Zainal Abidin Syah

Zainal Abidin Syah
Sultan Zainal Syah
Sultan Tidore ke-37
Berkuasa	Februari 1947– 4 Juli 1967
Pendahulu	Achmad Kawiyuddin Alting
Penerus	Djafar Syah
Presiden	Soekarno Soeharto (Pejabat Presiden Indonesia)
Gubernur Irian Barat ke-1
Masa jabatan 1956–1961
Presiden	Soekarno
Pengganti Pamoedji
Kelahiran	(1912-08-05)5 Agustus 1912 Soasio, Tidore, Hindia Belanda
Kematian	4 Juli 1967(1967-07-04) (umur 54) Ambon, Maluku, Indonesia
Wangsa	Kesultanan Tidore
Ayah	Do Husain Do Sangaji
Ibu	Do Salma Do Yusup
Agama	Islam
Pahlawan Nasional Indonesia S.K. Presiden No. 116/TK/2025 tanggal 10 November 2025.

Zainal Abidin Syah Alting (5 Agustus 1912 – 4 Juli 1967) adalah Sultan Tidore ke-37 yang memerintah dari bulan Februari 1947 hingga 4 Juli 1967. Ia juga diangkat menjadi Gubernur Irian Barat (sekarang Papua) Pertama yang menjabat pada tahun 1956—1961.

Saat panasnya hubungan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat, ia diangkat menjadi Gubernur Irian Jaya yang berkedudukan di Soasiu, Tidore, Maluku. Pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Zainal Abidin Syah.^[1]

Kehidupan awal

Zainal Abidin Syah Alting lahir di Soasio, kota utama Pulau Tidore, pada tahun 1912. Ayahnya, Dano Husain, adalah cicit Sultan Ahmad Saifuddin Alting (wafat 1865). Nama keluarga kerajaan Maluku sering diambil dari nama kota dan pejabat Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting. Ibunya bernama Salma dan saudara-saudaranya adalah Amir, Halni, dan Idris. Pada masa itu, Kesultanan sedang kosong sejak wafatnya penguasa terakhir pada tahun 1905, dan urusan zelfbesturende landschap (wilayah otonom) ditangani oleh dewan kabupaten. Setelah menempuh pendidikan di Batavia dan Makassar, Zainal Abidin menjabat sebagai pejabat di birokrasi kolonial Belanda di Ternate, Manokwari, dan Sorong. Ketika Jepang menginvasi dan menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Zainal Abidin diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah di Tidore untuk sementara waktu. Menjelang akhir perang ia membangkitkan ketidaksenangan Jepang dan diasingkan ke Halmahera.^[2]

Sultan Tidore

Setelah Jepang menyerah, Belanda mencoba membangun kembali posisi mereka di Hindia Timur dan mendirikan negara semu, Negara Indonesia Timur, pada tahun 1946. Negara ini mencakup Maluku, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil. Sebagai orang yang berpengalaman dalam administrasi, Zainal Abidin diangkat menjadi Sultan Tidore pada akhir tahun 1946 dan mulai menjabat pada Februari 1947. Dengan demikian, Kesultanan Tidore bangkit kembali setelah masa transisi kekuasaan selama 42 tahun.^[2]

Terlepas dari latar belakang kolonial yang melatarbelakangi jabatannya, ia dihormati oleh pemerintahan republik Soekarno setelah tahun 1949. Pada tahun 1952, ia diangkat menjadi kepala wilayah Maluku Utara dengan kedudukannya di Ternate. Pada saat yang sama, atmosfer anti-feodalisme di Indonesia pasca-pembebasan membuat kerajaan-kerajaan lama tampak semakin anakronistis, dan lambat laun digantikan oleh fungsi-fungsi birokrasi modern.^[3]

Sengketa Papua

Sebagian wilayah Nugini Barat telah berada di bawah kendali Sultan Tidore setidaknya sejak abad ke-17, tetapi setelah tahun 1949, Belanda mempertahankan kekuasaan kolonialnya atas setengah pulau tersebut demi sumber daya yang menguntungkan dan kepentingan strategisnya, untuk mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia, dan untuk mengisinya kembali dengan orang-orang Indo yang melarikan diri.^[4]

Pemerintahan Soekarno berusaha keras untuk menggabungkan sisa wilayah Hindia Belanda ini ke dalam Republik Indonesia untuk melengkapi Revolusi. Pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Sukarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kotanya di Soasiu, Tidore. Pemerintah Indonesia berargumen bahwa Papua dan pulau-pulau di sekitarnya telah menjadi milik Kesultanan Tidore yang kini menjadi wilayah Indonesia selama ratusan tahun.^[5][6][7] Oleh karena itu, ia mengangkat Sultan Zainal Abidin sebagai Gubernur pada tanggal 23 September 1956 (Keputusan Presiden 142/1956).^[8] Sebagai kepala daerah Maluku Utara, ia digantikan oleh Sultan Bacan.^[9] Masa jabatannya bertepatan dengan memburuknya hubungan Indonesia-Belanda. Hubungan diplomatik diputus pada tahun 1960 dan pemerintah Soekarno mulai membeli senjata untuk dapat menghadapi posisi Belanda di Nugini.^{[butuh rujukan]}

Operasi militer Trikora dimulai pada bulan Desember 1961, dan akhirnya menghasilkan solusi politik di mana Indonesia mencaplok Nugini Barat (1963). Sementara operasi berlangsung, masa jabatan Zainal Abidin berakhir, dan ia digantikan sebagai gubernur oleh P. Pamuji pada tahun 1962. Setelah masa jabatannya, Zainal Abidin mengundurkan diri ke Ambon, di mana ia meninggal pada tanggal 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon. Meskipun ia meninggalkan seorang putra, Mahmud Raimadoya, tidak ada sultan baru yang diangkat, karena kesultanan tersebut praktis telah mati sejak beberapa tahun. Dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah pada tahun 1965, para bangsawan tradisional di Maluku tidak lagi diberi posisi dalam pemerintahan formal.^[10]

Lama setelah itu, jenazahnya dipindahkan ke Tidore, dan dimakamkan kembali pada tanggal 11 Maret 1986 di Sonyine Salaka (Halaman Emas) yang dulunya merupakan lokasi istana lama.^[11] Seorang Sultan tituler dari cabang dinasti lain akhirnya dipilih pada tahun 1999.^{[butuh rujukan]}

Kehidupan pribadi

Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode 1947—1967, ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1956 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Propinsi Perjuangan Irian Barat dengan Ibu kota sementara di Soa-Sio Tidore. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Soekarno dengan alasan Papua serta pulau-pulau sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore sejak ratusan tahun lalu. Sultan Zainal Abidin Syah kemudian ditetapkan sebagai Gubernur sementara propinsi perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 di Soa-Sio Tidore (SK Presiden RI No. 142/ Tahun 1956, Tanggal 23 September 1956). Selanjutnya sesuai SK Presiden RI No. 220/ Tahun 1961, Tanggal 4 Mei 1962, ia ditetapkan sebagai gubernur tetap Propinsi Irian Barat. Sebagai gubernur Sultan Zainal Abidin Syah diperbantukan pada Operasi Mandala di Makassar (TRIKORA) Perjuangan Pembebasan Irian Barat.^[12][13]

Sultan Zainal Abidin Syah memegang jabatan gubernur Irian Barat sampai tahun 1961, Selanjutnya beliau menetap di Ambon hingga wafat pada tanggal 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1986, pihak keluarga kesultanan Tidore memindahkan kerangka Sultan Zainal Abidin ke Soa Sio Tidore dan disemayamkan di Sonyine Salaka (Pelataran Emas) Kedaton Kie Soa-Sio Kesultanan Tidore.^[14]

Referensi

Pranala luar

• Gubernur di Indonesia