Abdulkadir Widjojoatmodjo adalah seorang perwira militer, diplomat, dan pejabat tinggi Hindia Belanda.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Abdulkadir Widjojoatmodjo | |
|---|---|
.jpg) Abdulkadir Widjojoatmodjo, Desember 1947 | |
| Komisaris Pemerintah untuk Urusan Administrasi Negara Pasundan | |
| Masa jabatan Juli 1947 – Oktober 1947 | |
| Gubernur Jenderal | Hubertus Johannes van Mook |
 | |
| Direktur Jenderal Perundingan Umum Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia | |
| Masa jabatan Oktober 1947 – Desember 1949[butuh rujukan] | |
| Gubernur Jenderal | Hubertus Johannes van Mook Louis Beel A.H.J. Lovink |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | (1904-12-18)18 Desember 1904 Salatiga, Hindia Belanda |
| Meninggal | 24 Desember 1992(1992-12-24) (umur 88) Den Haag, Belanda |
| Almamater | Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren Universitas Leiden |
| Pekerjaan | Pegawai negeri sipil, diplomat, perwira militer |
| Karier militer | |
| Pihak |  Hindia Belanda Belanda |
| Dinas/cabang |  Tentara Kerajaan Hindia Belanda |
| Masa dinas | 1942–1945 |
| Pangkat |  Kolonel |
| Satuan | Pemerintahan Sipil Hindia Belanda |
  | |
Abdulkadir Widjojoatmodjo (18 Desember 1904 – 24 Desember 1992) adalah seorang perwira militer, diplomat, dan pejabat tinggi Hindia Belanda.[1]
Abdulkadir menempuh pendidikan di sekolah Belanda dan mengikuti pelatihan Indologi di Universitas Leiden di bawah bimbingan Christiaan Snouck Hurgronje yang merekomendasikan dia ke Homegrown Council. Di sana dia bekerja sebagai administrator. Pada tahun 1919 ia menjadi sekretaris kedutaan Belanda di Jeddah di Kerajaan Hejaz. Pada tahun 1932 ia menjadi wakil konsul di Makkah, Arab Saudi dan karenanya menjadi wakil tertinggi Belanda. Tepat sebelum pecahnya Perang Dunia II dia adalah pejabat senior di Nugini.[1]
Sejak Maret 1944 menjadi konsultan pelayanan publik Wakil Gubernur Jenderal Hubertus van Mook yang coba dipulihkan oleh pemerintah Belanda dari luar Hindia Belanda dengan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA), dari 1946 Cabang Urusan Sipil Administrasi Militer Sekutu (AMACAB) dan setelah kepergian pasukan Departemen Administrasi Sementara Inggris. Ia untuk sementara menjabat sebagai penguasa tertinggi Hindia Belanda di Brisbane. Abdulkadir ikut serta dalam pemulihan kekuasaan Belanda di Hindia Timur dan diangkat menjadi residen (sebagai kolonel di KNIL) dari Maluku.[2]
Abdulkadir berperan aktif dalam persiapan perubahan konstitusi tahun 1946 sebagai bagian dari Sekretaris Negara urusan masyarakat. Pada akhir tahun 1947, ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menjadi utusan delegasi Belanda pada saat PBB memimpin perundingan kemerdekaan Indonesia.[1]
Dalam Perjanjian Renville, Abdulkadir menjadi utusan delegasi Belanda yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947. Abdulkadir menandatangani perjanjian tersebut mewakili Belanda.[2]
Abdulkadir yang menjabat sebagai Recomba (gubernur) Jawa Barat berinisiatif menyelenggarakan konferensi pertama Negara Pasundan pada tanggal 12–19 Oktober 1947. Ia mengundang mantan residen republik di Bogor Hilman Djajadiningrat sebagai peserta konferensi yang kemudian ditunjuk sebagai ketua.[2]
Abdulkadir terus tinggal di Indonesia setelah Indonesia merdeka selama 17 tahun. Di sana, ia diperlakukan seperti orang buangan karena bekerja sama dengan Belanda. Setelah kesehatannya menurun, ia pindah ke Belanda.[2] Ia meninggal pada tahun 1992 di Den Haag dan kemudian dimakamkan di makam keluarga di Karanganyar.[2]
