Orang Tionghoa-Indonesia

Masa-masa awal

Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Cina pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Tionghoa disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama sukubangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anakbenua India. Dalam suatu prasasti perunggu bertahun 860 dari Jawa Timur disebut suatu istilah, Juru Cina, yang berkait dengan jabatan pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Beberapa motif relief di Candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Cina.^[18]

Catatan Ma Huan, ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Ho, menyebut secara jelas bahwa pedagang Tionghoa muslim menghuni ibu kota dan kota-kota bandar Majapahit (abad ke-15) dan membentuk satu dari tiga komponen penduduk kerajaan itu.^[19] Ekspedisi Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang, ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Simongan (sekarang bagian dari Kota Semarang). Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya menjadi salah satu cikal-bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Cheng Ho menjadi sebuah patung (disebut "Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong"), serta membangun kelenteng Sam Po Kong atau Gedung Batu.^[20] Di komplek ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki "Mbah Jurumudi Dampo Awang".^[21]

Sejumlah sejarawan juga menunjukkan bahwa Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, memiliki darah Cina selain keturunan Majapahit. Beberapa wali penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki darah Cina, meskipun mereka memeluk Islam dan tidak lagi secara aktif mempraktikkan kultur Tionghoa.^[22]

Kitab Sunda Tina Layang Parahyang menyebutkan kedatangan rombongan Tionghoa ke muara Ci Sadane (sekarang Teluknaga) pada tahun 1407, pada masa daerah itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda (Pajajaran). Pemimpinnya adalah Halung dan mereka terdampar sebelum mencapai tujuan di Kalapa.

Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa ("To lo mo") dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Jñânabhadra.

Era kolonial

Pada masa kolonial, Belanda pernah mengangkat beberapa pemimpin komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Beberapa di antara mereka ternyata juga telah berjasa bagi masyarakat umum, misalnya So Beng Kong dan Phoa Beng Gan yang membangun kanal di Batavia^{[butuh rujukan]}. Di Batavia, Mohamad Djafar menjadi kapten Tionghoa muslim yang terakhir (kedua). Di Yogyakarta, Kapiten Tan Djin Sing sempat menjadi Bupati Yogyakarta.^[23]

Sebetulnya terdapat juga kelompok Tionghoa yang pernah berjuang melawan Belanda, baik sendiri maupun bersama etnis lain. Bersama Kesultanan Mataram, kelompok Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740-1743 yang disebut dengan peristiwa Perang Kuning.^[24] Di Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam "Republik" Lanfong^{[butuh rujukan]} berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX.

Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian masa perang Jawa 1825–1830. Pembantaian di Batavia tersebut^{[25][26] Diarsipkan 2009-09-21 di Wayback Machine.} melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan permukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.

Masa Pendudukan Jepang

Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya.

Masa Revolusi dan Pra Kemerdekaan RI

Pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lie yang menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, dekat Karawang, diambil-alih oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA), kemudian penghuninya dipindahkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat beristirahat setelah "disingkirkan" dari Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan UUD'45 terdapat 4 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat 1 orang Tionghoa yaitu Drs.Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai warganegara asing, sesungguhnya ikut merancang UUD 1945. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pun pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po.

Dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang yang dikenali ialah Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya.

Pasca kemerdekaan

Orde Lama

Pada Orde Lama, terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan, dll.

Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu Tangan Kanan Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora.

Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa dapat dikatakan sangat baik. Walau pada Orde Lama terdapat beberapa kebijakan politik yang diskriminatif seperti

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibu kota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965 dan lainnya.

Orde Baru

Selama Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan".

Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan^{[butuh rujukan]}.

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Pada masa akhir dari Orde Baru, terdapat peristiwa kerusuhan rasial yang merupakan peristiwa terkelam bagi masyarakat Indonesia terutama warga Tionghoa karena kerusuhan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban bahkan banyak di antara mereka mengalami pelecehan seksual, penjarahan, kekerasan, dan lainnya.

Bahasa

Empat kelompok bahasa Tionghoa utama diwakilkan di Indonesia: Hokkien (Min Selatan; Min Nan), Hainan, Hakka dan Kanton. Selain empat ini, orang-orang Tiochiu memiliki dialek mereka sendiri yang masih dapat saling dimengerti sampai tingkat tertentu dengan bahasa Hokkien. Meskipun begitu, pembedaan di antara keduanya semakin ditekankan di luar wilayah asal mereka.^[27] Diperkirakan ada sekitar 2,2 juta penutur asli berbagai ragam bahasa Tionghoa di Indonesia pada tahun 1982: 1.300.000 penutur ragam Min Selatan (termasuk bahasa Hokkien dan Tiochiu); 640.000 penutur bahasa Hakka; 460.000 penutur bahasa Hainan; 180.000 penutur bahasa Kanton; dan 20.000 penutur ragam Min Timur (termasuk bahasa Hokciu). Selebihnya, sekitar 20.000 merupakan penutur dialek bahasa Indonesia.^[28]

Masyarakat Tionghoa di Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa umumnya kurang fasih dalam bahasa-bahasa Tionghoa akibat kebijakan pelarangan oleh Orde Baru, sementara mereka yang berada di luar Jawa (seperti Sumatra dan Kalimantan) cenderung masih fasih. Penutur Hokkien dominan di pesisir timur Sumatra (Medan, Riau, Jambi) dengan variasi dialek Zhangzhou di Medan dan dialek Quanzhou di Riau, serta tersebar di sebagian Sulawesi dan Kalimantan. Penutur Hakka menjadi kelompok Tionghoa mayoritas di Bangka-Belitung dan Kalimantan Barat bagian utara, sedangkan penutur Tiochiu berpusat di Kalimantan Barat bagian selatan dan Kepulauan Riau. Sementara itu, komunitas Kanton banyak ditemukan di kota-kota besar di seluruh Indonesia, serta kelompok kecil lainnya seperti penutur Hokchia di Jawa Tengah dan Timur, dan penutur Hainan yang berpusat di Pematangsiantar.

Banyak orang Indonesia, termasuk etnis Tionghoa, percaya akan adanya dialek bahasa Melayu yang dikenal sebagai Melayu Tionghoacode: id is deprecated atau Melayu Cinacode: id is deprecated . Berkembangnya sastra peranakan di paruh kedua abad ke-19 melahirkan varian semacam itu dan dipopulerkan melalui cerita-cerita silat yang diterjemahkan dari bahasa Tionghoa atau dituliskan dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Meskipun begitu, para ahli berpendapat bahwa bahasa ini berbeda dari campuran bahasa Jawa dan Melayu lisan yang dianggap "hanya digunakan oleh etnis Tionghoa".^[a]

[S]elain dari beberapa kata serapan dari bahasa Tionghoa, tidak ada hal yang Tionghoa secara unik tentang bahasa 'Melayu Tionghoa'. Bahasa tersebut hanyalah bahasa Melayu rendah pasaran, bahasa lidah orang-orang Jawa di jalanan dan pasaran, khususnya di kota-kotanya, digunakan oleh semua kelompok etnis di lingkungan perkotaan dan multi-etnis. Karena orang Tionghoa merupakan kelompok yang dominan dalam perkotaan dan pasar, bahasa tersebut dikaitkan dengan mereka, tetapi pejabat pemerintahan, orang-orang Eurasia, pedagang migran, atau orang-orang dari wilayah bahasa yang berbeda, semuanya menggunakan ragam Melayu ini untuk berkomunikasi.

Menurut Ellen Rafferty, kaum peranakan di Jawa umumnya mulai menggunakan bahasa Melayu Rendah (Melayu Pasar) dan sebagian bahasa Jawa di rumah sebelum tahun 1800, sementara bahasa Melayu Rendah digunakan untuk komunikasi lintas daerah. Sejak tahun 1800, komunitas peranakan mulai menunjukkan penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi tertulis, dengan varian bahasa Jawa lisan yang kemudian diidentifikasi sebagai tingkatan ngoko. Setelah tahun 1880, penggunaan bahasa Jawa tertulis digantikan oleh bahasa Melayu Rendah tertulis. Sejak 1945, kaum peranakan menggunakan bahasa Jawa yang diindonesiakan di lingkungan rumah, yang dilengkapi dengan bahasa Jawa ngoko untuk percakapan lokal, serta bahasa Indonesia untuk komunikasi lintas daerah dan keperluan tertulis.^[30]

Literatur akademik yang membahas bahasa Melayu Tionghoa umumnya mencatat bahwa etnis Tionghoa tidak menuturkan dialek Melayu yang seragam di seluruh nusantara.^[31] Selain itu, meskipun pemerintah kolonial Belanda pertama kali memperkenalkan ejaan bahasa Melayu pada tahun 1901, surat kabar Tionghoa tidak mengikuti standar tersebut hingga setelah masa kemerdekaan.^[32] Karena faktor-faktor tersebut, etnis Tionghoa memainkan "peran penting" dalam pengembangan bahasa Indonesia modern sebagai kelompok terbesar selama masa kolonial yang berkomunikasi dalam berbagai dialek Melayu.^[33]

Hingga tahun 2018, jumlah orang Tionghoa Indonesia yang mempelajari bahasa Mandarin Standar mengalami peningkatan.^[34]

Seni Pertunjukan

Hidangan

Berbagai hidangan Tionghoa-Indonesia setempat, searah jarum jam dari atas: Bakmi (肉麵); es cincau (仙草); nasi campur (雜飯); dan bakpia (肉餅).

Budaya kuliner Tionghoa sangat nyata terlihat dalam hidangan Indonesia melalui kata-kata serapan dari bahasa Hokkien, Hakka, dan Kanton yang digunakan untuk berbagai jenis hidangan.^[37] Kata-kata yang berawalan bakcode: id is deprecated (肉code: zh is deprecated ) melambangkan adanya daging, seperti bakpao; kata-kata berakhiran caicode: id is deprecated (菜code: zh is deprecated ) melambangkan sayuran, seperti pecai dan capcai.^[38] Kata micode: id is deprecated (麵code: zh is deprecated ) melambangkan mi seperti dalam mi goreng.

Sebagian besar kata serapan untuk jenis hidangan dan bahan makanan ini berasal dari dialek Hokkien, serta digunakan secara luas dalam bahasa Indonesia maupun percakapan sehari-hari di kota-kota besar. Karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bahasa setempat, banyak penduduk Indonesia termasuk etnis Tionghoa sendiri yang tidak lagi menyadari bahwa kata-kata tersebut berasal dari bahasa Hokkien. Beberapa hidangan populer Indonesia seperti nasi goreng, pempek, lumpia, dan bakpia dapat ditelusuri asal-usulnya dari pengaruh Tionghoa. Some food and ingredients are part of the daily diet of both the indigenous and ethnic Chinese populations as side dishes to accompany rice, the staple food of most of the country.^[39] Among ethnic Chinese families, both peranakan and totok, pork is generally preferred as meat;^[40] this is in contrast with traditional Indonesian cuisine, which in majority-Muslim areas avoids the meat. The consumption of pork has, however, decreased in recent years owing to a recognition of its contribution to health hazards such as high cholesterol levels and heart disease.^[39]

In a 1997 restaurant listing published by the English-language daily The Jakarta Post, which largely caters to expatriates and middle class Indonesians, at least 80 locations within the city can be considered Chinese out of the 10-page list. Additionally, major hotels generally operate one or two Chinese restaurants, and many more can be found in large shopping centers.^[41] Upscale Chinese restaurants in Jakarta, where the urban character of the ethnic Chinese is well established, can be found serving delicacies such as shark fin soup and bird's nest soup.^[37] Food considered to have healing properties, including ingredients in traditional Chinese medicine, are in high demand.^[42]

Festival

Imlek

Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama (Tionghoa: 正月; Pinyin: zhēng yuè) di tarikh Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh (Tionghoa: 十五暝/元宵節; pinyin: Shíwǔ míng/yuánxiāo jié) pada tanggal kelima belas (pada saat bulan purnama). Malam tahun baru Imlek dikenal sebagai Chúxī 除夕 yang berarti "malam pergantian tahun". Perayaan ini dirayakan dengan kumpul keluarga, jamuan besar, berdoa, penyalaan lampion dan penyulutan kembang api.

Cengbeng

Cengbeng merupakan ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Khong Hu Cu. Festival tradisional Tionghoa ini dilaksanakan pada hari ke-104 setelah titik balik Matahari di musim dingin (atau hari ke-15 pada hari persamaan panjang siang dan malam di musim semi), pada umumnya dirayakan pada tanggal 5 April atau 4 April pada tahun kabisat.

Peran Ekonomi

Implikasi peran ekonomi warga Tionghoa dalam berbagai sektor termasuk usaha, investasi, dan kontribusi positif pada ekonomi negara. Implikasi tersebut tidak hanya menjadi pelaku utama dalam bisnis besar dan investasi, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Warga Tionghoa juga terlibat dalam tenaga kerja di berbagai sektor, memberikan kontribusi pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut melalui pembayaran pajak mendukung keuangan negara, dan implikasi dalam perdagangan membantu mengembangkan pasar domestik dan memperluas akses ke pasar internasional. Kemitraan dan jaringan bisnis yang dibangun oleh warga Tionghoa turut memfasilitasi pertukaran ekonomi dan teknologi antara Indonesia dan negara-negara lain, memperkuat posisi Indonesia dalam panggung ekonomi global.

Peran Sosial Budaya dan Pendidikan

Didirikannya sekolah-sekolah Tionghoa oleh organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900, mendorong berkembangnya pers dan sastra Melayu Tionghoa. Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 3000 buku, suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66 dan pasca 66 yang tidak seproduktif itu. Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam membentuk satu awal perkembangan bahasa Indonesia.

Sumbangsih warga Tionghoa Indonesia juga terlihat dalam koran Sin Po, di mana koran Sin Po menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Nama Sie Kok Liong memang sangat jarang didengar oleh masyarakat Indonesia, namun Sie Kok Liong merupakan seorang warga Tionghoa yang menyewakan rumahnya bagi para pemuda dalam menyelenggarakan Sumpah Pemuda.

Hanya sedikit catatan mengenai Sie Kok Liong, seiring dengan tumbuhnya sekolah-sekolah pada awal abad ke-20 di Jakarta tumbuh pula pondokan-pondokan pelajar untuk menampung mereka yang tidak tertampung di asrama sekolah atau untuk mereka yang ingin hidup lebih bebas di luar asrama yang ketat. Salah satu di antara pondokan pelajar itu adalah Gedung Kramat 106 milik Sie Kok Liong.

Di Gedung Kramat 106 inilah sejumlah pemuda pergerakan dan pelajar sering berkumpul. Gedung itu, selain menjadi tempat tinggal dan sering digunakan sebagai tempat latihan kesenian Langen Siswo juga sering dipakai untuk tempat diskusi tentang politik para pemuda dan pelajar. Terlebih lagi setelah Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) didirikan pada September 1926. Selain dijadikan kantor PPPI dan kantor redaksi majalah Indonesia Raya yang diterbitkan oleh PPPI, berbagai organisasi pemuda sering menggunakan gedung ini sebagai tempat kongres. Bahkan pada 1928 Gedung Kramat 106 jadi salah satu tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda II tanggal 27 – 28 Oktober 1928.

Universitas Trisakti yang kini menjadi salah satu universitas terkenal di Indonesia juga merupakan salah satu sumbangsih warga Tionghoa di Indonesia. Pada tahun 1958, universitas ini didirikan oleh para petinggi Baperki yang kebanyakan keturunan Tionghoa salah satunya yaitu Siauw Giok Tjhan, pada tahun 1962 oleh Presiden Soekarno nama universitas ini diganti menjadi Universitas Res Publika hingga 1965, dan sejak Orde Baru, universitas ini beralih nama menjadi Universitas Trisakti hingga sekarang.

Di Medan dikenal kedermawanan Tjong A Fie, rasa hormatnya terhadap Sultan Deli Makmun Al Rasyid diwujudkannya pengusaha Tionghoa ini dengan menyumbang sepertiga dari pembangunan Mesjid Raya Medan. Rumah peninggalan Tjong A Fie sampai sekarang masih ada di kota Medan walaupun bangunannya terlihat tidak terurus lagi.

Di Bagansiapiapi terdapat Ritual Bakar Tongkang sebagai ucapan rasa syukur masyarakat Tionghoa Bagansiapiapi atas perlindungan Dewa Kie Ong Ya. Ritual Bakar Tongkang sangat diandalkan pemerintah daerah setempat sebagai daya tarik wisata daerah di mana setiap tahunnya menyedot puluhan ribu kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Saat ini di Taman Mini Indonesia Indah sedang dibangun taman budaya Tionghoa Indonesia yang diprakarsai oleh PSMTI. Pembangunan taman ini direncanakan akan selesai sebelum tahun 2012 dengan biaya kurang lebih 50 miliar rupiah.^{[butuh rujukan]}

Sumber tersier

Sumber sekunder

Sumber primer