Revolusi Nasional Indonesia, juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia, adalah konflik bersenjata dan perjuangan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kekaisaran Belanda, serta revolusi sosial internal di Indonesia pascaperang dan pascakolonial. Revolusi ini terjadi antara deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan penyerahan kedaulatan Hindia Belanda kepada Republik Serikat Indonesia pada akhir tahun 1949.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Revolusi Nasional Indonesia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Dampak Perang Dunia II dan Dekolonisasi Asia | ||||||||||
      Dari atas, kiri ke kanan:
| ||||||||||
| ||||||||||
| Pihak terlibat | ||||||||||
 Jepang[e] |
Kelompok gerilya kecil | |||||||||
| Tokoh dan pemimpin | ||||||||||
|
 S.M. Kartosoewirjo Amir Fatah Musso  A. Sjarifuddin D. N. Aidit |
 Louis Beel Willem Drees Hubertus van Mook Simon Spoor A.S. Pinke Tony Lovink A. Widjojoatmodjo Raymond Westerling Louis Mountbatten A.W.S Mallaby Robert Mansergh Philip Christison | |||||||||
| Kekuatan | ||||||||||
| Korban | ||||||||||
Revolusi Nasional Indonesia (bahasa Inggris: Indonesian National Revolutioncode: en is deprecated ), juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia (bahasa Inggris: Indonesian War of Independencecode: en is deprecated , bahasa Belanda: Indonesische Onafhankelijkheidsoorlogcode: nl is deprecated ), adalah konflik bersenjata dan perjuangan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kekaisaran Belanda, serta revolusi sosial internal di Indonesia pascaperang dan pascakolonial. Revolusi ini terjadi antara deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan penyerahan kedaulatan Hindia Belanda kepada Republik Serikat Indonesia pada akhir tahun 1949.[23]
Perjuangan empat tahun tersebut melibatkan konflik bersenjata sporadis namun berdarah, pergolakan politik dan sosial di dalam negeri Indonesia, serta dua intervensi diplomatik internasional yang signifikan. Pasukan militer Belanda (dan, untuk sementara waktu, pasukan sekutu Perang Dunia II) berhasil mengendalikan kota-kota besar dan aset-aset industri di wilayah inti Republik di Jawa dan Sumatra, tetapi tidak dapat mengendalikan pedesaan. Pada tahun 1949, tekanan internasional terhadap Belanda, ancaman Amerika Serikat untuk menghentikan semua bantuan ekonomi untuk upaya rekonstruksi pasca-Perang Dunia II, dan kebuntuan militer sebagian menjadi begitu besar sehingga Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.[24]
Revolusi ini menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kecuali Nugini Belanda. Revolusi ini juga secara signifikan mengubah sistem kasta etnis serta mengurangi kekuasaan banyak penguasa lokal (raja). Revolusi ini tidak secara signifikan meningkatkan kondisi ekonomi maupun politik mayoritas penduduk, meskipun beberapa orang Indonesia berhasil memperoleh peran yang lebih besar dalam perdagangan.[25]
Pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Sarekat Islam dan gerakan nasional lainnya memprakarsai strategi kerja sama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad (dewan rakyat) dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan Kerajaan Belanda.[26] Sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih cara nonkooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintahan Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan ini adalah Soekarno dan Mohammad Hatta, dua orang mahasiswa nasionalis yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama.[27] Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan Politik Etis yang dijalankan oleh Belanda.
Pendudukan Indonesia oleh Jepang selama tiga setengah tahun masa Perang Dunia Kedua merupakan faktor penting untuk revolusi berikutnya. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan penjajahan di Hindia Belanda. Hanya dalam waktu tiga bulan, Jepang berhasil menguasai Sumatra. Jepang kemudian berusaha untuk mengambil hati kaum nasionalis dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini menimbulkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan di seluruh negeri.[28]
Ketika Jepang berada di ambang kekalahan perang, Belanda kembali untuk merebut kembali bekas koloni mereka. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, walaupun tidak menetapkan tanggal resmi.[29]
Pada akhir bulan Agustus 1945, pemerintahan republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet Presidensial dibentuk, dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu Presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda.[30]
Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu, pemerintahan masih sangat terpusat di pulau Jawa, sementara kontak ke luar pulau masih sangat sedikit.[31] [32] Pada 14 November 1945, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama mengetuai kabinet Sjahrir I.
Beberapa minggu setelah Jepang menyerah, Giyugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Struktur komando dan keanggotaan PETA dan Heiho pun hilang. Karena itu, pasukan republikan yang mulai tumbuh di bulan September, tetapi lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil milisi pemuda yang tidak terlatih, yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik.[30] Ketiadaan struktur militer yang patuh pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi kala itu.[24] Dalam masa awal pembentukan struktur militer, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapat pangkat yang lebih tinggi dibanding perwira yang dilatih oleh Belanda. Pada 12 November 1945, dalam sebuah konferensi antar panglima-panglima divisi militer di Yogyakarta seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi panglima Tentara Keamanan Rakyat, bergelar "Panglima Besar".[33]
PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05[h]
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.
Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Wilayah Luar Negeri (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan". Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, "Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir". Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.
Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.
Menjelang berakhirnya tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Mohammad Roem mendapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA).[34] Karena itu pada tanggal 1 Januari 1946, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota; meninggalkan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta.[35] Perpindahan dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus, sehingga disebut sebagai KLB (Kereta Luar Biasa).
Perjalanan KLB ini menggunakan lokomotif uap nomor C2849 bertipe C28 buatan pabrik Henschel, Jerman, dengan rangkaian kereta inspeksi yang biasa digunakan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA).[34][36] Rangakaian terdiri dari delapan kereta, mencakup satu kereta bagasi, dua kereta penumpang kelas 1 dan 2, satu kereta makan, satu kereta tidur kelas 1, satu kereta tidur kelas 2, satu kereta inspeksi untuk presiden, dan satu kereta inspeksi untuk wakil presiden.[34] Masinis adalah Kusen, juruapi (stoker) Murtado dan Suad, serta pelayan KA Sapei.[34] Perjalanan diawali sore hari, dengan KLB langsir dari Stasiun Manggarai menuju Halte Pegangsaan (sekarang sudah dibongkar) dan kereta api berhenti tepat di belakang kediaman resmi presiden di Jalan Pegangsaan Timur 56.[34] Setelah lima belas menit embarkasi, KLB berangkat ke Stasiun Manggarai dan memasuki jalur 6. Kereta api melanjutkan perjalanan ke Jatinegara dengan kecepatan 25 km per jam. KLB berhenti di Stasiun Jatinegara menunggu signal aman dari Stasiun Klender. Menjelang pukul 19 KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik perhatian pencegat kereta api yang marak di wilayah itu.[34] Barikade gerbong kosong juga diletakkan untuk menutupi jalur rel dari jalan raya yang sejajar di sebelahnya.
Selepas Setasiun Klender, lampu KLB dinyalakan kembali dan kereta api melaju dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Pada pukul 20 KLB berhenti di Stasiun Cikampek. Pada pukul 01 tanggal 4 Januari 1946 KLB berheti di Stasiun Purwokerto, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 07 di Stasiun Yogyakarta.[34]
Sebelum berita tentang, proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke pulau-pulau lain, banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari ibu kota Jakarta tidak percaya. Saat berita mulai menyebar, banyak dari orang Indonesia datang untuk menyatakan diri mereka sebagai pro-republik, dan suasana revolusi menyapu seluruh negeri. [37] Kekuatan luar di dalam negeri telah menyingkir, seminggu sebelum tentara Sekutu masuk ke Indonesia, dan Belanda telah mulai melemah kekuatannya dikarenakan perang. Di sisi lain, pasukan Jepang, sesuai dengan ketentuan diminta untuk menyerah dan meletakkan senjata, dan juga menjaga ketertiban umum.
Kevakuman kekuasaan selama berminggu-minggu setelah Jepang menyerah menciptakan suasana ketidakpastian di dalam politik Indonesia saat itu, tetapi hal ini menjadi suatu kesempatan bagi rakyat.[38] Banyak pemuda Indonesia bergabung dengan kelompok perjuangan pro-republik dan laskar-laskar. Laskar-laskar yang paling terorganisir antara lain kelompok PETA dan Heiho yang dibentuk oleh Jepang. Namun pada saat itu laskar-laskar rakyat berdiri sendiri dan koordinasi perjuangan cukup kacau. Pada minggu-minggu pertama, tentara Jepang menarik diri dari daerah perkotaan untuk menghindari konfrontasi dengan rakyat.[39]
Pada bulan September 1945, pemerintah republik yang dibantu laskar rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur-infrastruktur utama, termasuk stasiun kereta api dan trem di kota-kota besar di Jawa.[39] Untuk menyebarkan pesan-pesan revolusioner, para pemuda mendirikan stasiun radio dan koran, serta grafiti yang penuh dengan sentimen nasionalis. Di sebagian besar pulau-pulau di Indonesia, komite perjuangan dan laskar-laskar milisi dibentuk.[40] Koran kaum republik dan jurnal-jurnal perjuangan terbit di Jakarta, Yogyakarta dan Surakarta, yang betujuan memupuk generasi penulis yang dikenal sebagai Angkatan 45.[39]
Para pemimpin republik berjuang untuk menyatukan sentimen yang menyebar di masyarakat, karena ada beberapa kelompok yang menginginkan revolusi fisik, dan yang lain lebih memilih menggunakan cara pendekatan damai. Beberapa pemimpin seperti Tan Malaka dan pemimpin kiri lainnya menyebarkan gagasan bahwa revolusi harus dipimpin oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta, sebaliknya, lebih tertarik dalam perencanaan sebuah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk mencapai kemerdekaan melalui diplomasi.[40] Massa pro-revolusi melakukan demonstrasi di di kota-kota besar, salah satunya dipimpin Tan Malaka di Jakarta dan diikuti lebih dari 200,000 orang. Namun aksi ini yang akhirnya berhasil dipadamkan oleh Soekarno-Hatta, karna mengkhawatirkan pecahnya aksi-aksi kekerasan.
Pada September 1945, banyak pemuda Indonesia yang menyatakan diri "siap mati untuk kemerdekaan 100%" karna tidak dapat menahan kesabaran mereka. Pada saat itu, penculikan kaum "nonpribumi" - interniran Belanda, orang-orang Eurasia, Maluku dan Tionghoa - sangat umum terjadi, karena mereka dianggap sebagai mata-mata. Kekerasan menyebar dari seluruh negeri, sementara pemerintah pusat di Jakarta terus menyerukan kepada para pemuda agar dapat tenang. Namun, pemuda yang mendukung perjuangan bersenjata memandang pimpinan yang lebih tua sebagai para "pengkhianat revolusi", yang pada akhirnya sering menyebabkan meletusnya konflik internal di kalangan masyarakat sipil.[41]
Pihak Belanda menuduh Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang dan mencela bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari fasisme Jepang. Pemerintahan Hindia Belanda telah menerima sepuluh juta dolar dari Amerika Serikat untuk mendanai usaha pengembalian Indonesia sebagai jajahan mereka kembali.[42]
Meskipun begitu, situasi Belanda pada saat itu lemah setelah diamuk Perang Dunia Kedua di Eropa dan baru bisa mengatur kembali militernya pada awal 1946. Jepang dan kekuatan sekutu lainnya enggan menjadi pelaksana tugas pemerintahan di Indonesia.[40] Sementara Amerika Serikat sedang fokus bertempur di kepulauan Jepang, Indonesia diletakkan di bawah kendali seorang laksamana dari Angkatan Laut Britania Raya, Laksamana Earl Louis Mountbatten, Panglima Tertinggi Sekutu untuk Komando Asia Tenggara. Enklaf-enklaf Sekutu muncul di Kalimantan, Morotai, dan beberapa bagian di Irian Jaya; para pegawai sipil Belanda telah kembali ke daerah-daerah tersebut.[32] Di area yang dikuasa angkatan laut Jepang, kedatangan pasukan Sekutu segera saja menghentikan aksi-aksi revolusioner, di mana tentara Australia (diikuti pasukan Belanda dan pegawai-pegawai sipilnya), dengan cepat menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Jepang, kecuali Bali dan Lombok.[43] Karena tidak adanya perlawanan berarti, dua divisi tentara Australia dengan mudah menguasai beberapa daerah di bagian Timur Indonesia.
Inggris ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan sipil di Jawa. Belanda mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat NICA dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia.[40] Meskipun begitu, tentara Persemakmuran belum mendarat di Jawa sampai September 1945. Tugas mendesak Lord Mountbatten adalah pemulangan 300,000 orang Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Ia tidak ingin (dan tidak berdaya) untuk memperjuangakan pengembalian Indonesia pada Belanda.[44] Tentara Inggris pertama kali mendarat di Medan, Padang, Palembang, Semarang dan Surabaya pada bulan Oktober. Dalam usaha menghindari bentrokan dengan orang-orang Indonesia, komandan pasukan Inggris Letjen Sir Philip Christison, mengirim para prajurit Belanda yang dibebaskan ke Indonesia Timur, di mana pendudukan kembali Belanda berlangsung mulus.[43] Tensi memuncak saat tentara Inggris memasuki Jawa dan Sumatra; bentrokan pecah antara kaum republikan melawan para "musuh negara", seperti tawanan Belanda, KNIL, orang Tionghoa, orang-orang Indo dan warga sipil Jepang.[43]
Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:
 | Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. |
Revolusi sosial yang terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda, dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Di seluruh negara, masyarakat bangkit melawan kekuasaan aristokrasi dan kepala daerah dan mencoba untuk mendorong penguasaan lahan dan sumber daya alam atas nama rakyat. Kebanyakan revolusi sosial ini berakhir dalam waktu singkat, dan dalam kebanyakan kasus gagal terjadi.
Kultur kekerasan dalam konflik yang dalam memecah belah negara ini saat dalam pengusaan Belanda sering kali terulang di paruh akhir abad keduapuluh. Istilah revolusi sosial banyak digunakan untuk aktivitas berdarah yang dilakukan kalangan kiri yang melibatkan baik niat altruistik, untuk mengatur revolusi sosial sebenarnya, dengan ekspresi balas dendam, kebencian, dan pemaksaan kekuasaan. Kekerasan adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dipelajari rakyat selama masa penjajahan Jepang, dan tokoh-tokoh yang diidentifikasi sebagai tokoh feodal, antara lain para raja, bupati, atau kadang sekadar orang-orang kaya, sering kali menjadi sasaran penyerangan, kadang disertai pemenggalan, serta pemerkosaan juga sering menjadi senjata untuk melawan wanita-wanita feodal. Di daerah pesisir Sumatra dan Kalimantan yang dikuasai kesultanan, misalnya, para sultan dan mereka yang mendapat kekuasaan dari Belanda, langsung mendapat serangan begitu pemerintahan Jepang angkat kaki. Penguasa sekuler Aceh, yang menjadi basis kekuasaan Belanda, turut dieksekusi atau dipenjara.
Kebanyakan orang Indonesia pada masa ini hidup dalam ketakutan dan kebimbangan, hal ini terutama terjadi pada populasi yang mendukung kekuasaan Belanda atau mereka yang hidup di bawah kontrol Belanda. Teriakan kemerdekaan yang begitu populer, "Merdeka ataoe mati!" sering kali menjadi pembenaran untuk pembunuhan yang terjadi di daerah kekuasaan Republik. Para pedagang sering kali mengalami situasi sulit ini. Di satu sisi, mereka ditekan oleh pihak Republik untuk memboikot semua ekspor ke Belanda, sementara di sisi lain polisi Belanda juga tidak mengenal ampun bagi para penyelundup yang justru menjadi tumpuan ekonomi pihak Republik. Di beberapa wilayah, istilah "kedaulatan rakyat" yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan sering digunakan para pemuda untuk menuntut kebijakan proaktif dari para pemimpin, sering kali berakhir tidak hanya menjadi tuntutan atas komoditas gratis, tetapi juga perampokan dan pemerasan.
Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:[45]
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.
Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, tetapi, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.
Pada tengah malam 20 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai Agresi Militer Belanda I (Operatie Product), dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati, dan dianggap pemerintah belanda sebagai aksi polisionil untuk penertiban dan penegakkan hukum. Pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Republikan dari Sumatra serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republikan kemudian memindahkan pusatnya ke Yogyakarta. Pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di Sumatra, instalasi minyak dan batu bara, serta pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa.
Negara-negara lain bereaksi negatif terhadap aksi Belanda ini. Australia, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat segera mendukung Indonesia. Di Australia, misalnya, kapal berbendera Belanda diboikot mulai bulan September 1945. Dewan keamanan PBB mulai bertindak aktif dengan membentuk Komisi Tiga Negara untuk mendorong negosiasi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Pada saat aksi militer ini terjadi, tepatnya pada 9 Desember 1947, Pasukan Belanda membantai banyak warga sipil di Desa Rawagede (saat ini wilayah Balongsari di Karawang, Jawa Barat.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menengahi pertikaian dengan Perjanjian Renville setelah Perjanjian Linggadjati gagal. Perjanjian tersebut diratifikasi pada Januari 1948 dan mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut 'Garis Van Mook'; sebuah garis buatan yang menghubungkan posisi terdepan tank Belanda.[47] Namun, banyak posisi Republik masih utuh di belakang Garis Van Mook. Sebagian milisi Republik, semisal buruh, petani, dan Tentara Pelajar (Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP), tidak dapat atau tidak mau berpindah ke wilayah Republik Indonesia sehingga harus tinggal (dan kadang beroperasi) di belakang Garis Van Mook. Perjanjian tersebut juga mensyaratkan diadakannya referendum tentang masa depan politik wilayah yang dikuasai Belanda. Sikap Republik Indonesia yang terkesan bersikap bijak telah mendapatkan banyak dukungan penting dari Amerika.[48]
Republik Indonesia menghadapi kesulitan ekonomi akibat : 1) kehilangan daerah-daerah produktif di Jawa dan Sumatera dan 2) blokade laut dan blokade darat di Garis Van Mook (Perjanjian Renville melarang adanya blokade)[49][50][48] yang menyebabkan kurangnya ketersediaan tidak hanya senjata, tetapi juga makanan, pakaian,[50] obat-obatan, surat, buku, majalah,[51] material untuk perawatan dan perbaikan transportasi,[52] dan kelebihan penduduk akibat pengungsian. dari serangan Belanda dalam Agresi Militer I (atau Operasi Produk). Kesulitan ekonomi ini beriringan dengan krisis politik yang dipicu oleh penerimaan syarat-syarat Perjanjian Renville, serta konflik internal antara kaum Republikan dan nasionalis Indonesia lainnya, yang kemudian memicu apa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Madiun [53] dan Pemberontakan Darul Islam (DI/TII). (Cahyari, Dinda. PERISTIWA DI/TII JAWA BARAT TAHUN 1949-1962 (PDF) (Thesis).)
Upaya diplomatik antara Belanda dan Republik Indonesia berlanjut sepanjang tahun 1948 dan 1949. Tekanan politik, baik domestik maupun internasional, menghambat upaya Belanda untuk menentukan tujuan. Demikian pula, para pemimpin Republik Indonesia menghadapi kesulitan besar dalam membujuk rakyat mereka untuk menerima konsesi diplomatik. Pada Juli 1948, negosiasi mengalami kebuntuan dan Belanda secara sepihak mendorong konsep Indonesia federal Van Mook. Belanda membentuk negara bagian federal baru Sumatera Selatan dan Jawa Timur, meskipun keduanya tidak memiliki basis dukungan yang memadai.[54] Belanda membentuk Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) (atau Majelis Konsultatif Federal), sebuah badan yang terdiri dari para pemimpin negara bagian federal, dan bertugas membentuk Negara-Negara Bersatu Indonesia dan pemerintahan sementara pada akhir tahun 1948. Namun, rencana Belanda tidak memberi tempat bagi Republik kecuali jika Republik menerima peran kecil yang telah ditentukan untuknya. Rencana selanjutnya mencakup Jawa dan Sumatera tetapi menghilangkan semua penyebutan tentang Republik. Titik permasalahan utama dalam negosiasi adalah ketidakseimbangan kekuatan antara Perwakilan Tinggi Belanda (pengganti jabatan Gubernur Jenderal) dan pasukan Republik.[55]
Belanda dan Republik menghambat negosiasi akibat keduanya saling curiga. Indonesia, yang menghadapi krisis ekonomi dan krisis internal juga khawatir akan serangan besar kedua dari Belanda. Sementara itu, Belanda keberatan dengan aktivitas pro-Republik yang terus berlanjut di sisi Belanda dari garis Van Mook.
Pada Februari 1948, Batalyon Siliwangi dari Tentara Republik, yang dipimpin oleh A.H. Nasution, berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat; relokasi tersebut dimaksudkan untuk meredakan ketegangan internal Republik yang melibatkan Batalyon Siliwangi di daerah Surakarta. Namun, Batalyon tersebut bentrok dengan pasukan Belanda saat menyeberangi Gunung Slamet. Belanda percaya bahwa itu adalah bagian dari pergerakan pasukan sistematis melintasi Garis Van Mook. Kekhawatiran akan keberhasilan serangan semacam itu, bersamaan dengan upaya Republikan yang tampaknya melemahkan negara bagian federal Pasundan yang didirikan Belanda, menyebabkan kepemimpinan Belanda semakin merasa kehilangan kendali.
Frustrasi dengan negosiasi dengan Republik dan percaya bahwa Republik telah melemah akibat pemberontakan Darul Islam dan Madiun, Belanda melancarkan serangan militer pada 19 Desember 1948 yang disebutnya 'Operatie Kraai' (Operasi Gagak). Pada hari berikutnya, mereka telah menaklukkan kota Yogyakarta, lokasi ibu kota sementara Republik.[56] Pada akhir Desember, semua kota besar yang dikuasai Republik di Jawa dan Sumatera berada di tangan Belanda.[57] Presiden Republik, wakil presiden, dan semua menteri Republik Indonesia kecuali enam orang ditangkap oleh pasukan Belanda dan diasingkan di Pulau Bangka di lepas pantai timur Sumatera. Di daerah sekitar Yogyakarta dan Surakarta, pasukan Republik menolak menyerah dan terus melancarkan perang gerilya di bawah kepemimpinan kepala staf militer Republik, Jenderal Sudirman, yang telah lolos dari serangan Belanda. Pemerintah Republik darurat, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), didirikan di Sumatera Barat.
Meskipun pasukan Belanda menaklukkan kota-kota besar dan kecil di Republik di Jawa dan Sumatera, mereka tidak dapat mengendalikan pedesaan. Pasukan Republik dan milisi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sudirman, Kolonel (kemudian Presiden) Suharto menyerang posisi Belanda di Yogyakarta pada 6.00 tanggal 1 Maret 1949. Pasukan Belanda diusir dari Kota Yogya selama enam jam, tetapi bala bantuan didatangkan dari Ambarawa dan Semarang yang dekat pada sore harinya. Pasukan Indonesia mundur pada pukul 12.00 dan pasukan Belanda kembali memasuki kota. Serangan Indonesia, yang kemudian dikenal di Indonesia sebagai "Serangan Oemoem" (ejaan baru: "Serangan Umum"), diperingati dengan Monumen Yogyakarta di Yogyakarta. Serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda di Surakarta pada tanggal 10 Agustus di tahun yang sama mengakibatkan pasukan republik menguasai kota tersebut selama dua hari.
Sekali lagi, opini internasional tentang kampanye militer Belanda dipenuhi kecaman, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George C. Marshall mengancam akan menghentikan seluruh program bantuan ekonomi ke Belanda kecuali mereka segera menarik diri dari Indonesia dan menyerahkan seluruh kedaulatan kepada Indonesia. Pada Januari 1949, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 63 mengeluarkan resolusi yang menuntut pemulihan pemerintahan Republik. Bantuan Amerika Serikat secara khusus Dana yang dialokasikan untuk Indonesia Belanda segera dibatalkan dan tekanan meningkat di dalam Kongres AS agar semua bantuan Amerika Serikat dihentikan. Ini termasuk dana Rencana Marshall yang sangat penting untuk pembangunan kembali Belanda pasca Perang Dunia II yang sejauh ini berjumlah US$ 1 miliar. Pemerintah Belanda telah menghabiskan jumlah yang setara dengan hampir setengah dari dana ini untuk mendanai kampanye mereka di Indonesia. Bahwa bantuan Amerika Serikat digunakan untuk mendanai "imperialisme yang pikun dan tidak efektif" mendorong banyak suara kunci di Amerika Serikat – termasuk mereka yang berada di Partai Republik AS dan dari dalam gereja-gereja dan LSM Amerika – untuk berbicara mendukung kemerdekaan Indonesia.
Pada 18 September 1948 Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun[58] oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soekarno Hatta, yang dianggap budak Jepang dan Amerika. Pertempuran antara TNI dan PKI ini, tetap dimenangkan pihak TNI dalam beberapa minggu, dan pemimpinnya, Muso, terbunuh. RM Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu, beberapa petugas kepolisian, dan pemimpin religius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya hanya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti kolonialisme, menjadi dukungan diplomatik. Di dunia internasional, pihak Republik Indonesia mengukuhkan sikap anti komunis dan menjadi calon sekutu potensial di awal era perang dingin antara Amerika Serikat dan blok Soviet.[59]
Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya.
Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953.
Awalnya TNI tidak merespon karena sedang berkonsentrasi melawan agresi Belanda. Namun setelah seluruh teritori kembali disatukan pada 1950, maka pemerintah Republik Indonesia mulai menganggap Darul Islam sebagai ancaman, terutama setelah beberapa provinsi lainnya menyatakan bergabung dalam Darul Islam. Perlawanan ini berhasil dipadamkan mulai tahun 1962, dan tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah baku tembak.
Dari 15 Agustus 1945 sampai repatriasi pada tahun 1947, sebanyak 1,077 tentara Jepang gugur, melampaui jumlah 225 gugur dan 702 luka-luka pada saat Kampanye Hindia Belanda.[60] Kematian ini disebabkan oleh serangan pasukan pro-kemerdekaan atas transfer senjata dan amunisi (lebih dari 70 tentara Jepang yang tak berdaya, termasuk perempuan dan anak-anak yang bekerja di Kantor Umum Transportasi Darat, terbunuh),[60] dan pertempuran yang terjadi ketika pasukan pendudukan Sekutu memerintahkan unit militer Jepang untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Di sisi lain, ada pula kasus-kasus di mana perselisihan diselesaikan secara damai, di mana penduduk Jepang setempat menutup mata terhadap penyitaan senjata oleh pasukan pro-kemerdekaan, sementara bekas militer Jepang secara efektif menyerahkan senjata kepada pasukan pro-kemerdekaan.
Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II, sebagian pasukan Jepang ikut berjuang dengan bangsa Indonesia dan ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan. Motif pasukan Jepang yang ikut bergabung beragam alasan. Sebelum dan selama Perang Dunia II, Jepang mempromosikan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dan Orde Baru di Asia Timur. Beberapa ikut berjuang demi membebaskan Indonesia dari kolonialisme barat, dan telah bersumpah untuk "hidup dan mati" bersama rakyat Indonesia. Sebagian juga ikut karena mereka takut diadili sebagai penjahat perang bila memutuskan untuk kembali. Sebagian dari mereka merupakan perwira Pembela Tanah Air yang dibentuk selama masa pendudukan Jepang, dan beberapa dari mereka diminta oleh muridnya untuk ikut berjuang demi Tanah Air.
Sekutu melarang keras "tentara Jepang yang membelot" ini untuk bergabung dengan gerakan kemerdekaan, dan pimpinan militer Jepang setempat juga merasa gelisah mengenai cara menanggapinya, karena hal itu akan berdampak negatif pada pemulangan penduduk Jepang dan akhirnya pada pelestarian sistem politik nasional Jepang dan kedudukan Kaisar. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, perjanjian perdamaian dan perjanjian reparasi ditandatangani antara Jepang dan Indonesia pada tanggal 20 Januari 1958, dan ketika perusahaan-perusahaan Jepang mulai memasuki Indonesia dengan sungguh-sungguh pada tahun 1960-an, mantan tentara Jepang (dan juga beberapa tokoh seperti Tadashi Maeda) inilah yang menjadi jembatan antara kedua negara.[61] Pasukan Jepang yang gugur dalam Perang Kemerdekaan Indonesia dikubur sebagai pahlawan di taman makam pahlawan, termasuk di Kalibata, Jakarta. Mereka yang masih hidup setelah perang juga diberi hak untuk dikuburkan disana sebagai rakyat Indonesia dan diberikan kewarganegaraan
Saat Presiden Soekarno mengunjungi Jepang pada 1958, Soekarno menyampaikan rasa terima kasih kepada Jepang dan memberi pesan kepada Tatsuo Ichiki dan Tomegorō Yoshizumi yang ia nilai telah berjasa dalam proses kemerdekaan Indonesia. Pesan ini diabadikan sebagai sebuah prasasti dan prasasti tersebut diletakkan di Kuil Seishoji di Tokyo.
Kepada Bapak Ichiki Tatsuo dan Bapak Yoshizumi Tsunegoro. Kemerdekaan bukan milik satu bangsa, melainkan milik seluruh umat manusia. Tokyo, 15 Agustus 1958. Sukarno
Pada 19 Juni 2023, Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan anak-anak pejuang dari Jepang. Pada keesokan harinya, mereka pergi ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk memberi penghormatan kepada pasukan Jepang yang gugur.[62]
Perkiraan yang meninggal dalam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia dari rakyat sipil dan pejuang yang terbunuh sebanyak 97,421 hingga 100,000 korban jiwa dari pihak Indonesia.[63] Selain itu, tentara Inggris yang berjumlah 980 diperkirakan dibunuh dan hilang di Jawa dan Sumatra antara tahun 1945-1946, kebanyakan merupakan prajurit India. Sedangkan untuk Belanda lebih dari 4000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Tentara Jepang yang tewas dalam Revolusi Nasional Indonesia jumlah pastinya tidak diketahui; diperkirakan hanya sekitar setengahnya yang gugur dalam pertempuran, sementara sisanya tewas dalam pembantaian oleh warga Indonesia. Selain itu, lebih dari tujuh juta jiwa mengungsi di Sumatra dan Jawa.[64]
Tentara Jepang yang ikut serta dalam perang kemerdekaan ini dan tidak kembali ke Jepang bahkan setelah Indonesia merdeka, diberi penghargaan oleh pemerintah Indonesia dan juga diberikan uang pensiun. Ketika meninggal, mereka dimakamkan dalam pemakaman kenegaraan oleh militer Indonesia.
Gerakan revolusi nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial dan budaya Indonesia itu sendiri, di antaranya kekurangan bahan makanan, dan bahan bakar. Ada dua efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh gerakan nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi Kerajaan Belanda dan Indonesia, keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia II dan gerakan revolusi Indonesia. Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda.
Pada tahun 2013, pemerintah Belanda meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kekerasan yang dilancarkan selama perang kemerdekaan.[65] Pada 2016, Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders meminta maaf atas kekejaman tentara Belanda dalam pembantaian 400 rakyat Indonesia di sebuah desa pada tahun 1947.[66]
Dalam kunjungan kenegaraannya pada tahun 2020, Raja Belanda Willem-Alexander di hadapan Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf terhadap brutalitas tentara Belanda.[66] Permintaan maaf ini dianggap cukup mengejutkan karena permintaan maaf langsung dari raja menuai opini pro kontra di Belanda.[67]
Pada 17 Februari 2022, sejarawan Belanda merilis penelitian yang berjudul Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945-1950. Penelitian ini diikuti oleh ahli sejarawan dari 3 institusi: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Institusi Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH) dan Institut NIOD untuk Pembelajaran Perang, Holokaus dan Genosida.[68][69] Penelitian ini juga dibantu oleh 17 sejarawan Indonesia dari Universitas Gadjah Mada.[70] Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Belanda telah menggunakan kekerasan yang sistematis dan berlebihan selama perang. Menurut tinjauan tersebut, "Penggunaan kekerasan ekstrem oleh angkatan bersenjata Belanda tidak hanya meluas, tetapi juga sering disengaja" dan "diizinkan di setiap level: politik, militer, dan hukum." Pada hari yang sama setelah penelitian itu dirilis, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan permintaan maaf atas kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Belanda secara sistematis dan tersebar luas dan kegagalan pemerintahan Belanda dalam mengakuinya.[66][71] Namun, beberapa kalangan di Belanda seperti Geert Wilders mengangap bahwa dosa Indonesia setimpal dan bahkan lebih besar dan menuntut pemerintahan Indonesia untuk juga minta maaf atas Masa Bersiap dan tindakan Rutte yang meminta maaf ke Indonesia dianggap sebagai pemalsuan sejarah.[72]
Meskipun telah meminta maaf, pemerintah Belanda masih belum mengakui sepenuhnya bahwa beberapa peristiwa seperti Pembantaian Westerling adalah kejahatan perang. Pada tahun 1969, setelah wawancara fantastis oleh seorang veteran Belanda yang aktif di Indonesia, pemerintah Belanda menyatakan bahwa walaupun ada tindakan kekerasan yang berlebihan, seluruh pasukan Belanda secara keseluruhan mematuhi kaidah perang dan pernyataan ini tidak pernah direvisi.[73]
| Periode |  | |
|---|---|---|
| Kolonialisme |
| |
| Nasionalisme |
| |
| 1945–1965 |
| |
| 1966–1998 | ||
| 1998–sekarang | ||
| Nasional | |
|---|---|
| Lain-lain | |
