Lembaga Produktivitas Nasional

Lembaga Produktivitas Nasional LPN
Gambaran umum
Singkatan	LPN
Didirikan	3 Agustus 2005
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005[1] Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023[2]
Sifat	berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua Dewan Pengarah	Menteri Ketenagakerjaan
Wakil Ketua Dewan Pengarah	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris Dewan Pengarah	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Lembaga Produktivitas Nasional adalah salah satu lembaga nonstruktural Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Lembaga ini mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, LPN menyelenggarakan fungsi:^[2]

• pengembangan budaya produktif dan etos kerja;
• pengembangan jejaring informasi peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional;
• pengembangan alat, teknik, dan metode peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional;
• peningkatan kesadaran dan penggerak program Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing;
• pengembangan lembaga pelayanan peningkatan Produktivitas; dan
• pengembangan kapasitas, sumber daya, dan kerja sama peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional, baik nasional maupun internasional.

Kepengurusan

Kepengurusan terbagi atas 2 bagian, yakni dewan pengarah dan tim kerja. Dewan Pengarah LPN dijabat oleh menteri, sekretaris jenderal, deputi, sekretaris, kepala badan dalam kementerian terkait. Sedangkan tim kerja berasal dari 4 unsur, yakni pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, pendidikan dan pelatihan, serta organisasi masyarakat.

Referensi