumatra.^[102] Selain itu, mengingat peran Maluku dalam sejarah perdagangan dunia, penduduk asli Maluku telah bercampur dengan bangsa Arab, Tionghoa, Jepang dan Eropa (umunya Belanda dan Portugis), dapat dilihat dari marga-marga asing yang masih digunakan orang Maluku hingga kini.^[103] Hal ini pun menjadi salah satu penyebab mengapa Maluku menjadi satu-satunya kawasan mestizo di Indonesia.

Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Maluku:^[104]

Agama

Arus migrasi pendatang dari luar wilayah Maluku, seperti Suku Bugis, Makassar, Buton, Minahasa, Toraja serta masyarakat dari Jawa, Bali, sumatera dan Nusa Tenggara Timur, secara signifikan telah memperkaya peta religi di Maluku melalui penambahan populasi penganut agama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik.^[102] Kehadiran para pendatang ini tidak hanya memperkuat komunitas Muslim di pesisir dan pusat perdagangan, tetapi juga menghadirkan beragam denominasi Kristen Protestan dan Katolik baru serta penganut Hindu dan Buddha yang dibawa oleh kalangan profesional maupun pedagang. Fenomena ini menciptakan keragaman rumah ibadah yang lebih bervariasi di perkotaan, yang pada akhirnya menuntut penguatan nilai lokal seperti Pela Gandong agar pertumbuhan keberagaman keyakinan ini tetap menjadi modal sosial bagi keharmonisan masyarakat Maluku.^[102]

Kristen katolik & protestan

Agama Katolik pertama kali menapakkan kakinya di wilayah Maluku pada abad ke-16 melalui bangsa Portugis. Tokoh sentral yang menjadi pelopor penyebaran ajaran ini adalah Fransiskus Xaverius, yang kemudian langkahnya diteruskan oleh ordo Yesuit hingga berhasil meraih penganut dalam jumlah besar, terutama di wilayah Ambon. Namun, konstelasi keagamaan mulai bergeser ketika Belanda mengambil alih kekuasaan di Maluku, yang menandai awal mula masuk dan menyebarnya Protestanisme di kepulauan tersebut. ^[105]

Saat ini, organisasi gereja Protestan terbesar di sana adalah Gereja Protestan Maluku (GPM), yang melayani wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. GPM sendiri merupakan hasil kemandirian dari Gereja Protestan di Indonesia (GPI). Kedua institusi ini memiliki sejarah panjang yang berakar di Ambon sejak masa VOC-Belanda dan sangat dipengaruhi oleh karya para zending (misionaris) asal Belanda yang bertugas di masa kolonial.^[106]

Di sisi lain, komunitas Katolik di wilayah ini dinaungi oleh Keuskupan Amboina. Secara administratif gerejawi, keuskupan ini merupakan keuskupan sufragan di bawah Keuskupan Agung Makassar. Cakupan pelayanan Keuskupan Amboina sangat luas, karena tidak hanya melayani umat di Provinsi Maluku saja, tetapi juga menjangkau Maluku Utara atau mencakup seluruh wilayah Kepulauan Maluku.^[107]

Islam

Agama Islam masuk ke Pulau Ambon melalui peran strategis para pedagang yang merangkap sebagai mubalig. Kehadiran mereka membawa ajaran Islam seiring dengan aktivitas perdagangan yang ramai di wilayah Kepulauan Maluku pada masa itu. Penyebaran agama ini berpusat di Hitu, sebuah kota pelabuhan penting yang menjadi pintu gerbang utama bagi para pendatang. Hitu tercatat sebagai daerah pertama di Ambon yang menerima pengaruh Islam secara signifikan, menjadikannya titik awal sejarah religi di pulau tersebut.

Titik balik penyebaran yang masif terjadi sekitar tahun 1500, di mana Hitu berkembang menjadi pusat dakwah. Dari kota pelabuhan inilah, ajaran Islam kemudian meluas secara bertahap ke daerah-daerah sekitarnya hingga membentuk komunitas Muslim yang kuat di Maluku.^[108]

Hindu

Keberadaan penganut agama Hindu di Maluku tercatat tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Hindu telah menjadi bagian integral dari keragaman demografi yang ada di provinsi kepulauan tersebut. Meskipun tersebar luas, terdapat beberapa wilayah yang menjadi pusat konsentrasi penduduk beragama Hindu. Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan Maluku Tenggara tercatat sebagai daerah-daerah dengan jumlah penganut Hindu terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di Maluku. Konsentrasi penduduk di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan dinamika sosial dan sejarah pemukiman yang khas. Kehadiran mereka memperkaya corak religius di Maluku, berdampingan dengan komunitas agama lain yang sudah menetap lebih dulu.

Buddha & konghucu

Buddha dan Konghucu tidak memiliki penganut di seluruh kabupaten dan kota Maluku. Buddha memiliki penganut terbanyak di Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, dan Buru, sedangkan tercatat tidak memiliki penganut di Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, dan Tual. Sebagai agama terkecil, penganut Konghucu hanya terdapat di daerah-daerah seperti Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, dan Kepulauan Aru.^[109][110]

Bahasa

Bahasa Indonesia yang berperan sebagai bahasa resmi digunakan secara luas bersama-sama dengan bahasa Ambon (juga dikenal sebagai bahasa Melayu Ambon atau Melayu Maluku) sebagai bahasa pengantar provinsi. Hingga 2020, Maluku tercatat memiliki 62 bahasa daerah.^[b][111] Meskipun demikian, Maluku merupakan salah satu pusat kepunahan bahasa di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, bahasa daerah yang punah di Indonesia berjumlah 11 bahasa dengan 8 di antaranya merupakan bahasa daerah Maluku.^[112] Kepunahan bahasa daerah disebabkan salah satunya oleh pengaruh bahasa Ambon yang dulunya merupakan bahasa kedua (bahasa pengantar) bagi sebagian besar penduduk Maluku, kini menjadi bahasa ibu, menggantikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu di hampir seluruh wilayah Provinsi Maluku.^[113]

Bahasa Ambon yang sebenarnya merupakan salah satu dialek bahasa Melayu berkembang pesat sejak masa VOC. Dimulai dari gereja, di kalangan masyarakat Kristen terdidik, bahasa Melayu kian lama menggantikan bahasa tanah (bahasa daerah atau bahasa asli).^[114][115] Setelah itu, pada masa Hindia Belanda, pemerintah melarang penggunaan bahasa tanah dalam usaha menuntut masyarakat menggunakan bahasa Ambon. Kini, bahasa tanah hanya bertahan di beberapa kampung Kristen terpencil dan kampung Islam.^[116][113] Penggunaan bahasa Indonesia pun menjadi salah satu penyebab terancam punahnya bahasa tanah.^[116] Bahasa tanah digunakan secara luas hanya oleh tokoh adat saat upacara adat dan dicap sebagai tuturan-tuturan adat.^[117][114]

Pendidikan

Pendidikan barat atau pendidikan modern mulai memasuki Maluku seiring dengan masuknya Kekristenan pada masa Inggris. Inggris di bawah keresidenan ambon, William Byam Martin mendirikan sekolah-sekolah gereja dengan tujuan memberantas buta huruf sehingga masyarakat yang telah masuk Kristen dapat membaca Alkitab. Namun, setelah Belanda datang, semua sekolah dibebaskan dari pengaruh agama dan dijadikan sekolah negeri.^[115]

Kweekschool Ambon, yang didirikan pada tahun 1834, merupakan institusi pendidikan guru formal pertama bagi penduduk pribumi di Hindia Belanda. Sekolah ini lahir dari kebutuhan mendesak akan tenaga pendidik lokal untuk mengajar di sekolah-sekolah desa di wilayah Maluku. Dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, lembaga ini berhasil mencetak guru-guru yang mampu menyebarkan literasi dan dasar-dasar ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas tanpa terkendala sekat bahasa.^[115]

Meskipun hanya beroperasi selama kurang lebih tiga dekade hingga tahun 1864, pengaruh sekolah ini sangat signifikan bagi perkembangan pendidikan di Nusantara. Keberhasilannya menjadi standar bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah guru serupa di wilayah lain seperti Minahasa, Surakarta, dan Bandung. Warisan Kweekschool Ambon tidak hanya berupa sistem pengajaran formal, tetapi juga menandai awal bangkitnya kelas menengah intelektual dari kalangan guru pribumi yang kelak berperan penting dalam struktur sosial masyarakat.^[115]

Kemajuan pendidikan umum maupun pendidikan agama di Maluku pun terjadi pada masa ini. Meskipun demikian, di kemudian hari, para misionaris tetap mendirikan sekolah Kristen. Peran pendidikan pun sangat penting dalam perkembangan bahasa Ambon yang pada awalnya digunakan secara luas pada masyarakat Kristen terdidik. Sepanjang masa pemerintahan Belanda, pendidikan di Ambon merupakan yang termaju di Hindia Belanda.^[115]

Kini, Maluku mencanangkan wajib belajar dua belas tahun bagi warga negara berumur antara 7 hingga 18 tahun, sejenjang di atas wajib belajar nasional yang hanya sembilan tahun, seiring dengan telah tercapainya standar pelayanan minimal.^[118] Terlepas dari keadaan ekonominya, Maluku merupakan provinsi paling terdidik ketiga di Indonesia, setelah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, dengan rata-rata lama sekolah selama 9,81 tahun pada 2019.^[119] Dengan didorong oleh partisipasi pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang tinggi, partisipasi pendidikan tinggi Maluku merupakan kedua tertinggi nasional setelah DI Yogyakarta.^[120] Terdapat 43 perguruan tinggi di Maluku yang terdiri dari 31 sekolah tinggi, 4 universitas, akademi dan politeknik masing-masing berjumlah 3, dan 2 institut.^[121]

Kesehatan

Maluku menerapkan sistem pelayanan kesehatan gugus pulau dengan 56 pusat gugus tersebar di segala penjuru provinsi pada 2018. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi kendala kesehatan Maluku selama ini, yaitu biaya pengangkutan yang mahal dan penyaluran perlengkapan yang tidak merata.^[122] Gugus pulau dibagi berdasarkan kedekatan suatu pulau dengan pusat gugus yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit pratama. Di bawah pusat gugus, terdapat pulau satelit sebagai tempat puskesmas pembantu, polindes, dan bidan desa.^[123]

Maluku memiliki jaringan puskesmas yang besar dengan hampir dua puskesmas tiap kecamatan. Meskipun demikian, hanya dua dari lima puskesmas memberikan layanan sesuai standar. Setengah dari seluruh rumah sakit di Maluku belum terakreditasi.^[124] RSUP dr. J. Leimena yang terletak di Ambon merupakan rumah sakit rujukan tertinggi dan RSUP pertama di Maluku; RSUP melayani Provinsi Maluku dan sekitarnya.^[125]

Kerajinan

Di wilayah utara seperti Pulau Seram, kekayaan hutan dan sejarah rempah menginspirasi lahirnya Batik Maluku dengan motif khas cengkeh, pala, dan parang salawaku. Selain tekstil, masyarakat setempat juga ahli dalam mengolah kayu menjadi alat musik tifa yang dihiasi ukiran filosofis tentang hubungan manusia dengan alam.^[126]

Beralih ke Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Ouw, Pulau Saparua, terdapat tradisi legendaris pembuatan tembikar "sempe" yang masih menggunakan teknik manual. Sementara itu, di Kepulauan Tanimbar bagian selatan, masyarakat memproduksi Tenun Ikat Tanimbar yang prestisius dengan motif geometris rumit sebagai simbol status sosial dan kebanggaan budaya dalam upacara sakral.^[127]

Secara keseluruhan, wilayah pesisir Maluku juga memanfaatkan kekayaan bahari melalui kerajinan kulit kerang dan mutiara. dari laut diolah secara kreatif menjadi perhiasan hingga lukisan dinding yang bernilai estetika tinggi. Inovasi ini tidak hanya mencerminkan kedekatan masyarakat dengan samudera, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang menembus pasar global.^[128]

Tarian

Kepulauan Maluku memiliki kekayaan seni tari yang merefleksikan keberanian dan identitas sejarah, dengan Tari Cakalele sebagai ikon utamanya. Tarian perang ini melambangkan patriotisme melalui kostum merah serta penggunaan parang dan salawaku sebagai simbol perlindungan orang tua. Selain itu, wilayah Pulau Seram dan Maluku Tengah juga melestarikan Tari Maku-Maku sebagai simbol persatuan tertua, serta Tari Hu’ul yang mengisahkan migrasi leluhur suku Alifuru di masa lampau.^[129]

Di wilayah Ambon dan Kepulauan Lease, pengaruh akulturasi budaya Eropa sangat kental terasa melalui Tari Katreji dan Tari Polonaise. Katreji merupakan tarian berpasangan yang enerjik dengan aba-aba bahasa Portugis dan Belanda, sementara Polonaise adalah tarian massal yang diadaptasi dari tradisi istana Polandia untuk mempererat persaudaraan dalam pesta pernikahan. Kedua tarian ini memberikan kesan elegan dan inklusif, menyatukan nilai-nilai eropa dengan kearifan lokal dalam perayaan formal.^[130]

Kelembutan budi pekerti masyarakat Maluku juga terwujud dalam Tari Lenso, tarian pergaulan menggunakan sapu tangan yang melambangkan keramahan dan kesantunan dalam menyambut tamu. Sering dipadukan dengan Tari Sawat sebagai simbol perdamaian, tarian ini lahir dari sejarah panjang interaksi sosial sejak era kolonial. Di sisi lain, terdapat pula Tari Saureka-Reka yang lincah, di mana penari melompat di antara bilah pelepah sagu sebagai ungkapan kegembiraan masyarakat kepulauan.^[131]

Berlanjut ke wilayah selatan, seni tari di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, lebih bercorak spiritual dan bahari, seperti Tari Yerik yang sakral untuk memohon keselamatan dan Tari Panah yang menggambarkan ketangguhan leluhur. Kehidupan pesisir tercermin kuat dalam Tari Pancing dan Parang, sementara Tari Sawat versi Kei menonjolkan ekspresi perdamaian dengan iringan rebana. Di Pulau Buru, tarian seperti Boki Feten dan Tujuh Putri turut memperkaya khazanah ini sebagai penjaga identitas adat dan ketahanan pangan lokal.^[131]

• 
  Tari Cakalele
• 
  Tari Lenso
• 
  Tari Sawat
• 
  Tari Katreji
• 
  Bambu Gila

Alat Musik

Alat musik yang terkenal adalah Tifa (sejenis gendang) dan Totobuang. Masing-masing alat musik dari Tifa Totobuang memiliki fungsi yang bereda-beda dan saling mendukung satu sama lain hingga melahirkan warna musik yang sangat khas. Namun musik ini didominasi oleh alat musik Tifa. Terdiri dari Tifa yaitu, Tifa Jekir, Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir Potong dan Tifa Bas, ditambah sebuah Gong berukuran besar dan Toto Buang yang merupakan serangkaian gong-gong kecil yang di taruh pada sebuah meja dengan beberapa lubang sebagai penyanggah. Adapula alat musik tiup yaitu Kulit Bia (Kulit Kerang).^[132]

Dalam kebudayaan Maluku, terdapat pula alat musik petik yaitu Ukulele dan Hawaiian seperti halnya terdapat dalam kebudayaan Hawaii di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat ketika musik-musik Maluku dari dulu hingga sekarang masih memiliki ciri khas di mana terdapat penggunaan alat musik Hawaiian baik pada lagu-lagu pop maupun dalam mengiringi tarian tradisional seperti Katreji.^[133]

Musik lainnya ialah Sawat. Sawat adalah perpaduan dari budaya Maluku dan budaya Timur Tengah. Pada beberapa abad silam, bangsa Arab datang untuk menyebarkan agama Islam di Maluku, kemudian terjadilah campuran budaya termasuk dalam hal musik. Terbukti pada beberapa alat musik Sawat, seperti rebana dan seruling yang mencirikan alat musik gurun pasir.^[134]

Rumah Adat

Rumah adat di wilayah Seram, Maluku Tengah, hingga Pulau Buru didominasi oleh keberadaan Baileo yang berdiri kokoh sebagai simbol persatuan dan pusat kehidupan sosial masyarakat. Berbeda dengan hunian biasa, Baileo dibangun dengan struktur panggung tanpa dinding untuk melambangkan keterbukaan serta memudahkan roh leluhur keluar masuk dalam prosesi adat. Setiap tiang dan ornamen yang terukir di dalamnya bukan sekadar hiasan, melainkan representasi dari persekutuan desa-desa (Pata Siwa dan Pata Lima) serta penghormatan mendalam terhadap nilai musyawarah.^[135]

Identitas ini pun meluas hingga ke wilayah Maluku Barat Daya, Kisar, dan Maluku Tenggara, di mana arsitekturnya mencerminkan filosofi perahu. Di sana, atap-atap rumah adat menjulang menyerupai kapal sebagai pengingat akan jati diri mereka sebagai pelaut tangguh yang mengarungi bahtera kehidupan dalam kebersamaan.^[136]

Karakteristik unik muncul ketika menoleh ke arah Kepulauan Banda, di mana arsitektur tradisional bertemu dengan sejarah panjang perdagangan rempah dunia. Meskipun Baileo tetap lestari di desa-desa adat seperti Lonthoir sebagai pusat ritual, wajah budaya di Banda Neira diperkaya oleh bangunan bergaya kolonial abad ke-17. Perpaduan antara balai adat yang sakral dengan gedung-gedung bersejarah seperti Rumah Budaya dan Istana Mini menciptakan lanskap arsitektur yang kontras namun harmonis. Secara keseluruhan, rumah adat di seluruh penjuru Maluku ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan benteng budaya yang terus menyimpan memori kolektif, benda pusaka, dan nilai-nilai leluhur yang tak lekang oleh zaman.^[136]

Masakan Khas

Kekayaan kuliner Maluku yang membentang dari Seram hingga Maluku Tenggara menawarkan perpaduan cita rasa laut segar dan rempah-rempah yang memanjakan lidah, dimulai dari hidangan ikonik Papeda dan Ikan Kuah Kuning yang segar hingga Ikan Kuah Pala Banda yang aromatik. Di wilayah lain seperti Buru dan Maluku Tenggara, sumber pangan lokal yang unik seperti Hotong dan Enbal menjadi bukti ketahanan pangan masyarakat kepulauan, yang biasanya disajikan bersama Kohu-kohu atau rumput laut segar bernama Latom. Suasana makan pun semakin hangat dengan sajian minuman rempah seperti Kopi Rarobang yang kaya akan cengkeh dan jahe, sangat serasi dinikmati bersama camilan khas bertabur kenari seperti Bagea, atau Pisang Asar yang manis. Perpaduan antara makanan pokok yang mengenyangkan, minuman hangat yang menyehatkan, dan deretan makanan ringan berbasis sagu ini menciptakan sebuah identitas kuliner yang kuat, mencerminkan melimpahnya hasil bumi dan keramahan masyarakat Maluku di setiap suapannya.^[137]

• 
  Ikan Kuah Kuning, Papeda & Ikan Bakar
• 
  Sagu
• 
  Bagea
• 
  Sambal colo colo

Catatan

Referensi

Daftar pustaka