Lembaga Kerja Sama Tripartit

Lembaga Kerja Sama Tripartit LKS Tripartit
Gambaran umum
Singkatan	LKS Tripartit
Didirikan	2003
Dasar hukum pendirian	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003[1] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005[2]
Sifat	berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua/ merangkap anggota	Menteri Ketenagakerjaan
Wakil Ketua/ merangkap anggota	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (unsur pemerintah)
Sekretaris/ merangkap anggota	Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial

Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. LKS Tripartit bertugas untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan peningkatan produktivitas kerja.

Berdasarkan tingkatan, LKS Tripartit terbagi jadi 3, yakni LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Provinsi, dan LKS Tripartit Kota/Kabupaten. Terdapat pula LKS Tripartit Sektoral, yang di mana cakupannya sebatas sektor masing-masing.^[1]

Kepengurusan

Keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dengan masa jabatan hingga 3 tahun.^[2]

• Ketua merangkap anggota: Menteri Ketenagakerjaan
• Wakil Ketua merangkap anggota
  • Wakil Ketua dari unsur pemerintah: Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
  • Wakil Ketua dari unsur organisasi pengusaha
  • Wakil Ketua dari unsur serikat pekerja
• Sekretaris merangkap anggota: Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan
• Anggota (paling banyak 27 orang)^[3]

Referensi

Lihat pula