Turki memiliki struktur kesatuan dalam hal pembagian administratif dan aspek ini merupakan salah satu faktor terpenting yang membentuk administrasi publik Turki. Ketika tiga kekuasaan diperhitungkan sebagai fungsi utama negara, administrasi lokal memiliki sedikit kekuasaan. Turki adalah sistem kesatuan yang sangat tersentralisasi, dan provinsi-provinsi berada di bawah pusat. Administrasi lokal dibentuk untuk menyediakan layanan di tempat dan pemerintah diwakili oleh gubernur dan gubernur kota. Selain gubernur dan gubernur kota, pejabat publik senior lainnya juga ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan ditunjuk oleh wali kota atau dipilih oleh konstituen.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Turki memiliki struktur kesatuan dalam hal pembagian administratif dan aspek ini merupakan salah satu faktor terpenting yang membentuk administrasi publik Turki. Ketika tiga kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) diperhitungkan sebagai fungsi utama negara, administrasi lokal memiliki sedikit kekuasaan. Turki adalah sistem kesatuan yang sangat tersentralisasi, dan provinsi-provinsi berada di bawah pusat. Administrasi lokal dibentuk untuk menyediakan layanan di tempat dan pemerintah diwakili oleh gubernur dan gubernur kota. Selain gubernur dan gubernur kota, pejabat publik senior lainnya juga ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan ditunjuk oleh wali kota atau dipilih oleh konstituen.[1]
Dalam kerangka kesatuan ini, Turki dibagi menjadi 81 provinsi untuk tujuan administratif. Setiap provinsi dibagi menjadi distrik, sehingga totalnya menjadi 973 distrik.[2] Turki juga dibagi menjadi 7 wilayah dan 21 subwilayah untuk tujuan geografis, demografi, dan ekonomi; ini tidak merujuk pada pembagian administratif.
Struktur pengambilan keputusan yang sangat tersentralisasi di Ankara sering dianggap sebagai hambatan bagi pemerintahan yang baik,[3][4][5] dan menyebabkan kemarahan khususnya di wilayah-wilayah dengan etnis minoritas.[4][6][7] Langkah-langkah menuju desentralisasi sejak tahun 2004 telah terbukti menjadi topik yang sangat kontroversial di Turki.[5][8] Turki diwajibkan berdasarkan Piagam Pemerintahan Daerah Eropa untuk mendesentralisasikan struktur administratifnya.[4][9] Program desentralisasi untuk Turki merupakan diskusi yang sedang berlangsung di kalangan akademisi, politik, dan masyarakat luas di negara tersebut.[10][11][12][13]
Turki dibagi berdasarkan hierarki:
