Muhammadiyah, secara resmi bernama Persyarikatan Muhammadiyah, adalah organisasi non-pemerintah Islam terkemuka di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan di Kota Yogyakarta sebagai gerakan sosial keagamaan reformis, yang mengajurkan ijtihad—interpretasi individual Al-Qur'an dan Sunnah—sebagai lawan dari Taklid—kesesuaian dengan interpretasi tradisional yang dikemukakan oleh para ulama. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan sekuler, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas sosial Muslim menuju komunitas ‘modern’ dan untuk memurnikan Islam Indonesia dari praktik-praktik sinkretis lokal. Organisasi ini terus mendukung budaya lokal dan mempromosikan toleransi agama di Indonesia, sementara beberapa lembaga pendidikan tingginya sebagian besar dihadiri oleh non-Muslim, terutama di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kelompok ini juga mengelola jaringan besar rumah sakit amal, dan mengoperasikan 128 universitas hingga akhir tahun 1990-an.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
محمدية | |
 Lambang Persyarikatan Muhammadiyah | |
 Bendera Persyarikatan Muhammadiyah | |
| Tanggal pendirian | 18 November 1912 (1912-11-18) (8 Dzulhijjah 1330 H) |
|---|---|
| Pendiri | Ahmad Dahlan |
| Didirikan di | Yogyakarta, Hindia Belanda |
| Jenis | Organisasi keagamaan |
| Tujuan | Sosial-keagamaan, ekonomi, pendidikan, edukasi, dan kesehatan |
| Kantor pusat |
|
Wilayah layanan | Indonesia |
Jumlah anggota | 60 juta (2019) |
| Haedar Nashir | |
Wakil Ketua Umum | Abdul Mu’ti |
| Publikasi | Suara Muhammadiyah |
| Afiliasi | Sunni (Modernisme Islam)[2] |
| Situs web | muhammadiyah |
Muhammadiyah (bahasa Arab: محمديةcode: ar is deprecated , translit. Muḥammadiyyah, har. 'Pengikut Muhammad'), secara resmi bernama Persyarikatan Muhammadiyah, adalah organisasi non-pemerintah Islam terkemuka di Indonesia.[3] Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan di Kota Yogyakarta sebagai gerakan sosial keagamaan reformis, yang mengajurkan ijtihad—interpretasi individual Al-Qur'an dan Sunnah—sebagai lawan dari Taklid—kesesuaian dengan interpretasi tradisional yang dikemukakan oleh para ulama.[4] Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan sekuler,[5] terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas sosial Muslim menuju komunitas ‘modern’ dan untuk memurnikan Islam Indonesia dari praktik-praktik sinkretis lokal.[5] Organisasi ini terus mendukung budaya lokal dan mempromosikan toleransi agama di Indonesia, sementara beberapa lembaga pendidikan tingginya sebagian besar dihadiri oleh non-Muslim, terutama di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kelompok ini juga mengelola jaringan besar rumah sakit amal,[3] dan mengoperasikan 128 universitas hingga akhir tahun 1990-an.[6]
Pada saat Dahlan wafat pada tahun 1923, organisasi tersebut melaporkan jumlah anggota sebanyak 2.622 pria dan 724 wanita, sebagian besar merupakan penduduk Yogyakarta.[7] Jumlah anggota terus meningkat secara stabil — 10.000 pada tahun 1928, 17.000 pada tahun 1929, dan 24.000 pada tahun 1931.[8] Pada tahun 1930-an, organisasi ini mulai mendirikan cabang-cabang di luar Jawa, pusat populasi utama, di seluruh Indonesia, dan kini disebut-sebut sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia (setelah Nahdlatul Ulama) dengan 29 juta anggota pada tahun 2008.[9] Keanggotaan Muhammadiyah sebagian besar terdiri dari kalangan urban dan menengah.[4] Meskipun para pemimpin dan anggota Muhammadiyah sering terlibat aktif dalam membentuk politik di Indonesia, Muhammadiyah bukanlah partai politik. Organisasi ini fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan.
Pada tanggal 18 November 1912 (8 Zulhijah 1330 H), Ahmad Dahlan—pejabat pengadilan Keraton Yogyakarta[10][11] dan seorang Ulama Muslim terpelajar lulusan dari Makkah—mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ada beberapa motif yang melatarbelakangi berdirinya gerakan ini. Di antara yang penting adalah keterbelakangan masyarakat Muslim, banyaknya muslim yang masih menyukai klenik dan banyaknya Kristenisasi di kawasan penduduk miskin. Ahmad Dahlan, yang banyak dipengaruhi oleh reformis Mesir Muhammad Abduh, menganggap modernisasi dan pemurnian agama dari praktik sinkretis sangat vital dalam reformasi agama. Oleh karena itu, sejak awal Muhammadiyah sangat perhatian dalam memelihara tauhid dan menyempurnakan monoteisme di masyarakat.
Dari tahun 1913 hingga 1918, Muhammadiyah mendirikan lima sekolah Islam. Pada tahun 1919 sebuah sekolah menengah Islam, Hooge School Muhammadiyah didirikan.[12] Dalam mendirikan sekolah, Muhammadiyah menerima bantuan yang signifikan dari Boedi Oetomo, sebuah gerakan nasionalis penting di Indonesia pada paruh pertama abad kedua puluh, yang menyediakan guru.[13] Muhammadiyah pada umumnya menghindari politik. Tidak seperti mitra tradisionalisnya, Nahdlatul Ulama dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah tidak pernah membentuk partai politik. Sejak didirikan, ia telah mengabdikan dirinya untuk kegiatan pendidikan dan sosial.
Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama ”Muhammadiyah” pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui salat istikharah (Darban, 2000: 34).[14] Pada masa kepemimpinan Kyai Dahlan (1912–1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia.
Pada tahun 1925, dua tahun setelah wafatnya KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah hanya memiliki 4.000 anggota tetapi telah membangun 55 sekolah dan dua klinik di Surabaya dan Yogyakarta.[15] Setelah Abdul Karim Amrullah memperkenalkan organisasi kepada etnis Minangkabau, Muhammadiyah berkembang pesat. Pada tahun 1938, organisasi tersebut mengklaim 250.000 anggota, mengelola 834 masjid, 31 perpustakaan, 1.774 sekolah, dan 7.630 ulama. Pedagang Minangkabau menyebarkan organisasi ke seluruh Indonesia.[16] Akan tetapi, aset Muhammadiyah mayoritas berada di Pulau Jawa, termasuk masjid, sekolah, universitas, tanah wakaf dan rumah sakit. Aset Muhammadiyah diperkirakan sekitar Rp. 400 Triliun di antaranya 172 perguruan tinggi, 122 rumah sakit, 28 ribu lembaga pendidikan (5.346 SD-SMA) dengan 1 Juta siswa dan 214 Juta meter persegi tanah wakaf.[17][18][19][20][21] Aset Muhammadiyah di Jatim mencapai Rp. 150 Triliun di antaranya 29 RS, 72 klinik dan 2.200 sekolah dengan 360 ribu siswa.[22][23] Aset Muhammadiyah di Jateng di antaranya 25 universitas, 52 RS, 97 klinik dan 1.269 sekolah.[24][25][26] Mayoritas dari 440 pondok pesantren Muhammadiyah berada di Jateng dan Jatim.[27] Jateng menjadi daerah yang paling banyak pesantren Muhammadiyah yaitu 180 ponpes dari 440 ponpes Muhammadiyah diikuti Jatim dengan 87 ponpes.[28][29] Ponpes Muhammadiyah juga berkembang pesat di Jabar, Sumatera dan Sulawesi.
Selama pergolakan dan kekerasan politik 1965–1966, Muhammadiyah menyatakan bahwa pemusnahan Partai Komunis Indonesia merupakan Perang Jihad, pandangan yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya.[30] (Lihat juga: Pembantaian di Indonesia 1965–1966). Selama peristiwa seputar jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998, beberapa bagian Muhammadiyah mendesak pimpinan untuk membentuk sebuah partai. Oleh karena itu, pimpinan, termasuk ketua Muhammadiyah, Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional. Meski mendapat dukungan besar dari anggota Muhammadiyah, partai ini tidak memiliki hubungan resmi dengan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah mengatakan anggota organisasinya bebas untuk bersekutu dengan partai politik pilihan mereka, asalkan partai tersebut memiliki nilai-nilai yang sama dengan Muhammadiyah.[31]
Doktrin sentral Muhammadiyah adalah Islam Sunni (ahlussunnah wal-jama'ah). Namun, organisasi ini menekankan otoritas al-Qur'an dan Hadis sebagai hukum Islam tertinggi yang berfungsi sebagai dasar yang sah dari interpretasi keyakinan agama dan praktik. Fokus utama gerakan Muhammadiyah adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab moral masyarakat, menyucikan iman mereka ke Islam yang benar. Secara teologis, Muhammadiyah menganut doktrin Sunni; menyerukan secara langsung kembali ke al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para imam-imam Salaf (generasi awal), termasuk eponim dari empat Mazhab Sunni. Ini menganjurkan pemurnian iman dengan memilah, dan menimbang berbagai adat istiadat setempat agar sesuai dengan syari'at Islam, serta sekaligus menjaga budaya dan masyarakat Islam dari syirik. Muhammadiyah secara langsung menelusuri warisan keilmuannya pada ajaran Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M / 1354 H), dan para teolog abad pertengahan seperti Ahmad Ibnu Taimiyyah (w. 1328 M / 728 H) dan Ibnu Qayyim (w. 1350 / 751 H).[32][33]
Muhammadiyah sangat menentang sinkretisme Islam dengan animisme (pemujaan roh) pada zaman sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Namun walau demikian, Muhammadiyah juga mengapresiasi beberapa tradisi pada zaman pra Islam yang telah menjadi media dakwah oleh Wali Songo, seperti wayang, gamelan dan maulid Pada tahun 2006, organisasi tersebut dikatakan telah "belok tajam ke arah Islam yang lebih konservatif" di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin ketua Majelis Ulama Indonesia.[34] Namun, beberapa faksi Muhammadiyah cenderung mendukung gerakan modernis dari Muhammad 'Abduh daripada Doktrin Salafi dari Rasyīd Rîdá; yang dideskripsikan sebagai "kaku dan konservatif".[35]
Muhammadiyah tercatat sebagai organisasi Reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada, secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Kegiatan utamanya adalah pengamalan dan pendidikan agama. Ia telah membangun sekolah Islam modern, berbeda dari pesantren tradisional. Beberapa sekolahnya juga terbuka untuk non-Muslim.[36] Pada tahun 2006 ada sekitar 5.754 sekolah milik Muhammadiyah.[37]
Muhammadiyah juga berfungsi sebagai organisasi amal yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Pada 2016, memiliki beberapa ratus klinik dan rumah sakit nirlaba di seluruh Indonesia.[3] Pada 2006, aktif mengkampanyekan bahaya flu burung di Indonesia.[38]
Kelembagaan Muhammadiyah dipimpin oleh Pimpinan Pusat (PP). Hingga periode 2022–2027, struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdiri dari seorang ketua umum yang dibantu dua belas orang ketua lainnya, seorang sekretaris umum dengan dua anggota, serta seorang bendahara umum dengan seorang anggotanya. Kantor pengurus pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta. Namun pada tahun 1970, komite-komite pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan berpindah ke kantor di Jakarta.[39]
Di bawah Pimpinan Pusat, terdapat Pimpinan Wilayah (PW) di tingkat provinsi, diikuti Pimpinan Daerah (PD) di tingkat kabupaten/kota, Pimpinan Cabang (PC) di tingkat kecamatan, serta Pimpinan Ranting (PR) di tingkat desa/kelurahan. Saat ini Muhammadiyah memiliki 35 Pimpinan Wilayah (dari 38 provinsi), 475 Pimpinan Daerah (dari 514 kabupaten/kota), 3.947 Pimpinan Cabang (dari 7.277 kecamatan), dan 14.670 Pimpinan Ranting (dari 83.763 desa/kelurahan) di seluruh Indonesia.[butuh rujukan] Selain itu, terdapat Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) di luar negeri, dengan 30 pimpinan di seluruh dunia.
Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) adalah salah satu lembaga milik Muhammadiyah yang bergerak di bidang zakat. Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai organisasi amil zakat nasional melalui Surat Keputusan No. 1. 457/21 November 2002. Dengan diundangkannya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015. Lazismu sebagai organisasi amil zakat nasional dikukuhkan kembali dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 pada tahun 2016.[12]
Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, yaitu:[41]
Muhammadiyah memiliki beberapa organisasi profesi, yaitu:
.png)
Muhammadiyah, beserta sayap perempuannya 'Aisyiyah, mengoperasikan satuan-satuan pendidikan dengan berbagai jenjang; mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi; mulai dari umum (SD/SMP/SMA/SMK); umum dengan penekanan lebih pada pendidikan agama (MI/MTs/MA); hingga pondok pesantren. Rata-rata unit tersebut menyandang nama "Muhammadiyah", kecuali TK yang rata-rata dikelola 'Aisyiyah dengan nama Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA/TK ABA).
Pendidikan merupakan amal usaha pertama Muhammadiyah, dengan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam (MIDI) oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1911, bahkan sebelum Muhammadiyah didirikan.[43]
Satuan-satuan pendidikan selain perguruan tinggi, hingga periode 2022-2027, dikelola oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non-Formal PP Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah PP 'Aisyiyah.
Hingga tahun 2024, Muhammadiyah mengelola 5.346 unit pendidikan mulai SD/sederajat sampai SMA/sederajat. Jumlah itu terdiri dari 2.453 SD/MI, 1.599 SMP/MTs, dan 1.294 SMA/MA/SMK.[44] Muhammadiyah juga mengelola 444 pondok pesantren, menurut laporan dari Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah pada 2024; data yang membuat Muhammadiyah mengklaim diri sebagai pemilik pesantren terbanyak di Indonesia.[45]
Menurut Afridatul Laela Amar dalam tulisannya di Suara Aisyiyah, 'Aisyiyah telah mengelola "lebih dari 22.000 satuan PAUD di seluruh Indonesia",[46] data yang sudah termasuk TK ABA. Namun, menurut data yang lebih rinci dari Pusat Syiar Dakwah Muhammadiyah, seperti dihimpun media sosial Muhammadiyah pada 2022, Muhammadiyah (melalui 'Aisyiyah) mengelola 20.233 TK, PAUD, dan kelompok bermain (KB).[47]
Mayoritas sekolah tersebut berada di Indonesia, tetapi beberapa di antaranya terletak di luar negara itu. Sekolah-sekolah Muhammadiyah di luar Indonesia antara lain TK ABA Kairo di Kairo, Mesir[48][49] dan Muhammadiyah Australia College di Victoria, Australia.[50][51]
Muhammadiyah juga memiliki ratusan perguruan tinggi, yang dikenal secara internal sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA). Gagasan pendirian perguruan tinggi oleh Muhammadiyah telah dilontarkan setidaknya sejak tahun 1920 oleh M. Hisjam, yang kala itu masih menjadi Kepala Bahagian Pendidikan Muhammadiyah,[52] namun gagasan itu baru benar-benar terwujud dengan didirikannya Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1955. Hingga periode 2022-2027, PTMA dikelola oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Tinggi PP 'Aisyiyah.
Menurut data Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah pada Agustus 2025, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah telah mengoperasikan 162 perguruan tinggi, meliputi 99 universitas, 32 sekolah tinggi, 26 institut, 4 politeknik, dan 1 akademi.[53] Hampir seluruhnya berada di Indonesia, kecuali Universiti Muhammadiyah Malaysia yang berada di Perlis, Malaysia.
Gedung Bertingkat Muhammadiyah
| Nomor | Nama Gedung | Lantai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Menara At Taawun Unismuh Surabaya | 23 | 2024[54] |
| 2 | Menara 1912 Unismuh Tangerang | 22 | 2022[55] |
| 3 | Menara Iqra Unismuh Makassar | 18 | 2015[56] |
| 4 | Kampus Unismuh Bandung | 15 | 2018[57] |
| 5 | Dormitory UMY Yogyakarta | 14 | 2025[58] |
| 7 | Menara Presiden UM Purwokerto | 13 | 2026[59] |
| 8 | Menara At Tauhid Unismuh Surabaya | 13 | 2018[60] |
| 9 | Menara Unismuh Tangerang | 12 | 2010[61] |
| 10 | Menara Ibrahim RS Roemani Semarang | 12 | 2026[62] |
| 11 | Gedung Kuliah Bersama V UMM Malang | 11 | 2025[63] |
| 12 | RSGM Soelastri Unismuh Surakarta | 10 | 2019[64] |
| 13 | RSI Sarkies Aisyiyah Kudus | 10 | 2023[65] |
| 14 | Gedung Kampus IV UAD Yogyakarta | 10 | 2019[66] |
| 15 | Menara UMLA Lamongan | 10 | 2024[67] |
| 16 | Hotel Rayz Unismuh Malang | 10 | 2022[68] |
| 17 | SMP Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo | 10 | 2022[69] |
| 18 | Gedung AR Fachruddin UMP Purwokerto | 10 | 2021[70] |
| 19 | Gedung Kuliah Bersama III Unimus | 10 | 2025[71] |
| 20 | RS Muhammadiyah Babat | 10 | 2026[72] |
From aqidah standpoints, Muhammadiyah may adhere Salafi , as stated by Tarjih in Himpinan Putusan Tarjih (wy: 11), that Muhammadiyah promotes the belief principles referring to the Salaf (al-fi rqat al-najat min al-Salaf).Pemeliharaan CS1: Lokasi (link)
the development ofSalafi in Indonesia has inspired the emergence of anumber of organizations reformers of modern Islam in Indonesia. Organizationssuchas Muhammadiyah, Al-Irsyad,shared similar intentions to purify faith with the call back to the Quran and Sunnah, and leave many traditional customs that are claimed to be contaminated by heresy,tahayyul, and superstition... For Muhammadiyah, the purification of faith and the return to the Quran and Sunnah is an obligation... Muhammadiyah doctrine theology agrees with salafi, namely puritanist by going back to Al-Quran and As-Sunnah...
| Organisasi otonom | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tokoh |
| ||||
| Amal usaha |
| ||||
| Media | |||||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
