Komite Pengarah Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun

Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun Komite KEK BBK

Gambaran umum
Singkatan	Komite KEK BBK
Didirikan	29 Agustus 2006
Dasar hukum pendirian	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 ^[1]
Dibubarkan	30 Desember 2016
Dasar hukum pembubaran	Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016^[2]
Sifat	berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun adalah salah satu bekas lembaga nonstruktural Indonesia bidang pembangunan.

Tugas

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun
Memberikan arahan kebijakan untuk mendorong kegiatan promosi investasi guna menjamin keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun
Memberikan pertimbangan atas usulan investasi di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.

Kepengurusan

Berikut kepengurusan dari Komite KEK Batam, Bintan, Karimu

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota:

Referensi

↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Agustus 2006. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
↑ "Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 30 Desember 2016. Diakses tanggal 26 Januari 2025.

l b s Bekas Lembaga Nonstruktural Indonesia
Bidang Maritim	Bakorkamla Dekin DMI
Bidang Energi	Bakoren BP Migas Bappetal Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN EITI
Bidang Pembangunan	BKP4N BKPRN BPKSI Selat Sunda BPPSPAM BRR Aceh dan Nias BPLS BPWS DP KTI KKPPI KPP-KEK Batam, Bintan, & Karimun TKPP Rusun UP4B
Bidang Ekonomi & Perdagangan	BP KAPET Dewan Nasional Kawasan PBPB KEN KEIN KPC-PEN Komite SPNBE 2017–2019 KP3EI Satgas PPB TK–PKAB Ekspor & Impor
Keuangan	BP DAU BPPN DPKEK KKSK KNKS
Bidang Teknologi	BRTI Badan Pertimbangan Telekomunikasi Dewan Telekomunikasi DEPANRI DRN KIN
Bidang Pendidikan	BSNP DBN
Bidang Pertanian & Pangan	BBN BP Bimas Bakorluh DGN DKP KNPZ
Bidang Sosial	KAN-PBPTA Komnas Lansia LKP2KS Paca TNP2K
Bidang Kehutanan & Lingkungan Hidup	BP-REDD+ BRG BRGM DNPI Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Tim Pengelola Mangrove
Bidang Kesehatan	BPRS Komisi Penanggulangan AIDS KKI KTKI MDTK
Unit Kepresidenan	UKP4 UKP-PIP UKP3R Unit Staf Kepresidenan PCO
Lain-lain	Dewan Polkam BOPI BP2N BAPEK BSANK Wantannas KASN KPHI Tim Nasional PNR

[1] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Agustus 2006. Diakses tanggal 26 Januari 2025.

[:2-2] "Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 30 Desember 2016. Diakses tanggal 26 Januari 2025.

[1]

[2]

Tugas

Kepengurusan

Referensi

Bagikan artikel ini