Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas
Gambaran umum
Singkatan	Kompolnas
Didirikan	7 Februari 2005
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005[1] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011[2]
Sifat	Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua	Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri
Anggota	Menteri Hukum
Sekretaris/Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo
Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A.
Anggota	Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si.
Anggota	Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.
Anggota	Mohammad Choirul Anam, S.H.
Anggota	Gufron, S.H.I.
Kantor pusat
Jl. Tirtayasa VII No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Situs web
kompolnas.go.id

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2005^[1] yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.^[3] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cara kerja

Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs Kompolnas.

Struktur organisasi

Komposisi Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Ketua dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Dalam Negeri, dan anggota yang terdiri dari Menteri Hukum, pakar kepolisian, tokoh masyarakat.

Periode 2020–2024
Jabatan	Foto	Nama[7][8][9]	Unsur
Ketua		Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. (2020–2024) Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P (Februari–Oktober 2024)	Pemerintah
		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. (Oktober–November 2024)
Wakil Ketua		Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.	Pemerintah
Sekretaris merangkap anggota		Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si.	Pakar Kepolisian
Anggota		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (2020–2024) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Agustus–Oktober 2024)	Pemerintah
		Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Oktober–November 2024)
		Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M	Pakar Kepolisian
		Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.	Pakar Kepolisian
		Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.	Tokoh Masyarakat
		H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.A..	Tokoh Masyarakat
		Poengky Indarti, S.H., LL.M.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 19 Agustus 2020 – 5 November 2024

Periode 2024–2028
Jabatan	Foto	Nama[10]	Unsur
Ketua		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. (2024–2025) Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Djamari Chaniago (2025–)	Pemerintah
Wakil Ketua		Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.	Pemerintah
Sekretaris merangkap anggota		Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo	Pakar Kepolisian
Anggota		Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	Pemerintah
		Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A.	Pakar Kepolisian
		Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si.	Pakar Kepolisian
		Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.	Tokoh Masyarakat
		Mohammad Choirul Anam, S.H.	Tokoh Masyarakat
		Gufron, S.H.I.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 5 November 2024 – 5 November 2028

Lihat pula

• Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pranala luar

• Situs web resmi
• Kopi elektronik Perpres No.17 tahun 2011 di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine.
• Prabowo Lantik Anggota Kompolnas, Budi Gunawan Jadi Ketua

Referensi

Artikel bertopik organisasi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s