Sanitiar Burhanuddin adalah Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Guru Besar tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pada tanggal 23 Oktober 2019 ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung dan masih menjabat hingga saat ini.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
 | Artikel biografi ini berkualitas rendah karena ditulis menyerupai resume atau daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae). |
Sanitiar Burhanuddin | |
|---|---|
 | |
| Jaksa Agung Republik Indonesia ke-24 | |
| Mulai menjabat 23 Oktober 2019 | |
| Presiden | Joko Widodo Prabowo Subianto |
| Wakil Presiden | Ma'ruf Amin Gibran Rakabuming Raka |
| Wakil | Setia Untung Arimuladi Sunarta Feri Wibisono |
| Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara | |
| Masa jabatan 2011–2014 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 17 Juli 1954 Talaga, Majalengka, Indonesia |
| Kerabat | Tubagus Hasanuddin (kakak) |
| Almamater |
|
| Profesi | Jaksa Birokrat |
| Karier | |
| Dinas/Cabang |  Kejaksaan Agung Republik Indonesia |
| Masa dinas | 1989-sekarang |
| Jabatan/Pangkat | Jaksa Agung |
  | |
Sanitiar Burhanuddin[1][2] (lahir 17 Juli 1954) adalah Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Guru Besar tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.[3] Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pada tanggal 23 Oktober 2019 ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung dan masih menjabat hingga saat ini.[4]
Pria kelahiran Talaga - Majalengka, 17 Juli 1954 ini mengawali kariernya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989. Lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ini kemudian mengikuti pendidikan pembentukan jaksa dan beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sejumlah daerah, mulai dari Bangko (Jambi) hingga Cilacap.[5]
Pada 2007 Burhanuddin menjabat Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung dan berlanjut sebagai Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara pada tahun 2008 hingga tahun 2009.[5]
Kariernya terus melesat hingga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Saat menjabat sebagai Kepala Kejati Sulawesi Selatan dan Barat pada tahun 2010, Burhanuddin cukup fokus pada penanganan kasus korupsi.[5]
Ia mengibaratkan korupsi seperti kentut, ada baunya tapi tidak ada bentuknya. Oleh karena itu, tugasnya di kejaksaan adalah untuk membuktikan bentuk itu. Dia mengatakan hal tersebut pada November 2010 silam.[5]
Saat itu, Burhanuddin juga sempat menangani perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Gowa almarhum Ichsan Yasin Limpo.[5] Ichsan merupakan adik kandung Syahrul Yasin Limpo, eks Gubernur Sulawesi Selatan yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri pertanian periode 2019-2024.
Burhanuddin juga mendapatkan sorotan luas ketika tim dibawahnya, berhasil mengungkap kasus suap terhadap peradilan kontroversial Ronald Tannur yang melibatkan hakim yang diduga disuap untuk memutuskan vonis bebas terhadap tersangka[6]
Ia terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada 2011 hingga pensiun pada 2014.[5]
ST Burhanuddin pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Hutama Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-132/MBU/8/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015.[5]
Burhanuddin menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kariernya dimulai sejak tahun 1989 ketika dia menjadi staff di Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada 1999, lelaki kelahiran Cirebon ini dipercaya menjadi Kepala Kejaksaaan Negeri B Kejari Bangko hingga tahun 2001.[7]
ST Burhanuddin juga merupakan adik dari politikus PDIP Tubagus Hasanuddin yang merupakan mantan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 lalu.[5][9]
 |
_Bintang_Mahaputera_Adipradana.png){kind=small} |
_Satyalencana_Kesetiaan_VIII.png){kind=small} |
_Satyalencana_Karya_Satya.png){kind=small} |
|
|
_Satyalencana_Wira_Karya.png){kind=small} |
_Satyalencana_Teladan.png){kind=small} |
_Satyalencana_Karya_Bhakti.png){kind=small} |
_Satyalencana_Bhakti_Nusa.png){kind=small} |
 |
_Satyalencana_Seroja.png){kind=small} |
| Baris ke-1 | Medali Kepeloporan | Bintang Mahaputera Adipradana (2024)[10] | Satyalancana Kesetiaan (8 tahun) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baris ke-2 | Satyalancana Karya Satya (30 tahun) | Satyalancana Karya Satya (20 tahun) (2007)[11] | Satyalancana Karya Satya (10 tahun) (1998)[12] | ||||||
| Baris ke-3 | Satyalancana Wira Karya | Satyalancana Teladan | Satyalancana Karya Bhakti | ||||||
| Baris ke-4 | Satyalancana Bhakti Nusa | Satyalancana G.O.M VII | Satyalancana Seroja | ||||||
| Jabatan peradilan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Arminsyah Pelaksana Tugas |
Jaksa Agung Indonesia 2019–sekarang |
Petahana |
