Prabowo Subianto

Pendidikan militer dan penugasan

Prabowo mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Kota Magelang pada tahun 1970.^[34] Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian menduduki posisi kepemimpinan senior, seperti Susilo Bambang Yudhoyono.^[34]

Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya.^[34] Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda.^[34] Prabowo memimpin misi untuk menangkap wakil presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Leste, Nicolau dos Reis Lobato.^[34] Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, lima puluh kilometer selatan Dili.^[34]

Pada tahun 1981, Kapten Inf. Prabowo Subianto bersama Mayor Inf. Luhut Binsar Panjaitan dikirim oleh TNI untuk mengikuti Pelatihan Antiteror di GSG-9 Jerman, dan setelah lulus dari pelatihan tersebut, TNI membentuk satuan antiteror pertama di Indonesia, yaitu Detasemen 81 Antiteror di bawah Kopassus. Dengan Luhut sebagai komandan detasemen dan Prabowo sebagai wakil komandan.

Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas Pembantaian Kraras di Timor Timur.^[35] Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan.^[36] Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Viqueque ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya.^[37] Jose Manuel Tesoro, yang menulis untuk Asiaweek pada tahun 2000, menghubungi empat organisasi non-pemerintah yang berbeda, termasuk TAPOL di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berkantor pusat di Dili; dan East Timor Action Network (ETAN) di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apa pun yang dapat membuktikan keterlibatan Prabowo.^[35][38]

Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti Kursus Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Bragg, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando.^[39] Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng "ninja", berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Kampanye Angkatan Darat tahun 1997 disebut Operasi Pemberantasan.^[40]

Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin Operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para peneliti tersebut adalah lima orang Indonesia, empat orang Inggris, satu orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Dua sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari Atase Militer Inggris dan veteran SAS Kolonel Ivor Helberg.^[41] Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM, dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah.^[42]

Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965^[43] Selama karier militernya, ia mendapat julukan "08" dan "Pandu" masing-masing dari Kopassus dan Kostrad.^[44]

Peran dalam kejatuhan Soeharto

Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.^[45] Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api.^[46] Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”.^[47] Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota.^[48] Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.^[46]

Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.^[49] Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum.^[50] Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya.^[51] Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.^[52] Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisasi penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.^[53]

Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Soeharto.^[54] Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan".^[55][56] Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie.^[57] Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa tokoh Angkatan Bersenjata dan tokoh sipil terkemuka di markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan tersebut.^[58] Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Bambang Widjojanto.^[59] Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto^[60] pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.^[61]

Pemberhentian dari militer

Pada 21 Mei 1998, Suharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden dan Wakil Presiden B. J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Pada sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo menuntut agar Habibie diangkat sebagai komandan angkatan darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memecat Prabowo dari jabatannya sebagai komandan Kostrad, dan keesokan harinya, mengumumkan pengangkatan Wiranto sebagai menteri pertahanan dan keamanan serta komandan Tentara Nasional Indonesia, yang mengakibatkan pemecatan Prabowo. Ada dua versi tentang bagaimana hal ini terjadi: versi pertama menyatakan bahwa Prabowo yang marah pergi ke Istana Kepresidenan membawa senjata dan truk bersama pasukan Kostrad-nya. Karena dicegah memasuki kantor Habibie, ia pergi ke Soeharto, yang malah menegurnya.^[62][63][64] Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie.^[65] Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga.^[66][67][68] Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung.^[69]

Setelah penyelidikan ABRI, pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan sembilan aktivis anti-Soeharto pada tahun 1998.^[70] Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan sembilan aktivis tersebut,^[71] dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November.^[72] Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin.^[73] Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania^[73] di mana dia mengenal Raja Abdullah II muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus.^[71] Dalam wawancara dengan majalah Asiaweek pada tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka."^[70] Kelompok hak asasi manusia telah lama mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dengan menyatakan bahwa ia diberhentikan dari Angkatan Darat pada bulan Agustus 1998^[a] karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan aktivis demokrasi. Meskipun pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi militer, para pengamat telah lama meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi kudeta yang membuat Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, memberikan perintahnya.^[74]

Sebagai Calon Presiden di tahun 2014, masa lalu Prabowo kembali menjadi sorotan, dengan banyak organisasi menyerukan agar ia mundur. Pada tanggal 19 April, ia dikritik oleh seorang penyair bernama Fahmi Habcyi yang mengaitkannya dengan hilangnya Widji Thukul dan mendesaknya untuk mengembalikan Thukul karena istrinya sangat terpukul dan berharap suaminya kembali.^[75] Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG), yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada 7 Mei 2014 untuk mendesak komisi tersebut menyelidiki kembali Prabowo Subianto.^[76] Laporan tanggal 27 Juni 2014 mengindikasikan bahwa seorang jurnalis investigasi, Allan Nairn, telah diancam akan ditangkap "karena mengungkap peran mantan jenderal tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia."^[77]

Saat debat capres 2024 tanggal 12 Desember 2023, secara tersirat Prabowo mengaku telah melakukan penculikan Budiman Sudjatmiko, yang merupakan pelanggaran HAM, kemudian Sudjatmiko menjadi salah satu juru bicaranya.^[78] Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Sudjatmiko, bahwa dirinya telah membebaskan seluruh aktivis yang diculiknya tetapi tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan.^[79] Menjelaskan keputusannya, Budiman mengklaim orang-orang berubah setelah 25 tahun, baik dia maupun Prabowo “bergerak ke tengah.”^[52] Maria Catarina Sumarsih, yang putranya ditembak mati dalam penembakan Semanggi pada 13 November 1998, mengatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut.^[80]

Hak Petani (HKTI)

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) didirikan pada tahun 1973 untuk mengadvokasi hak-hak petani. Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden HKTI pada 5 Desember 2004,^[92][93] dan dia diangkat kembali pada tahun 2010 untuk masa jabatan kedua.^[94]

Pedagang pasar (APPSI)

Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) adalah organisasi nirlaba yang memperjuangkan kesejahteraan para pedagang di pasar tradisional Indonesia. Prabowo terpilih sebagai presiden APPSI pada tahun 2008.^[95] Sebagai ketua organisasi tersebut, Prabowo sering menyerukan pemerintah untuk membatasi hypermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini, pedagang pasar tradisional selalu diabaikan, sehingga ketika pasar modern didirikan, pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena pembongkaran," kata Prabowo.^[96]

Pencak silat (IPSI)

Pencak silat adalah salah satu seni bela diri tradisional Indonesia. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) mengawasi regulasi olahraga di Indonesia, membina atlet, dan menyelenggarakan turnamen. Prabowo terpilih sebagai presiden IPSI pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada tahun 2012 untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.^[97]

Pada SEA Games 2011 di Jakarta, olahraga pencak silat berhasil menjadi juara umum dengan menjuarai 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.^[98] Kepemimpinan Prabowo sangat mengesankan di Asian Games 2018, di mana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 medali emas yang diraih kontingen Indonesia. Prabowo Subianto juga merupakan Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF).^[99]

Pekerja migran

Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) wilayah Nusa Tenggara Timur menilai Prabowo berperan besar dalam bebasnya Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.^[100] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang dikirim secara ilegal. Wilfrida dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen, pada 7 Desember 2010.^[101]

Konvensi Partai Golkar

Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari lima pesaing dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golongan Karya yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah, hanya 39, dan tersingkir di putaran pertama.^[105] Pemungutan suara putaran kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konvensi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada 12 Juli 2008.

Partai Gerindra

Pada bulan Februari 2008, lingkaran dalam Prabowo, termasuk Fadli Zon, Muchdi Purwoprandjono, dan adik laki-laki Prabowo Hashim Djojohadikusumo, bersama beberapa orang lainnya mendirikan Partai Gerindra. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia kemudian diangkat menjadi ketua umum partai tersebut setelah kematian ketua partai sebelumnya, Suhardi, pada tahun 2014.^[106]

Pemilu tahun 2009

Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.^[107] Namun, setelah memenangkan 26 dari 560 kursi di parlemen Indonesia, partai tersebut tidak memiliki jumlah kursi yang dibutuhkan, dan Prabowo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama Indonesia Soekarno. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis yang menyatakan bahwa:^[108]

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009.
2. Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial".
3. Prabowo dapat menentukan siapa yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pertahanan.
4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.
5. Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo.
6. Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014.

Pasangan ini, yang dalam bahasa sehari-hari disebut oleh media Indonesia sebagai Mega–Pro, memperoleh 27% suara dan kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya, ekonom Boediono.^[109] Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada 25 Juli 2009 tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Megawati dan Prabowo tak hadir saat pengumuman penghitungan resmi tersebut padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan setiap pasangan calon untuk hadir dalam menentukan hasil resmi pemilihan presiden.^[110]

2014

Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014.^[10] Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)^[111] dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012^[112] memberinya keunggulan, tetapi para pengamat dan aktivis meragukan hasil survey tersebut.^[113]

Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014.^[114] Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden".^[115] Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana.^[116] Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian.^[117] Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.^[117]

Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah Pemilu legislatif 9 April, Gerindra berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta, Joko Widodo.^[118] Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014; koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen.^[119] Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya.^[120]

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis, meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul. Ia mengaitkan penarikan diri ini dengan “kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi” karena “kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis”^[121] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami untuk menolak pemilihan presiden dan menyatakannya inkonstitusional".^[122] Pidatonya yang disiarkan secara langsung menyiratkan bahwa ia akan menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.^[121] Laporan selanjutnya menunjukkan adanya kebingungan mengenai apakah Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pemilu atau sekadar menolak penghitungan suara.^[123]

Menurut Douglas Ramage dari Bower's Asia Group yang berbasis di Jakarta, ini adalah pertama kalinya sejak Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, legitimasi suatu pemilu dipertanyakan; dia menyatakan bahwa Indomesia telah memasuki "wilayah yang belum dipetakan".^[122] Legalitas gugatan terhadap Prabowo Subianto patut dipertanyakan, karena jika ia mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.^[122] Jika dia bisa membuat gugatan tersebut, menurut The Jakarta Post, jarak antara keduanya sudah cukup untuk membuat gugatan tersebut menjadi sulit diproses.^[124] Berdasarkan undang-undang pemilihan presiden, Prabowo dapat menghadapi hukuman penjara hingga enam tahun dan denda 100 miliar rupiah (US$10 juta) karena mengundurkan diri.^[121][122] Malamnya, Joko Widodo resmi diumumkan sebagai presiden dan mulai mendapat ucapan selamat dari para pemimpin dunia.^[125]

Setelah pengumuman tersebut, nilai Rupiah Indonesia turun sebesar 0,3%, dan JSX Composite turun sebesar 0,9%.^[123] Para pengamat membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh Prabowo, dan berpendapat bahwa pemilu tersebut “secara umum adil dan bebas”; Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan yang signifikan", dan mundurnya Prabowo hanya mencerminkan "sikap nyata para elit, yang belum siap menerima kekalahan".^[126] Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak klaim kecurangan yang diajukam olehnya, dan membenarkan kekalahannya dalam pemilu.^[127]

2019

Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain.^[128] Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain.^[129] Adik laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.^[130]

Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru.^[131] Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.^[132]

Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 melawan Joko Widodo, dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.^[12] Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya.^[133] Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, tetapi Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara.^[134] Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka.^[135][136] Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.^[137]

Pada 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena telah mengkritiknya selama masa kampanye, yang menuai kritik dari para pendukungnya yang kecewa dan menyatakan bahwa Prabowo seharusnya tetap menjadi bagian dari oposisi.^[138][139] Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.^[140][141]

2024

Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024.^[142] Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.^[143] Baik dia maupun pencalonan Gibran digugat di Mahkamah Konstitusi karena persyaratan usia. Dalam kasus Prabowo, ia digugat karena usianya yang sudah lanjut (Prabowo berusia 71 tahun saat mengumumkan pencalonannya) dan telah mengumumkan pencalonannya untuk ketiga kalinya.^[144] Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.^[145]

Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.^[146] Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.^[147]

Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara.^[148] Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan.^[148] Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”.^[149] Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang tetapi hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.^[149]

Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan Prabowo, setelah memperoleh lebih dari 96 juta suara. Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming, dilantik pada 20 Oktober 2024.^[150]

Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hukum terhadap hasil pemilu presiden, sehingga KPU dapat menyatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.^{[151][152][153]}

Penunjukan

Pada 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan Indonesia oleh Presiden Joko Widodo.^[140] Ia dibantu oleh Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapatkan pekerjaan itu karena "Memang, ia memiliki banyak pengalaman di sana."^[154] Jokowi mengklarifikasi keputusannya menunjuk Prabowo adalah untuk membangun “demokrasi yang berbasis gotong royong” dan mengatakan itu demi kebaikan negara.^[155] sedangkan Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjabat dan keputusannya menerima pengangkatan tersebut adalah demi menjaga persatuan bangsa.^[156]

Militer

Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo mulai mengadvokasi doktrin "perang total rakyat" untuk pertahanan nasional Indonesia.^[157] Menyadari hal ini, ia membentuk Komponen Cadangan pada 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk meningkatkan perekrutan.^[158]

Mengingat beberapa peralatan TNI sudah tua, Prabowo telah berupaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer. Ia percaya bahwa perencanaan jangka panjang, berdasarkan asumsi anggaran pertahanan tetap sebesar 0,8% dari PDB Indonesia, akan memungkinkan Indonesia untuk membeli senjata paling canggih dan membangun industri pertahanan dalam negeri.^[159] Rencana yang muncul ke publik tak lama setelah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala, menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp 1.700 triliun (Rp 1,7 kuadriliun) atau Rp 68 triliun per tahun.^[160]

Prabowo memanfaatkan kepastian anggaran pertahanan untuk memperoleh persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI sebelumnya. Ia berencana untuk secara signifikan memperluas kapasitas produksi amunisi domestik Indonesia, karena kemampuan produksi negara saat ini hanya 450 juta butir per tahun, padahal permintaan tahunan mencapai satu miliar butir.^[161] Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis^[162] sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM^[163][164] sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia.^[165] Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.^[166]

Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut.^[167] Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.^[168]

Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.^[169]

Program lumbung pangan

Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk memimpin program kawasan pangan nasional. Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga memainkan peran penting dalam melaksanakan proyek-proyek strategis seperti penyimpanan pangan. Pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah dimulai pada pertengahan tahun 2020, memanfaatkan sawah yang ada seluas sekitar 30.000 hektar, dengan 10.000 hektar berada di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2021, proyek ini akan diperluas menjadi 44.135 hektar.^[170] Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan berperan sebagai pendukung dalam pekerjaan kawasan pangan tersebut, sementara Kementerian Pertanian akan berperan sebagai pemimpin, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.^[170]

Kerja Sama Pertahanan

Dalam 100 hari pertamanya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok, Jepang, Filipina, dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.^[171][172]

Prabowo juga berupaya membantu perusahaan pertahanan milik negara untuk mengekspor produk mereka ke luar negeri. Ia berhasil membantu Indonesian Aerospace mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand,^[173] serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.^[174]

Pada Agustus 2024, Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian kerja sama pertahanan baru untuk memperkuat hubungan keamanan Australia–Indonesia.^[175]

Laut Cina Selatan

Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat".^[176] Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut.^[177] Meskipun kontroversi atas ketidakpeduliannya terhadap Pulau Natuna berbeda dengan pidatonya yang berapi-api tentang kekuatan asing selama pemilu 2019,^[178] jajak pendapat oleh Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.^[179]

Saat ditanya mengenai situasi Laut Tiongkok Selatan dalam sesi Dialog IISS Shangri-La pada 14 Juni 2022, Prabowo menjawab Indonesia menghormati kepentingan semua negara yang terlibat di kawasan. Ia kemudian mengutip Nelson Mandela bahwa "musuhmu tidak boleh menjadi musuh kami juga".^[180] Sebagai reaksi terhadap pembentukan AUKUS dan rencana Australia untuk memperoleh kapal selam nuklir, Prabowo berpendapat bahwa aliansi tersebut dibentuk atas dasar pertahanan dan berada di bawah hak kedaulatan Australia, Inggris, dan AS.^[181]

Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa baik Menteri Lloyd Austin maupun Menteri Prabowo memandang agresi Tiongkok di Laut China Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional. Pernyataan ini kemudian dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin sebagai kebohongan, dengan mengklaim Prabowo tidak pernah mengatakan hal itu ketika kedutaan besar Tiongkok menghubungi kantor pers Kementerian Pertahanan.^[182] Prabowo sendiri kemudian membantah pernyataan AS tersebut, menyatakan bahwa tidak ada pernyataan bersama maupun konferensi pers terkait masalah ini dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki hubungan baik dengan China, AS, dan Rusia serta menghormati kepentingan mereka, dan menegaskan pendirian Indonesia yang non-blok.^[183]

Dalam debat capres ke-3 Pemilu 2024, Prabowo berargumentasi bahwa situasi di wilayah tersebut menggarisbawahi perlunya militer yang kuat. Dia menyatakan bahwa militer membutuhkan lebih banyak platform patroli dan satelit untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.^[184]

Amerika Serikat

Pada Oktober 2020, Prabowo mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah menyerukan agar pemerintahan Trump membatalkan kunjungan tersebut.^[185] Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.^[186]

Pendidikan

Salah satu tindakan pertama Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia. Atas arahan Prabowo, kampus tersebut membuka program studi Sarjana Kedokteran Militer dan Sarjana Sains dan Matematika serta Ilmu Militer.^[212] Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus.^[213] Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.

Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk mendaftar di kampus pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik. Ia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut. Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia sendiri untuk membantu Palestina dalam upaya mereka menjadi negara berdaulat yang diakui.^[214] Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut.^[214] Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.^[214]

Kabinet

Pada tanggal 21 Oktober, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri.^[216][217] Beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju sebelumnya seperti Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Bahlil Lahadalia tetap dipertahankan sebagai menteri di kabinet ini.

Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.^[218]

Menyusul unjuk rasa Indonesia Agustus 2025, Prabowo melaksanakan perombakan kabinet pada 8 September yang mengakibatkan penggantian lima menteri, termasuk menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menteri keamanan Budi Gunawan.^[219]

Ekonomi

Klaim kebijakan ekonomi Prabowo adalah meniru ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, yang berpandangan ekonomi sosialis. Hal ini semakin diperkuat oleh adik laki-lakinya, Hashim Djojohadikusumo, bahwa masa jabatan Prabowo sebagai presiden akan menjadi "momentum yang tepat" untuk menerapkan teori-teori ayahnya ke dalam praktik dan kebijakan-kebijakan yang diusulkan Prabowo merupakan impian yang diharapkan oleh ayah mereka yang akan segera terwujud.^[220][221] Di antara kebijakan ekonomi ayahnya, Prabowo pernah terlihat menghidupkan kembali kebijakan Program Benteng ayahnya, yang diberlakukan pada masa pemerintahan Mohammad Natsir yang memberdayakan pemilik usaha pribumi.^[222] Kebijakan ekonominya juga terinspirasi dari ayah mertuanya, Soeharto, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Suharto mengenai investasi, belanja dan ekspor mungkin akan kembali diberlakukan tetapi tidak seperti Soeharto, Prabowo akan lebih memperhatikan ekonomi digital, hilirisasi dan semikonduktor.^[223]

Prabowo secara resmi meluncurkan layanan bank emas batangan pertama di Indonesia pada hari Rabu, 26 Februari 2025. Selama bertahun-tahun, emas yang ditambang di Indonesia seringkali mengalir ke luar negeri tanpa penyimpanan domestik yang memadai. Dengan peluncuran bank emas batangan ini, Prabowo berharap dapat menyediakan sistem yang lebih terstruktur untuk penyimpanan, pengelolaan, dan perdagangan emas di dalam negeri.^[224]

Pada bulan September 2025, Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menandatangani di Ottawa perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama antara Kanada dan negara anggota ASEAN.^[225]

Utang macet

Pada tanggal 5 November 2024, Prabowo menandatangani undang-undang yang menghapuskan utang macet bagi usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui penghapusan utang dan penghapusan bersyarat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.^[226] Penghapusan/Penagihan Kredit Macet UMKM dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja 130 hari Kabinet Merah Putih. Pemerintah menyatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan total 66 juta unit usaha dan menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Namun, berbagai tantangan seperti dampak pandemi COVID-19, bencana alam, dan kondisi ekonomi yang sulit telah menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan kredit.

Pertahanan

Pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo mengusulkan beberapa kebijakan terkait anggaran pertahanan, industri pertahanan, penguatan Komponen Cadangan, peningkatan kehadiran TNI di perbatasan, sinergi antarlembaga pertahanan dalam melawan separatisme, serta peningkatan kompetensi dalam teknologi pertahanan dan profesionalisme.^[246] Kebijakan yang diberlakukannya sebagai Menteri Pertahanan kemudian dilanjutkan oleh Menteri Sjafrie Sjamsoeddin.^[247] Program modernisasi angkatan bersenjata yang dilakukan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagian besar berlanjut di bawah kepresidenannya.

Kebijakan luar negeri

Prabowo melanjutkan kebijakan luar negeri “seribu teman dan nol musuh” yang diterapkan oleh pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dengan peran yang sedikit lebih aktif.^[256] Pada awal tahun 2025, Indonesia secara resmi menjadi anggota BRICS. Keanggotaan Indonesia di BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di arena politik global. Dalam sebuah pernyataan pers, Kementerian Luar Negeri Indonesia memandang keanggotaan BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan.^[257]

Di bawah pemerintahannya, ia mencoba memperluas definisi kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” melalui pragmatisme politik dan ekonomi serta stabilitas regional. Ia mencontohkan kebijakan luar negerinya dari perkataan Mohammad Hatta sebagai "berlayar di antara dua karang".^[258] Dibandingkan dengan Jokowi, Prabowo dipandang sebagai diplomat yang jauh lebih agresif, aspiratif, dan tegas.^[259] Mantan Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi "presiden kebijakan luar negeri."^[260] Ia merupakan presiden terpilih pertama yang melakukan kunjungan ke luar negeri sebelum pelantikannya, mengunjungi 20 negara^[260] dengan Tiongkok menjadi yang pertama setelah pemilu.^[261] Sebagai presiden, Prabowo kembali melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.^[262]

Amerika Serikat

Pada Februari 2026, Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri ke Amerika Serikat. Selama kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memiliki beberapa agenda penting, termasuk menghadiri pertemuan konsultasi Dewan Perdamaian dan negosiasi perdagangan dengan AS. Presiden Prabowo berupaya menyoroti kerja sama multilateral dan bilateral Indonesia selama kunjungan tersebut. Beliau juga bertemu dengan semua mantan menteri luar negeri Indonesia untuk membahas rencana strategis negosiasi dengan AS. Beliau telah mempersiapkan negosiasi ini dengan baik jauh-jauh hari.^[263] Selama negosiasi, kedua negara sepakat untuk memperbarui kerja sama perdagangan antara Indonesia dan AS. Meskipun beberapa poin cenderung menguntungkan AS, Indonesia berupaya menghindari pemberian cek kosong dengan meminta penyesuaian tarif untuk beberapa produk unggulan Indonesia di pasar AS.^[264] Dalam negosiasi multilateral, ia juga berhasil membangun konsensus tentang peran dan kewajiban Indonesia di Dewan Perdamaian, dengan menunjuk Indonesia sebagai Wakil Komandan, meskipun beberapa analis memperkirakan bahwa Dewan Perdamaian hanya akan berfungsi untuk melegitimasi kepentingan AS dan Israel di Gaza, karena Dewan Perdamaian bukanlah pasukan penjaga perdamaian resmi PBB.^[265]

Tiongkok

Selama kunjungan presiden Prabowo ke Tiongkok pada bulan November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.^[266] Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.^[266] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.^[266]

Timur Tengah

Prabowo terus vokal menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dalam kunjungan diplomatiknya ke Amerika Serikat, ia mengusulkan solusi dua negara kepada Presiden AS Joe Biden untuk mengakhiri Konflik Gaza–Israel.^[267] Ia juga sekali lagi menyuarakan dukungannya pada KTT D-8 yang diadakan di Kairo sembari mengungkapkan kekecewaannya di hadapan para pemimpin Muslim lainnya atas kurangnya persatuan, mengutip Libya, Yaman, dan Sudan.^{[268][269][270]} Kekecewaannya mendapat dukungan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menyebut kekecewaannya sebagai "kebenaran yang pahit".^[271]

Ketika tiba giliran Prabowo untuk berbicara dalam KTT D-8, beberapa pejabat, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, “keluar” dari KTT tersebut, menyenggol kursi Prabowo yang akan keluar.^[272] Banyak orang di dalam negeri menganggap kesalahan diplomatik ini sebagai "terlalu berkhotbah" dan secara tidak langsung menyinggung perasaan Erdogan, yang negaranya mendapat dukungan NATO dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga sempat membuat hubungan kedua negara menjadi tegang.^[273] Namun, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengklarifikasi bahwa Erdogan telah meminta maaf sebelum sesi konferensi dimulai dan telah meminta Prabowo untuk bertukar giliran dengannya agar ia dapat pergi lebih awal untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan pemimpin lain.^[274] Kedutaan Besar Turki di Indonesia menyatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Turki akan tetap harmonis meskipun Erdogan meninggalkan jabatannya.^[275]

Prabowo kembali menyuarakan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron,^[276] yang beberapa waktu sebelum bertemu Prabowo telah mengumumkan rencana pengakuan Prancis terhadap Palestina.^[277] Dia juga mengatakan bahwa dia terbuka untuk menormalisasi hubungan Indonesia-Israel setelah kemerdekaan Palestina diakui.^[278] Dalam pernyataannya, kemerdekaan Palestina adalah satu-satunya solusi untuk perdamaian abadi di Timur Tengah, sementara ia juga menyatakan bahwa Israel memiliki hak yang tak dapat dicabut untuk eksis sebagai negara berdaulat dan Indonesia hanya akan mengakui Israel setelah Palestina sepenuhnya merdeka.^[279] Meskipun gagasan mengakui Israel setelah Palestina merdeka menjadi kontroversial, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung gagasan tersebut, dan mengingatkan publik bahwa pernyataannya bukanlah pernyataan pro-Israel.^[280] Namun, MUI mengatakan bahwa Prabowo harus meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang di Gaza, meskipun ia ingin menormalisasi hubungan dengan Israel.^[280] Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan dukungan mereka terhadap pernyataan Prabowo tetapi meminta Prabowo untuk lebih fokus pada kemerdekaan Palestina terlebih dahulu,^[281] sementara politikus PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa Prabowo seharusnya tidak terburu-buru mengakui Israel sebagai sebuah negara, karena hal itu dianggap melanggar Konstitusi Indonesia.^[282]

Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80, Prabowo menegaskan kembali pendiriannya untuk mengakui Israel dengan syarat Israel harus mengakui Palestina sebagai negara merdeka.^[283] Sembari memuji Prancis, Inggris, Portugal, dan negara-negara lain atas pengakuan mereka terhadap Palestina, Prabowo juga menekan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya guna menghentikan krisis kemanusiaan di sana.^[284] Sekali lagi, hal itu memicu perdebatan di media sosial dengan argumen pendukung solusi dua negara yang mengatakan pidato Prabowo telah membawa kita selangkah lebih dekat menuju perdamaian, sementara argumen penentangnya mengatakan bahwa kekejaman Israel telah membuat solusi dua negara tidak lagi layak dan Prabowo telah melanggar Konstitusi Indonesia karena mengatakan mendukung pengakuan Israel.^[285][286] Pidatonya semakin menuai kontroversi di media sosial setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pidato Prabowo.^[287] Namun, ia tetap mendapat pujian di dalam negeri ketika Ketua DPR Puan Maharani menyatakan rasa bangganya karena menganggap pidato Prabowo mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Palestina,^[288] sementara mantan presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pidato Prabowo adalah pesan yang tegas dan berani untuk perdamaian.^[289] Di tingkat internasional, Presiden AS Donald Trump terkesan terutama ketika Prabowo menggedor podium saat berpidato, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron berterima kasih kepada Prabowo atas pernyataan "keras"-nya dan mengatakan bahwa negara-negara lain memperhatikan komitmennya.^[290] Prabowo kemudian menyampaikan kepada media bahwa pidatonya mendapat sambutan positif dan mendapat apresiasi dari sejumlah pemimpin negara karena "sungguh-sungguh ingin mencari jalan tengah", yang mana ia berharap dapat menemukan jalan keluar yang substansial dan adil untuk mengakhiri konflik.^[291] Ia kemudian menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh sebagai satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara, menyaksikan penandatanganan perjanjian dan menawarkan dukungan Indonesia untuk rekonstruksi Gaza sambil mengadvokasi solusi dua negara.^[292] Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2025, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia bersedia menyediakan hingga "20.000 atau bahkan lebih" personel penjaga perdamaian jika misi PBB ke Gaza diizinkan.^[293]

India

Prabowo diundang oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sebagai tamu utama perayaan Hari Republik pada tahun 2025. Kunjungan tersebut untuk semakin memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Presiden Indonesia disambut oleh Menteri Luar Negeri Pabitra Margherita. Perdagangan kedua negara pada tahun 2023 mencapai USD 29,40 miliar.^[294] Prabowo ditemui Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar.^[295] Kementerian Luar Negeri India menggambarkan hubungan tersebut sebagai "hangat dan bersahabat… yang telah terjalin selama ribuan tahun." Presiden Prabowo Subianto disambut secara seremonial oleh Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi.^[296] Prabowo mengatakan india menganggap India sebagai sahabat baik dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.^[297] Kontingen militer Indonesia yang beranggotakan 352 orang berpartisipasi dalam parade Hari Republik di New Delhi. Selama kunjungan tersebut, kedua pihak akan membahas dan menyelesaikan kesepakatan dalam bidang perdagangan, perawatan kesehatan, teknologi digital, energi, dan pariwisata, serta pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos.^[298]

Rusia

Pada 19 Juni 2025, Prabowo menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg sebagai tamu kehormatan. Ia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan kedua kepala negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Selain itu, dana investasi pemerintah Indonesia dan Rusia Danantara dan Dana Investasi Langsung Rusia menandatangani perjanjian untuk membentuk dana investasi senilai 2 miliar Euro (US$2,9 miliar).^[299][300] Kunjungannya ke Rusia bertepatan dengan KTT G7 ke-51 di Kananaskis, di mana Prabowo juga diundang untuk hadir tetapi tidak hadir.^[300] Meskipun penolakan yang jelas dikutip oleh media yang berpihak pada Barat,^[301][300] Prabowo menjelaskan alasannya tidak hadir di KTT G7 karena sikap nonblok dan komitmen Indonesia yang sudah dibuat sebelum diundangnya G7.^[302][303]

Sosial

Ibu kota baru

Pembangunan Nusantara di bawah kepemimpinan Prabowo terus berlanjut meski tidak lagi dianggap sebagai prioritas karena realokasi kebijakan lain seperti program makan gratis.^[314]

Pada tanggal 21 September 2025, Prabowo menandatangani dekrit presiden yang secara resmi menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia dan menargetkan realisasinya akan dilaksanakan pada tahun 2028.^[315] Namun, keputusan ini menuai kecurigaan karena keputusan tersebut hanya mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk pindah ke Nusantara,^[316] sementara para analis mengkritik kurangnya keseriusan untuk pindah dari Jakarta.^[317]

Kontroversi era Orde Baru

Sekitar tahun 1980-an, Prabowo dikabarkan berusaha menculik L.B. Moerdani, yang dianggap berusaha melakukan kudeta terhadap Soeharto, tetapi usaha ini berhasil digagalkan oleh Luhut Pandjaitan. Cerita ini ditolak oleh Prabowo sendiri, yang menyebut bahwa cerita ini tidak masuk akal.^[327][328] Pada tahun 1990-an, ia bersama saudaranya berusaha membungkam kritik yang menghujani pemerintah pada saat itu.^[102] Ia juga memperingati sejumlah tokoh oposisi seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid agar berhati-hati dalam mengkritik pemerintah.^[102] Selain itu, selama rentang tahun 1995, Prabowo dituduh telah menggerakkan pasukan ilegal ke Timor Timur yang kemudian meneror para penduduk.^[329][330] Sebelumnya, ia juga dituduh berperan dalam Pembantaian Kraras pada 1983.^[35]

Menyusul tahun 1998, di mana konflik antara pemerintah Orde Baru dan gerakan oposisi semakin memanas, Prabowo memerintahkan agar Tim Mawar menjalankan operasi penculikan para aktivis pro-Reformasi.^[331] Tercatat bahwa ada 14 orang aktivis yang menghilang selama periode ini,^[332] beberapa di antaranya termasuk Widji Thukul, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima yang diduga telah dibunuh.^[333] Namun, Prabowo sendiri membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya menculik 9 orang aktivis, dan telah mengembalikan para aktivis itu dalam keadaan hidup.^[334] Selain sebagai dalang penculikan para aktivis, Prabowo juga diduga kuat telah mendalangi kerusuhan Mei 1998.^[335][336] Namun, ia membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan memastikan bahwa ia tidak pernah mendapat perintah untuk menyiksa orang.^[337]

Kontroversi era Reformasi

Pasca Kejatuhan Soeharto, BJ Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-3. Namun, hanya sehari setelahnya, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI melaporkan kepada Habibie bahwa terdapat konsentrasi militer yang cukup besar di kediaman presiden serta pergerakan pasukan Kostrad di Jakarta. Presiden Habibie lantas memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrad dan Prabowo kemudian terbang ke Yordania.^[66][338]

Agama

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang menganut pandangan nasionalis.^[358] Dia menambahkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang kurang tentang Islam.^[358] Prabowo pernah menyatakan bahwa dia tidak bisa membaca Quran dengan lancar.^[359]

Prabowo mengatakan bahwa ia tidak lahir dalam keluarga yang kental dengan ajaran Islam, tetapi dibesarkan bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota berbagai organisasi komunitas Islam.^[360]

Pada 13 Mei 2023, Prabowo menyatakan bangga menganut agama Islam yang dianggapnya sebagai pelopor banyak terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia.^[361] Pada tanggal 19 November, ia menyatakan bahwa ia merasa nyaman untuk menganut keyakinan Islam dari ajaran Nahdlatul Ulama (NU) karena ia yakin bahwa ajaran tersebut menganjurkan bentuk Islam yang toleran, protektif terhadap masyarakat, dan moderat.^[362]

Kesehatan

Pada 30 Juni 2024, Prabowo mengumumkan dirinya menjalani operasi pada kaki kirinya melalui akun Instagram miliknya.^[363] Dalam postingannya, ia menjelaskan bahwa ia mengalami cedera kaki kiri sebanyak dua kali.^[363] Dia pertama kali mengalami cedera saat berpartisipasi dalam latihan pasukan terjun payung di Jerman Barat saat dia sedang berlatih dengan GSG-9. Selain itu, ia kembali mengalami cedera kaki saat terjatuh dari tebing di zona pertempuran pada tahun 1980-an.^[364] Prabowo, yang saat kecelakaan itu berusia 30 tahun, tidak mengalami masalah lebih lanjut hingga kampanyenya pada tahun 2024, ketika ia terlihat berjalan pincang dengan kaki kirinya. Hal ini mendorong pendukung saingannya untuk mengejek fisiknya.^[365] Prabowo menjalani operasi yang sukses pada kaki kirinya seminggu kemudian di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Nasional.^[366][367]

Tanda Kehormatan

Prabowo secara otomatis dianugerahi Bintang Dekorasi kelas tertinggi di kalangan sipil dan militer setelah menjabat sebagai presiden, tetapi ia telah menerima beberapa penghargaan ini saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dada kanan			Dada kiri
Wing Penerbang TNI-AD Kelas I Master Military Freefall Parachutist Badge (US Army) GSG 9 Badge (German Federal Police) Brevet Pemburu Master Parachutist Badge (US Army) Air Assault Badge (US Army) Pathfinder Badge (US Army)			Brevet Brevet Kualifikasi Komando Kopassus[368] Brevet Free Fall Brevet Para Madya Baris ke-1 Bintang Republik Indonesia Adipurna (2024)[369] Collar of the Order of Zayed - Uni Emirat Arab (13 Mei 2024)[370] USSOCOM Medal - USA (4 Agustus 2025)[4] Baris ke-2 Grand Cross of the National Honour of the Legion of Honour - Prancis (29 Mei 2025)[371] Grand Collar of the Order of the Sun of Peru - Peru (14 November 2024)[372] Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati (DK) - Brunei (14 Mei 2025)[373] Grand Cordon with Brilliants of the Supreme Order of the Renaissance - Yordania (14 November 2025)[374] Baris ke-3 Nishan-e-Pakistan - Pakistan (9 Desember 2025)[375][376] Grand Order of Mugunghwa - Korea Selatan (1 April 2026)[377] Bintang Mahaputera Adipurna (2024)[369] Bintang Mahaputera Adipradana (2024)[b][378] Baris ke-4 Bintang Jasa Utama (2024)[369] Bintang Kemanusiaan (2024)[369] Bintang Penegak Demokrasi (2024)[369] Bintang Budaya Parama Dharma (2024)[369] Baris ke-4 Bintang Gerilya (2024)[369] Bintang Sakti (2024)[369] Bintang Dharma (2024)[369] Bintang Yudha Dharma Utama (2022)[b][379] Baris ke-6 Bintang Kartika Eka Paksi Utama (2022)[b][379] Bintang Jalasena Utama (2022)[b][379] Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (2022)[b][379] Bintang Bhayangkara Utama (2024)[b][380] Baris ke-7 Bintang Kartika Eka Paksi Pratama[381] Bintang Yudha Dharma Nararya[382] Bintang Kartika Eka Paksi Nararya[382] Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun[382] Baris ke-8 Satyalancana G.O.M VII Satyalancana Dwidya Sistha[382] Satyalancana Raksaka Dharma (Ulangan Pertama)[382] Satyalancana Seroja (Ulangan Kedua)[382] Baris ke-9 Satyalancana Wira Karya[382] Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia (2023)[b][383] Grand Cordon of the Order of Military Merit - Yordania[384] Knight of the Royal Order of Sahametrei - Kamboja[382] Baris ke-10 Commander of the National Order of Merit - Prancis (1997)[385] Darjah Gemilang Seri Melaka (D.G.S.M.) - Melaka (26 Juli 2022)[386] Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) (D.U.B.C.) - Singapura (21 November 2023)[387] Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati (D.K.) - Johor (27 Januari 2025)[388] Brevet Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror (Gultor)

Brevet Lain & Kehormatan
	Airborne Tab (US Army)
	Special Forces Tab (US Army)
	Brevet Hidro-Oseanografi/Surveyor "A" (2021)[389]
	Pin Korps Brimob (2021)[390][391]
	Special Forces Command Distinctive Unit Insignia - Royal Cambodian Army (2022)[392]
	Brevet Trimedia Intai Amfibi Korps Marinir (2023)[393]
	Brevet Anti-Teror Aspek Laut (2023)[393]
	Wing Penerbang TNI AU Kelas I (2023)[394]
	Brevet Komando Kopasgat (2023)[395]
	Brevet Pengendali Tempur (Dalpur) Kopasgat (2023)[395]
	Brevet Anti-Teror Aspek Udara (2023)[395]
	Brevet Hiu Kencana (2024)

Penghargaan lainnya

Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota Batak Toba marga Lumban Tobing. Pemberian marga ini difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan bertempat di Balai Sidang Danau Toba, Medan.^[396]

Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar kebangsawanan adat Toraja dengan diberi gelar Taruk Langi (terj. har. 'Tunas Emas Manusia dari Langit')^[397] dari keluarga besar Tongkonan Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Kompleks Tongkonan Siguntu kemudian dinamai "Kampung Prabowo".^[398] Penyerahan gelar adat yang diiringi upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen Muhamad Nizam, Bupati Tanah Toraja, Theofilus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti' Sorring, serta ribuan warga setempat.^[399] Gelar 'Sahabat Santri Indonesia' juga diterimanya dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, pada 2 Januari 2024.^[400]

Pada 28 Februari 2024, Prabowo dianugerahi pangkat jenderal kehormatan bintang empat oleh Presiden Joko Widodo.^[401] Pada November 2024, Ukrposhta, layanan pos nasional Ukraina, menerbitkan prangko edisi terbatas untuk menghormati Prabowo. Inisiatif ini dipelopori oleh Ukrainian Initiative, sebuah LSM yang dipimpin oleh ahli Indonesia Yurii Kosenko, yang menggambarkan prangko tersebut sebagai penghormatan kepada Prabowo dan simbol persahabatan Indonesia-Ukraina.^[402]

Sitasi