Mochtar Kusumaatmadja

Perang Kemerdekaan

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Ia ikut dalam batalyon tentara pelajar yang juga diikuti dengan ayahnya yang berpartisipasi sebagai sukarelawan PMI di daerah Tasikmalaya sementara keluarganya yang lain (ibunya, Sarwono, dan Ade Sudaryati) mengungsi dari Bandung hingga ke Cirebon (tempat keluarga ibunya berasal).

Sebelum kembali ke Cirebon pada tahun 1948, ada kisah menarik ketika keluarganya kedatangan pasukan Belanda yang hendak menawan warga yang berada di sekitar Palimanan, Cirebon. Ketika pimpinan komplotan hendak ingin membumihanguskan kawasan tersebut, Ibunya (Sulmini) mendadak berdiri dan menghardik maksud dari pimpinan batalyon tersebut dengan beralasan bahwa tindakan mereka sama saja dengan tindakan Nazi pada Perang Dunia II yang telah usai. Dengan sedikit diplomasi, ibunya berhasil meyakinkan batalyon tersebut untuk tidak membumihanguskan serta menawan warga desa yang ada di sana.^[3]

Ketika kembali untuk menemui keluarganya pada tahun 1948, Ia belum sadar bahwa Ia telah mempunyai adik bernama Sarwono. Dan, pada saat bertemu Sarwono Ia masih memakai pakaian tentara dengan celana pendek dan kacamata bulat bingkai hitam.^[3]

Kembali ke Jakarta dan berkuliah

Setelah itu, Ia menempuh perkuliahan di Universitas Indonesia dan Universitas Nasional. Untuk mendapatkan pendapatan, Ia terkadang berkeliling dari pintu ke pintu bersama dengan pamannya, Sudarsono untuk menawarkan makanan khas Cirebon, membuka bioskop misbar, berjualan valuta asing (dolar), serta menjadi penyiar radio.^[3][4] Pada Pemilu 1955, rumahnya pernah menjadi tempat diskusi dan perdebatan mengingat posisi ayahnya yang netral (tidak memihak salah satu partai yang ada).

Tahun 1958-1961, dia telah mewakil Indonesia pada Konperensi Hukum Laut di Jenewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia tahun 1970. Dia memang seorang ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale (Universitas Yale) AS (1955). Kemudian, dia menekuni program doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran (lulus 1962).

Pencopotan gelar guru besar (profesor)

Dari sejak mahasiswa, terutama setelah menjadi dosen di FH Unpad Bandung, mantan Dekan Fakultas Hukum Unpad ini telah menunjukkan ketajaman dan kecepatan berpikirnya. Ketika itu, dia dengan berani sering menkritik pemerintah antara lain mengenai Manifesto Politik Soekarno. Kritiknya antara lain "Nehru lebih berpengalaman dari Sukarno dalam soal politik luar negeri" serta Soekarno disebut sebagai, "Sosialis musiman".^[6] Tuntutan untuk pemecatan tersebut dilakukan oleh GMNI.^[6] Akibatnya, dia dipecat dari jabatan guru besar Unpad. Pemecatan tersebut dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang a.n. Menteri Pendidikan Thoyib Hadiwidjaja (1962).^[6]

Namun pemecatan dan ketidaksenangan dari Soekarno tersebut tidak membuatnya kehilangan jati diri. Kesempatan itu digunakan dirinya untuk menimba ilmu di Harvard Law School (Universitas Harvard), dan Trade of Development Research Fellowship di Universitas Chicago pada tahun 1964-1966.^[7] Malah, kemudian kariernya semakin melonjak setelah pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. (Pemerintahan Soeharto memberi batasan pembagian rezim ini sebagai Orde Lama dan Orde Baru).

Dari peristiwa tersebut, Mochtar mendapatkan beberapa pelajaran berharga di kemudian hari antara lain mengurangi ketertarikan dengan politik serta mengubah cara komunikasi.^[6]

Menteri era Orde Baru

Di masa pemerintahan Orde Baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III ( 29 Maret 1978-19 Maret 1983 ) dan IV (19 Maret 1983-21 Maret 1988) untuk menggantikan ‘Si Kancil’ Adam Malik, Ia terlebih dahulu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978.

Ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada kabinet berikutnya untuk periode 1978–1983 dan 1983–1988, sehingga total masa jabatannya sebagai menteri luar negeri adalah sepuluh tahun. Selama masa jabatannya, Kusumaatmadja menggalakkan konsep "negara kepulauan" untuk menggambarkan Indonesia. Konsep ini kemudian diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Laut pada tahun 1982.

Di tengah kesibukannya sebagai Menlu, dia sering kali menyediakan waktu bermain catur kegemarannya, terutama pada perayaan hari-hari besar di departemen yang dipimpinnya. Bahkan pada akhir tahun 1985, ia terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi). Di samping itu pada tahun 1971, Ia juga mendirikan kantor hukum bernama Mochtar Karuwin Komar (MKK),^[8] di mana kantor firma hukum yang Ia dirikan menjadi kantor firma hukum pertama di Indonesia yang memperkerjakan pengacara asing.^[9] Saat ini kantor hukum tersebut dipimpin oleh anaknya yang bernama Emir Kusumaatmadja.