PT Hutama Karya (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, serta pengembangan properti dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Logo tanpa slogan | |
Nama sebelumnya | PN Hutama Karya (1961 - 1973) |
|---|---|
Jenis perusahaan | Perusahaan perseroan (Persero) |
| Industri | Konstruksi |
| Pendahulu | Hollandsche Beton Maatschappij nv Kantoor Indonesië |
| Didirikan | 29 Maret 1961 (1961-03-29) |
| Kantor pusat | Jakarta, Indonesia |
Wilayah operasi | Indonesia |
Tokoh kunci | Budi Harto[1] (Direktur Utama) Yudo Margono[2] (Komisaris Utama) |
| Jasa |
|
| Pendapatan | Rp 21,643 triliun (2020)[3] |
| Rp -1,816 triliun (2020)[3] | |
| Total aset | Rp 110,990 triliun (2020)[3] |
| Total ekuitas | Rp 31,799 triliun (2020)[3] |
| Pemilik | Biro Klasifikasi Indonesia |
Karyawan | 1.942 (2020)[3] |
| Anak usaha | PT HK Realtindo PT Hakaaston PT Hutama Karya Infrastruktur EPC Energy Singapore Pte. Ltd |
| Situs web | www |
PT Hutama Karya (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, serta pengembangan properti dan infrastruktur.[3][4] Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara.

Perusahaan ini memulai sejarahnya sebagai cabang dari Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) di Indonesia, dan telah mengerjakan banyak proyek konstruksi selama masa pendudukan Belanda. Pada tahun 1961, cabang tersebut resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi PN Hutama Karya.[5] Perusahaan ini kemudian mengerjakan sejumlah proyek besar, antara lain proyek pembangunan Gedung DPR/MPR di Jakarta Pusat dan Monumen Dirgantara di Jakarta Selatan. Pada tahun 1970, perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia untuk memakai sistem beton prategang BBRV dari Swiss, yakni pada proyek pembangunan Jembatan Semanggi. Perusahaan ini kemudian membentuk divisi beton prategang. Pada tanggal 15 Maret 1973, status perusahaan ini resmi diubah menjadi persero.[6] Pada dekade 1980-an, perusahaan ini membentuk unit bisnis HakaPole untuk memproduksi tiang lampu jalan yang terbuat dari baja segi delapan. Perusahaan ini juga mulai mengerjakan proyek di luar Indonesia.
Pada dekade 1990-an, perusahaan ini berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jembatan bentang panjang. Perusahaan ini lalu mendirikan sejumlah anak usaha untuk mendukung kegiatan bisnisnya, serta mendirikan sejumlah perusahaan patungan. Pada dekade 2000-an, perusahaan ini berekspansi ke bisnis pembangunan bangunan tinggi dan jalan tol. Pada tahun 2014, perusahaan ini mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengusahakan jalan tol di Pulau Sumatra. Pada tahun 2016, perusahaan ini mendapat konsesi pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas S sepanjang 14,25 kilometer. Pada tahun 2017, perusahaan ini mendapat perpanjangan hak pengusahaan jalan tol tersebut dari hanya 16 tahun 3 bulan menjadi 36 tahun.[3][4] Pada tahun yang sama, perusahaan ini juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengusahakan Jalan Tol Akses Tanjung Priok seksi W1 dan W2 selama 40 tahun.[7]
Pada bulan Maret 2025, pemerintah menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara.[8]
Di negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau, sistem jaringan jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menempatkan konektivitas tinggi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, pemerintah memberikan amanat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatra.
Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765. km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Pulau Sumatra memainkan peran penting dalam. perekonomian negara. Dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada tahun 2015, Pulau Sumatra menyumbang 22,21% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan perekonomian di Pulau Sumatra sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut. Jika pertumbuhan terhenti, perkembangan daerah sekitarnya pun akan terhambat.
Ketika perekonomian Indonesia akhirnya tumbuh di akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, Hutama Karya memanfaatkan peluang tersebut untuk memasuki dunia properti. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara secara langsung memberikan dampak peningkatan industri properti yang cukup signifikan. Perusahaan mengembangkan usahanya dan secara resmi mendirikan anak usaha pertamanya PT HK Realtindo pada tahun 2010. Hanya dalam waktu lima tahun, HK Realtindo telah menjadi pesaing berat dalam industri properti di Indonesia. HK Realtindo terus menghasilkan proyek pengembangan berkualitas tinggi yang melampaui harapan klien berbagai proyek properti seperti Menara H Rasuna Said, H Residence MT. Haryono, dan Kubikahomy di BSD.
Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, HK Realtindo melaksanakan beberapa tindakan strategis, antara lain penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebesar Rp550 miliar pada tahun 2015 yang mencerminkan optimisme perusahaan di mata investornya. Selain itu, HK Realtindo tetap berpegang pada komitmennya terhadap pengembangan properti, dengan merencanakan IPO sebelum tahun 2020.
Perusahaan ini didirikan sebagai bagian dari rencana ekspansi Hutama Karya ke bisnis produksi aspal beton (hotmix). Perusahaan ini kemudian juga berekspansi ke bisnis produksi beton siap pakai, baja tulangan, dan bahan aditif konstruksi.
Pada bulan November 2021, perusahaan ini berekspansi ke bisnis pengoperasian jalan tol. Pada bulan Maret 2023, perusahaan ini menyerahkan bisnis produksi beton siap pakai dan baja tulangannya ke Hutama Karya Infrastruktur.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 dengan nama PT Hakapole untuk memproduksi lampu jalan. Pada tahun 2015, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, nama dari perusahaan ini pun diubah menjadi seperti sekarang, dengan bisnisnya juga diubah menjadi pengembangan infrastruktur. Proyek yang dikerjakan oleh perusahaan ini antara lain Jalan Tol Cinere–Jagorawi, Jalan Tol Kertosono–Mojokerto, Jalan Tol Palembang–Indralaya, dan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai.
Berikut penambahan penyertaan modal dari pemerintah ke Hutama Karyaː
| Tahun | Jumlah Dana | Dasar hukum | |
|---|---|---|---|
| 2015 | Rp3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) | PP 27/2015[10] | |
| 2016 | Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) | PP 83/2016[11] | |
| 2019 | Rp10.500.000.000.000 (sepuluh triliun lima ratus miliar rupiah) | PP 61/2019[12] | |
| 2020 | Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) | PP 32/2020[13] | |
| Rp7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) | PP 71/2020[14] | ||
| 2021 | Rp6.208.000.000.000 (enam triliun dua ratus delapan miliar rupiah) | PP 77/2021[15] | |
| Rp9.000.000.000.000 (sembilan triliun rupiah) | PP 120/2021[16] | ||
| Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah) | PP 121/2021[17] | ||
| 2022 | Rp23.850.000.000.000 (dua puluh tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah) | PP 47/2022[18] | |
| Rp7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) | PP 60/2022[19] | ||
| 2023 | Rp28.884.000.000.000 (dua puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar rupiah) | PP 55/2023[20] | |
| 2024 | Rp18.604.000.000.000 (delapan belas triliun enam ratus empat miliar rupiah) | PP 18/2024[21] |