Kabinet Kerja IV

Kabinet Kerja IV
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	23 November 1963
Diselesaikan	27 Agustus 1964
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Kerja III
Pengganti	Kabinet Dwikora I

Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Artikel ini adalah bagian dari seri

Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Presiden pertama Indonesia

Prakemerdekaan

Kebijakan dalam negeri

Kebijakan luar negeri

Pidato

Keluarga

Istri
- Fatmawati
- Dewi
Anak
- Rukmini
- Megawati
- Rachmawati
- Sukmawati
- Guruh

Media dan warisan

Galeri: Gambar, Suara, Video

Kabinet Kerja IV atau yang lebih dikenal Kabinet Kerja Gaya Baru^[1] adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 13 November 1963 dan bertugas sejak 23 November 1963 hingga 27 Agustus 1964.

Adapun Program Kabinet Kerja IV adalah sebagai berikut :

Sandang pangan.
Pengganyangan Malaysia.
Meneruskan pembangunan.

Pimpinan

Presiden
	Soekarno

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Kerja IV.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri^[2]
1	Perdana Menteri	Soekarno	23 November 1963	27 Agustus 1964
2	Wakil Perdana Menteri I	Subandrio	23 November 1963	27 Agustus 1964
	Wakil Perdana Menteri II	Johannes Leimena	23 November 1963	27 Agustus 1964
	Wakil Perdana Menteri III	Chaerul Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri
3	Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri	Subandrio	23 November 1963	27 Agustus 1964
4	Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri	Subandrio	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
5	Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri	Wirjono Prodjodikoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
6	Menteri Dalam Negeri	Ipik Gandamana	23 November 1963	27 Agustus 1964
7	Menteri Kehakiman	Wirjono Prodjodikoro^[3] (ad-interim)	23 November 1963	12 Desember 1963
7	Menteri Kehakiman	Astrawinata	12 Desember 1963	27 Agustus 1964
8	Menteri / Ketua Mahkamah Agung	Wirjono Prodjodikoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
9	Menteri / Jaksa Agung	R. Kadaroesman	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Pertahanan & Keamanan
10	Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan & Keamanan / Kepala Staf Angkatan Bersenjata	Abdul Haris Nasution	23 November 1963	27 Agustus 1964
11	Menteri / Panglima Angkatan Darat	Ahmad Yani	23 November 1963	27 Agustus 1964
12	Menteri / Panglima Angkatan Laut	R.E. Martadinata	23 November 1963	27 Agustus 1964
13	Menteri / Panglima Angkatan Udara	Omar Dhani	23 November 1963	27 Agustus 1964
14	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian	Soekarno Djojonegoro	23 November 1963	4 Januari 1964
14	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian	Soetjipto Danoekoesoemo^[4]	4 Januari 1964	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Keuangan
15	Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan	Soemarno^[5]	23 November 1963	27 Agustus 1964
16	Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan	Soemarno^[5]	23 November 1963	4 Juni 1964
16	Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan	Mohammad Hasan	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
17	Menteri Urusan Anggaran Negara	Arifin Harahap	23 November 1963	27 Agustus 1964
18	Menteri Urusan Bank Sentral	Jusuf Muda Dalam	23 November 1963	27 Agustus 1964
19	Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta	Soeharto Sastrosoeyoso	23 November 1963	1 Agustus 1964
19	Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta	Jan Daniel Massie^[6]	1 Agustus 1964	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Pembangunan
20	Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan	Chaerul Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
21	Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan	Chaerul Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
22	Menteri Perindustrian Rakyat	Abdul Azis Saleh	23 November 1963	27 Agustus 1964
23	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Dadang Suprajogi	23 November 1963	27 Agustus 1964
24	Menteri Research Nasional	Sudjono Djuned Pusponegoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
25	Menteri Perburuhan	Ahem Erningpradja	23 November 1963	27 Agustus 1964
26	Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi	Sambas Atmadinata	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria^[7]
27	Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria (sebelum 4 Juni 1964 bernama Menteri Pertanian / Agraria)	Sadjarwo Djarwonagoro	23 November 1963	27 Agustus 1964
28	Menteri Pertanian	Sadjarwo Djarwonagoro	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
29	Menteri Perkebunan	Frans Seda	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
30	Menteri Kehutanan	Soedjarwo	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
31	Menteri Perikanan Darat / Laut	Hamzah Atmohandojo	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
32	Menteri Agraria	Rudolf Hermanses	4 Juni 1964	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Distribusi
33	Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi	Johannes Leimena	23 November 1963	27 Agustus 1964
34	Menteri Perdagangan	Adam Malik^[8]	4 Desember 1963	27 Agustus 1964
35	Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa	Achmadi Hadisoemarto	23 November 1963	27 Agustus 1964
36	Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata	Hidajat Martaatmadja	23 November 1963	27 Agustus 1964
37	Menteri Perhubungan Laut	Ali Sadikin	23 November 1963	27 Agustus 1964
38	Menteri Perhubungan Udara	R. Iskandar	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Kesejahteraan Rakyat
39	Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan Rakyat	Muljadi Djojomartono	23 November 1963	27 Agustus 1964
40	Menteri Sosial	Rusiah Sardjono	23 November 1963	27 Agustus 1964
41	Menteri Agama	Sjaifuddin Zuchri	23 November 1963	27 Agustus 1964
42	Menteri Kesehatan	Satrio	23 November 1963	27 Agustus 1964
43	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Prijono	23 November 1963	27 Agustus 1964
44	Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan	Thojib Hadiwidjaja	23 November 1963	27 Agustus 1964
45	Menteri Olahraga	Maladi	23 November 1963	27 Agustus 1964
46	Menteri Penghubung Alim-Ulama	Abdul Fattah Jasin	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat
47	Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat	Roeslan Abdulgani	23 November 1963	27 Agustus 1964
48	Menteri Penerangan	Roeslan Abdulgani	23 November 1963	27 Agustus 1964
49	Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA	W.J. Rumambi	23 November 1963	27 Agustus 1964
50	Menteri / Sekretaris Jenderal Front Nasional	Soedibjo	23 November 1963	27 Agustus 1964
Menteri-Menteri Lain
51	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden	Iwa Koesoemasoemantri	23 November 1963	27 Agustus 1964
52	Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja	Oei Tjoe Tat^[3]	12 Desember 1963	27 Agustus 1964
53	Menteri Penasehat Militer Presiden	Soerjadi Soerjadarma	23 November 1963	27 Agustus 1964
54	Menteri Penasehat Presiden / Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Forces	Notohamiprodjo	23 November 1963	27 Agustus 1964
55	Menteri / Sekretaris Negara	Mohammad Ichsan^[9]	13 Desember 1963	27 Agustus 1964
56	Menteri / Sekretaris Negara pada Presidium Kabinet Kerja	Abdul Wahab Surjoadiningrat^[9]	13 Desember 1963	27 Agustus 1964
57	Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri	Soekarno Djojonegoro^[10]	4 Januari 1964	27 Agustus 1964
58	Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional	Soeharto Sastrosoeyoso^[11]	23 November 1963	27 Agustus 1964
Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi dengan kedudukan sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator
59	Wakil Perdana Menteri / Ketua MPRS	Chaerul Saleh^[12]	23 November 1963	27 Agustus 1964
60	Menteri Koordinator / Wakil Ketua MPRS	Ali Sastroamidjojo^[12]	23 November 1963	27 Agustus 1964
		Idham Chalid^[12]	23 November 1963	27 Agustus 1964
		D.N. Aidit^[12]	23 November 1963	27 Agustus 1964
		Wilujo Puspojudo^[12]	23 November 1963	27 Agustus 1964
61	Menteri Koordinator / Ketua DPR-GR	Arudji Kartawinata^[13]	23 November 1963	27 Agustus 1964
62	Menteri Koordinator / Wakil Ketua DPA	Sartono^[13]	23 November 1963	27 Agustus 1964
63	Menteri / Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan	Sri Sultan Hamengkubuwana IX^[14]	23 Juni 1964	27 Agustus 1964
Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi dengan kedudukan sebagai Menteri
64	Menteri / Wakil Ketua II DPA	Sujono Hadinoto^[15]	4 Agustus 1964	27 Agustus 1964
65	Menteri / Wakil Ketua DPR-GR	I Gusti Gde Subamia^[13]	23 November 1963	27 Agustus 1964
		M.H. Lukman^[13]	23 November 1963	27 Agustus 1964
		Mursalin Daeng Mamangung^[13]	23 November 1963	27 Agustus 1964
		Achmad Sjaichu^[13]	23 November 1963	27 Agustus 1964

Catatan Kaki dan Referensi

↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963 tertanggal 13 November 1963.
↑ Pada masa kabinet ini, jabatan Menteri Pertama dihilangkan dan diganti dengan Presidium, terdiri dari tiga wakil perdana menteri. Presidium ini bertugas untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Pemerintah atas nama Presiden/Perdana Menteri.
1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 1963 tertanggal 9 Desember 1963, Astrawinata sebagai Menteri Kehakiman menggantikan Wirjono Prodjodikoro sedangkan Oei Tjoe Tat dilantik sebagai Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja. Mereka dilantik pada 12 Desember 1963.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soetjipto Danoekoesoemo diangkat sebagai Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 4 Januari 1964.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Soemarno dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan catatan bahwa ia tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Sebagai gantinya, Mohammad Hasan diangkat sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan dilantik pada 4 Juni 1964.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Jan Daniel Massie diangkat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menggantikan dr. Soeharto Sastrosoeyoso.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Departemen Pertanian/Agraria dibagi menjadi 5 departemen yang akan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 4 Juni 1964.
↑ Pada 4 Desember 1963, Adam Malik dilantik sebagai Menteri Perdagangan.
1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 1963 tertanggal 13 Desember 1963, Mohammad Ichsan dan Abdulwahab Surjadiningrat diangkat sebagai Sekretaris Negara, Mohammad Ichsan diberikan tugas memimpin Sekretaris Negara sedangkan Abdulwahab Surjadiningrat diberikan tugas membantu Presidium Kabinet.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soekarno Djojonegoro diangkat sebagai Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri dan dilantik pada 4 Januari 1964.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dr. Soeharto dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan ditempatkan langsung dibawah Presiden/Presidium Kabinet Kerja.
1 2 3 4 5 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 1963 tertanggal 22 November 1963, kedudukan Ketua MPRS dipersamakan dengan Wakil Perdana Menteri, sedangkan para Wakil Ketua MPRS dipersamakan dengan Menteri Koordinator.
1 2 3 4 5 6 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1964 tertanggal 9 Maret 1964, kedudukan Ketua DPR-GR dan Wakil Ketua DPA dipersamakan dengan Menteri Koordinator, sedangkan para Wakil Ketua DPR-GR dipersamakan dengan Menteri.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1964 tertanggal 23 Juni 1964, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri / Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan catatan bahwa kedudukannya dipersamakan dengan Menteri Koordinator Kompartimen.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 1964 tertanggal 4 Agustus 1964, Prof. Sujono Hadinoto, S.H. diangkat menjadi Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung dengan diberikan kepadanya kedudukan sebagai Menteri.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Kerja III	Kabinet Kerja IV 1963–1964	Diteruskan oleh: Kabinet Dwikora I

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963 tertanggal 13 November 1963.

[2] Pada masa kabinet ini, jabatan Menteri Pertama dihilangkan dan diganti dengan Presidium, terdiri dari tiga wakil perdana menteri. Presidium ini bertugas untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Pemerintah atas nama Presiden/Perdana Menteri.

[Menteri91263-3] 1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 1963 tertanggal 9 Desember 1963, Astrawinata sebagai Menteri Kehakiman menggantikan Wirjono Prodjodikoro sedangkan Oei Tjoe Tat dilantik sebagai Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja. Mereka dilantik pada 12 Desember 1963.

[Menteri301263-4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soetjipto Danoekoesoemo diangkat sebagai Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 4 Januari 1964.

[5] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Soemarno dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan catatan bahwa ia tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Sebagai gantinya, Mohammad Hasan diangkat sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan dilantik pada 4 Juni 1964.

[6] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Jan Daniel Massie diangkat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menggantikan dr. Soeharto Sastrosoeyoso.

[7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Departemen Pertanian/Agraria dibagi menjadi 5 departemen yang akan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 4 Juni 1964.

[8] Pada 4 Desember 1963, Adam Malik dilantik sebagai Menteri Perdagangan.

[SekretarisNegara-9] 1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 1963 tertanggal 13 Desember 1963, Mohammad Ichsan dan Abdulwahab Surjadiningrat diangkat sebagai Sekretaris Negara, Mohammad Ichsan diberikan tugas memimpin Sekretaris Negara sedangkan Abdulwahab Surjadiningrat diberikan tugas membantu Presidium Kabinet.

[10] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soekarno Djojonegoro diangkat sebagai Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri dan dilantik pada 4 Januari 1964.

[11] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dr. Soeharto dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan ditempatkan langsung dibawah Presiden/Presidium Kabinet Kerja.

[Menteri221163-12] 1 2 3 4 5 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 1963 tertanggal 22 November 1963, kedudukan Ketua MPRS dipersamakan dengan Wakil Perdana Menteri, sedangkan para Wakil Ketua MPRS dipersamakan dengan Menteri Koordinator.

[DPRGR-13] 1 2 3 4 5 6 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1964 tertanggal 9 Maret 1964, kedudukan Ketua DPR-GR dan Wakil Ketua DPA dipersamakan dengan Menteri Koordinator, sedangkan para Wakil Ketua DPR-GR dipersamakan dengan Menteri.

[14] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1964 tertanggal 23 Juni 1964, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri / Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan catatan bahwa kedudukannya dipersamakan dengan Menteri Koordinator Kompartimen.

[15] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 1964 tertanggal 4 Agustus 1964, Prof. Sujono Hadinoto, S.H. diangkat menjadi Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung dengan diberikan kepadanya kedudukan sebagai Menteri.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Kabinet Kerja IV

Pimpinan

Anggota

Catatan Kaki dan Referensi

Bagikan artikel ini

Kabinet Kerja IV

Pimpinan

Anggota

Catatan Kaki dan Referensi

Bagikan artikel ini