Buddhisme memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, dan merupakan salah satu dari enam agama yang diakui di negara ini, bersama dengan Islam, Kekristenan, Hindu, dan Konghucu. Menurut perkiraan tahun 2023, sekitar 0,71% dari total warga negara Indonesia adalah penganut Buddha, berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Kebanyakan umat Buddha terkonsentrasi di Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Namun, jumlah ini mungkin meningkat, karena para praktisi Taoisme, Tridharma, Yiguandao, dan kepercayaan rakyat Tionghoa lainnya, yang tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia, kemungkinan besar menyatakan diri mereka sebagai Buddhis pada sensus terakhir. Saat ini, mayoritas umat Buddha di Indonesia adalah Tionghoa-Indonesia, tetapi komunitas penganut Buddha pribumi juga ada.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Para biksu melantunkan paritta di Borobudur, struktur Buddhis terbesar di dunia, yang dibangun oleh wangsa Syailendra | |
| Total populasi | |
|---|---|
0.71% dari populasi | |
| Wilayah dengan populasi signifikan | |
| Agama | |
| Kitab suci | |
| Bahasa | |
Buddhisme memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, dan merupakan salah satu dari enam agama yang diakui di negara ini, bersama dengan Islam, Kekristenan (Protestan dan Katolik), Hindu, dan Konghucu. Menurut perkiraan tahun 2023, sekitar 0,71% dari total warga negara Indonesia adalah penganut Buddha, berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Kebanyakan umat Buddha terkonsentrasi di Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Namun, jumlah ini mungkin meningkat, karena para praktisi Taoisme, Tridharma, Yiguandao, dan kepercayaan rakyat Tionghoa lainnya, yang tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia, kemungkinan besar menyatakan diri mereka sebagai Buddhis pada sensus terakhir.[4] Saat ini, mayoritas umat Buddha di Indonesia adalah Tionghoa-Indonesia, tetapi komunitas penganut Buddha pribumi (seperti Jawa, Tengger, Sasak, Bali, Dayak, Alifuru, Batak, dan Karo) juga ada.



Buddhisme, terutama Buddhisme Esoteris Nusantara, adalah agama luar tertua kedua di Indonesia setelah Hinduisme, yang tiba dari India sekitar abad kedua.[4] Sejarah Buddhisme di Indonesia terkait erat dengan sejarah Hinduisme, karena sejumlah kerajaan yang dipengaruhi oleh budaya India didirikan pada periode yang sama. Kedatangan Buddhisme di Nusantara dimulai dengan aktivitas perdagangan, sejak awal abad ke-1, melalui Jalur Sutra maritim antara Indonesia dan India.[6] Situs arkeologi Buddhis tertua di Indonesia bisa dibilang adalah kompleks stupa Batujaya di Karawang, Jawa Barat. Relik tertua di Batujaya diperkirakan berasal dari abad ke-2, sedangkan yang terbaru berasal dari abad ke-12. Selanjutnya, sejumlah besar situs Buddhis ditemukan di Jambi, Palembang, dan provinsi Riau di Sumatra, serta di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nusantara selama berabad-abad telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan Buddhis yang kuat, seperti wangsa Syailendra serta kerajaan Mataram dan Sriwijaya.

Menurut beberapa sumber Tiongkok, biksu Buddhis Tiongkok I-Tsing, dalam perjalanan ziarahnya ke India, menyaksikan kerajaan maritim Sriwijaya yang kuat yang berpusat di Sumatra pada abad ke-7. Kerajaan ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran Buddhis di wilayah tersebut. Seorang cendekiawan Buddhis Sriwijaya terkemuka yang dihormati adalah Dharmakīrtiśrī, seorang pangeran Sriwijaya dari wangsa Syailendra, yang lahir sekitar pergantian abad ke-7 di Sumatra.[7] Ia menjadi seorang biksu-cendekiawan yang dihormati di Sriwijaya dan pindah ke India untuk menjadi guru di Universitas Nalanda yang terkenal, serta seorang penyair. Ia membangun dan menafsirkan kembali karya Dignaga, pelopor logika Buddhis, dan sangat berpengaruh di kalangan ahli logika Brahman serta Buddhis. Teori-teorinya menjadi normatif di Tibet dan dipelajari hingga hari ini sebagai bagian dari kurikulum dasar monastik. Biksu Buddhis lain yang mengunjungi Indonesia adalah Atisha, Dharmapala, seorang profesor dari Nalanda, dan Buddhis India Selatan Vajrabodhi. Sriwijaya adalah kerajaan Buddhis terbesar yang pernah terbentuk dalam sejarah Indonesia. Kerajaan India seperti Kekaisaran Pala membantu mendanai Buddhisme di Indonesia; khususnya mendanai sebuah biara untuk para biksu Sumatra.[8]

Sejumlah situs dan artefak Buddhis yang terkait dengan warisan budaya sejarah Indonesia dapat ditemukan di Indonesia, termasuk monumen mandala Borobudur abad ke-8 dan Candi Sewu di Jawa Tengah, Batujaya di Jawa Barat, Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus dan Candi Bahal di Sumatra, serta banyak arca atau prasasti dari sejarah awal kerajaan Hindu-Buddha Indonesia. Selama era kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit, Buddhisme — yang diidentifikasi sebagai Dharma ri Kasogatan — diakui sebagai salah satu agama resmi kerajaan bersama dengan Hinduisme. Meskipun beberapa raja mungkin lebih menyukai Hinduisme, keharmonisan, toleransi beragama, dan bahkan sinkretisme dipromosikan sebagai manifestasi dari semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika, yang diciptakan dari Kakawin Sutasoma, yang ditulis oleh Mpu Tantular untuk mempromosikan toleransi dan koeksistensi antara Hindu (Saiwa) dan agama Buddha.[9] Era klasik Jawa kuno juga telah menghasilkan beberapa seni Buddhis yang indah; seperti arca Pradnyaparamita dan arca Buddha Wairocana, serta arca Bodhisatwa Padmapani dan Wajrapani yang terletak di candi Mendut.
Pada abad ke-13, Islam masuk ke nusantara, dan mulai mendapatkan pijakan di kota-kota pelabuhan pesisir. Pada abad 14 masyarakat Buddha mendapati rival dari para pendakwah Islam yang menapakkan kaki di tanah Sumatera. Hal yang sama terjadi pula di Jawa akibat datangnya para pedagang Muslim yang masuk lewat pantai-pantai utara Jawa. Kerajaan Islam seperti Kesultanan Islam Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, berkontribusi besar dalam runtuhnya patron politik Buddha dengan jatuhnya kekuasaan Hindu-Buddha, Majapahit, pada 1527 setelah berabad-abad menjadi kekuatan dominan di Jawa. Jatuhnya kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 menandai berakhirnya peradaban darmik di Indonesia. Akibat kian meluasnya pengikut Islam, komunitas Buddha terpinggirkan ke desa-desa. Pada akhir abad ke-16, Islam telah menggantikan Hinduisme dan Buddhisme sebagai agama dominan di Jawa dan Sumatra. Selama 450 tahun setelah itu, tidak ada praktik Buddhis yang signifikan di Indonesia. Banyak situs Buddhis, stupa, candi, dan manuskrip hilang atau dilupakan seiring wilayah tersebut menjadi mayoritas Muslim. Setelah Majapahit runtuh dan disusul dengan datangnya kaum kolonial, hadirnya Belanda turut mengaburkan Buddha sebagai salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Belanda saat itu hanya mengakui dua agama, Islam dan Kristen. Belanda mengecualikan Buddha dan agama lain sebagai agama karena pengikutnya yang sedikit serta diduga merupakan bagian dari taktik politik. Itulah mengapa penganut Buddha semakin termarjinalkan. pada pertengahan abad-19 Buddha hampir tidak terlihat di Nusantara.[10] Selama era kemunduran ini, hanya sedikit orang yang mempraktikkan Buddhisme; kebanyakan dari mereka adalah imigran Tionghoa yang menetap di Indonesia ketika migrasi meningkat pada abad ke-17. Banyak kelenteng (kuil Tionghoa) di Indonesia sebenarnya adalah kuil Tridharma yang menaungi tiga kepercayaan, yaitu Buddhisme, Konghucu, dan Taoisme.
Selama tahun 1920-an, Kwee Tek Hoay terlibat aktif dalam Tridharma. Ia memastikan bahwa wihara di Jakarta juga berfungsi sebagai lembaga untuk pelajaran tentang Buddhisme. Ia berjasa dalam penerbitan majalah berbahasa Indonesia pertama tentang ajaran Buddhisme, Dharma Moestika (1932–1934).[11]

Pada tahun 1934, Narada Thera, seorang biku misionaris Theravāda dari Sri Lanka, mengunjungi Hindia Belanda untuk pertama kalinya sebagai bagian dari perjalanannya menyebarkan Dhamma di Asia Tenggara.[12] Kesempatan ini dimanfaatkan oleh umat Buddha setempat untuk membangkitkan kembali Buddhisme di Indonesia. Sebuah upacara penanaman Pohon Bodhi diadakan di sisi tenggara Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934, di bawah berkah Narada Thera, dan beberapa umat awam ditahbiskan sebagai biksu.[4]
Pada tanggal 27 Januari 1965, di bawah pemerintahan Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965, landasan hukum untuk konsep "lima agama yang dianut oleh penduduk Indonesia" ditetapkan. Dokumen ini adalah yang pertama mendaftar agama-agama dalam penjelasan resminya, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hinduisme dan Buddhisme.

Meskipun sistem kepercayaannya disebut "Buddhisme" dan para pengikutnya mengidentifikasi diri mereka sebagai "Buddhis", banyak dari mereka sebenarnya mempraktikkan Tridharma ("tiga ajaran"), suatu bentuk sinkretisme Tionghoa dari Buddhisme, Konghucu, dan Taoisme.[12]
Belakangan, tokoh-tokoh dari Tridharma-lah yang kemudian memisahkan diri dan membentuk berbagai organisasi Buddhis modern yang masih bertahan, seperti Majelis Buddhayana Indonesia (bersama dengan Sangha Agung Indonesia) dan Sangha Theravada Indonesia.


Perayaan Waisak modern pertama setelah kemerdekaan Indonesia diadakan pada tahun 1953 di Candi Borobudur, menandai momen penting dalam kebangkitan kembali tradisi nasional ini. Namun, jika dilihat ke belakang, perayaan Waisak di candi Borobudur dan Mendut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1929, yang diprakarsai oleh Perhimpunan Teosofi Hindia Belanda. Tradisi yang baru lahir ini kemudian terhenti total selama Revolusi Nasional Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949, sebelum akhirnya dihidupkan kembali pada tahun 1953 dan kemudian secara resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional pada tahun 1983.[13]
Pada tahun 1955, Ashin Jinarakkhita membentuk organisasi awam Buddhis Indonesia pertama, Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia (PUUI). Pada tahun 1957, PUUI diintegrasikan ke dalam Perhimpunan Buddhis Indonesia (Perbudhi), ketika kepanditaan Theravāda dan Mahāyāna disatukan.[14][15] Saat ini, PUUI disebut Majelis Buddhayana Indonesia (MBI).[16]
Pada tahun 1960, Jinarakkhita mendirikan Sangha Suci Indonesia, sebagai organisasi monastik. Pada tahun 1963, namanya diubah menjadi Maha Sangha Indonesia, dan pada tahun 1974 hingga saat ini, namanya diubah menjadi Sangha Agung Indonesia. Ini adalah komunitas monastik antar-aliran dari aliran Theravāda, Mahāyāna, dan Tantrayāna.[17][18]
Setelah jatuhnya Presiden Sukarno pada pertengahan 1960-an, Pancasila ditegaskan kembali sebagai kebijakan resmi Indonesia tentang agama yang hanya mengakui monoteisme.[19] Pada tahun 1965, setelah upaya kudeta, organisasi-organisasi Buddhis harus mematuhi sila pertama falsafah negara Indonesia, Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa".[18] Semua organisasi yang meragukan atau menyangkal keberadaan Tuhan dilarang.[20] Hal ini menimbulkan masalah bagi Buddhisme Indonesia, yang diselesaikan oleh Jinarakkhita dengan menghadirkan Nibbāna (Nirwana) sebagai "Tuhan" Theravāda, dan Adi-Buddha, Buddha primordial dari Buddhisme Esoteris Nusantara sebelumnya di Nusantara, sebagai "Tuhan" Mahāyāna,[20] meskipun interpretasi Buddha ini kontroversial dan tidak diterima secara luas oleh aliran Theravāda.[21] Menurut Jinarakkhita, konsep Adi Buddha ditemukan dalam naskah Buddhis Jawa abad kesepuluh Sanghyang Kamahayanikan.[18]



Selama era Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto, kebijakan "agama yang diakui negara" diterapkan dengan sangat kaku. Melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, praktik publik kepercayaan rakyat Tionghoa, keyakinan, dan adat istiadat, termasuk Konghucu, serta aliran kepercayaan Indonesia sangat dibatasi dan ditekan. Akibatnya, hanya lima agama yang de facto diakui dan difasilitasi oleh negara, yang sangat memperkuat pemahaman publik bahwa ada "lima agama resmi." Banyak kepercayaan tradisional Tionghoa formal seperti Konghucu dan Taoisme juga dimasukkan ke dalam praktik Buddhis umat Buddha Tionghoa-Indonesia yang sebagian besar beraliran Mahāyāna, melabeli kepercayaan-kepercayaan rakyat tersebut sebagai bagian dari "Buddhisme".[22][23] Selama masa ini, banyak kuil Tionghoa mengubah nama mereka dari nama Tionghoa menjadi nama Pali atau Sanskerta.[12]
Orang Tionghoa-Indonesia, khususnya, semakin banyak memeluk agama Kristen (Katolik dan Protestan). Pertumbuhan Katolik sebelum Perang Dunia II lambat, tetapi kemudian melihat beberapa keberhasilan, terutama setelah 1965 dan Orde Baru, yang mewajibkan semua orang Indonesia untuk menyatakan agama yang disetujui. Sebagai contoh, antara tahun 1950 dan 2000, populasi Katolik tumbuh dari 1,1% menjadi 8,7% di Keuskupan Agung Pontianak, sementara di Keuskupan Sintang, tumbuh dari 1,7% menjadi 20,1%.[butuh rujukan] Katolik dan agama minoritas lainnya telah mengalami pertumbuhan besar terutama di daerah yang dihuni oleh sejumlah besar orang Tionghoa-Indonesia (yang mempraktikkan kepercayaan tradisional Tionghoa) dan etnis Jawa (yang mempraktikkan aliran kepercayaan). Pada tahun 2000, ada 301.084 umat Katolik di Jakarta, dibandingkan dengan hanya 26.955 pada tahun 1960. Ini berarti populasi Katolik meningkat sebelas kali lipat sementara pada periode yang sama populasi Jakarta hanya tiga kali lipat, dari 2.800.000 menjadi 8.347.000.[24] Pada awal 2000-an, beberapa laporan juga menunjukkan bahwa banyak orang Tionghoa-Indonesia beralih ke agama Kristen.[25][26] Ahli demografi Aris Ananta melaporkan pada tahun 2008 bahwa "bukti anekdotal menunjukkan bahwa lebih banyak orang Tionghoa Buddhis telah menjadi Kristen seiring dengan meningkatnya standar pendidikan mereka".[25]

Menurut Berchert (1981), pengenalan Buddhisme Theravāda di Indonesia sebagian besar merupakan hasil upaya Ashin Jinarakkhita, yang telah ditahbiskan sebagai biksu di Burma. Bechert mengidentifikasi beberapa perkembangan penting selama tahun 1950-an yang memfasilitasi kebangkitan ini. Ini termasuk pendirian berbagai organisasi Buddhis mulai tahun 1952 dan, yang paling signifikan, kunjungan Bhikkhu Narada ke Jawa pada tahun 1958, yang meletakkan dasar bagi pusat Buddhis di Semarang. Analisis Bechert juga mencatat tren berikutnya pada tahun 1970-an, ketika beberapa kuil Tionghoa secara bertahap diubah menjadi wihara Theravāda.[12][27]
Kemudian, Theravāda semakin memperkuat fondasinya di Indonesia. Dengan bantuan para biksu dari ordo Dhammayuttika Nikāya Thailand, Sangha Theravada Indonesia (Saṅgha Theravāda Indonesia), organisasi monastik pertama Buddhisme Theravāda di Indonesia, dibentuk pada tanggal 23 Oktober 1976, di Wihara Mahā Dhammaloka (sekarang Wihara Tanah Putih), Semarang, Jawa Tengah.[28][29] Organisasi ini diprakarsai oleh para biksu yang tidak setuju dengan pandangan antar-sekte dari Majelis Buddhayana Indonesia. Pada tahun 1979, perguruan tinggi Buddhis pertama di Indonesia, Institut Nalanda, didirikan dengan cita-cita memenuhi kebutuhan guru Buddhis untuk mendidik siswa Buddhis.[30][31][32]
Pada tahun 1976, pembangkitan kembali Vajrayāna (juga disebut sebagai Tantrayāna) di Indonesia dipelopori oleh Giriputre Soemarsono dan Dharmesvara Oke Diputhera, melalui pembentukan kelompok Tantrayāna yang disebut Majelis Dharma Duta Kasogatan. Penamaan kelompok ini didasarkan pada upaya penghidupan kembali istilah kuno Kasogatan, yang digunakan untuk merujuk Buddhisme pada masa lampau. Kelompok Kasogatan baru ini dibentuk atas dasar harapan untuk mengembalikan agama Buddha Vajrayāna sehingga dapat meluas kembali seperti saat zaman kerajaan Majapahit.[33]
Pada tahun 1978, para biksu dari aliran Mahāyāna juga turut memisahkan diri dari Sangha Agung Indonesia dan membentuk suatu organisasi sangha independen, yakni Sangha Mahayana Indonesia. Organisasi tersebut diprakarsai oleh Bhiksu Dharmasagaro. Sangha Mahayana Indonesia inilah yang mencetuskan ide pembangunan Pusdiklat Buddha Mahayana Indonesia, dengan tujuan untuk menyebarluaskan ajaran Buddha Mahāyāna di Indonesia melalui penerjemahan sutra-sutra Mahāyāna ke dalam bahasa Indonesia.[34]
Kelompok aliran Tantrayāna kedua ialah Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. Kelompok ini merupakan kelompok umat Tantrayāna yang beraliran Zhanfo Zong, awalnya dipimpin oleh seorang umat Buddha bernama Harsono (kini bernama Vajracarya Harsono). Saat itu, umat Tantrayana Zhenfo Zong berjumlah lebih kurang 200 umat, dan mereka melaksanakan puja bakti dengan menumpang di wihara lain karena tidak tersedianya fasilitas yang tetap. Oleh karena itu, dibentuklah Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia dengan pembangunan sebuah vihara di daerah Muara Karang dengan nama Vihara Vajra Bumi Jayakarta sebagai tempat ibadah Zhenfo Zong pertama di Indonesia.[35]
Pada bulan Oktober 1988, semua pemimpin Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia dengan umat Majelis Dharma Duta Kasogatan Indonesia bertemu dan menggabung kedua yayasan ini. Penggabungan ini bermaksud untuk pembauran umat. Dengan bergabungnya berbagai aliran sebagai anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), maka Majelis Dharma Duta Kasogatan Indonesia berubah nama menjadi Majelis Agama Buddha Tantrayana Kasogatan Indonesia, diresmikan pada Oktober 1994. Pada tahun 2001, organisasi tersebut berubah nama menjadi Majelis Agama Buddha Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan Indonesia.[36]
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden keempat Indonesia. Ia mencabut Instruksi Presiden 1967 dan arahan Kementerian Dalam Negeri 1978, dan Konghucu sekali lagi secara resmi diakui sebagai agama di Indonesia. Budaya dan kegiatan Tionghoa diizinkan kembali.[37] Hal ini berdampak pada jumlah populasi Buddhis karena penganut Konghucu mulai memperbarui Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka, meskipun banyak orang Tionghoa-Indonesia masih belum memperbaruinya karena mereka tidak dapat menemukan garis pemisah yang jelas antara Taoisme, Konghucu, kepercayaan tradisional Tionghoa, dan Buddhisme formal.

Pada tahun 2002, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa (STAB Kertarajasa), sebuah universitas swasta Buddhis Theravāda, didirikan untuk mengakomodasi kebutuhan akan guru agama dan penceramah Buddhis.[32][38][39] Belakangan, tradisi Pa-Auk Tawya, bersama dengan tradisi Burma lainnya, juga menanamkan akar Theravādin mereka di Indonesia dengan mendirikan berbagai cabang di seluruh negeri.[40][41] Pada tahun 2015, organisasi Theravādin terpisah lainnya, Saṅgha Bhikkhuṇī Theravāda Indonesia, mengadakan penahbisan bikuni Theravāda pertama di Indonesia di Wisma Kusalayani di Lembang, Bandung, Jawa Barat,[42] meskipun validitas penahbisan ini tetap kontroversial di kalangan konservatif (lihat Bhikkhuni#Penahbisan kembali),[43] dan tidak diakui secara resmi oleh Saṅgha Theravāda Indonesia.[44]


Studi tahun 2024 oleh Buaban, Makin, dan Sutrisno menganalisis "Theravadisasi" gerakan Buddhayana di Indonesia, dengan alasan bahwa meskipun gerakan tersebut mengklaim non-sektarian, doktrin dan ritual publiknya menjadi dominan berkarakter Theravāda. Pergeseran ini disebabkan oleh dua faktor utama: diskursus transnasional "Buddhisme modern," yang menekankan ajaran "rasional" Theravāda dan meditasi Vipassanā sebagai sesuatu yang ilmiah, dan tekanan politik Indonesia, khususnya kebijakan asimilasi Orde Baru yang memarginalkan Mahāyāna karena asosiasi kuatnya dengan budaya Tionghoa (lihat Buddhisme Han). Akibatnya, praktik Mahāyāna sebagian besar terbatas pada ruang-ruang pribadi seperti rumah dan kelenteng, sementara Theravāda disajikan di ruang publik untuk menyelaraskan dengan kebutuhan negara, sebuah fenomena yang ditunjukkan secara kasat mata dalam perayaan Waisak nasional yang didominasi Theravāda.[45]
Seiring waktu, ketika diskriminasi peninggalan Orde Baru semakin mereda, aliran-aliran Buddhis lainnya juga mulai membangun organisasi mereka di Indonesia. Sebuah studi tahun 2022 oleh Abdul Syukur menganalisis perdebatan teologis di antara aliran-aliran Buddhis di Indonesia, yang muncul dari persyaratan konstitusional bagi setiap agama yang diakui untuk memiliki konsep satu Tuhan. Gerakan Buddhayana berhasil mengatasi hal ini dengan merumuskan "Sanghyang Adi Buddha" sebagai nama Tuhan, berdasarkan naskah Jawa Sanghyang Kamahayanikan, sebuah langkah pragmatis yang mengamankan pengakuan negara resmi untuk Buddhisme. Namun, konsep ini ditolak oleh aliran Theravāda, yang berpendapat bahwa naskah sumbernya bukan dari Kanon Pāli (Tripitaka Pali) dan malah mengusulkan konsepnya sendiri tentang sesuatu yang absolut, tanpa nama, dan impersonal yang ditemukan dalam kitab Udāna (Tatiyanibbānapaṭisaṁyutta Sutta, Ud 8.3), yang merupakan rujukan untuk Nibbāna (Nirwana). Aliran Mahāyāna mendasarkan konsep Ketuhanannya pada prinsip filosofis dharmakaya (tubuh Buddha yang abadi dan absolut), sementara sekte Nichiren Shoshu Indonesia (NSI) mengidentifikasi Tuhan dengan Hukum Alam, yang diwujudkan dalam mantra Nammyohorengekyo, dan menganggap pendirinya, Nichiren, sebagai seorang Buddha. Doktrin-doktrin yang saling bertentangan ini, yang berasal dari ketergantungan masing-masing sekte pada kanon Buddhis yang berbeda, telah mengakibatkan perpecahan yang signifikan dan potensi konflik di dalam komunitas Buddhis Indonesia (lihat #Penistaan antar-aliran).[21]
Saat ini, mengacu pada prinsip Pancasila, seorang biksu atau pandita Buddhis yang mewakili sangha atau parisā (majelis) Buddhis, bersama dengan seorang pendeta Kristen, brahmin, rohaniwan, atau perwakilan dari agama-agama lain yang diakui, berpartisipasi dalam hampir semua upacara yang disponsori negara untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing.[46]
Setahun sekali, ribuan umat Buddha dari Indonesia dan negara-negara tetangga berbondong-bondong ke Borobudur untuk memperingati Hari Waisak nasional.[47]


Kantong-kantong umat Buddha Jawa ada terutama di desa-desa dan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kabupaten Temanggung, Blitar, dan Jepara memiliki sekitar 30.000 umat Buddha, sebagian besar dari etnis Jawa. Sebagai contoh, populasi Buddhis asli Jawa membentuk mayoritas di desa-desa pegunungan di kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah.[48] Orang Tengger, sub-etnis Jawa, mempertahankan bahwa mereka mempraktikkan keyakinan mereka dalam Buddhisme secara khusus untuk menegakkan warisan leluhur mereka,[49] meskipun mereka terutama mempraktikkan Buddhisme Theravāda pada masa sekarang,[50] alih-alih Buddhisme Esoteris Nusantara yang historis.
Sebuah minoritas kecil Sasak yang disebut "Bodha" terutama ditemukan di desa Bentek dan di lereng Gunung Rinjani, Lombok. Mereka berhasil menghindari pengaruh Islam dan memuja dewa-dewi seperti Dewi Sri dengan pengaruh Buddhis Esoteris dan Hindu dalam ritual mereka karena lokasi geografis mereka yang terpencil. Kelompok Sasak ini, sebagian karena nama suku mereka, diakui sebagai Buddhis oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, ada lebih dari 10.000 umat Buddha di komunitas mereka, yang termasuk sebagai umat Theravāda.[51]
Di pedalaman terpencil Pulau Seram di Maluku, orang Yamatitam, sub-kelompok dari suku Alifuru pribumi, mewakili komunitas Buddhis unik lainnya. Secara tradisional hidup sederhana dan nomaden di pegunungan, komunitas mereka memiliki kontak terbatas dengan dunia luar dan tidak berbicara bahasa nasional. Perjalanan mereka menemui Theravāda dimulai setelah melakukan kontak dengan seorang umat awam, yang sebelumnya mempekerjakan mereka dan berperan sebagai rekan dagang, hingga akhirnya dengan para biksu dari Sangha Theravada Indonesia, yang mulai memberi mereka bimbingan dan dukungan spiritual sejak 2014. Hubungan ini tidak hanya memperkenalkan mereka pada ajaran Buddha, tetapi juga membantu perkembangan sosial, pendidikan, dan hubungan komunitas terpencil dengan masyarakat Indonesia yang lebih luas, terutama melalui acara-acara seperti perayaan Waisak bersama dan upacara pernikahan massal.[52]
Upaya misionaris lainnya juga diprakarsai di antara orang Bali,[53][54] Dayak,[55][56] Batak, Karo,[57][58] dan berbagai kelompok etnis lainnya.[59] Akibatnya, distribusi Buddhis di Indonesia terdiri dari berbagai etnis, tidak terbatas pada Tionghoa-Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa umat Buddha Theravāda Tamil[60][61] dan Thai[62][63] yang menetap di Indonesia.
Menurut catatan sipil 2018, ada 2.062.150 umat Buddha di Indonesia.[64] Persentase umat Buddha di Indonesia meningkat dari 0,7% pada 2010 menjadi 0,77% pada 2018.
Buddhisme, baik tiga aliran tradisional utama (Theravāda, Mahāyāna, dan Vajrayāna) maupun versi sinkretisnya, terutama dianut oleh komunitas Tionghoa-Indonesia, diikuti oleh beberapa kelompok pribumi Indonesia, seperti Jawa, Tengger, Sasak, Bali, Dayak, Alifuru, Batak, dan Karo.
Struktur organisasi Buddhisme di Indonesia modern sebagian besar ditandai oleh afiliasi wihara, yang secara garis besar dapat dikategorikan di bawah beberapa majelis agama:
Organisasi Buddhis paling terkemuka di Indonesia adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) yang berfungsi sebagai wahana dari semua aliran Buddhis di Indonesia.
Sepuluh provinsi teratas di Indonesia dengan populasi Buddhis yang signifikan adalah Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Banten, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.[3]
| Provinsi (Sensus 2018.) | Total populasi | Populasi Buddha | Persentase |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 266.534.836 | 2.062.150 | 0,77% |
| Jakarta | 11.011.862 | 399.005 | 3,62% |
| Sumatera Utara | 14.908.036 | 361.402 | 2,42% |
| Kalimantan Barat | 5.427.418 | 330.638 | 6,09% |
| Kepulauan Riau | 1.961.388 | 143.755 | 7,33% |
| Banten | 10.868.810 | 136.183 | 1,25% |
| Riau | 6.149.692 | 133.744 | 2,17% |
| Jawa Barat | 45.632.714 | 98.780 | 0,22% |
| Jawa Timur | 40.706.075 | 74.186 | 0,18% |
| Sumatera Selatan | 8.267.779 | 67.504 | 0,82% |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1.394.483 | 66.705 | 4,78% |
| Jawa Tengah | 36.614.603 | 53.578 | 0,15% |
| Jambi | 3.491.764 | 34.376 | 0,98% |
| Bali | 4.236.983 | 28.635 | 0,68% |
| Lampung | 9.044.962 | 27.397 | 0,30% |
| Sulawesi Selatan | 9.117.380 | 21.661 | 0,24% |
| Nusa Tenggara Barat | 3.805.537 | 16.654 | 0,44% |
| Kalimantan Timur | 3.155.252 | 15.535 | 0,49% |
| Kalimantan Selatan | 2.956.784 | 12.412 | 0,42% |
| Aceh | 5.253.512 | 7.444 | 0,14% |
| Sulawesi Tengah | 2.969.475 | 4.339 | 0,15% |
| Kalimantan Utara | 654.994 | 4.216 | 0,64% |
| Sulawesi Utara | 2.645.118 | 3.957 | 0,15% |
| Sumatera Barat | 5.542.994 | 3.638 | 0,07% |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.645.487 | 3.155 | 0,09% |
| Kalimantan Tengah | 2.577.215 | 2.763 | 0,11% |
| Papua | 4.346.593 | 2.355 | 0,05% |
| Bengkulu | 2.001.578 | 2.180 | 0,11% |
| Sulawesi Tenggara | 1.755.193 | 2.118 | 0,12% |
| Gorontalo | 1.181.531 | 977 | 0,08% |
| Papua Barat | 1.148.154 | 957 | 0,08% |
| Sulawesi Barat | 1.563.896 | 478 | 0,03% |
| Nusa Tenggara Timur | 5.426.418 | 448 | 0,01% |
| Maluku | 1.864.229 | 395 | 0,02% |
| Maluku Utara | 1.314.849 | 150 | 0,01% |
Lalitavistara Sutra dikenal oleh para pemahat batu Mantranaya dari Borobudur (lihat Lalitavistara Sutra). 'Mantranaya' bukanlah korupsi atau salah eja dari 'mantrayana' meskipun sebagian besar sinonim. Mantranaya adalah istilah untuk tradisi esoteris mantra, garis keturunan tertentu dari Vajrayana dan Tantra, di Indonesia. 'Mantranaya' yang jelas terdengar seperti bahasa Sanskerta terbukti dalam literatur tantra Jawa Kuno, terutama sebagaimana didokumentasikan dalam naskah tantra Buddhis esoteris tertua di Jawa Kuno, Sang Kyang Kamahayanan Mantranaya.[65][66]

Di Indonesia modern, literatur Buddhis yang digunakan berasal dari kanon Buddhis kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aliran Theravāda menekankan penggunaan Kanon Pāli (Tipiṭaka) dalam bahasa Pāli beserta kitab-kitab komentar, kitab-kitab subkomentar, dan terjemahannya; aliran Mahayana sebagian besar mengambil dari Kanon Buddhis Tiongkok dalam bahasa Tionghoa Klasik dan terjemahannya; dan aliran Vajrayana mengandalkan Kanon Buddhis Tibet (Kangyur dan Tengyur), tergantung pada garis keturunan penahbisannya.
Oleh karena volume kanon yang besar, setiap aliran lebih sering menggunakan buku paritta atau dharani untuk pelantunan harian hingga mingguan,[67] meskipun kanon tetap menjadi dasar utama untuk khotbah dan studi mendalam (pariyatti).[68]
Seperti bagian lain di Asia Tenggara, Indonesia tampaknya paling kuat dipengaruhi oleh India sejak abad ke-1 M. Pulau Sumatra dan Jawa di Indonesia bagian barat adalah pusat kerajaan Sriwijaya (abad ke-8–13), yang kemudian mendominasi sebagian besar wilayah di sekitar semenanjung Asia Tenggara melalui kekuatan maritim. Kekaisaran Sriwijaya telah mengadopsi Buddhisme Mahayana dan Vajrayana, di bawah garis penguasa bernama wangsa Syailendra. Syailendra adalah pembangun candi yang tekun dan pelindung setia Buddhisme di Jawa.[69] Sriwijaya menyebarkan seni Buddhis Mahayana selama ekspansinya ke semenanjung Asia Tenggara. Banyak arca Bodhisatwa Mahayana dari periode ini ditandai oleh kehalusan dan kecanggihan teknis yang sangat kuat, dan ditemukan di seluruh wilayah. Salah satu prasasti Buddhis tertua di Jawa, Prasasti Kalasan bertanggal 778, menyebutkan tentang pembangunan candi untuk dewi Tara.[69]
Peninggalan arsitektur yang sangat kaya dan halus ditemukan di Jawa dan Sumatra. Yang paling megah adalah candi Borobudur (struktur Buddhis terbesar di dunia, dibangun sekitar 780–850 M), yang dibangun oleh Syailendra.[69] Candi ini meniru konsep alam semesta Buddhis, Mandala yang memiliki 505 gambar Buddha yang sedang duduk dan stupa berbentuk lonceng unik yang berisi arca Buddha. Borobudur dihiasi dengan rangkaian panjang bas-relief yang menceritakan kitab suci Buddhis.[70] Struktur Buddhis tertua di Indonesia mungkin adalah stupa Batujaya di Karawang, Jawa Barat, yang berasal dari sekitar abad ke-4. Candi ini berupa beberapa stupa bata yang dilapisi plester. Namun, seni Buddhis di Indonesia mencapai era keemasan selama pemerintahan wangsa Syailendra di Jawa. Bas-relief dan arca Bodhisatwa, Tara, dan Kinnara yang ditemukan di Kalasan, Sewu, Sari, dan Plaosan sangat anggun dengan ekspresi yang tenang, Sementara candi Mendut di dekat Borobudur, menampung arca raksasa Wairocana, Awalokiteswara, dan Wajrapani.
Di Sumatra, Sriwijaya mungkin membangun candi Muara Takus dan Muaro Jambi. Contoh terindah dari seni Buddhis Jawa klasik adalah arca Pradnyaparamita dari Jawa yang tenang dan halus (koleksi Museum Nasional Jakarta), menggambarkan personifikasikebijaksanaan transendental dari kerajaan Singhasari.[71] Lambat laun, Sriwijaya merosot karena konflik dengan penguasa Chola dari India, kemudian diikuti oleh kerajaan Majapahit.
Di Indonesia kontemporer, beberapa kelompok Buddhis mengembangkan gaya ibadah baru dengan mengadaptasi musik populer untuk menarik pengikut yang lebih muda. Contoh yang menonjol adalah True Direction, sebuah grup musik rok Buddhis dan organisasi musik dari Jakarta yang didirikan oleh Irvyn Wongso pada tahun 2015. Grup ini menciptakan "rok Buddhis", musik rok dan populer dengan lirik yang berpusat pada ajaran Buddha dengan gaya yang menyerupai musik Kristen kontemporer. Alih-alih menggantikan praktik bakti Buddhis tradisional, True Direction bertujuan untuk melengkapinya, menggunakan musik sebagai alat misionaris untuk melibatkan kaum muda yang mungkin tidak tertarik mengunjungi wihara. Organisasi ini berfungsi sebagai sekolah musik untuk melatih musisi dan memproduksi lagu-lagu Buddhis modern seperti dalam album Dhamma is My Way yang mereka promosikan melalui media sosial. Meskipun pendekatan inovatif ini telah berhasil menjangkau audiens yang lebih muda di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, grup musik tersebut juga menuai kritik dari beberapa Buddhis konservatif Indonesia yang khawatir tentang gaya yang "terkristenisasi" dan potensinya dalam merusak pemahaman kaum muda atas ajaran Buddha. Kendati demikian, gerakan ini menandakan "adaptasi selektif" budaya modern untuk mengemas ulang dan menyebarkan ajaran Buddha di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.[72] Grup musik ibadah kontemporer Buddhis terkenal lainnya adalah Buddhist Worship, Sadhu United, dan Kalyana Project.

Peristiwa keagamaan Buddha terpenting di Indonesia adalah Waisak (bahasa Indonesia: Waisakcode: id is deprecated ). Setahun sekali, selama bulan purnama pada bulan Mei atau Juni, umat Buddha di Indonesia merayakan hari Waisak untuk memperingati kelahiran, kematian, dan saat ketika Siddhārtha Gautama mencapai kebijaksanaan tertinggi dan menjadi Buddha. Waisak adalah hari libur nasional resmi di Indonesia[73] dan upacaranya dipusatkan di tiga candi Buddha dengan berjalan kaki dari Mendut ke Pawon dan berakhir di Borobudur.[74] Waisak juga sering dirayakan di candi Sewu dan banyak wihara daerah di Indonesia.

Di Indonesia, perayaan tahunan Asalha (juga dikenal sebagai Asadha) juga dipusatkan di Candi Borobudur, yang diselenggarkan bersamaan dengan Indonesia Tipiṭaka Chanting (ITC). Dimulai pada tahun 2015, acara ini biasanya berlangsung selama tiga hari dengan dilantunkannya ayat-ayat dari Kanon Pāli (Tripitaka Pali) dalam bahasa Pāli, dan diamalkannya Delapan Sila oleh para umat. Perayaan ini memuncak dalam prosesi puja agung dengan ribuan peserta berjalan dengan penuh kesadaran dari Mendut ke Borobudur, untuk memperingati khotbah pertama Buddha.[75][76]
Pada Oktober 2010, komunitas Tionghoa-Indonesia di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, memprotes rencana pemerintah kota untuk membongkar patung Buddha di atas Wihara Tri Ratna.[77][78] Pada Oktober 2016, terjadi penurunan patung Buddha Amitābha di wihara yang sama, setelah ada desakan dari organisasi masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB).[79]
Pada Agustus 2013, terjadi Pengeboman Vihara Ekayana 2013 di Jakarta Barat. Pada November 2016, sebuah bom rakitan ditemukan di depan Wihara Buddha Tirta, sebuah wihara di Lhokseumawe, Aceh.[80] Pada bulan yang sama, juga terjadi peristiwa Bom Singkawang 2016 dengan diledakannya bom molotov di Vihara Budi Dharma, Singkawang Barat, Kalimantan Barat.
Pada Juli 2016, beberapa wihara dijarah dan dibakar di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, menyusul protes yang dipicu oleh seorang warga keturunan Tionghoa, Meliana, yang mengeluhkan volume keras azan (panggilan salat Islam) dari masjid terdekat. Meskipun Meliana kemudian meminta maaf, desas-desus yang beredar di media sosial menghasut massa sekitar 1.000 orang untuk menyerang wihara-wihara bersama dengan toko-toko dan rumah-rumah serta yayasan sosial milik Tionghoa-Indonesia. Meskipun ada upaya mediasi dan seruan untuk tenang oleh tokoh-tokoh lokal, kekerasan tetap meningkat sehingga menyebabkan dirusaknya atau dibakarnya setidaknya delapan wihara dan pagoda. Pihak berwenang mengerahkan ratusan polisi dan personel militer untuk memulihkan ketertiban, dan kemudian menangkap beberapa tersangka sehubungan dengan serangan itu. Kejadian ini menuai kecaman luas dari para pemimpin agama dan masyarakat, dan menyoroti kekhawatiran tentang intoleransi agama dan misinformasi di Indonesia.[81]
Pada Agustus 2024, seorang pria bernama Haryanto merusak Vihara Dharma Murni karena dianggap tidak sesuai dengan akidah yang diyakininya di kawasan Kavling Lama, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam aksinya, pelaku mengenakan cadar dan membawa senjata tajam berupa dua buah parang dan pisau. Pelaku membakar patung dan ornamen vihara menggunakan BBM jenis Pertalite yang sudah disiapkan sebelumnya.[82][83]
Pada Februari 2018, terjadi peristiwa persekusi terhadap seorang biku, Mulyanto Nurhalim, di Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, ketika ia dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk meninggalkan kediamannya setelah dituding menyebarkan ajaran Buddha melalui kegiatan doa bersama dan bakti sosial. Video pembacaan surat tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu perhatian publik, sementara pihak kepolisian setempat menjelaskan bahwa warga salah paham terhadap aktivitas Mulyanto yang sebenarnya hanya menerima tamu dan mendoakan mereka. Kemudian, rapat bersama antara tokoh masyarakat dan aparat akhirnya menyimpulkan bahwa kasus tersebut berawal dari kesalahpahaman warga terhadap kegiatan seorang biksu yang telah lama menetap di desa tersebut.[84]
Pada 2 Juni 2020, beberapa aktivis Buddhis melaporkan Leo Pratama Limas, seorang fundamentalis Buddhis Tionghoa-Indonesia, atas dugaan ujaran kebencian. Sidangnya dimulai pada 24 September 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ketika ia didakwa berdasarkan UU ITE Indonesia. Dakwaan tersebut didasarkan pada khotbah-khotbahnya di YouTube, yang dianggap menghina tradisi Mahāyāna. Ia didakwa menyebut Kwan Im sebagai "setan air" dan "setan cengeng", dan merujuk pada dewi utama Yiguandao (Wusheng Laomu) sebagai "tuhan betina". Leo juga diduga telah menodai sutra-sutra Mahāyāna seperti Mahākaruṇā Dhāraṇī dan Sutra Intan dengan menginjak, membakar, dan merendamnya di air, serta menghina Ashin Jinarakkhita, pendiri Majelis Buddhayana Indonesia antar-sekte, yang ia sebut "pertapa dungu". Dalam pembelaannya, Leo berargumen bahwa tindakannya bukanlah penistaan agama, melainkan upaya untuk mencerahkan umat Buddha yang ia yakini telah tersesat sembari mengklaim bahwa kitab suci yang dirusaknya adalah kitab sesat karena tidak bersumber dari kepustakaan Pali yang berbahasa Pali.[85][86]
This includes a charter from mid 9th-cen- tury Nālandā, where a monastery for Sumatran monks was endowed by a Pāla king
Of the estimated five million ethnic Chinese in Indonesia, well over 70 percent are now Christian.
Muslim 231.069.932 (86.7), Kristen 20.246.267 (7.6), Katolik 8.325.339 (3.12), Hindu 4.646.357 (1.74), Buddha 2.062.150 (0.77), Konghucu 117091 (0.03), Lainnya 299617 (0.13), Tidak Menyatakan 139582 (0.06), Tidak Ditanya 757118 (0.32), Total 237641326
Media terkait Buddhism in Indonesia di Wikimedia Commons