Konflik Aceh–Belanda

Awal Hubungan Diplomatik dan Pengakuan Kemerdekaan Belanda

Hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Belanda telah melewati berbagai fase diplomasi dan politik sejak akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Awal interaksi kedua pihak ditandai dengan bentrokan antara armada Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Laksamana Keumalahayati melawan ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1599, yang menyebabkan kematian Cornelis de Houtman.^[21] Meski demikian, hubungan keduanya cepat pulih ketika pada tahun 1600, Pangeran Oranye dan Pemimpin Republik Belanda, Maurits van Nassau mengirim surat diplomatik kepada Sultan Aceh, Alaudin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil, dengan tujuan menjalin hubungan persahabatan serta perdagangan. Setahun setelahnya, Aceh menunjukkan tanda persahabatan dengan membebaskan Frederick de Houtman beserta krunya yang sebelumnya ditahan di penjara Pedir,^[48] yang sekaligus menjadi awal terjalinnya hubungan bilateral antara kedua negara.

Lebih jauh lagi, pada tahun 1600, Pangeran Maurits van Nassau secara resmi mengajukan surat diplomatik kepada Sultan Aceh yang berisi ajakan untuk menjalin hubungan persahabatan serta perdagangan.^[75] Sultan Aceh, Sayyid al-Mukammil merespons positif ajakan tersebut, bahkan secara resmi mengakui Republik Belanda sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh pada 1602, setelah Perang Delapan Puluh Tahun (1568–1648), di mana Belanda berhasil meraih kemerdekaan dari Spanyol.^[42]

Untuk mempererat hubungan kedua pihak, Kesultanan Aceh mengutus delegasi diplomatik ke Belanda yang dipimpin oleh seorang ulama dan tokoh terkemuka, Tuanku Abdul Hamid, didampingi oleh Laksamana Sri Muhammad dan sejumlah diplomat lainnya.^[76] Delegasi ini tiba di Zeeland pada Juli 1602, tetapi Tuanku Abdul Hamid meninggal dunia sebelum sempat bertemu langsung dengan Pangeran Maurits dan kemudian dimakamkan di Gereja Saint Peter, Middelburg.^[77] Pertemuan resmi antara perwakilan Aceh dengan Pangeran Maurits akhirnya berlangsung pada tanggal 1 September 1602, di mana delegasi Aceh menyerahkan surat pengakuan serta kepercayaan secara resmi dari Sultan Aceh, Sayyid al-Mukammil kepada Republik Belanda.^[42]

Fluktuasi Hubungan Politik dan Diplomatik

Sepanjang abad ke-17, hubungan antara Aceh dan Belanda mengalami berbagai dinamika yang ditandai dengan kerja sama maupun ketegangan politik. Pada tahun 1615, hubungan kedua pihak sempat terganggu setelah Sultan Iskandar Muda menghukum mati sejumlah pegawai VOC yang menolak membantu serangan Aceh terhadap Portugis, yang menyebabkan VOC menutup pos dagangnya di Bandar Aceh Darussalam. Namun, situasi ini berubah pada tahun 1644 ketika Aceh dan VOC membentuk aliansi untuk menghadapi Portugis di Ceylon.^[78][79][80]

Meski demikian, hubungan ini kembali tegang saat VOC meminta izin untuk mendirikan pos dagang di Perak pada tahun 1650. Penolakan Aceh terhadap permintaan tersebut memicu gerakan anti-Belanda di Aceh pada 1651. Meski perdamaian sempat tercapai pada 1653, yang memungkinkan VOC berdagang timah di Perak dengan pengawasan ketat Aceh.^{[81][82][83][84]}

ketegangan kembali muncul akibat tindakan VOC memblokade pantai-pantai Aceh pada tahun 1656. Rangkaian peristiwa ini menggambarkan kompleksitas hubungan politik dan ekonomi yang terus berubah antara Aceh dan Belanda selama abad ke-17.^[78]

Ketegangan Politik Menjelang Perang Aceh

Memasuki abad ke-19, hubungan politik antara Kesultanan Aceh dan Belanda menjadi semakin rumit karena meningkatnya ketegangan terkait klaim wilayah di Tapanuli, seperti Sibolga, Barus, dan wilayah Sumatra Timur, khususnya terhadap daerah-daerah seperti Deli, Langkat, dan Asahan yang secara tradisional berada di bawah pengaruh Aceh. Kesultanan Aceh secara tegas menolak klaim Belanda terhadap wilayah-wilayah tersebut dan tidak mengakui kedaulatan Belanda di sana.^[51][52][85]

Hubungan Aceh dengan Belanda semakin memanas setelah Sultan Siak, Sayyid Ismail membuat perjanjian dengan Belanda melalui Traktat Siak 1858, tanpa sepengetahuan Sultan Aceh, Mansur Syah, di mana dengan bantuan Belanda, Siak mengklaim wilayah Sumatra Timur hingga Tamiang masuk ke wilayahnya dan hal ini mendapatkan pertentangan dari Kesultanan Aceh. Traktat Siak sendiri justru menguntungkan bagi Belanda,^[51] dan sangat merugikan pihak Aceh. Pada tahun-tahun berikutnya, wilayah yang diklaim Kesultanan Siak diserahkan kepada Belanda secara sukarela atau terpaksa oleh Sultan Siak sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada tahun 1871, yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah Aceh, meskipun sebelumnya status Aceh sebagai negara merdeka telah diakui dalam Traktat London 1824.^[53][54]

Kesultanan Aceh mencoba meredakan ketegangan melalui jalur diplomasi, salah satunya lewat perundingan bilateral antara Habib Abdurrahman az-Zahir dan perwakilan Belanda di atas kapal "Jambi" pada tahun 1871,^[27] di mana Aceh menegaskan tuntutan agar wilayah-wilayah yang diduduki Belanda dikembalikan sebagai prasyarat terjalinnya hubungan persahatan. Namun, upaya diplomatik ini menemui jalan buntu, sehingga menyebabkan pecahnya Perang Aceh pada tahun 1873, yang kemudian berlangsung hingga awal abad ke-20.^[86]

Perang Aceh dan Dampaknya terhadap Hubungan Diplomatik

Perang Aceh (1873–1904) merupakan konflik panjang yang sangat melelahkan bagi kedua pihak, baik Aceh maupun Belanda, karena menghabiskan banyak sumber daya dan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun, selama konflik berlangsung, upaya-upaya diplomasi tetap terus dilakukan oleh para pemimpin Aceh. Salah satunya adalah korespondensi diplomatik antara Teungku Chik di Tiro dengan pemerintah kolonial Belanda, di mana ia mengusulkan perdamaian dengan syarat utama pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Aceh sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tawaran ini secara konsisten ditolak oleh pihak Belanda, sehingga perundingan tersebut sering kali menemui jalan buntu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, para pemimpin Aceh juga mengajak Belanda untuk memeluk Islam sebagai bagian dari proses perdamaian.^[87][88]

Hingga akhirnya pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Syah secara resmi ditangkap, yang menandakan keruntuhan Kesultanan Aceh.^[30][55][89] Meski demikian, perlawanan sporadis oleh rakyat Aceh tetap berlanjut hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1942.^[15][75] Secara keseluruhan, hubungan Aceh–Belanda sepanjang periode ini mencerminkan dinamika kompleks dari interaksi politik, diplomasi, konflik, serta upaya perdamaian yang saling terkait dan berpengaruh secara mendalam terhadap sejarah kedua pihak.

Invasi Johor oleh Aceh (1613)

Dalam invasi Aceh ke Johor pada tahun 1613 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, keberadaan personel Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) di pihak Johor turut tercatat dalam peristiwa tersebut. Beberapa orang Belanda yang bertugas di Johor merupakan bagian dari hubungan diplomatik dan militer antara Johor dan VOC, yang sebelumnya menjalin persekutuan untuk menghadapi ancaman Portugis di kawasan Selat Malaka. Ketika armada Aceh menyerang Johor dengan kekuatan besar, sebagian kecil orang Belanda yang berada di Johor mencoba membantu pertahanan kerajaan tersebut meskipun jumlah mereka sangat terbatas.^[90][91]

Dalam pertempuran yang berujung pada jatuhnya ibu kota Johor di Batu Sawar pada Juni 1613, pasukan Aceh berhasil mengalahkan pertahanan Johor dan sekutunya. Beberapa anggota VOC yang berada di pihak Johor ikut terlibat dalam perlawanan bersama garnisun setempat, namun mereka kalah jumlah oleh pasukan Aceh yang jauh lebih besar. Akibatnya, sejumlah orang Belanda ditangkap oleh pasukan Aceh bersama para bangsawan Johor setelah kota tersebut direbut, menandai keterlibatan langsung VOC dalam konflik regional antara Aceh dan Johor pada awal abad ke-17.^[92]

Insiden Perak (1651)

Hubungan baik antara Kesultanan Aceh dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tidak berlangsung lama. Pada tahun 1651, terjadi pembunuhan terhadap sejumlah orang Belanda di loji VOC di Perak, yang pada masa itu masih berada dalam lingkup pengaruh politik dan ekonomi Aceh atau vassal Aceh di Semenanjung Malaya.^[93]

Peristiwa tersebut memicu reaksi keras dari VOC. Sebagai tanggapan, VOC melancarkan tekanan militer dengan melakukan pengepungan dan blokade terhadap jalur perdagangan di Perak, yang kemudian meluas hingga mencakup pelabuhan-pelabuhan penting di wilayah Aceh. Langkah ini bertujuan untuk memaksa Aceh mengendalikan situasi di Perak serta memenuhi tuntutan perdagangan VOC, khususnya terkait monopoli timah.^{[93][78][94][84]}

Ketegangan antara VOC dan Aceh pasca-insiden Perak berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun sempat diupayakan penyelesaian melalui perundingan pada awal dekade 1650-an, konflik baru mereda setelah tercapainya serangkaian perjanjian, terutama pada tahun 1655 dan akhirnya pada 1659, yang mengatur kembali hubungan dagang antara kedua pihak, termasuk ketentuan mengenai perdagangan timah di Perak di bawah pengawasan bersama.^[93][95]

Gerakan Raja Sakti (1685)

Raja Sakti, atau Ahmad Syah bin Iskandar, adalah seorang tokoh yang muncul di Pulau Belitung sekitar tahun 1685. Ia mengaku sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain dan mengklaim sebagai penguasa sah Minangkabau. Dengan latar belakang tersebut, ia menarik banyak pengikut dari berbagai wilayah, termasuk Jambi, Palembang, dan bahkan Kalimantan Selatan. Belitung dijadikannya sebagai basis gerakan untuk menentang dominasi VOC di Nusantara. Dalam waktu singkat, pasukannya bertambah hingga ribuan orang dan ratusan perahu, menjadikan gerakannya sebagai ancaman serius bagi Belanda.^[49][50]

Ahmad Syah memilih Pulau Belitung sebagai basis operasinya, yang saat itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya para perampok dan petualang. Ia tiba dengan lima perahu dan sekitar 200 pengikut, tetapi jumlah ini segera bertambah seiring dengan meningkatnya dukungan dari berbagai wilayah. Klaimnya sebagai pemimpin spiritual dan penguasa sah menarik simpati dari tokoh-tokoh penting, termasuk Pangeran Aria Palembang dan penguasa Jambi.^[96][97]

Ia juga mengirim surat kepada para penguasa di Aceh, Mataram, pantai barat Sumatera, Kalimantan Selatan, dan bahkan Raja Siam, mengajak mereka bergabung dalam perjuangan melawan VOC. Pada tahun 1685, diperkirakan ia berhasil mengumpulkan sekitar 4.000 orang dan 300 perahu untuk mendukung gerakannya.^[96][97][98]

VOC menjadi khawatir setelah mengetahui bahwa Kapiten Yonker, pemimpin militer yang telah masuk Islam, bergabung dengan Raja Sakti dan menyusun rencana pemberontakan besar di Batavia. Akibatnya, VOC melancarkan ekspedisi militer ke Belitung pada tahun 1686. Meskipun ekspedisi tersebut menunjukkan keseriusan Belanda dalam menghadapi ancaman, hasil akhirnya tidak tercatat secara rinci dalam sumber sejarah.^{[15][14][98][97][99]}

Latar Belakang

Pada tahun 1524, Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Panglima Ibrahim, kakak dari Sultan Ali Mughayat Syah, berhasil menaklukkan Kesultanan Pasai dan mengusir seluruh pasukan Portugis dari wilayah tersebut. Sultan Pasai dan Sultan Pedir melarikan diri ke Malaka bersama sisa-sisa pasukan Portugis.^[100][101] Dengan keberhasilan ini, seluruh kawasan Aceh pun berada di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat Syah, yang kemudian melanjutkan ekspansi ke wilayah pesisir barat Sumatra. Armada Aceh berturut-turut menaklukkan wilayah Singkil, Barus, dan Simeulue. Barus, yang pada masa itu tampaknya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Batak Hatorusan, dijadikan sebagai negeri vasal Aceh. Raja Hatorusan memeluk Islam dan mengganti gelarnya menjadi sultan.^{[102][103][104]}

Namun, pada tahun 1549 terjadi pemberontakan oleh keluarga Manullang yang berhasil menggulingkan kekuasaan Hatorusan dan menguasai sebagian besar wilayah Batak, termasuk ibu kota Sionomhudon. Para bangsawan Hatorusan menyingkir ke Barus dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan yang baru. Pemberontakan tersebut kemudian ditumpas pada tahun 1550 oleh Raja Manghuntal. Sebagai imbalan atas jasanya, seluruh tanah pedalaman Batak Toba diserahkan kepadanya. Raja Manghuntal kemudian tampil sebagai penguasa merdeka dengan gelar Sisingamangaraja, mendirikan Kerajaan Bakkara dan memindahkan pusat pemerintahan ke Balige di tepi Danau Toba.^{[102][103][104][105]} Sementara itu, Hatorusan tetap berada di bawah kekuasaan Aceh hingga abad ke-18, sebelum wilayah pesisir Tapanuli diserahkan kepada Belanda pada 1763, setelah berakhirnya Perang Tujuh Tahun. Bengkulu tetap berada di bawah Inggris, dan Aceh tampaknya kecewa dengan hasil tersebut sehingga kemungkinan besar memutus aliansinya dengan Prancis, yang sudah dijalani keduabelah pihak selama Perang Tujuh Tahun.^[106]

Pada tahun 1616, Sultan Iskandar Muda membalas surat Raja James I dari Inggris. Dalam surat tersebut, Sultan menolak permintaan Inggris dan menyarankan agar perdagangan dilakukan langsung di Bandar Aceh Darussalam. Hal ini menunjukkan upaya sentralisasi perdagangan di ibu kota kesultanan. Sultan juga mencantumkan pembagian wilayah kekuasaan Aceh menjadi dua: Masyrik (Timur) yang meliputi wilayah dari Lubok hingga Pahang, dan Maghrib (Barat) dari Calang, Barus hingga Jambi.^{[107][108][109][110][111][112]}

Aliansi Aceh–Prancis (1756–1763, dan 1843)

Hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Prancis telah berlangsung sejak awal abad ke-17. Pada tahun 1621, ekspedisi dagang Prancis yang dipimpin oleh Augustin de Beaulieu tiba di Aceh dan menetap selama dua tahun. Ia membawa surat dari Raja Louis XIII kepada Sultan Iskandar Muda, yang dibalas oleh sang sultan dengan surat diplomatik serta hadiah delapan bahar lada Aceh.^[113][114] Hubungan tersebut menunjukkan niat Aceh untuk memperluas jejaring diplomatik dan memperkuat posisinya di kancah perdagangan internasional. Bahkan, Aceh sempat menjalin aliansi strategis dengan Prancis pada masa Sultan Alauddin Johan Syah, terutama selama Perang Tujuh Tahun (1756–1763), sebuah konflik global antara kekuatan besar Eropa.^[115]

Aliansi ini berbuah pada tindakan militer bersama. Pada 1760, armada gabungan Aceh–Prancis di bawah pimpinan Laksamana Jean Baptiste Charles Henri Hector Comte d'Estaing melancarkan serangan ke pelabuhan-pelabuhan Inggris di Tapanuli (Natal dan Batahan) dan menghancurkannya, kemudian menundukkan Bengkulu. Wilayah-wilayah ini berada dalam pendudukan pasukan Aceh–Prancis sampai akhir perang pada 1763. Namun, hasil akhir Perang Tujuh Tahun mengecewakan Aceh karena Tapanuli diserahkan kepada Belanda dan Bengkulu tetap dikuasai Inggris.^[116] Akibatnya, kemungkinan besar Aceh memutuskan aliansinya dengan Prancis setelah perang usai. Hal ini terlihat saat terjadinya Aksi 9 September 1796, yang terjadi di dekat Bandar Aceh, di mana Aceh tidak mau terlibat sama sekali dalam pertempuran tersebut.^[117][118]

Pada masa yang lebih kemudian, sekitar pertengahan abad ke-19, Wakil Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah kembali menjalin hubungan dengan Prancis yang saat itu dipimpin oleh Raja Louis Philippe I, guna menghadapi ancaman ekspansi Belanda.^[119] Tahun 1843, Prancis menyatakan sikap bersahabat terhadap Aceh, terutama dalam bidang perdagangan.^[120] Untuk memperkuat posisi diplomatik, Aceh mengutus Muhammad Ghauth pada tahun 1849 dalam misi diplomatik ke Turki Utsmani dan Prancis.^[121][122] Ia tiba di Prancis pada 1851 dan menyerahkan surat dari pemimpin Aceh kepada Raja Napoleon III. Sang raja merespons positif dengan memberikan sebilah pedang sebagai hadiah simbolik dan menyatakan persahabatan resmi antara kedua negara. Saat Muhammad Ghauth kembali ke Aceh pada 1853, ia menyampaikan hadiah tersebut serta laporan dukungan dari Prancis kepada Sultan Ibrahim Mansur Syah.^[123][124]

Perang di Barus (1734-1778)

Memasuki abad ke-18, kekuasaan Sultan Badrul Alam di Aceh pada tahun 1700 menimbulkan kekhawatiran VOC, yang menganggapnya sebagai sosok berbahaya. VOC kemudian memperkuat pos dan benteng dagangnya di Barus untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Aceh. Pada tahun 1734, Aceh menjalin aliansi dengan Barus dan Pagaruyung guna menghadapi monopoli VOC di pantai barat Sumatra. Dua tahun kemudian, pada 1736, penguasa Barus Hulu bekerja sama dengan Aceh, Bakkara, dan Pagaruyung mengusir pejabat VOC dari wilayahnya. Setelah itu, Barus Hulu menjadi negeri bawahan Aceh, sementara Barus Hilir tetap menentang dominasi Aceh dan berusaha menjalin kembali hubungan dagang dengan VOC.^[125]

Pada 1778, Aceh menaklukkan Barus Hilir dan mengusir Belanda, menjadikannya negeri vasal sebagaimana Barus Hulu. Dengan ini, seluruh wilayah Barus kembali di bawah kendali Kesultanan Aceh.^[125][126]

Traktat London (1824)

Perjanjian Britania Raya–Belanda 1824, yang juga dikenal sebagai Traktat London, ditandatangani pada 17 Maret 1824 di London sebagai bentuk penyelesaian konflik antara dua kekuatan kolonial Eropa—Britania Raya dan Belanda—yang muncul pasca-pelaksanaan Perjanjian London 1814 (Konvensi London). Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk menetapkan batas-batas wilayah pengaruh masing-masing di kawasan Asia Tenggara, terutama di Kepulauan Melayu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Britania Raya menguasai wilayah di sebelah utara Selat Malaka, termasuk Semenanjung Malaya dan Singapura, sementara Belanda mendapatkan wilayah di sebelah selatan selat tersebut, yakni Sumatra (kecuali Aceh), Jawa, dan wilayah lainnya di kepulauan Hindia Belanda.^[52][125]

Isi dari Traktat London mencakup pertukaran wilayah dan penetapan zona pengaruh. Belanda menyerahkan Melaka kepada Britania Raya serta sepakat untuk tidak menjalin hubungan politik atau membuka kantor dagang di Semenanjung Malaya. Sebagai timbal baliknya, Britania Raya menyerahkan Bengkulu (Bencoolen) dan seluruh kepemilikan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda, dengan syarat serupa. Perjanjian ini juga mencakup klausul mengenai kebebasan perdagangan, larangan penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan ekonomi, serta komitmen bersama untuk memberantas aktivitas pembajakan di wilayah tersebut. Salah satu poin penting lainnya adalah pengakuan bersama terhadap kedaulatan Kesultanan Aceh sebagai negara penyangga (buffer state) di antara wilayah kolonial kedua belah pihak.^[52][125]

Namun demikian, Traktat London tidak benar-benar menghentikan ambisi ekspansionis Belanda. Tidak lama setelah perjanjian diteken, Inggris secara sepihak menyerahkan wilayah Kesultanan Aceh seperti Sibolga dan Natal kepada Belanda. Belanda pun secara bertahap memperluas pengaruhnya ke wilayah Tapanuli dan Sumatra Timur, mencakup daerah-daerah seperti Singkil, Barus, Deli Serdang, dan Asahan, yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Tindakan ini melemahkan posisi Kesultanan Aceh di kawasan barat Sumatra. Perjanjian London 1824 yang terdiri dari 17 pasal ini disusun tanpa melibatkan pihak Aceh, sehingga ketika Belanda akhirnya menyerang Aceh pada 1873, hal itu dapat dipandang sebagai pelanggaran atas perjanjian tersebut. Traktat London, yang diteken oleh Baron Hendrick Fagel dan Anton Falck (Belanda) serta George Canning dan Charles Watkin Williams Wynn (Inggris), menjadi salah satu fondasi awal bagi terbentuknya batas-batas kolonial yang kelak berkembang menjadi perbatasan Indonesia dan Malaysia, serta berdampak pada konfigurasi politik, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara.^{[52][85][125]}

Invasi Belanda ke Pantai Barat Sumatra (1831)

Invasi Belanda ke Pantai Barat Sumatra adalah operasi militer yang dilakukan oleh Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) pada tahun 1831 untuk memperluas pengaruh kolonial di wilayah pesisir barat Pulau Sumatra. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Jan Jacob Roeps dan Kolonel Andreas Victor Michiels, dengan sasaran utama wilayah Barus, Tapus, dan Singkil, yang saat itu berada di luar kendali efektif Hindia Belanda tetapi berada dalam klaim Kesultanan Aceh.^[125]

Ketegangan antara Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh telah berlangsung selama beberapa waktu, terutama setelah ditandatanganinya Perjanjian London 1824 antara Britania Raya dan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui kemerdekaan Aceh sebagai negara berdaulat dan bertanggung jawab atas keamanan pelayaran dan perdagangan di sekitarnya. Namun, kesulitan muncul karena Aceh tetap melakukan praktik perompakan laut, yang mengganggu aktivitas perdagangan Belanda, sementara Belanda dibatasi kemampuannya untuk melakukan intervensi langsung.^{[125][127][128]}

Situasi memburuk pada 7 Februari 1831, ketika kapal dagang milik Amerika Serikat, Friendship, dirompak di Kuala Batee oleh kelompok bersenjata dari Aceh, dan peristiwa itu kemudian memicu ekspedisi hukuman Amerika Serikat pada 1832.^[129][130] Tak lama kemudian, kapal skuner Dolfijn milik Belanda juga dibajak. Meskipun Belanda gagal merebut kembali kapal tersebut, mereka menahan diri untuk tidak mengambil tindakan agresif lebih lanjut karena kekhawatiran akan konflik terbuka dengan Britania Raya dan potensi perang melawan Aceh.^[125]

Namun, eskalasi terus terjadi. Pasukan dan penduduk loyalis Aceh menduduki Barus dan sejumlah pos Belanda, sehingga memaksa pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk merespons. Dinyatakan bahwa wilayah Barus, Tapus, dan Singkil bukan bagian dari Kesultanan Aceh secara administratif, meskipun diklaim oleh Aceh, sehingga Belanda merasa tidak terikat dengan Perjanjian Sumatra dalam melakukan aksi militer di wilayah tersebut.^[125]

Letnan Kolonel Jan Jacob Roeps, komandan pasukan Belanda di Barus, awalnya menerima perintah terbatas untuk melancarkan operasi militer kecil. Namun, akibat meningkatnya tekanan dan permusuhan dari penduduk setempat yang mendukung Aceh, Roeps memutuskan untuk melancarkan sejumlah ekspedisi bersenjata guna menumpas perlawanan. Dalam salah satu pertempuran, Roeps terluka parah akibat tembakan lawan.^[125]

Untuk memperkuat posisi Belanda, Kolonel Andreas Victor Michiels tiba di Barus dengan 700 prajurit dan satu skuadron kavaleri. Pasukan Belanda menyerbu kubu pertahanan yang dijaga oleh pasukan Aceh dan penduduk lokal. Dalam pertempuran sengit, Letnan Bisschoff berhasil naik ke atas tembok bangunan pertahanan dan merebut bendera Aceh. Namun, bendera itu direbut kembali oleh penduduk, dan Bisschoff mengalami 11 luka sabetan senjata tajam (klewang) hingga akhirnya wafat beberapa hari kemudian.^{[125][131][132][133][134][135]}

Pasca kehilangan muka di Barus, Belanda mulai mendekati raja Singkil dengan proposal perjanjian. Namun, Raja Muhammad Arif, raja Singkil kala itu menolak proposal sembari berkata:^[136]

"Kami adalah bangsa yang merdeka, kami tidak berniat merugikan orang lain; kami berharap agar kiranya orang lain membiarkan kami untuk hidup terus dengan tenteram, dan negara kami, kami kendalikan sesuai dengan cara kami sendiri, karena manalah pantas bila harta orang lain dimiliki hanya karena orang mempunyai rakyat dan uang yang banyak."^[137]

Klaim Siak atas Deli dan Serdang (1780)

Dengan melemahnya pengaruh Aceh di Sumatra Timur, Kesultanan Siak yang berada di bawah perlindungan dan pengaruh Belanda, memperluas dominasinya di pesisir timur Sumatra dan, pada 1780, menjalankan supremasi/penaklukan atas Deli serta menegaskan hubungan naungan atas Serdang. Dalam periode akhir abad ke-18, Siak juga tercatat berada dalam ikatan perjanjian kerja sama dengan VOC (misalnya keterlibatan Siak membantu VOC menundukkan Selangor pada 1784), yang memperlihatkan adanya dukungan/relasi politik-militer dengan pihak Belanda. Namun, negeri-negeri seperti Langkat, Deli, dan Serdang pada saat tertentu juga mengakui Aceh sebagai “yang dipertuan”, sehingga klaim dominasi Siak menimbulkan ketegangan dan penolakan dari pihak yang masih menganggap wilayah tersebut berada dalam lingkup Aceh. Sumber yang sama mencatat bahwa aktivitas Siak di kawasan itu menimbulkan kekhawatiran Aceh dan Aceh berupaya kembali menghimpun pengakuan kedaulatannya di Sumatra Timur.^[148]

Rekonsiliasi Aceh-Deli (1852–1853)

Dalam upaya mempererat kembali kendali atas Sumatra Timur, Sultan Osman Perkasa Alamsyah dari Deli melakukan kunjungan resmi ke Aceh. Ia dijemput oleh pejabat/utusan Aceh, antara lain Teungku Muda Mohamad Said, serta dibawa oleh Tengku Husin (Pangeran Anum) dan Teungku Maharaja Teluk Semawai ke Aceh; pada 12 Rabiulawal 1271 H (1853 M) ia menghadap Sultan Aceh Mansyursyah Alauddin Johan Berdaulat di istana “Kota Darussalam”.^[149] Dalam kesempatan itu, Sultan Osman menerima pengukuhan dan dokumen-dokumen pengakuan, termasuk surat Firman Tsahifah Tabalan, Wa’ad Ikral Kurnia, serta keterangan tentang Mahor Cap Sembilan (Cap Sikureung/“cap sembilan”) sebagai tanda legitimasi/kekuasaan. Peristiwa ini dipakai sebagai penegasan bahwa Deli kembali berada dalam payung/naungan pertuanan Aceh.^[149]

Ekspedisi Militer Aceh ke Sumatra Timur (1854)

Sekitar tahun 1854, Sultan Aceh Alauddin Mansur Syah mengirim ekspedisi laut ke Sumatra Timur di bawah pimpinan Putra Mahkota Tuanku Pangiran Husain. Armada Aceh disebut berjumlah sekitar 200 perahu atau kapal perang.^{[150][151][152][153]} Tujuan ekspedisi ini adalah mengamankan kembali wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah taklukan Aceh serta mencegah penetrasi politik Belanda dan Siak di Pantai Timur Sumatra. Ekspedisi tersebut berhasil memperkuat kembali posisi Aceh di Tamiang, Langkat, Deli, dan Serdang, serta menegaskan hubungan vasal antara penguasa-penguasa setempat dengan istana Aceh.^{[154][148][155]}

Sesudah ekspedisi itu, Aceh melakukan penataan ulang struktur politik di Sumatra Timur. Beberapa penguasa lokal diangkat atau diteguhkan kembali kedudukannya dengan gelar dan cap dari Sultan Aceh, yang menunjukkan status mereka sebagai orang besar atau wakil Sultan Aceh di kawasan tersebut. Langkah ini bertujuan mempertahankan jalur perdagangan di Selat Malaka, menjaga pengaruh Aceh atas negeri-negeri pesisir, serta membendung ekspansi kolonial Belanda yang mulai menggunakan Kesultanan Siak sebagai dasar klaim wilayah. Ekspedisi 1854 dengan demikian merupakan bagian dari strategi geopolitik Aceh untuk mempertahankan integritas teritorialnya menjelang meningkatnya konflik dengan Belanda pada dekade-dekade berikutnya.^{[148][154][155]}

Diplomasi Global dan Krisis Internal (1855–1857)

Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Aceh menunjukkan keterlibatannya dalam geopolitik dunia Islam dengan menjalin hubungan diplomatik aktif dengan Kekaisaran Utsmaniyah. Dalam konteks Perang Krimea (1853–1856), sejumlah sumber sekunder modern menyebutkan bahwa Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah memberikan bantuan finansial kepada Ottoman sebagai bentuk solidaritas Islam global, bantuan ini disebut mencapai sekitar 10.000 dolar Spanyol.^[156] Sebagai balasan atas loyalitas tersebut, penguasa Aceh disebut menerima penghargaan kehormatan Ottoman berupa Ordo Bintang Medjidie, sebuah tanda kehormatan yang pada masa itu diberikan kepada sekutu-sekutu Sultan Abdulmejid I selama Perang Krimea.^[157]

Hubungan Aceh dengan Istanbul pada periode ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga terkait dengan upaya Aceh mencari legitimasi internasional dalam menghadapi ekspansi kolonial Belanda di Sumatra. Sejak pertengahan abad ke-19, para sultan Aceh mengirim utusan dan surat kepada Ottoman dengan harapan memperoleh dukungan politik dan militer sebagai sesama negara Muslim dalam menghadapi tekanan Eropa.^[158] Meskipun hubungan Aceh–Belanda semakin tegang menjelang Perang Aceh (1873), diplomasi formal masih berlangsung pada dekade 1850-an sebagai bagian dari strategi mempertahankan kedaulatan.^[159]

Pada tahun 1857, Alauddin Ibrahim Mansur Syah secara resmi diangkat sebagai Sultan Aceh setelah wafatnya kerabat yang sebelumnya memegang takhta, menandai konsolidasi kekuasaan dalam situasi politik yang semakin tidak stabil akibat tekanan kolonial.^[160] Pada masa yang sama, dunia Islam juga diguncang oleh Pemberontakan Sepoy di India tahun 1857, yang menyebabkan sejumlah ulama dan Muslim India mencari perlindungan ke wilayah-wilayah Muslim yang masih merdeka, termasuk Aceh.^[161] Kehadiran para pelarian ini memperkuat hubungan intelektual dan religius Aceh dengan jaringan Islam global serta menegaskan posisi Aceh sebagai salah satu pusat solidaritas umat Islam di Asia Tenggara pada abad ke-19.^{[162][163][164]}

Perjanjian 1857

Untuk sedikit menurunkan tensi amarah Aceh, pada tahun 1857, Mayor Jenderal van Swieten mengajukan proposal perjanjian persahabatan dengan sultan Aceh Ibrahim Mansur Syah. Pihak Aceh menyetujui usulan damai tersebut. Dari pertemuan itu, menelurkan lima rumusan penting, yakni;

1. Membolehkan orang-orang dari kedua belah pihak, dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku, saling mengunjungi, bertempat tinggal, dan menjalankan perdagangan dan pelayaran di kedua daerah teritorial kedua pihak.
2. Kedua pihak menutup perkara tuntutan masing-masing mengenai segala pertikaian yang timbul sebelum perjanjian itu.
3. Sepakat untuk mencegah dengan sekuat-kuatnya perompakan dan kejahatan human trafficking (perdagangan manusia) serta pembajakan di daerah pantai kedua belah pihak.
4. Sultan Aceh mengakui bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Belanda di Pesisir Barat Sumatra (Sumatra's Westkust) ketika berurusan dengan Sultan Aceh, dan;
5. Segala salah paham yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan cara damai.

Traktat London yang disepakati Belanda dan Inggris pada tahun 1824, yang salah satu isinya mengatakan Belanda harus mengakui kedaulatan Aceh, pada akhirnya pudar dan tidak diindahkan Belanda. Bahkan sebagai langkah taktis untuk menarik busur serangan pena terhadap Aceh, Belanda untuk kesekian kalinya, berunding guna membagi-bagikan kue kekuasaan dunia Melayu kembali. Hasilnya, mereka menyepakati Traktat Sumatra yang menyatakan bahwa Belanda bebas untuk memperluas kekuasaannya di seluruh Sumatra yang sama saja dengan lunturnya kewajiban untuk menghargai kedaulatan Aceh sebagaimana yang terpahat dalam Traktat London.^[165]

Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Syah yang berkuasa sejak 1841-1870, memandang bahwa geliat Belanda di Sumatra suatu saat dapat menjurus pada pertempuran terbuka dengan Aceh, untuk menghadapi masa-masa keras itu, Sang Sultan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendongkrak penarikan pajak (wasé) dari daerah-daerah uleebalang guna memperbesar kas negara. Sedangkan dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat, sultan mengultimatum agar rakyat menggiatkan usaha penanaman lada. Sepertinya hal ini mengingatkan usaha yang kelihatannya rindu akan meletup-letupnya kesejahteraan rakyat semasa
2. Sultan Iskandar Muda dulu, kendati pada kenyataannya tidak menuai hasil yang maksimal.
3. Melakukan patroli pengawasan yang intens dan ketat di semua pelabuhan Aceh, baik sepanjang pantai utara dan timur maupun di sepanjang pantai barat dan selatan. Tindakan ini dipilih untuk memblokade kemungkinan infiltrasi kapal-kapal dagang dan tak menutup kemungkinan kapal perang Belanda ke sudut-sudut akuatik yang strategis.
4. Memperkuat pertahanan wilayah dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di daerah-daerah pesisir yang dianggap bertalenta menampik kedatangan musuh.
5. Menumbuh kembangkan hubungan bilateral atau multilateral dalam rangka mendapatkan bantuan senjata dan dukungan politis luar negeri, di samping aspek perdagangan yang tentu saja tidak ditinggalkan.^[166][167]

Peristiwa Kluang (1858)

Peristiwa Kluang berkaitan dengan meningkatnya ketegangan antara Kesultanan Aceh dan pemerintah kolonial Belanda di pantai timur Sumatra pada pertengahan abad ke-19. Setelah penandatanganan perjanjian persahabatan antara Aceh dan Belanda pada 30 Maret 1857, hubungan kedua pihak pada awalnya bersifat damai. Namun situasi berubah ketika Belanda memperluas pengaruhnya di wilayah pantai timur melalui perjanjian dengan penguasa daerah yang berada di bawah Kesultanan Siak, yang mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah mereka. Langkah ini menimbulkan ketidakpuasan di pihak Aceh, yang sebelumnya mengklaim pengaruh atas sejumlah negeri di wilayah tersebut.^[125]

Ketegangan meningkat ketika salah seorang wali dari penguasa muda di Kloeang menahan dua kapal yang berlayar di bawah bendera Belanda dan membawa kapal-kapal tersebut ke Aceh. Sebagai tanggapan, Belanda mengirim kapal perang stoomkorvet Groningen untuk menuntut penjelasan atas tindakan tersebut. Namun pihak Aceh memberikan berbagai alasan sehingga tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh Belanda. Insiden ini memperlihatkan meningkatnya ketegangan politik di kawasan tersebut, yang semakin diperparah oleh keterbatasan Belanda untuk bertindak keras terhadap Aceh akibat perjanjian internasional yang masih membatasi intervensinya di wilayah kekuasaan Aceh.^[125]

Persaingan Aceh-Siak dan Upaya Militerisasi (1858–1860)

Kesultanan Siak melalui Traktat Siak, Belanda dan Siak mulai mengklaim wilayah-wilayah di Sumatra Timur sebagai bagian dari kekuasaan mereka. Aceh memprotes keras, tetapi Belanda menolak membuka jalur negosiasi. Di sisi lain, Sultan Mansur Syah menunjuk Tuanku Hasyim Bangta Muda sebagai Wali Sultan Aceh atau Gubernur untuk wilayah Sumatra Timur dan memerintahkan pembangunan benteng di Pulau Kampai dan Tamiang.^[125][168]

Pernyataan resmi dari Kesultanan Siak pada Februari 1859 yang menyatakan tunduk kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membawa dampak besar terhadap wilayah-wilayah di bawah pengaruhnya, seperti Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri. Dengan adanya deklarasi tersebut, wilayah-wilayah itu secara otomatis dianggap sebagai bagian dari kekuasaan Belanda. Padahal, menurut ketentuan hukum dan hubungan politik yang berlaku saat itu, daerah-daerah tersebut berada dalam protektorat dan kedaulatan Kesultanan Aceh.^{[169][170][171][172][173]}

Salah satu peristiwa penting dalam meningkatnya ketegangan politik di Sumatra pada pertengahan abad ke-19 adalah keterlibatan Belanda dalam urusan internal Kerajaan Siak. Konflik ini bermula ketika Sultan Ismail dari Siak menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh saudaranya, Tengku Putra, yang menuntut takhta. Dalam upaya memperoleh dukungan, Sultan Ismail berangkat ke Singapura untuk meminta bantuan Inggris dalam memulihkan stabilitas kerajaannya. Sebagai imbalan, ia bahkan menyatakan kesediaannya menempatkan Siak di bawah perlindungan Inggris. Namun, pihak konsuler Inggris menolak permintaan tersebut dengan merujuk pada ketentuan dalam Traktat London 1824, yang melarang campur tangan Inggris dalam urusan politik di Sumatra.^{[174][175][176]}

Meskipun demikian, kalangan swasta Eropa mengambil langkah berbeda. Dengan dukungan finansial yang besar, mereka merekrut seorang pemimpin militer bernama Wilson dan membentuk pasukan bayaran dalam jumlah besar untuk membantu Sultan Ismail. Pasukan ini dipimpin oleh perwira-perwira Eropa dengan unsur elite yang terdiri atas prajurit Bugis. Melalui kekuatan militer tersebut, pemberontakan Tengku Putra berhasil dipadamkan dan posisi Sultan Ismail sebagai penguasa Siak ditegakkan kembali.^{[177][178][176]}

Setelah operasi militer selesai, Wilson menuntut pemenuhan janji politik dari Sultan Ismail. Namun, pihak istana menunda keputusan sambil berunding dengan para penasihat kerajaan, termasuk Tengku Putra yang telah berdamai. Pada saat yang sama, Sultan Ismail menyadari bahwa berdasarkan perjanjian sebelumnya dengan pemerintah kolonial, Kerajaan Siak telah berada dalam lingkup pengaruh Belanda. Melalui komunikasi dengan otoritas kolonial, Residen Riau kemudian diutus untuk merumuskan kesepakatan baru yang memberi keuntungan dagang bagi Belanda. Sementara itu, Wilson berupaya membangun posisi pertahanan di Bengkalis dengan bantuan dari Singapura, tetapi tindakan ini dihadapi dengan pengiriman kapal perang Belanda dari Batavia. Menyadari keterbatasannya untuk menghadapi Belanda secara terbuka, Wilson akhirnya meninggalkan Sumatra.^{[179][180][176]}

Peristiwa tersebut membuka jalan bagi perluasan kedaulatan Belanda di wilayah Siak, suatu bentuk dominasi yang pada masa itu dikenal sebagai opperhoogheid. Secara bertahap, wilayah pesisir timur Sumatra dari Langkat, Deli, dan Asahan hingga Sungai Kampar berada di bawah pengaruh Belanda, yang kemudian membangun pos-pos pabean di Siak.^[74] Perkembangan ini memicu kemarahan istana Aceh, yang menilai tindakan Belanda sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan politik regional. Hubungan damai antara Aceh dan Belanda pun memburuk, sementara Residen Riau mendorong kerajaan-kerajaan pesisir seperti Deli, Asahan, dan Serdang untuk melepaskan diri dari pengaruh Aceh. Dari ketiga kerajaan tersebut, hanya Deli yang secara nyata bersekutu dengan Belanda. Situasi tersebut meningkatkan ketegangan antara Aceh dan Belanda.^{[181][182][176]}

Serangan Aceh ke Batu Bara (1860)

Peristiwa ketika pasukan Aceh menembaki Batu Bara terjadi pada sekitar 1860 karena meningkatnya ketegangan antara Kesultanan Aceh dan pemerintah kolonial Belanda di pantai timur Sumatra. Dalam sumber Belanda disebutkan bahwa pasukan Aceh berani menembaki wilayah Batu Bara, meskipun pada saat itu benteng di wilayah tersebut telah mengibarkan bendera Belanda, karena Batu Bara termasuk negeri yang berada di bawah perlindungan Belanda melalui hubungan dengan Kesultanan Siak.^[183][184]

Tindakan tersebut memperlihatkan meningkatnya keberanian Aceh untuk menentang pengaruh Belanda di wilayah yang sebelumnya berada dalam lingkup pengaruhnya di pantai timur Sumatra. Meskipun demikian, pemerintah kolonial Belanda saat itu tidak segera mengambil tindakan militer besar terhadap Aceh. Hal ini terutama disebabkan oleh pembatasan politik luar negeri Belanda akibat ketentuan dalam Perjanjian Inggris–Belanda 1824 yang masih membatasi langkah Belanda terhadap Aceh, sehingga insiden tersebut hanya berakhir dengan protes diplomatik tanpa eskalasi perang terbuka.^[185][186]

Intervensi Belanda di Sumatra Timur (1861–1865)

Sejak 1861, Belanda meningkatkan intervensi di pantai timur Sumatra melalui administrasi Riau–Siak, terutama setelah Elisa Netscher diangkat sebagai Residen Riau dan menjadikan dukungan terhadap klaim Siak sebagai pijakan legal untuk menggeser pengaruh Belanda mendekati zona batas Aceh–Tamiang. Instruksi gubernur jenderal pada 27 Maret 1862 menegaskan strategi “penarikan” negeri-negeri pantai timur dari otoritas Aceh agar kembali mengakui Siak, yang pada praktiknya berarti memperluas kedaulatan Belanda.^{[187][188][189]}

Pada 1862, Bengkalis menjadi arena negosiasi penting ketika Sultan Musa dari Langkat bertemu Asisten Residen Arnold dan mengajukan permintaan perlindungan Belanda dengan membawa mandat sejumlah penguasa lokal, sementara dari pihak Aceh, Tuanku Hasyim sebagai utusan Sultan Aceh berupaya menahan pelepasan Langkat dari orbit Aceh melalui manuver politik termasuk perkawinan, namun langkah itu tidak berhasil. Netscher kemudian melakukan kunjungan ke Serdang, Deli, dan Langkat, di tengah situasi wilayah Serdang–Tamiang yang masih disebut didominasi Aceh dan resistensi banyak penguasa lokal untuk mengakui klaim Siak.^{[190][191][189]}

Pada Februari 1863, Aceh kembali mengirim ekspedisi penegasan pengaruh ke kerajaan-kerajaan Sumatra Timur; Deli dan Langkat menolak, sedangkan Serdang dan Asahan menerimanya, dan tak lama kemudian armada Aceh di bawah Raja Muda Cut Latif (Meureudu) terdeteksi di muara Langkat dan Deli. Eskalasi berujung pada ekspedisi besar Belanda Agustus 1865 dengan tujuh kapal uap dan sekitar 1.400 personel, yang memaksa penundukan cepat sejumlah penguasa dan memungkinkan klaim Belanda atas pantai dari Tamiang hingga Barumun.^{[192][193][189]}

Ekspedisi Asahan (1865)

Ekspedisi Asahan (1865) adalah operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap wilayah Kesultanan Asahan di pesisir timur Sumatra pada tahun 1865. Pada masa tersebut, Asahan secara historis berada dalam lingkup pengaruh Kesultanan Aceh, sehingga ekspedisi ini juga merupakan bagian dari upaya Belanda untuk memperluas pengaruhnya di wilayah yang sebelumnya berada dalam jaringan politik Aceh di sekitar Selat Malaka.^[194][195]

Kehilangan Wilayah dan Perlawanan Diplomatik (1865–1869)

Pada 1865, Belanda mengakhiri fase tekanan diplomatik dan tarik-menarik pengaruh di pantai timur Sumatra dengan ekspedisi besar yang diperintahkan gubernur jenderal Ludolph Anne Jan Wilt Sloet van de Beele pada 25 Agustus 1865, berkekuatan tujuh kapal uap dan sekitar 1.400 personel, memaksa sejumlah penguasa menandatangani pengakuan takluk dan menata ulang konfigurasi politik-batas di kawasan yang bersentuhan dengan Aceh. Kehadiran kekuatan ini bukan hanya menundukkan penguasa setempat secara cepat, tetapi juga membuka ruang rekayasa administratif: Resident Netscher menempatkan Tamiang di bawah Langkat dan dengan demikian menjadikan Sungai Tamiang, secara tidak langsung melalui kerangka Siak, sebagai batas antara Aceh dan Hindia Belanda. Sesudah 1865, kontestasi pengaruh Aceh tidak serta-merta berakhir, tetapi pada 1869 posisi Langkat dipadatkan melalui perangkat legal kolonial: sebuah akta bertanggal 9 Januari 1869 ditandatangani Residen Riau E. Netscher dan kemudian disetujui serta disahkan pada 26 Oktober 1869 oleh Gubernur Jenderal Mr. Pieter Mijer, menandai penguncian relasi Langkat dalam struktur proteksi/kontrak kolonial. Di tengah menyempitnya ruang pengaruh itu, Aceh juga menempuh jalur perlawanan diplomatik dengan memanfaatkan Celso Cesar Moreno, yang pada 1868 membawa isu Aceh ke perhatian internasional lewat tawaran kepada Amerika Serikat untuk menduduki Pulau Weh (Sabang) sebagai imbalan perlindungan terhadap ancaman Belanda—sebuah isyarat bahwa Aceh berupaya menggeser pertarungan dari arena lokal ke panggung geopolitik internasional.^{[137][189][148][196][197][154][198][199][200][201][202][203][204]}

Pembukaan Terusan Suez (1869)

Tahun 1869 sendiri mempertebal konteks strategis kawasan karena Terusan Suez dibuka pada 17 November 1869, mempercepat konektivitas Eropa–Asia melalui koridor Samudra Hindia, sementara pada tahun yang sama Deli Maatschappij berdiri dan menjadi motor awal transformasi ekonomi-perkebunan Sumatra Timur; kombinasi ini membuat pantai timur kian bernilai bagi proyek kolonial dan karenanya kian keras “dikunci” secara politik dan legal.^[198][202]

Pembukaan Terusan Suez mempersingkat rute pelayaran Eropa–Asia dan membuat jalur Samudra Hindia serta Selat Malaka semakin vital bagi perdagangan dan strategi militer imperium. Dalam konteks ini, Aceh di ujung utara Sumatra—dekat pintu masuk Selat Malaka—memperoleh nilai geopolitik baru sebagai titik pengawasan jalur kapal dari Laut Merah menuju Asia Timur. Kajian sejarah pelayaran menunjukkan bahwa setelah Suez, arus kapal uap Eropa ke Hindia meningkat dan kebutuhan mengamankan pelabuhan singgah serta rute logistik menjadi prioritas kolonial. Karena itu Kesultanan Aceh dan wilayah taklukannya serta pulau-pulau sekitarnya, dipandang penting bagi keamanan jalur laut internasional.^[205]

Pada saat yang sama, Aceh sedang bersaing dengan Belanda di Sumatra Timur dan berusaha mencari dukungan luar, termasuk melalui diplomasi Celso Cesar Moreno pada 1868 yang menawarkan Pulau Weh kepada Amerika Serikat sebagai pangkalan. Bagi Belanda, keberadaan Aceh yang independen di jalur pelayaran utama setelah Suez dipandang sebagai risiko strategis terhadap perdagangan dan prestise kolonial, sehingga tekanan diplomatik dan militer terhadap Aceh meningkat dan akhirnya berujung pada konflik terbuka pada awal 1870-an. Dengan demikian, pembukaan Terusan Suez memperbesar arti strategis Aceh dalam geopolitik Samudra Hindia dan menjadi salah satu latar penting dalam eskalasi konflik Aceh–Belanda.^[205][206]

Berdirinya Dewan Delapan

Organisasi yang dikenal sebagai Dewan Delapan atau Panitia Delapan yang dipimpin oleh Tuanku Paya muncul di Pulau Pinang pada awal 1870-an sebagai jaringan solidaritas pedagang Aceh, Melayu, Arab, dan India yang mendukung perjuangan Kesultanan Aceh menghadapi tekanan kolonial Belanda.^[207][157] Kelompok diaspora ini berperan dalam penggalangan dana, pengiriman logistik, serta pembelian senjata bagi Aceh melalui jaringan perdagangan internasional di Selat Malaka.^[208] Dalam beberapa laporan kolonial Belanda disebutkan bahwa bantuan tersebut mencakup ratusan peti senjata dan amunisi yang diselundupkan melalui Singapura dan Penang, memperlihatkan pentingnya komunitas pedagang Muslim dalam mendukung perlawanan Aceh secara global.^[160] Pada masa itu, Dewan Delapan berhasil mengirimkan bantuan senjata ke Aceh, terdiri atas 1.394 peti senapan dan 5.000 peti peluru.^[173]

Traktat Sumatra (1871)

Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatra, yang membatalkan Traktat London 1824 dan memberikan kebebasan kepada Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Sumatra, termasuk daerah-daerah di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Sultan Mansur Syah menanggapi dengan menuntut pengembalian wilayah-wilayah Aceh yang telah direbut, terutama di Sumatra Timur dan Tapanuli, sebagai syarat jika Belanda ingin menjalin hubungan damai.^[209]

Pada sekitar tahun 1871, pemerintah kolonial mengirim kapal Jambi ke perairan Aceh untuk melakukan survei pantai, baik untuk kepentingan navigasi maupun pengumpulan informasi politik. Kapal lain juga dikirim ke Selat Malaka dengan alasan pemberantasan bajak laut, yang pada praktiknya dipandang sebagai demonstrasi kekuatan militer Belanda di kawasan tersebut.^[210]

Rangkaian tindakan ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan elite dan masyarakat Aceh. Belanda dianggap menjalankan tekanan psikologis terhadap istana Aceh. Ketika delegasi Belanda berkunjung ke Aceh, mereka menerima sambutan yang dingin. Dalam pertemuan lanjutan di kapal Jambi pada 27 September 1871, Perdana Menteri Aceh Habib Abdurrahman az-Zahir menyatakan bahwa setiap upaya memperbaiki hubungan diplomatik harus didahului dengan pengembalian wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Aceh, seperti Sibolga, Barus, Singkel, Pulau Nias, serta kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur. Tuntutan ini menegaskan posisi politik Aceh, meskipun tidak dapat diterima oleh pihak Belanda.^[210]

Misi Diplomatik Aceh ke Singapura

Di waktu yang hampir bersamaan, pada 25 Januari 1872, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Teuku Panglima Muhammad Tibang (Panglima Masjid Raya) dikirim menemui residen Hindia Belanda di Riau, Schiff untuk menyampaikan permintaan agar rencana pengiriman utusan Belanda ke Aceh ditangguhkan hingga Sultan Aceh menjalin hubungan resmi dengan Turki.^[74] Saat dalam perjalanan kembali, rombongan ini diantar oleh kapal perang Hindia Belanda bernama Murnix dan sempat singgah di Singapura. Di sana, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan misi diplomatik dan menemui konsul Italia dan konsul Amerika Serikat. Disana, mereka menyampaikan pesan resmi dari Sultan Mahmud Syah II kepada para konsul negara-negara Eropa. Konsul Amerika Serikat merespons positif, bahkan menawarkan konsep perjanjian bilateral antara pemerintah Amerika dan Kesultanan Aceh untuk menghadapi Belanda. Sementara itu, konsul Italia menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan berupa dua kapal yang akan dikirim ke Aceh.^{[211][212][210]}

Namun, upaya diplomatik ini bocor kepada pihak Belanda. Lewat telik sandi, konsul Belanda di Singapura melaporkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bahwa konsul Amerika dan Italia mendukung kepentingan Aceh. Seorang penerjemah asal Bengkulu bernama Mohammad Arifin,^{[note 1]} yang menjabat sebagai staf pada Konsulat Belanda di Singapura, melaporkan isi perundingan tersebut kepada konsul Belanda. Melalui laporan dari konsulnya di Singapura, pemerintah Hindia Belanda mengetahui bahwa kedua konsul tersebut menyatakan kesediaannya untuk mendukung Aceh. Informasi itu kemudian disampaikan ke Gubernur Jenderal James Loudon di Batavia, yang selanjutnya mengirimkan laporan ke pemerintah pusat di Den Haag.^[161] Informasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pihak Belanda, terlebih setelah beredar kabar bahwa militer Amerika Serikat dibawah pimpinan Laksamana Jenkins mulai mempersiapkan keberangkatan ke Aceh dari Hongkong dan akan tiba di Aceh pada awal Maret 1873.

Menjelang pecahnya Perang Aceh, Kesultanan Aceh juga menjalankan diplomasi internasional. Pada Januari 1873, Sultan Mahmud Syah II mengutus tokoh penting Aceh, Habib Abdurrahman az-Zahir ke Konstantinopel, Kesultanan Utsmaniyah guna meminta dukungan politik jika sewaktu-waktu Belanda melancarkan serangan.^[27] Upaya ini sejalan dengan tradisi Aceh mencari perlindungan Ottoman sebagai kekuatan Islam besar sejak abad sebelumnya.^[211]

Bocornya kerjasama antara Aceh dengan Amerika dan Italia, membuat Belanda tidak tinggal diam. Merespons situasi ini, pada 18 Februari 1873, Menteri Jajahan di Belanda di Amsterdam menginstruksikan Gubernur Jenderal James Loudon di Batavia untuk mengadakan invasi dan segera mengirimkan armada militer ke Aceh. Hal ini dilakukan untuk mendahului serta menggunting isu ikut campurnya “tangan lain” terhadap Aceh. Setelah dilakukan perundingan, ditetapkan bahwa Komisaris Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh, F. N. Nieuwenhuijzen, akan memimpin ekspedisi ini dengan dua kapal perang, yaitu Citadel van Antwerpen dan Siak. Dari Pulau Pinang, ia mendapatkan tambahan dua kapal lagi: Murnix dan Corhorn.^{[211][161][210]}

Paul Van’t Veer mengutip jalannya peristiwa dramatis tersebut dari buku babon sejarah Hindia Belanda yang berjudul Geschiedenis van Nederlandsch Indie (Sejarah Hindia Belanda) yang ditulis di bawah redaksi Stapel, tahun 1930-1940. Dalam buku ini dikatakan:

“Pelayaran melalui Singapura, segera setelah berangkat dari pulau ini, diketahui bahwa, selama beberapa jam mereka (rombongan Panglima Tibang) singgah di sana, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi konsul Italia dan Amerika, serta mengusahakan suatu pakta dengan mereka. Konon, konsul Italia menolak, sedangkan konsul Amerika Serikat membuka pintu dan mengkristalkannya dengan menyusun sebuah konsep perjanjian. Pemerintah Batavia menganggap peristiwa ini sebagai suatu pukulan berat, walaupun masih belum jelas betul keotentikannya. Diutuslah wakil ketua Dewan Hindia, J.F.N.Nieuwenhuijzen, sebagai komisaris ke Aceh, untuk mencari kebenaran dan meminta jaminan untuk masa yang akan datang. Tetapi bersamaan dengan itu, dikirim pula sebuah ekspedisi untuk bertindak cepat bereaksi jika keputusan yang diterima Belanda tidak memuaskan. Ketika komisaris tidak mendapat sesuatu jawaban yang melegakan, diserahkannya kepada sultan pernyataan perang yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Mr. J. Loudon. Dengan ini mulailah Perang Aceh, yang kira-kira berlangsung empat puluh tahun lamanya” (Gesch. N.I. jilid V, halaman 361).^[213]

Pada tanggal 15 Februari, ketika Loudon menerima telegram dari konsul Read yang mengisahkan “perselingkuhan-perselingkuhan yang amat penting” antara utusan Aceh dan Konsul Amerika serta Italia”, Read mengungkapkan: “barangkali perlu ditindak secepat mungkin”. Sehari berselang didapat kabar lebih banyak. Para utusan membawa surat dari sultan yang isinya meminta bantuan untuk melawan Belanda. Konsul Amerika, Studer berjanji segera menulis surat kepada Laksamana Jenkins, panglima sebuah skuadron Amerika di Laut Cina Selatan. Studer sendiri memformulasikan suatu perjanjian dengan Aceh yang berisi dua belas pasal yang harus ditandatangani oleh sultan. Sedangkan konsul Italia menunggu surat selanjutnya dari sultan, tetapi Kapten Racchia, yang sedang berada di Singapura, akan segera menyusul ke Aceh dengan bantuan dua kapal perang, sedangkan Amerika dua bulan kemudian menyusul. Amerika dan Italia sendiri merupakan musuh bebuyutan Belanda sejak beberapa tahun belakangan.^[74] Berita ini cepat merebak hingga menembus daerah teritorial asal masalah ini terjadi. Ketika diadakan penelusikan lebih lanjut ke Roma, ternyata baik konsul Italia maupun Racchia tidak tahu-menahu tentang persoalan ini. Bisa dirumuskan, pihak Italia dalam hal ini paling parah diterpa rumor ini, sehingga bantuan yang kabarnya ditujukan pada Aceh, sulit dan hampir tidak dapat dipercaya dan hanya kabarnya saja yang santer karena diberitakan oleh Read.^[214]

Namun, fakta yang berbeda berhasil didapatkan dari penjelasan gamblang Read terhadap sosok Studer. Orang ini, demikian Read, telah beberapa kali terlibat dialog dengan utusan Aceh, malahan sampai mengirim surat untuk sultan. Salah satu surat yang berhasil dikukuhkan menyatakan konsep yang matang terkait Traktat Amerika-Aceh dalam dua belas pasal dan petunjuk bagaimana probabilitas (kemungkinan) mematahkan serangan Belanda, bila kapal-kapal Amerika tak datang tepat waktu. Setelah kabar itu didapat, Read dari orang kepercayaannya, seorang bangsawan pribumi yang mengabdi padanya, bernama Muhammad Arifin menyatakan, bahwa ia mengaku menyaksikan pembicaraan Aceh dengan Amerika itu.^[74][214]

Segera setelah, pemaparan Arifin di Singapura itu, Read menyuruhnya berkirim surat pada Residen Schiff di Tanjung pinang (Riau). Pada tanggal 2 Februari, Schiff menanyakan terkait masalah itu dan diperoleh perincian mengenai kedua belas pasal Studer yang antara lain berisi hak-hak dagang istimewa, pertukaran wakil-wakil, serta perlindungan terhadap “aksi-aksi permusuhan.” Read lewat tulisannya kepada Loudon mengatakan: “tidak akan ada bumiputra yang dapat mengarang-ngarang sendiri ketentuan-ketentuan yang demikian.” Segera setelah itu pada tanggal 1 Maret, Arifin bertolak lagi ke Tanjungpinang. Berdasarkan penuturannya, pada pagi itu juga, ia dipanggil Studer untuk menyampaikan sepucuk surat dan suatu instruksi untuk orang Aceh. Seharusnya ia segera ke Aceh dengan membawa surat ini, tetapi bangsawan yang telah diperoleh Read ini lebih memilih menyerahkannya kepada Schiff. Artinya, padanya dibawa surat Studer kepada Panglima Tibang, dari instruksi-instruksi itu, ia mempunyai sehelai salinan yang dibuatnya sendiri. Menurut Arifin, di dalamnya ada sket pertahanan yang aneh, yakni terdapat peta bagan dengan tulisan (bahasa Melayu): “Bila orang Belanda menyerang Aceh, barulah semuanya bersama-sama menyerang dan menghancurkan mereka”. Peta itu juga menyuguhkan sebuah segitiga yang dibagi dalam empat bagian yang tidak sama besarnya, yang setelah diadakan penelitian lebih lanjut menggambarkan Aceh: dalam bahan-bahan itu dipaparkan pula petunjuk-petunjuk, seperti “5.000 orang dalam hutan ini” dan “5.000 orang di sebelah timur”.^[74][214]

Pada tanggal 1 Maret 1873, petinggi Belanda dihebohkan dengan berita datangnya skuadron Angkatan Laut Amerika di bawah pimpinan Admiral Jenkins yang bertolak dari Hongkong ke Aceh. Berita tersebut semakin memperkuat kabar burung akan hadirnya kekuatan lain yang membantu Aceh mengenyahkan Belanda. Tanpa membuang waktu, F. N. Nieuwenhuysen, Wakil Presiden Dewan Hindia, didaulat menjadi komisaris pemerintah yang ditugaskan ke Aceh untuk menelisik lebih jauh perselingkuhan delegasi Aceh selama berada di Singapura dan mengingatkan sultan Aceh untuk berpegang teguh pada Traktat Sumatera, yang salah satu isinya adalah mengakui eksistensi Belanda. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Nieuwenhuysen akan memaklumatkan banjir darah di Aceh. Jalan ini, dipandang efektif, sementara Aceh akan hancur, kekuatan asing pun tak sempat membantunya demikian pikir delegasi Belanda itu.^[74][214]

Pada 22 Maret 1873, warga Aceh yang tinggal di sekitar pantai Bandar Aceh melihat empat kapal Belanda berlabuh. Tidak lama kemudian, seorang juru bahasa Belanda bernama Said Tahir menyampaikan surat dari Komisaris Nieuwenhuijzen kepada Sultan Mahmud Syah. Surat tersebut berisi tuntutan agar Kerajaan Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Namun, Sultan menolak memberikan tanggapan, begitu pula terhadap surat-surat susulan yang berisi permintaan serupa. Penolakan inilah yang turut memicu pecahnya Perang Aceh.^[27][161]

Keterlibatan Italia dalam Perang Aceh

Kerajaan Italia tidak terlibat secara langsung sebagai kekuatan militer dalam Perang Aceh (1873–1914), namun namanya beberapa kali muncul dalam konteks diplomasi, petualangan kolonial, dan jaringan perdagangan internasional di Asia Tenggara pada paruh kedua abad ke-19. Setelah penyatuan Italia pada 1861, sejumlah tokoh politik dan petualang Italia mulai memikirkan kemungkinan memperoleh pijakan kolonial di kawasan Asia. Dalam konteks ini, Aceh—yang saat itu masih merupakan kerajaan merdeka di ujung utara Sumatra dan memiliki posisi strategis di Selat Malaka—sempat dipandang sebagai lokasi potensial bagi ekspansi pengaruh Italia. Gagasan tersebut terutama muncul melalui inisiatif petualang dan pengusaha Celso Cesare Moreno yang berupaya meyakinkan pemerintah Italia agar menjalin hubungan dengan Kesultanan Aceh. Meski ide ini sempat menarik perhatian beberapa tokoh Italia, pemerintah di Roma akhirnya tidak menindaklanjutinya karena khawatir menimbulkan konflik diplomatik dengan Belanda yang telah mengklaim wilayah Sumatra sebagai bagian dari pengaruh kolonialnya.^{[215][216][217][218][219]}

Nama Italia juga muncul dalam sejarah awal Perang Aceh melalui figur Nino Bixio, seorang jenderal dan tokoh penting dalam gerakan penyatuan Italia. Pada tahun 1873, ketika perang antara Belanda dan Aceh baru dimulai, Bixio berlayar ke kawasan tersebut dengan kapal dagangnya Maddaloni. Kehadirannya di Aceh tidak terkait dengan misi resmi pemerintah Italia maupun operasi militer, melainkan lebih sebagai bagian dari aktivitas maritim dan petualangan pribadi yang lazim dilakukan oleh para pelaut dan pengusaha Eropa pada masa itu. Bixio meninggal dunia akibat wabah kolera pada 16 Desember 1873 di Teluk Aceh dan dimakamkan secara darurat di pantai setempat. Dalam historiografi Perang Aceh, peristiwa ini sering disebut sebagai salah satu keterkaitan paling nyata antara Italia dan konflik tersebut, meskipun tidak menunjukkan adanya keterlibatan politik atau militer resmi dari negara Italia.^{[215][216][217][218][219]}

Surat Multatuli untuk Raja Belanda (1872)

Brief aan den koning adalah sebuah surat terbuka dari Multatuli yang ditulis pada bulan September 1872, di mana ia meminta kepada raja Willem III agar tidak memulai perang melawan Sultan di Aceh.^{[220][221][222][223][224][225]}

Alasan penulisan surat tersebut adalah pidato tahta tanggal 17 September 1872. Dalam pidato itu disebut bahwa situasi di Hindia Timur “memuaskan”. Tentara dianggap “mengendalikan kekuasaan secara wajar”, meskipun tentara mungkin perlu diperluas “pada saat bahaya”. Multatuli segera menulis surat itu sebagai reaksi terhadap pidato tersebut.^{[226][227][228][229][230][231]}

Isi suratnya adalah sebagai berikut:

“Uw Gouverneur-Generaal, Sire, staat op het punt, onder gezochte voorwendsels, hoogstens op grond van kunstig geprovoceerde reden, den oorlog te verklaren aan den Sultan van Atjeh, met het voornemen dien Souverein te beroven van zyn erfdeel. Sire, dit is noch dankbaar, noch edelmoedig, noch eerlyk, noch verstandig..”^[232]

Inti dari suratnya adalah:

“Gubernur-Jenderal Anda, Sire, hampir, dengan alasan yang dicari-cari, paling banyak atas dasar alasan yang sengaja diprovokasi, akan menyatakan perang terhadap Sultan di Aceh, dengan niat merampas warisannya. Sire, ini bukanlah sesuatu yang berterima kasih, bukan pula mulia, bukan jujur, dan bukan bijaksana.”^[232]

Ramalan Multatuli kemudian terbukti benar dalam rinciannya. Pada awalnya, pers bereaksi hati-hati terhadap surat itu. Namun respons berubah setelah pecahnya perang dengan Aceh. Banyak artikel dan pamflet muncul, baik dari pendukung maupun penentang, tetapi jelas bahwa Multatuli, dengan Brief aan den koning, telah memulai diskusi ini.^{[233][234][235][236][237][238]}

Surat itu kemudian juga dimasukkan dalam Ideeën IV. Bahkan di Ideeën V, Multatuli kembali menyinggung situasi di Aceh.^{[239][240][241][242][243][244]}

Deklarasi Perang Aceh (1873)

Kembali ke perjalanan Nieuwenhuysen, yang dengan amarah mendidih berlabuh ke Aceh menggunakan kapal perang Citadel van Antwerpen pada tanggal 7 Maret 1873. Kapal Belanda ini diiringi pula oleh kapal Siak dengan menempuh rute dari Betawi melalui Singapura dan Pulau Penang, dan pada tanggal 19 Maret angkat jangkar dari Pulau Penang disertai dua kapal perang tambahan, Marnix dan Coehoorn, menuju Aceh. Setelah membelah perairan barat Sumatera selama tiga hari, pada tanggal 23 Maret 1873 rombongan ini telah sampai di Pantai Aceh.^[214]

Di hari yang sama, diutus beberapa delegasi ke kerajaan yang membawa maklumat Pemerintah Hindia Belanda kepada Sultan Aceh agar memberikan uraian tertulis terkait lawatan Panglima Tibang di Singapura. Setelah diketahui dan ditelaah, pihak Belanda menilai jawaban dari Sultan Aceh tidak bernas, dan dianggap Belanda sebagai “merendahkan” martabat Traktat Sumatera. Kembali, Nieuwenhuysen menyeru kepada raja Aceh untuk mengakui otoritas Belanda di Sumatera. Namun yang didapat terkesan jauh panggang dari api, Aceh memberikan pernyataan yang mengundang reaksi “angkat senjata” dari Belanda. Puncak dari perang urat syaraf tersebut, adalah ketika Nieuwenhuysen menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh lewat suatu manifesto tertanggal 26 Maret 1873. Beberapa hari sebelumnya perintah dari Batavia untuk memaklumatkan Aceh sudah jauh-jauh hari digelontorkan, berikut bunyinya:^[214]

DAGORDER.

Aan de vereenigde Land-en Zeemacht, bestemd om deel te nemen aan de expeditie tegen Atjeh.

Toen ik in de afgeloopen maand, op den heugelijken geboortedag van Zijne Majesteit onzen beminden en geëerbiedigden Koning de getuigenis aflegde, dat leger en vloot immer gereed waren, hunne verplichtingen jegens Koning en Vaderland, op de meest schitterende wijze te vervullen, dacht ik niet, dat ik reeds zóó spoedig het “…te wapen” zou moeten doen hooren.

Gij thans geroepen om genoegdoening te eischen voor trouweloosheid en verraad.

Gij zult te Atjeh uw plicht doen, gelijk gij dien steeds, blijkens iedere pagina uwer glorierijke geschiedenis hebt volbracht en die geschiedenis zal met een nieuwe schitterende bladzijde worden verrijkt.

„Moed, beleid en trouw” zij ook nu weer uwe leus.

Ik reken op U, met blind vertrouwen, met rechtmatigen trots.

Leve de Koning !

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië –

Opperbevelhebber van ’s Konings Land- en Zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop.

(w.g.) LOUDON.

Batavia, 19 Maart 1873

Voor eensluidend afschrift,

De Gouvernements-Secretaris.

Terjemahan:

Perintah Harian

Kepada pasukan darat dan laut yang digabungkan, yang ditugaskan untuk mengambil bagian dalam ekspedisi melawan Aceh.

Ketika pada bulan yang lalu, pada hari kelahiran yang menggembirakan dari Yang Mulia Raja kita yang tercinta dan dihormati, saya menyatakan bahwa angkatan darat dan angkatan laut senantiasa siap untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap Raja dan Tanah Air dengan cara yang paling gemilang, saya tidak menyangka bahwa begitu segera saya harus menyerukan perintah “angkat senjata.”

Kini kalian dipanggil untuk menuntut balasan atas pengkhianatan dan perbuatan tidak setia.

Kalian akan melaksanakan tugas kalian di Aceh, sebagaimana kalian senantiasa melaksanakannya, sebagaimana dibuktikan oleh setiap halaman dari sejarah kalian yang gemilang; dan sejarah itu akan diperkaya dengan satu halaman baru yang cemerlang.

“Keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan” hendaklah sekali lagi menjadi semboyan kalian.

Saya menaruh harapan kepada kalian dengan kepercayaan penuh, dan dengan kebanggaan yang sah.

Hidup Sang Raja!

Gubernur Jenderal Hindia Belanda –

Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut Raja di sebelah timur Tanjung Harapan.

(t.t.d.) LOUDON

Batavia, 19 Maret 1873

Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Pemerintah.

Setelah mempersiapkan kekuatan militernya, Belanda mulai meluk-lik di pantai Aceh dengan 6 buah kapal uap, 2 buah kapal angkatan laut, 5 buah kapal barkas, 8 buah kapal peronda, sebuah kapal komando, 6 buah kapal pengangkut, dan 5 buah kapal layar. Bak ular naga yang menebar angkara murka, deret demi deret sap-sap armada Belanda mulai mencium bibir pantai Aceh. Pada tanggal 8 Maret, berpeleton-peleton pasukan Belanda mendarat dan segera membentuk formasi perang tepi bahari di Pantai Ceureumen, sebelah timur Ulee Lheue, dengan amunisi 168 perwira yang membawahi 3.198 pasukan. Yang memegang mandala perang tertinggi adalah Mayor Jenderal J.H.R Kohler. Sekilas terlihat, wajah-wajah kaum penjajah itu, mulai menegang, menanti kejutan apa yang disuguhkan oleh barikade pasukan Aceh. Desir-desir angin pantai yang mengalun sendu, tak lantas memudarkan pandangan awas mereka yang terekam semakin dibayangi lambang-lambang getir dan sedan.^[136]

Ibrahim Alfian membagi periodisasi Perang Aceh ini ke dalam dua bagian: 1) Masa Bertahan (1873–1875); 2) Masa Perang Raya (1876–1896).^[214][27]

Dimulainya Perang Aceh I (1873)

Perang Aceh secara resmi dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Alasan yang dikemukakan oleh Belanda adalah untuk melindungi kepentingan dagangnya di Selat Malaka dari apa yang mereka sebut sebagai "gangguan perompakan oleh kapal-kapal Aceh". Selain itu, Belanda merasa terancam oleh upaya diplomasi Aceh yang menjalin hubungan dengan beberapa kekuatan besar dunia saat itu, seperti Kesultanan Utsmani (Turki), Amerika Serikat, dan Italia.

Sebagai langkah awal, pada 26 Maret 1873 (26 Muharram 1290 H), Belanda mengerahkan kekuatan lautnya dan melakukan blokade terhadap wilayah pesisir Aceh Besar dengan sekitar 60 kapal perang. Sementara itu, pasukan darat Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Köhler mendarat di pantai Ceureumen, di sebelah timur Ulee Lheue. Pasukan ini segera bergerak menuju pusat kota Bandar Aceh Darussalam.

Setelah pertempuran berlangsung selama beberapa hari, pasukan Belanda berhasil menduduki wilayah Meuraksa dan membakar Masjid Raya Baiturrahman, simbol penting dalam kehidupan religius masyarakat Aceh. Namun, perlawanan sengit dari rakyat Aceh yang dipimpin oleh para uleebalang—dengan semangat jihad yang disuarakan melalui kalimat takbir “Lā ilāha illallāh”—berhasil memukul mundur pasukan kolonial. Dalam pertempuran tersebut, Jenderal Kohler tewas akibat tembakan jarak jauh dari seorang pejuang Aceh. Kematian Kohler menyebabkan demoralisasi di kalangan pasukan Belanda, yang kemudian memilih untuk mundur kembali ke Batavia.

Sebagai respons terhadap perkembangan ini, Belanda memperketat blokade laut di wilayah Aceh guna mencegah masuknya bantuan dari luar negeri. Dengan demikian, fase pertama Perang Aceh dinyatakan berakhir.

Sementara itu, Dewan Delapan terus aktif dalam mendukung perjuangan Aceh. Beberapa anggotanya dikirim ke Singapura untuk kembali menghubungi konsul Amerika Serikat, Mayor Studer, guna memperkuat posisi diplomatik Aceh. Melalui konsul tersebut, Dewan Delapan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Ulysses S. Grant di Washington. Di sisi lain, Sultan Mahmud Syah II juga mengirimkan utusan khusus, Habib Abdurrahman az-Zahir, ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dari Sultan Turki Utsmani dan Syarif Mekkah dalam menghadapi agresi militer Belanda.

Surat Ratu Victoria yang tidak sampai (1873)

Pada Desember tahun itu, sebuah kapal perang Inggris bernama Thalia berlabuh di Kuala Aceh. Kapal tersebut membawa seorang perwira Inggris, Kolonel Woolcombe, yang disebut-sebut memiliki tugas menyampaikan surat pribadi dari Ratu Victoria kepada Sultan Aceh, Mahmud Syah II. Isi surat tersebut, sebagaimana diumumkan, bertujuan menasihati Sultan Aceh agar tidak melawan Belanda dengan kekerasan dan sebaiknya menerima jalan damai sesuai kehendak pihak Belanda.

Kolonel Woolcombe kemudian tetap berada di kapal selama beberapa waktu. Menurut suatu sumber, pihak Belanda tidak menghendaki ia turun ke darat karena khawatir hal itu dapat menghambat rencana serangan mereka. Woolcombe sendiri meragukan apakah surat itu akan benar-benar disampaikan oleh Belanda kepada Sultan Aceh jika ia menyerahkannya melalui pihak Belanda, mengingat Inggris berada dalam posisi negara non-kombatan. Di sisi lain, Belanda juga tidak bersedia menjamin keselamatan Woolcombe atau pejabat Inggris lainnya jika mereka turun ke darat bersama pejabat Belanda untuk menyerahkan surat tersebut.

Akibat situasi tersebut, surat Ratu Victoria tidak pernah disampaikan kepada Sultan Aceh, dan Kolonel Woolcombe akhirnya kembali ke negerinya tanpa hasil. Informasi lebih lanjut mengenai perutusan ini tidak banyak diketahui. Namun, peristiwa tersebut sering dikaitkan dengan kabar kematian seorang utusan Belanda bernama Sumo Widikjo. Peristiwa itu memunculkan dugaan bahwa Belanda mencurigai isi perutusan Woolcombe dan surat Ratu Victoria, yang tidak mereka ketahui secara pasti.

Tidak lama kemudian, beredar berita bahwa Sumo Widikjo telah terbunuh. Dalam situasi demikian, pihak Belanda diduga berharap Woolcombe memilih kembali ke Inggris daripada memaksakan diri turun ke darat dengan risiko keselamatan, baik dari pihak Belanda sendiri maupun dari pihak Aceh.^[207]

Perang Aceh Kedua (1874-1880)

Tahap kedua Perang Aceh dimulai pada tahun 1874, di tengah wabah kolera yang melanda wilayah Aceh. Wabah ini dicurigai sebagai bagian dari strategi Belanda, yang diduga membawanya dari Batavia untuk melemahkan kekuatan militer dan pertahanan Kesultanan Aceh.

Dalam fase ini, Belanda mengerahkan pasukan dalam jumlah yang lebih besar di bawah pimpinan Letnan Jenderal Jan van Swieten dan Mayor Jenderal G.M. Verspijck. Serangan dimulai dengan pendaratan pasukan Belanda di Lho Nga (Krueng Raba) dan Lamnga (Ujung Pedro Pasi). Namun, pasukan Belanda yang mendarat di Lamnga mengalami kekalahan dan terpaksa mundur. Mereka kemudian bergeser ke wilayah Kuala Gigieng dan Alue, tetapi kembali gagal menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Aceh.

Belanda akhirnya berhasil merebut wilayah Gampong Baro, yang menjadi titik tolak mereka untuk melancarkan serangan langsung ke Masjid Raya Baiturrahman, pusat simbolik dan spiritual rakyat Aceh. Masjid ini dipertahankan dengan gigih oleh Tuanku Hasyim, Panglima Polem, serta sejumlah uleebalang dan pasukan rakyat Aceh. Setelah pertempuran sengit selama tiga belas hari, masjid jatuh ke tangan Belanda.

Pasukan Aceh kemudian mundur ke Dalam Darud Dunia, kompleks istana kerajaan, guna mempertahankan pusat kekuasaan. Namun, kekuatan pasukan kolonial Belanda yang lebih unggul tidak dapat dibendung, dan istana pun berhasil direbut. Belanda menjadikan Dalam Darud Dunia sebagai pusat komando dan pertahanannya. Masjid Raya Baiturrahman, yang sebelumnya mengalami kebakaran, kembali dirusak oleh Belanda meski tidak sepenuhnya dihancurkan. Kota Bandar Aceh kemudian diubah namanya menjadi Kutaraja oleh pemerintah pendudukan kolonial.

Sultan Mahmud Syah II, bersama keluarganya dan sejumlah pasukan, berhasil melarikan diri ke wilayah Lueng Bata, dan kemudian melanjutkan pelarian ke daerah pegunungan di selatan, tepatnya di Pagar Ayer. Setelah empat hari dalam pengungsian, Sultan wafat di sana akibat terjangkit kolera. Kepemimpinan Aceh kemudian diteruskan oleh Tuanku Hasyim, yang diangkat sebagai Wali Sultan Aceh.

Pagar Ayer dijadikan sebagai markas sementara para pemimpin perlawanan Aceh. Dalam rangka memperkuat diplomasi luar negeri, Dewan Delapan kembali melakukan manuver diplomatik dengan bertemu Sultan Johor, Abu Bakar. Namun, usulan Sultan Abu Bakar agar Aceh berdamai dengan Belanda ditolak mentah-mentah oleh Teuku Paya, ketua Dewan Delapan, yang menegaskan komitmen untuk terus melawan pendudukan kolonial.

Pada tahun 1875, pemerintah kolonial Belanda memperluas ofensif militernya dengan menggempur wilayah Tiga Sagi, yang merupakan pusat-pusat kekuasaan adat dan militer Aceh. Serangan pertama ditujukan ke wilayah Sagi XXV Mukim dan Sagi XXVI Mukim menjelang akhir tahun, sebagai bagian dari strategi Belanda untuk melumpuhkan sistem pertahanan tradisional Aceh yang terorganisir dalam struktur Sagi.

Pada tahun 1876, pasukan Belanda melanjutkan kampanye militer dengan menduduki sejumlah wilayah pesisir Pidie dan membangun benteng pertahanan di Sigli. Kehadiran militer ini segera mendapat perlawanan dari rakyat Aceh. Di tengah situasi tersebut, muncul sosok penting dalam sejarah perlawanan Aceh, yakni Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, seorang ulama karismatik dari Tiro yang kemudian diangkat sebagai panglima perang di wilayah ini.

Pada tahun yang sama, organisasi Dewan Delapan, yang sebelumnya aktif dalam kegiatan diplomasi dan penggalangan bantuan untuk Aceh dari luar negeri, tampaknya telah dibubarkan. Ketua Dewan Delapan, Teuku Paya, kembali ke Aceh untuk bergabung dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda. Meski organisasi ini secara resmi tidak aktif lagi, beberapa mantan anggotanya di Penang tetap menjalin komunikasi dengan pimpinan Kesultanan Aceh hingga dua dekade berikutnya.

Habib Abdurrahman az-Zahir, ulama dan diplomat Aceh yang sebelumnya menjalankan misi ke Kekaisaran Utsmani (Turki) dan telah singgah selama dua tahun di Penang untuk bertemu dengan Dewan Delapan, kembali ke tanah air. Ia mendarat di Idi, membawa semangat baru dalam perlawanan. Meskipun upayanya meminta bantuan militer dari Sultan Abdul Hamid II dan Syarif Mekkah tidak membuahkan hasil, Habib berhasil menggalang dana perang dalam jumlah besar dari para uleebalang pantai utara dan timur Aceh.

Kunjungan van Lansberge (1877)

Pada tahun 1877, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J.W. van Lansberge, melakukan kunjungan langsung ke Kutaraja (nama yang diberikan Belanda untuk Banda Aceh) guna meninjau situasi di medan Perang Aceh. Dalam kunjungannya, van Lansberge menyarankan untuk menghentikan ekspansi wilayah dan menganjurkan strategi bertahan dan menunggu (defensive waiting), strategi yang menurutnya lebih cocok untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh yang gigih dan berkepanjangan.

Menindaklanjuti strategi tersebut, pasukan Belanda mulai membangun jaringan pos-pos pertahanan permanen di sepanjang garis pendudukan mereka di wilayah Aceh Besar. Pembangunan ini berhasil memutus jalur logistik dan perbekalan milik pasukan Aceh di dataran rendah, sehingga memaksa pihak Aceh mengalihkan jalur pasokan melalui jalur pegunungan yang sulit dan berbahaya.

Namun, antara bulan Agustus hingga Oktober 1877, Belanda kembali melancarkan agresi terhadap wilayah-wilayah yang diketahui masih aktif melakukan perlawanan. Ekspedisi militer ini ditujukan ke wilayah-wilayah pantai barat seperti Meulaboh dan Lhong, pantai utara seperti Meureudu dan Samalanga, serta pantai timur seperti Langsa dan Manyak Payed. Daerah-daerah ini diketahui dikuasai oleh para uleebalang yang menolak tunduk kepada Belanda.

Serangan ke pantai barat berjalan relatif sukses bagi pihak Belanda, yang berhasil menguasai Meulaboh dan Lhong. Namun, serangan mereka ke wilayah utara dan timur mengalami kegagalan.

Perang Samalanga Pertama (1877)

Artikel utama: Ekspedisi Samalanga I

Di akhir tahun, pasukan gabungan dari Idi, Gigieng, dan Samalanga melancarkan serangan besar terhadap pos-pos Belanda di bagian tenggara wilayah pendudukan kolonial. Serangan ini menandai dimulainya Pertempuran Samalanga.

Dalam pertempuran tersebut, pasukan Belanda di bawah komando Kolonel Karel van der Heijden menyerang pertahanan Samalanga yang dipimpin oleh seorang bangsawan wanita tangguh, Pocut Meuligoe. Belanda berhasil mendirikan pos di wilayah pesisir, lalu berusaha menembus pusat Samalanga. Namun, mereka tertahan oleh pertahanan kuat di Benteng Batee Iliek, sebuah benteng kokoh milik pasukan Aceh.

Serangan terhadap Benteng Batee Iliek kembali menemui kegagalan bagi Belanda. Pertempuran Samalanga I pun berakhir dengan kemenangan di pihak Aceh. Kolonel van der Heijden, komandan pasukan Belanda, tertembak pada bagian mata kirinya dalam pertempuran tersebut. Ia selamat, tetapi sejak saat itu dikenal luas di kalangan rakyat Aceh dengan julukan “Jenderal Mata Satu”.

Keberhasilan mempertahankan Samalanga dan Meureudu menjadi kemenangan penting bagi pasukan Aceh. Namun, pertempuran sengit di Samalanga tidak selesai dalam waktu singkat dan berlanjut hingga tahun berikutnya, menandai periode baru dalam perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh kombinasi ulama, bangsawan, dan pemimpin adat

Pertempuran di Aceh Besar (1877-1878)

Dua bulan setelah Perang Samalanga I, pasukan gabungan dari para uleebalang utara dan timur, bersama pasukan di bawah komando Habib Abdurrahman az-Zahir, melancarkan serangan balasan. Mereka menyerbu dan menggempur garis pertahanan Belanda di pantai timur Aceh Besar. Dalam operasi ini, pasukan Aceh berhasil menembus ke dalam wilayah pendudukan dan mencapai Pante Pirak yang berada di dalam kota Kutaraja, bahkan sempat mendudukinya sebelum akhirnya mundur kembali.

Pada tahun 1878, setelah posisi Pagar Ayer menjadi tidak aman akibat gempuran Belanda, Tuanku Hasyim dan para pemimpin utama Kesultanan Aceh memindahkan pusat perlawanan ke Indrapuri, sebuah wilayah strategis di Sagi XXVI Mukim. Mereka mendirikan markas baru di Masjid Tua Indrapuri, yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan pelarian Aceh. Di tempat ini pula, para pembesar mengangkat Tuanku Muhammad Daud sebagai Sultan Aceh yang baru dan terakhir, dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah II. Karena usianya yang masih muda, kendali tertinggi pemerintahan tetap berada di tangan Tuanku Hasyim selaku Wali Sultan.

Sementara itu, Habib Abdurrahman az-Zahir, tokoh penting dalam diplomasi dan militer Aceh, melanjutkan perlawanan bersenjata. Dari basisnya, ia memimpin serangkaian serangan terhadap kedudukan Belanda di wilayah Aceh Besar, termasuk di Lam Krak, Leupong, Gletaron, Lhoknga, Krueng Raba, Bukit Sebon, dan Peurukuan Bada. Ia kemudian menempatkan diri di Montasik, mendirikan Benteng Seuneulob sebagai markas utamanya. Dari Montasik, Habib menjalin koordinasi dengan Teungku Chik di Tiro, yang tengah memimpin perlawanan sengit di Sigli dan Gigieng.

Namun kekuatan Belanda di bawah pimpinan Jenderal van der Heijden (yang telah diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh) semakin menguat. Ia melancarkan operasi militer terhadap wilayah-wilayah strategis yang masih dikuasai Aceh, termasuk daerah Geudong dan Idi. Habib Abdurrahman bersama 2.000 orang pasukannya kemudian melancarkan serangan besar ke Mukim VI di Aceh Besar, tetapi serangan ini berhasil dipatahkan oleh Belanda.

Antara bulan Juli hingga Oktober 1878, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Benteng Seuneulob, dan akhirnya berhasil merebutnya. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi moral perjuangan Habib Abdurrahman. Setelah kekalahan tersebut, ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Dalam kesepakatan penyerahan dirinya, ia menerima pengampunan dan diperbolehkan meninggalkan Aceh dengan syarat tidak kembali lagi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberinya pensiun seumur hidup sebesar 10.000 dolar per bulan. Habib Abdurrahman kemudian pergi ke Makkah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya, tanpa pernah kembali ke Aceh.

Aliansi Aceh–Sisingamangaraja dalam Perang Batak (1878–1907)

Artikel utama: Perang Batak

Perang Batak, yang berlangsung dari tahun 1878 hingga 1907, merupakan salah satu perlawanan terpanjang terhadap kolonialisme Belanda di Sumatra Utara. Dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, raja dan pemimpin spiritual masyarakat Batak, perlawanan ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga melibatkan aliansi strategis dengan Kesultanan Aceh.^[253][254]

Sisingamangaraja XII menolak keras penyebaran agama Kristen oleh misionaris Belanda yang tergabung dalam Rijnsche Zending, karena dianggap mengancam kepercayaan tradisional Parmalim yang dianut oleh masyarakat Batak. Penolakan ini memicu intervensi militer Belanda pada Februari 1878, yang memprovokasi Sisingamangaraja untuk memulai perlawanan bersenjata. Pada Desember 1878, Sisingamangaraja XII membentuk aliansi dengan pejuang Aceh untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda.^{[253][255][256]}

Aliansi ini memungkinkan pertukaran taktik dan pelatihan militer antara pasukan Batak dan Aceh. Pasukan Batak dilatih dalam perang gerilya di gua-gua tersembunyi, sementara pelatih dari Aceh, seperti Teungku Mengambat, membantu meningkatkan kemampuan tempur mereka. Sebagai balasannya, beberapa perwira Batak dikirim ke Aceh untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut.^[253][257]

Aliansi ini berhasil menduduki wilayah pedalaman Sumatra Utara, namun saat memasuki wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Meskipun demikian, kolaborasi ini memperkuat semangat perlawanan dan memperluas jaringan anti-kolonial di Sumatra.^[253]

Setelah pendudukan Huta Paong oleh Belanda pada September 1889, perlawanan mulai melemah. Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur dalam pertempuran di Dairi bersama dua putranya dan putrinya.^[253][257]

Kampanye lanjutan (1879)

Pasukan Belanda terus melanjutkan operasi militer terhadap kantong-kantong perlawanan Aceh di berbagai daerah. Di Pidie, wilayah Peukan Baro menjadi sasaran serangan, sementara di Aceh Besar, kampanye militer diarahkan ke Ladong dan Krueng Raya. Di wilayah Peusangan, posisi Aceh di Kuala Jangka juga diserang. Di bagian timur Aceh, Belanda mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan memperkuat pertahanan di Lhokseumawe dan Idi, termasuk pembangunan pos-pos militer baru.

Gelombang penyerahan diri sejumlah tokoh penting Aceh terjadi sepanjang tahun ini, menyusul jejak Habib Abdurrahman az-Zahir yang telah menyerah pada tahun sebelumnya. Tokoh-tokoh yang menyerah termasuk Tuanku Muda Baid, Panglima Tibang, dan Tengku di Gle Jal, mayoritas dari mereka adalah uleebalang berpengaruh dari wilayah Tiga Sagi. Meskipun demikian, kekuasaan Belanda di Aceh masih belum mutlak. Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim tetap melanjutkan perlawanan dari basisnya di Indrapuri, bahkan melancarkan serangan terhadap posisi Belanda dari daerah tersebut. Beberapa uleebalang di Sagi XXVI Mukim juga mempertahankan wilayah mereka dan menolak tunduk kepada kekuasaan kolonial.

Menghadapi kerasnya perlawanan rakyat Aceh, pihak Belanda mulai menerapkan pendekatan baru melalui kebijakan keagamaan untuk meredakan konflik. Sebagai bagian dari strategi ini, Jenderal van Swieten bersama Jenderal van der Heijden (Gubernur Militer Aceh) menginisiasi proyek renovasi Masjid Raya Baiturrahman di Kutaraja, yang telah hancur akibat serangan Belanda sebelumnya. Peletakan batu pertama renovasi masjid ini dilakukan pada tahun 1879 dan disaksikan langsung oleh Jenderal van der Heijden, sebagai upaya simbolik untuk menarik simpati masyarakat Muslim Aceh.

Perang di Pidie (1880)

Di Pidie, tokoh perlawanan terkenal, Teungku Chik di Tiro, mulai mengorganisasi kekuatan baru. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 orang prajurit di Garot, sebagai persiapan untuk menyerang benteng Belanda di Sigli, mempertegas komitmennya untuk terus memimpin perjuangan bersenjata melawan kolonialisme Belanda di wilayah pantai utara Aceh.

Sementara itu, pemerintahan kolonial Belanda juga mulai memperkuat infrastruktur sipil di daerah kekuasaannya. Pada tahun ini, mereka mendirikan sebuah rumah sakit besar di Kutaraja, yang disebut-sebut sebagai rumah sakit terbesar dan termodern di seluruh Hindia Belanda pada masa itu. Pembangunan rumah sakit ini tidak hanya berfungsi untuk keperluan medis militer dan penduduk, tetapi juga sebagai bagian dari upaya simbolik untuk menampilkan kehadiran sipil dan stabilitas kolonial di tengah konflik yang masih berlangsung di berbagai wilayah Aceh.

Perang Aceh Ketiga (1881-1896)

Tahun 1881 menandai dimulainya Tahap Ketiga Perang Aceh, yang ditandai dengan perubahan strategi dan semangat perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda. Inspirasi besar datang dari Afrika Timur, ketika Muhammad Ahmad, pendiri Negara Mahdi dan seorang pemimpin keagamaan dari Sudan, mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi dan memimpin gerakan melawan pendudukan Inggris-Mesir. Keberhasilan gerakan Mahdist dalam memerdekakan Sudan menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin Aceh yang percaya bahwa kemenangan umat Islam atas penjajah juga mungkin dicapai.

Di bawah pimpinan Teungku Chik di Tiro, para ulama dan uleebalang Aceh mengumumkan Prang Sabi (perang suci) melawan kolonialisme Belanda. Seruan ini memobilisasi rakyat dan menegaskan dimensi keagamaan dari perjuangan Aceh. Teungku Chik di Tiro kemudian memimpin pasukan untuk menyerang dan merebut kembali benteng Belanda di Sigli, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin perlawanan Aceh yang utama.

Sementara itu, di pantai barat Aceh, Teuku Umar, seorang panglima muda yang mulai menunjukkan karismanya, memimpin laskar Aceh dalam merebut kota Meulaboh dari tangan Belanda. Setelah itu, mereka melanjutkan ekspedisi ke Rigas dan Patih, dua wilayah uleebalang lainnya, dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang mencoba mendarat di kawasan tersebut.

Situasi ini memperburuk posisi militer Belanda di Aceh. Jenderal van der Heijden, Gubernur Militer Aceh yang dikenal kejam, dicopot dari jabatannya menyusul tekanan dari media dan kalangan pejabat di Belanda yang mengecam pelanggaran hukum perang yang ia lakukan. Kabar pemecatan van der Heijden disambut gembira oleh rakyat Aceh, yang menganggapnya sebagai kemenangan moral. Para pejuang Aceh bahkan mulai membujuk serdadu Belanda untuk membelot dan bergabung dengan pihak Aceh.

Sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan kolonial, Belanda mengganti sistem militer dengan pemerintahan sipil. Pruys van der Hoeven diangkat sebagai Gubernur Sipil Aceh yang pertama. Pada masa pemerintahannya, renovasi Masjid Raya Baiturrahman di Kutaraja yang telah dimulai sejak 1879 akhirnya rampung. Sebuah upacara penyerahan masjid dilangsungkan secara resmi, ditandai dengan 13 kali tembakan meriam dan penyerahan simbolik kunci masjid dari gubernur kepada Teungku Kadhi Malikul Adil sebagai pemuka agama setempat.

Dalam waktu yang sama, Belanda merebut Pulau Weh dan mendirikan Kolen Station (stasiun batu bara) di Sabang, menjadikan pulau tersebut pos strategis penting di ujung utara Sumatra. Di front timur, pasukan Aceh melancarkan serangan terhadap Lhokseumawe, berupaya menggempur kedudukan Belanda di kawasan tersebut.

Semangat jihad yang bangkit pada tahun ini turut mendorong munculnya berbagai karya sastra perjuangan. Beberapa karya penting yang muncul antara lain:

• 

  Hikayat Prang Sabi karya Teungku Haji Muhammad Pante Kulu, yang berisi ajakan dan motivasi jihad,^[67]
• Hikayat Prang Kompeuni karya Dokarim (Abdul Karim), yang menggambarkan perjuangan rakyat Aceh melawan "kompeni" Belanda.^[269]

Karya-karya ini menjadi bagian penting dari mobilisasi budaya dan ideologi dalam mendukung perang perlawanan Aceh yang semakin terorganisir dan terideologisasi.

Tahun 1882 menjadi kelanjutan dari meningkatnya intensitas perlawanan Aceh terhadap kolonial Belanda setelah pemecatan Jenderal van der Heijden dari posisi Gubernur Militer Aceh pada tahun sebelumnya. Pemecatan ini berdampak signifikan terhadap moral pasukan Belanda di Aceh. Sekitar 70 serdadu Belanda, termasuk 17 orang “Londo Ireng” (prajurit Belanda yang berasal dari kalangan pribumi), membelot dan menyeberang ke pihak Aceh. Fenomena ini menandai semakin besarnya pengaruh gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para ulama dan panglima lokal.

Pasukan perlawanan di bawah pimpinan Teungku Chik di Tiro, bersama sejumlah ulama dan laskar, melakukan serangkaian serangan ke wilayah perbatasan Aceh Besar, menyerbu benteng-benteng Belanda yang terdapat di sana. Serangan ini terus merangsek ke arah barat, menunjukkan ekspansi militer gerilyawan Aceh ke wilayah inti kekuasaan Belanda.

Di pantai barat Aceh, Teuku Umar, yang bermarkas di Meulaboh, memimpin serangan besar terhadap Kutaraja dan Ulee Lheue, dua lokasi strategis yang menjadi pusat kekuasaan dan pelabuhan penting Belanda. Dalam operasi ini, salah satu panglima Teuku Umar, Teuku Nyak Hasan, memimpin laskar untuk menggempur pos-pos militer Belanda di sepanjang pesisir barat Aceh Besar, dan berhasil merebut Peukan Bada dan Krueng Raba.

Serangan-serangan ini memperlihatkan adanya koordinasi yang semakin rapi antara panglima-panglima Aceh dari berbagai daerah, serta menyiratkan kuatnya basis dukungan rakyat terhadap perang perlawanan. Tahun ini menandai semakin menguatnya tekanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda, baik secara militer maupun moral.

Serangan Teungku Chik di Tiro (1883)

Di medan perang, serangan terhadap wilayah pendudukan Belanda semakin meningkat. Pasukan gerilyawan di bawah pimpinan Teungku Chik di Tiro menyusup ke kawasan-kawasan yang telah dikuasai Belanda dan melakukan sabotase terhadap infrastruktur modern, khususnya jaringan telepon dan listrik. Ratusan tiang dan kabel telepon, serta isolator, dirusak atau dijarah sebagai bagian dari taktik perang non-konvensional untuk melumpuhkan komunikasi militer Belanda.

Selain itu, Chik di Tiro, dibantu oleh sejumlah uleebalang lokal, melancarkan serangan besar ke kawasan Tiga Sagi, wilayah penting yang sebelumnya menjadi pusat perlawanan terhadap Belanda.

Gempuran laskar Aceh terjadi serentak di berbagai wilayah, yang memaksa Belanda untuk meninggalkan hampir seluruh pos mereka di luar Aceh Besar, dengan pengecualian dua lokasi strategis: Samalanga dan Lhokseumawe.

Insiden Pembajakan Kapal Nicero (1884)

Artikel utama: en:Nisero Incident

Pada tahun 1884, Belanda mengangkat Kolonel Henry Demmeni sebagai Gubernur Aceh yang baru, menggantikan pemerintahan sebelumnya dalam upaya memperkuat kendali kolonial di tengah perlawanan yang terus berkobar. Tahun ini juga ditandai oleh sebuah insiden internasional penting, yaitu Insiden Kapal Nicero, yang memperburuk citra Belanda di mata dunia.

Sebuah kapal dagang Inggris bernama Nicero terdampar di pesisir barat Aceh dan dibajak oleh Teuku Imam Muda, seorang uleebalang dari Teunom. Ia menahan kapal tersebut dan menuntut tebusan dalam jumlah besar. Ketika sebuah kapal Inggris datang untuk melakukan pembebasan, Belanda mencegah intervensi langsung Inggris, sehingga menimbulkan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Inggris mengancam akan menghentikan paksa Perang Aceh jika Belanda gagal menuntaskan masalah tersebut.

Menanggapi tekanan itu, Belanda mengutus Teuku Umar untuk menyelesaikan insiden tersebut. Namun, Umar memanfaatkan kesempatan itu untuk membelot kembali ke pihak Aceh, dan memimpin serangan terhadap Mukim VI di Aceh Besar, yang berhasil direbut dari tangan Belanda. Ia kemudian menjadikan kawasan tersebut sebagai markas barunya.

Di sisi lain, Belanda akhirnya mengalah pada tuntutan Inggris, dan mengirim dua utusan, Laging Tobias dan Maxwell, untuk berunding langsung dengan Teuku Imam Muda di Teunom. Setelah negosiasi, tebusan dibayar, dan kapal Nicero dikembalikan kepada Inggris, meredakan ketegangan internasional yang sempat mengancam eskalasi konflik.

Wabah Beri-Beri (1885)

Tahun 1885 ditandai oleh mewabahnya penyakit beri-beri di Aceh, yang berdampak besar terhadap jalannya Perang Aceh. Sebagian besar korban dari wabah ini adalah serdadu Belanda, sehingga melemahkan kekuatan militer kolonial di berbagai pos penjagaan mereka. Namun, kedua belah pihak—Belanda maupun Aceh—ikut terdampak, yang menyebabkan menurunnya intensitas pertempuran dan munculnya wacana perdamaian.

Dalam upaya menempuh jalan damai, Teungku Chik di Tiro, tokoh utama perlawanan Aceh, mengirim surat kepada Gubernur Belanda, Henry Demmeni di Kutaraja. Dalam surat itu, ia menyatakan bahwa rakyat Aceh bersedia berdamai apabila Belanda bersedia memeluk Islam. Namun demikian, permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Belanda, dan tidak ada perubahan sikap dari pemerintah kolonial.

Serangan Teuku Nyak Makam di Tamiang dan Langkat (1885)

Sementara itu, di front timur, pertempuran terus berlangsung sengit. Pasukan Aceh di bawah komando Teuku Nyak Makam, yang bermarkas di wilayah Langsa dan Manyak Payed, melancarkan serangan besar ke daerah Tamiang dan Langkat. Dalam penyerangan ini, perkebunan-perkebunan Belanda di Seruway, Pulau Kampai, hingga Besitang dibumihanguskan, sebagai bentuk perlawanan terhadap ekspansi ekonomi kolonial di kawasan timur Sumatra.

Sebagai dampak dari perlawanan tersebut, banyak kejuruan (negeri) di Tamiang serta Bahorok di Langkat menyatakan berpihak kepada Aceh, dan secara aktif membantu laskar Aceh dalam perang melawan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap perjuangan Aceh mulai meluas ke luar batas tradisional kesultanan, dan membentuk perlawanan regional yang lebih terkoordinasi.

Tahun 1886 menjadi tahun yang sangat berat bagi pihak Belanda, akibat wabah beri-beri yang semakin meluas dan mematikan. Lebih dari 6000 serdadu Belanda dilaporkan terserang penyakit ini. Rumah Sakit Hindia Belanda di Kutaraja, yang sebelumnya dianggap paling modern di Hindia Belanda, tidak mampu menangani lonjakan jumlah pasien, dan sebagian besar prajurit tidak mendapat perawatan memadai.

Bahkan, Gubernur Aceh saat itu, Kolonel Henry Demmeni, diduga turut terjangkit penyakit tersebut dan akhirnya meninggal dunia pada bulan Desember 1886 setelah dua tahun masa jabatannya. Posisinya kemudian digantikan oleh Kolonel H.K.F. van Teijn, yang menjadi gubernur baru di tengah krisis kesehatan dan tekanan militer yang terus meningkat.

Di medan perang, perlawanan Aceh terus berlangsung, terutama di front timur. Teuku Nyak Makam kembali memimpin serangan intensif terhadap pos-pos militer Belanda di wilayah Langkat, termasuk Pangkalan Susu, Langkat Hilir, dan Serapuh di Langkat Hulu. Selain itu, wilayah Seruway dan Pulau Kampai, yang sebelumnya sempat direbut kembali oleh Belanda, kembali diserang dan digempur oleh pasukan Aceh.

Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa pasukan Aceh masih aktif dan agresif di berbagai front, terutama di luar Aceh Besar, meskipun wabah penyakit juga memengaruhi jalannya perang secara umum.

Dialog Gagal antara Ulama dan Gubernur (1888)

Tahun 1888 ditandai oleh usaha diplomatik untuk mengakhiri Perang Aceh, meskipun akhirnya berakhir tanpa hasil. Teungku Chik di Tiro kembali mengirim surat kepada Gubernur Belanda, Kolonel H.K.F. van Teijn, menawarkan perdamaian dengan syarat bahwa orang-orang Belanda bersedia memeluk Islam. Dalam suratnya, Teungku Chik di Tiro menekankan bahwa perang yang berkepanjangan telah merugikan kedua belah pihak dan oleh karenanya perdamaian menjadi jalan terbaik.

Surat ini dibalas langsung oleh Gubernur van Teijn, yang menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri perang namun menolak untuk memeluk Islam. Ia juga menawarkan untuk bertemu langsung dengan Teungku Chik di Tiro di Kutaraja. Namun, Teungku Chik di Tiro dengan tegas menolak tawaran tersebut, dan menyatakan bahwa perdamaian tidak mungkin tercapai selama Belanda tetap menjadi “kafir” dan tidak meninggalkan Aceh.

Saling surat antara Teungku Chik di Tiro dan Gubernur van Teijn menarik perhatian pemerintah kolonial di Belanda. Menteri Jajahan Belanda kemudian menginstruksikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar mengatur ulang isi balasan van Teijn. Dalam surat balasan selanjutnya, van Teijn mengutip ayat 256 dari Surah al-Baqarah, yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama (لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ), dan menegaskan bahwa Belanda tidak berniat memaksakan keyakinan apapun serta tulus ingin mencapai perdamaian dan kesejahteraan di Aceh.

Namun, Teungku Chik di Tiro tetap pada pendiriannya, dan menolak segala bentuk perdamaian selama kekuasaan kolonial Belanda masih bercokol di tanah Aceh. Usaha diplomatik pun gagal total, dan Perang Aceh pun terus berlanjut, bahkan hingga lebih dari dua dekade berikutnya.

Di Sumatra Timur, perkembangan politik dan arsitektur penting terjadi: Sultan Deli memindahkan pusat kerajaannya dari Labuhan ke Medan dan mendirikan Istana Maimun, yang kelak menjadi simbol penting kejayaan Kesultanan Deli dan Kota Medan sebagai pusat kekuasaan.

Penyerangan di Kuta Pohama dan Aneuk Galong (1889)

Pada tahun 1889, pasukan Aceh di bawah komando Teungku Chik di Tiro melakukan serangkaian serangan strategis terhadap wilayah sekitar ibu kota kolonial Belanda di Aceh, Kutaraja. Kuta Pohama, sebuah wilayah yang terletak dekat pusat kota kolonial, berhasil direbut oleh pasukan Aceh, yang kemudian segera membangun benteng pertahanan di sana. Tidak lama berselang, wilayah Aneuk Galong di sebelah selatan Kutaraja juga dikuasai oleh pasukan Aceh dan dibentengi. Dengan jatuhnya dua titik penting tersebut, Kutaraja praktis berada dalam kondisi terkepung oleh benteng-benteng pasukan Aceh.

Ekspedisi Idi (1889)

Artikel utama: Ekspedisi Idi

Pada tahun 1889, Perang Idi dimulai, saat pasukan Belanda dalam jumlah besar kembali menggempur dan menduduki wilayah Idi di Aceh Timur. Mereka menempati kembali benteng lama yang sebelumnya telah ditinggalkan, tetapi menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Laporan Kolonel Schoemaker mencatat bahwa perlawanan dari rakyat Aceh, termasuk kaum perempuan, sangat ganas dan menunjukkan militansi tinggi dalam mempertahankan wilayahnya.

Pembentukan Marsose (1890)

Pada tahun 1890, pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk pasukan khusus bernama Marsose (Marechausse). Korps ini nantinya akan memainkan peranan kunci dalam operasi militer penaklukan Aceh, khususnya dalam aksi-aksi kontra-gerilya di pedalaman. Pembentukan Marsose sendiri diinisiasi oleh seorang putra asal Minangkabau bernama Mohammad Sjarif atau Arif, ia merupakan mantan jaksa, Selanjutnya menjadi Komisaris pada Kantor Gubernur Belanda untuk Aceh dan Daerah Taklukannya.^[15]

Konsolidasi di Idi (1890)

Sementara itu di wilayah timur, Belanda berhasil memperkuat kedudukannya di Idi, setelah berhasil bertahan dari berbagai serangan dan secara bertahap mengurangi intensitas perlawanan rakyat Aceh. Keberhasilan ini memberi Belanda titik pijak penting untuk operasi lanjutan di kawasan timur Aceh.

Pembunuhan Teungku Chik di Tiro (1891)

Pada 25 Januari 1891, Teungku Chik di Tiro wafat secara misterius, diduga akibat diracun. Ia digantikan oleh putranya, Teungku Muhammad Amin, yang melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Bersama Sultan Muhammad Daud Syah II, para panglima, uleebalang, dan ulama Aceh memperkuat pertahanan dengan membangun benteng-benteng di wilayah Tiga Sagi, terutama di daerah XXII Mukim.

Dalam buku Tengku Tjhik di Tiro: Hidup dan Perdjuangannya, Ismail Jakub menulis bahwa ia diracuni oleh Nyak Ubit, seorang wanita yang datang membawa hidangan kenduri berisi daging burung berkik yang telah dicampur racun dan disajikan dalam penutup tradisional khas Aceh (sange daja).^[270]

Kemunculan Snouck Hurgronje (1891)

Pada tahun yang sama, Belanda mengirim seorang ahli orientalis dan mata-mata, Snouck Hurgronje, ke Aceh. Hurgronje menyamar sebagai seorang Muslim dengan nama Abdul Gaffar, dan berhasil melebur ke dalam masyarakat Aceh. Ia mendapatkan kepercayaan sebagai seorang ulama dan bahkan pernah memberikan ceramah di beberapa masjid.

Dari hasil pengamatan dan penyamarannya, Snouck Hurgronje menyimpulkan bahwa strategi paling efektif untuk melemahkan Aceh adalah dengan memisahkan agama dari politik (sekulerisasi), serta menjauhkan pengaruh kaum ulama dari rakyat dan para bangsawan (uleebalang). Pendekatan ini kemudian menjadi dasar bagi kebijakan Belanda dalam upaya menaklukkan Aceh secara lebih sistematis.

Pada tahun 1892, Snouck Hurgronje kembali ke Batavia dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya yang berjudul Atjeh Verslag kepada pemerintah Hindia Belanda. Laporan ini memuat analisis mendalam mengenai kebudayaan dan keagamaan masyarakat Aceh, dan menjadi dasar strategi Belanda dalam kampanye penaklukan Aceh selanjutnya.

Peristiwa Kalut (1892)

Artikel utama: Peristiwa Kalut (1892)

Peristiwa Kalut atau juga dikenal De Kaloet-affaire adalah sebuah peristiwa militer dalam rangkaian panjang Perang Aceh pada tahun 1892 yang terjadi di wilayah Kaloet, XXV Mukim, ketika pasukan kolonial Belanda dari Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger berusaha merebut sebuah benteng pertahanan Aceh yang dianggap strategis, namun berulang kali mengalami kegagalan dalam beberapa operasi penyerbuan antara Agustus hingga Oktober tahun itu. Dalam operasi tersebut, pasukan Belanda yang memiliki persenjataan modern dan dukungan artileri menghadapi perlawanan sengit dari pejuang Aceh yang memanfaatkan benteng tanah, parit pertahanan, serta medan hutan lebat untuk menahan serangan musuh. Kegagalan ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa di pihak kolonial, tetapi juga menimbulkan kritik tajam dalam laporan militer dan pers Belanda mengenai kesalahan taktik, kurangnya intelijen lapangan, serta ketidakmampuan menghadapi perang gerilya yang telah menjadi ciri khas perlawanan Aceh sejak invasi Belanda pada 1873. Peristiwa Kaloet-affaire kemudian dipandang sebagai contoh nyata betapa sulitnya penaklukan Aceh meskipun Belanda memiliki keunggulan teknologi militer, karena struktur sosial-keagamaan masyarakat Aceh, kepemimpinan ulama dan uleebalang, serta jaringan pertahanan lokal memungkinkan rakyat Aceh mempertahankan wilayahnya dalam jangka panjang. Dalam konteks sejarah Perang Aceh yang berlangsung hingga awal abad ke-20, Kaloet-affaire menjadi salah satu episode penting yang menunjukkan dinamika konflik kolonial di Aceh, memperlihatkan kekuatan pertahanan lokal, serta menegaskan bahwa dominasi militer kolonial tidak selalu menjamin kemenangan di medan perang yang dipenuhi perlawanan rakyat dan kondisi geografis yang sulit.^[271]

Politik Tipu Daya dan Penyerahan kembali Teuku Umar (1893)

Sejumlah uleebalang di Aceh Barat, seperti Trumon, Labuhan Haji, dan Susoh, telah tunduk kepada Belanda. Teuku Umar kembali berdamai dengan Belanda, menyerahkan diri, dan diampuni. Ia diterima sebagai pejabat Hindia Belanda dan menempuh pendidikan militer Belanda. Namun, secara diam-diam Teuku Umar tetap setia kepada perjuangan Aceh dengan memerangi uleebalang yang menindas rakyat serta menjadi penghubung bagi para pejuang Aceh, bahkan membagikan gaji Belanda-nya kepada pejuang dan rakyat.

Serangan Teuku Nyak Makam ke Sumatra Timur (1893-1894)

Pasukan Teuku Nyak Makam terus menggempur posisi Belanda di Langkat dan berhasil menduduki beberapa wilayah strategis seperti Seruway, Lubuk Batil, Rantau Pakam, dan Basitang. Sementara itu, Tuanku Hasyim meletakkan jabatan Panglima Besar dan menyerahkannya kepada Panglima Polem. Setelah pensiun, ia kembali ke rumahnya di Reubee, tetapi tetap aktif memberikan konsultasi strategis kepada para panglima, ulama, dan uleebalang. Di front timur, Belanda berhasil merebut kembali wilayah Langkat dan Tamiang yang sempat dikuasai pasukan Aceh, termasuk Seruway, Karang, Tandil, Lubuk Batil, dan Kuala Simpang.

Pertempuran Benteng Aneuk Galong (1896)

Pertempuran Benteng Aneuk Galong terjadi dengan serangan mendadak pasukan Belanda yang didominasi korps Marsose terhadap salah satu benteng terkuat Aceh. Serangan ini berhasil menaklukkan benteng tersebut. Dalam pertempuran ini, Teungku Muhammad Amin, komandan pasukan Aceh, gugur. Kedudukannya kemudian digantikan oleh adiknya, Teungku di Tungkeb atau Syekh Saman, yang melanjutkan peran sebagai penasihat utama Sultan Muhammad Daud Syah II.

Kekalahan di Aneuk Galong menjadi titik balik kemunduran pasukan Aceh. Belanda mulai meninggalkan sistem pertahanan konsentrasi dan beralih ke strategi politik agresif dalam Perang Aceh.

Het verraad van Teukoe Oemar (1896)

Pada tahun yang sama, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda dan kembali ke pihak Aceh setelah membawa rampasan besar berupa 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, dan 500 kg amunisi. Belanda pun memecat Teuku Umar dari jabatannya sebagai Uleebalang Lepong. Atas persetujuan Panglima Polem, Teuku Umar diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Aceh.

Masih di tahun yang sama, Tuanku Hasyim meninggalkan Reubee dan pulang ke kampung halamannya di Padang Tiji, Pidie. Snouck Hurgronje memberi saran kepada Belanda untuk merangkul para uleebalang dan melawan kaum ulama secara keras sebagai strategi efektif untuk mempercepat penaklukan Aceh.

Pada tahun yang sama, Belanda juga membuka pelabuhan bebas di Sabang sebagai jalur transit dari Deli ke pelabuhan-pelabuhan di Samudra Hindia. Belanda juga merebut kembali Mukim VI setelah menaklukkan benteng-benteng Aceh di sana, lalu melancarkan serangan ofensif ke wilayah Aceh Besar.

Pasukan Aceh juga kehilangan salah satu pemimpinnya, Teuku Nyak Makam, yang dibunuh oleh serdadu Belanda di rumahnya di Lamnga, XXVI Mukim. Ia dipenggal saat sedang sakit keras di pembaringan.^[272]

Ekspedisi Pedir dimulai (1897-1898)

Ekspedisi Pedir adalah suatu ekspedisi hukuman dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda melawan Pedir (Aceh) pada tahun 1897 dan 1898.

Ekspedisi Pedir, pusat dari ketahanan Aceh, merupakan inisiatif dari Snouck Hurgronje dan Van Heutsz dan dilaksanakan di bawah perintah mereka. Kesuksesan mereka tecermin dalam kebijakan barunya, yang kemudian menyebar dari Aceh ke seluruh Nusantara.^{[273][274][275][276]}

Di tahun yang sama, Tuanku Hasyim Banta Muda wafat di kampung halamannya, Padang Tiji.

Serangan ke Lhong dan Leupung (1897)

Pada 1897, Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah Lhong dan Leupung, dua daerah uleebalang di perbatasan barat daya Aceh Besar yang berada di bawah pengawasan Teuku Umar yang berkedudukan di Daya. Meski Belanda menyerang sebanyak empat kali dalam rentang empat bulan, mereka gagal merebut kembali kedua wilayah tersebut.

Munculnya Gerakan Teungku Tapa (1895-1900)

Teungku Tapa (nama asli Abdullah Pakih Nagari atau Abdullah Pakeh) adalah seorang tokoh perlawanan terhadap kolonial Belanda dalam Perang Aceh pada akhir abad ke-19. Ia berasal dari Tilatang Kamang, Minangkabau, dan dikenal karena memimpin gerakan perang sabil di Aceh Utara dan Aceh Timur sekitar tahun 1898. Kisahnya terkenal karena menggabungkan unsur sejarah, mitos Malem Diwa, dan propaganda religius dalam konteks perang kolonial.

Perlawanan ini dipimpin oleh seorang tokoh karismatik yang dikenal sebagai Teungku Tapa, seorang bekas tawanan Belanda yang dipercaya berasal dari kalangan ulama di Bukittinggi. Ia mengklaim sebagai penjelmaan Malem Diwa, tokoh pahlawan legendaris dalam hikayat Aceh yang dipercaya akan bangkit kembali untuk membebaskan negeri dari penjajahan.

Kematian dalam Pertempuran (1900/1901)

Sekitar tahun 1900 atau 1901, Teungku Tapa kembali mencoba melancarkan perang sabil dengan sisa pengikutnya. Dalam salah satu kontak senjata dengan tentara Belanda, ia akhirnya ditembak mati. Menurut sebuah riwayat, Ia sempat mengumpulkan pengikut kembali untuk melawan Belanda, tetapi akhirnya tewas dalam pertempuran melawan pasukan Kompeni yang dipimpin Colijn dengan bantuan marsose di bawah Sersan Weirata. Kematian ini mengakhiri salah satu gerakan karismatik dalam Perang Aceh yang memadukan legenda rakyat, keyakinan religius, dan perlawanan anti-kolonial. Meski gerakannya tidak bertahan lama, kisah Teungku Tapa tetap dikenang sebagai contoh tokoh perantau Minangkabau yang ikut berjuang bersama rakyat Aceh melawan Belanda.

Gerakan Teungku Tapa mencapai akhir tragisnya pada tahun 1900 ketika pasukannya melakukan perlawanan terakhir di Piada, Pasai Utara. Dalam pertempuran sengit melawan pasukan Belanda, sebagian besar pengikutnya tewas, termasuk Teungku Tapa sendiri. Kematian pemimpin kharismatik ini menandai berakhirnya salah satu perlawanan besar terhadap Belanda di pesisir utara dan timur Aceh. Setelah itu, posisi militer dan politik Belanda di wilayah tersebut menjadi semakin kokoh.

Perang di Pidie: Jatuhnya Keumala (1898)

Para uleebalang dan ulama yang masih menentang Belanda berkumpul di Garot, Pidie. Dalam pertemuan tersebut, mereka bersama-sama mengucapkan sumpah setia kepada Sultan Muhammad Daud Syah II. Tokoh-tokoh penting militer seperti Teuku Umar dan Panglima Polem turut hadir mendukung kesatuan perjuangan.

Van Heutsz berhasil meniru dan mengadopsi taktik gerilya laskar Aceh, sehingga pasukan Belanda di bawah komandonya berhasil menguasai kembali seluruh Aceh Besar. Selanjutnya, Belanda menyerang Pidie, pusat konsolidasi pemimpin Aceh, dan dengan cepat menduduki hampir seluruh wilayahnya. Mereka lalu menggempur dan merebut Keumala, ibu kota terakhir Kesultanan Aceh.

Jatuhnya Keumala membuat Sultan Muhammad Daud Syah II dan Panglima Polem mundur ke timur dan mendirikan markas baru di Kuta Sawang, Aceh Utara, yang dijadikan ibu kota baru Kesultanan Aceh.

Pertempuran Geudong (1898)

Belanda menyerang uleebalang Geudong setelah para pemimpinnya menolak tunduk. Dalam pertempuran ini, Teuku Raja Hitam (Uleebalang Geudong) dan iparnya, Teuku Bahron, yang juga seorang ulama, tewas. Wilayah Geudong pun jatuh ke tangan Belanda.

Jatuhnya Kuta Sawang (1899)

Pada bulan Mei, Belanda berhasil menggempur dan merebut Kuta Sawang. Sultan Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem terpaksa menyingkir ke arah Peusangan, tetapi mereka dikejar pasukan Belanda dan mengalami kekalahan dalam pertempuran di Bukit Cot. Kekalahan ini menyebabkan Sultan dan Panglima Polem terpisah, masing-masing menyingkir ke arah berbeda: Sultan ke barat, dan Panglima Polem menuju pegunungan di barat daya.

Batee Iliek Menjadi Ibukota Kesultanan Aceh (1899)

Sultan kemudian menempatkan dirinya di Benteng Batee Iliek, pertahanan uleebalang Samalanga yang telah berkali-kali tak dapat ditembus oleh Belanda. Samalanga pun menjadi pusat pemerintahan baru Kesultanan Aceh.

Jatuhnya Meulaboh (1899)

Pasukan Belanda yang dipimpin oleh van der Dussen menggempur dan merebut kembali Meulaboh. Dalam pertempuran ini, Teuku Umar gugur tertembak prajurit Belanda. Istrinya, Cut Nyak Dhien, mengambil alih kepemimpinan pasukan di Aceh Barat, memimpin wilayah Seunagan dan Beutong di daerah Nagan Raya.

Dengan jatuhnya Meulaboh, para bawahan uleebalang di pantai barat utara Aceh pun tunduk kepada Belanda.

Pendudukan Keureutoe (1899)

Uleebalang-uleebalang Aceh di pantai timur dan utara dikenai denda berat oleh Belanda sebanyak 150.000 ringgit, memperkuat dominasi Belanda di wilayah tersebut. Pasukan Belanda juga telah menduduki Keureutoe.

Seorang uleebalang baru bernama Teuku Bintara diangkat sebagai protektorat (Uleebalang Baroh). Sedangkan uleebalang yang tersingkir, Teuku Cut Muhammad atau Cut Tunong, berpindah ke pegunungan selatan dan mendirikan pemerintahan pro-Aceh (Uleebalang Tunong), sehingga wilayah Keureutoe terbagi dua.

Pendirian Sabang Maatschappij (1899)

Ernst Heldring mendirikan Sabang Maatschappij dan mengembangkan kota Sabang menjadi pelabuhan internasional yang ramai, memperkuat posisi strategis Belanda di wilayah Aceh.

Penyerbuan Lhong (1900)

Pada April 1900, sebuah serangan terhadap bivak Marechaussee di Lhong berhasil dipukul mundur. Untuk tujuan tersebut, pada 7 April 1900 sebuah kolom militer yang berasal dari Poeloe Raja dikerahkan di bawah pimpinan Kapten Infanteri Gustaaf Maurits Bleckman, dengan kekuatan yang antara lain terdiri atas empat brigade Korps Marechaussee di bawah komando Letnan Satu J. van Hecht Muntingh Napjes.

Serangan ke Lhong tersebut direncanakan oleh Tjoet Nja Dinh dan dilaksanakan di bawah pimpinan Teukoe Ali Baet, yang merupakan kepala utama serta menantu dari Teukoe Oemar.

Penyerahan Uleebalang Aceh (1900)

Sebagian besar negeri-negeri uleebalang di Aceh telah menyerah dan tunduk menjadi protektorat Hindia Belanda sejak tahun ini. Dari lebih 100 uleebalang yang ada di Aceh, sebanyak 82 telah menandatangani perjanjian Korte Verklaring (Plakat Pendek), yang secara resmi menyatakan ketundukan mereka sebagai bawahan setia Kerajaan Belanda.

Letnan Jenderal Gubernur J.B. van Heutsz memimpin penyerangan besar-besaran terhadap benteng-benteng Aceh di pantai utara setelah mengetahui keberadaan Sultan Aceh, Muhammad Daud Syah di Samalanga. Serangan ini secara berturut-turut menggempur wilayah-wilayah strategis seperti Samalanga, Meureudu, Peudada, dan Peusangan.

Pertempuran Batee Iliek (1901)

Pertempuran terbesar terjadi di Benteng Batee Iliek, benteng terkuat yang masih bertahan di Aceh. Pasukan Belanda di bawah komando van Heutsz berhasil menaklukkan benteng ini, memaksa para pemimpin Aceh menyingkir dan terpencar. Sultan Muhammad Daud Syah menyingkir ke wilayah Gayo di selatan, sedangkan Panglima Polem bergerak ke Keureutoe (Tunong) di timur.

Sultan kemudian memindahkan pusat pemerintahan Aceh ke Loyang Sekam (Rawe) di wilayah Kejuruan Laut.

Penyerangan Beutong (1901)

Pasukan van Heutsz yang didukung pasukan khusus Marsose di bawah Mayor G.C.E. van Daalen melanjutkan penyerangan dari arah Bireuen di pantai utara dan terus maju sampai ke Beutong di pedalaman barat. Di Beutong, pasukan Belanda menyerang posisi pasukan Aceh yang dipimpin Cut Nyak Dhien.

Penguasaan Kepulauan Simeulue (1901)

Armada Belanda juga berhasil menduduki lima negeri uleebalang di kepulauan Simeulue, lepas pantai Aceh Barat, memperluas kontrol Belanda di wilayah pesisir dan kepulauan Aceh.

Perburuan terhadap Teuku Imum Ripin dan Teuku Ali Baet (1901)

Pada tahun 1901, Teukoe Imeum Ripin kembali dari Pidië (pantai utara Aceh) ke wilayah pantai barat. Sebuah kolom Korps Marechaussee dari Poeloe Raja, yang termasuk dalam Divisi ke-5 Korps Marechaussee di bawah komando Kapten P.A.H. Heldens, dikirim untuk menghadapi pemimpin perlawanan tersebut bersama Teukoe Ali Baet.

Setelah berhasil memukul mundur Teukoe Imeum Ripin, pada pertengahan Juli 1901 diterima laporan bahwa tokoh tersebut telah membangun sebuah benteng di dekat Oedjoeng Peulintah. Dengan kekuatan empat brigade Korps Marechaussee dan satu kelompok infanteri, Kapten Heldens kemudian bergerak menyerang pertahanan tersebut dan berhasil menaklukkannya. Pihak lawan mengalami kerugian yang cukup besar.

Teukoe Imeum Ripin baru akhirnya terbunuh pada 6 April 1904 di Geumpang, oleh sebuah kolom bergerak (vliegende colonne) yang dipimpin oleh F. Darlang.

Letnan A.E.H. Constant tewas (1902)

Pada akhir April 1902, salah satu kelompok bersenjata milik T. Radja Poeteh disergap oleh Letnan Satu A.E.H. Constant, yang mengakibatkan empat orang dari kelompok tersebut tewas. Namun dalam peristiwa itu, komandan patroli tersebut juga gugur.

Perwira ini sebelumnya ditempatkan bersama sebuah detasemen dari garnisun di Pulau Raja (Poeloe Raja) di wilayah Kroeng Sabé, dan dari bivaknya ia kerap mengunjungi Ladang Lingkang yang terletak di tepi sungai dengan nama yang sama. Dalam suatu pemeriksaan rumah atau pemeriksaan izin jalan, seorang pejuang Aceh berhasil membunuh satu atau beberapa anggota pasukan tersebut, termasuk Letnan Satu A.E.H. Constant.

Ekspedisi Aceh Utara (1902)

Belanda melancarkan ekspedisi militer ke wilayah negeri-negeri uleebalang di Aceh Utara guna menegaskan ketundukan mereka terhadap Hindia Belanda, sekaligus memburu Panglima Polem beserta pasukannya yang masih melakukan perlawanan.

Dalam pengejaran yang berlangsung di daerah Lhoksukon, pasukan Marsose Belanda pimpinan Kapten Webb terjebak oleh laskar Aceh. Dengan taktik gerilya yang lihai, para pejuang Aceh menggunakan jebakan berupa batang kayu besar yang menghantam kepala beberapa serdadu, termasuk sang kapten. Akibat serangan mendadak ini, sejumlah prajurit Belanda tewas seketika dengan kepala yang hancur.

Pertahanan Seunagan dan Beutong (1902)

Sementara itu, di front barat, pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Mathes menggempur kedudukan pasukan Cut Nyak Dhien yang bermarkas di wilayah Seunagan dan Beutong. Namun, dalam pertempuran ini, Cut Nyak Dhien bersama pasukannya berhasil memukul mundur serangan Belanda, mempertahankan wilayah mereka dari penjajah.

Jatuhnya Kesultanan Aceh (1903)

Sultan Muhammad Daud Syah II secara resmi menyerah kepada pemerintah Hindia Belanda setelah hampir seluruh anggota keluarganya ditangkap oleh Gubernur van Heutsz. Sultan menyerahkan diri dengan datang ke Panteraja, Meureudu, kemudian dibawa ke Kutaraja, di mana ia disambut secara hormat oleh Gubernur van Heutsz dan para pejabat Belanda.

Sebagai tawanan terhormat, Sultan Muhammad Daud Syah II menerima pensiun dan diizinkan menempati sebuah rumah di Kutaraja. Pasukan Marsose juga berhasil mengejar dan memaksa Panglima Polem menyerah setelah sejumlah keluarganya ditawan. Teungku Cut Muhammad di Tunong pun ikut menyerahkan diri.

Dengan peristiwa ini, riwayat Kesultanan Aceh yang telah berusia lebih dari 400 tahun secara resmi berakhir. Para uleebalang tetap diperkenankan memerintah wilayahnya masing-masing secara independen, tetapi kini sebagai protektorat di bawah Hindia Belanda.

Perlawanan Aceh terhadap Belanda pada Awal Abad ke-20

Pada awal abad ke-20, Aceh masih terus melanjutkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, meskipun perlahan mulai mengenal unsur-unsur kebudayaan Barat seperti pendidikan modern. Transformasi sosial ini memunculkan berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Aceh, tetapi tidak menghapus semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada awal 1900-an, perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung sengit. Tokoh-tokoh utama yang memimpin perjuangan pada masa ini antara lain: Sultan Muhammad Daud Syah, Sultan terakhir Kesultanan Aceh; Teuku Panglima Polem Raja Daud; Teungku Di Mata Ie; Teungku Di Barat (Pasai, Aceh Utara); Teungku Cot Plieng; Teungku Alue Keutapang; Teungku Di Reubee; Teungku Di Beureueh; Teungku Di Lam Gut (Pidie); Teuku Ben Peukan Meureudu; Teungku Di Krueng Sinagen; Teuku Ben Blang Pidie; Habib Meulaboh; Teungku Chik Mayet; dan Teungku Di Buket. Walaupun Sultan Muhammad Daud Syah menyerah kepada Belanda pada Januari 1903, perjuangan tetap berlangsung. Teungku Cot Plieng dan pengikutnya terus melakukan penyerangan, begitu pula di Aceh Utara, yang menyaksikan berlangsungnya perang sabil yang dipimpin oleh Teungku Di Barat, Teungku Di Mata Ie, serta pemimpin adat dan pejuang lainnya seperti Teungku Chik Di Tunong, Pang Nanggroe, dan Cut Meutia.

Di dataran tinggi Gayo dan Alas, Belanda mengirimkan Letnan Kolonel Gotfried Coenraad Ernst van Daalen untuk menjalin hubungan politik dengan raja-raja setempat. Namun, Van Daalen justru menghadapi perlawanan rakyat Gayo yang luar biasa. Dalam pertempuran berdarah di desa-desa Kuta Reh, Likat, dan Kuta Lengat, Van Daalen melancarkan pembantaian massal yang menewaskan laki-laki, perempuan, hingga anak-anak.

Para ulama yang menjadi korban keganasan kolonial Belanda pada periode ini antara lain: Teungku Di Alue Keutapang; Teungku Kadli; Teungku Di Cot Cicem; Teungku Leman; Teungku Di Kunat; Habib Ahmad; Teungku Saleh; Teungku Kalipah; dan Teungku Ma’at.

Perang Belanda di Tanah Alas

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda semakin gencar melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah terakhir di Aceh yang masih merdeka secara de facto. Setelah ekspedisi militer yang brutal di Gayo Lues, sasaran selanjutnya adalah wilayah Tanah Alas, yang terbentang di sepanjang Sungai Alas dan dikenal memiliki sistem kemasyarakatan dan keagamaan yang kuat.

Kedatangan pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Gotfried Coenraad Ernst van Daalen telah diduga sebelumnya oleh masyarakat Alas. Sejak pecahnya perang di Gayo, berbagai karapanatan (musyawarah) telah digelar, baik di wilayah Kejurun Batu Mbulen (timur) maupun Kejurun Bambel (barat), untuk merencanakan bantuan serta pertahanan terhadap kemungkinan invasi.

Pada Kamis malam Jumat, 25 Rabiul Awal 1322 H atau 9 Juni 1904, tembakan-tembakan pertama dilepaskan di perbatasan Alas. Tembakan ini merupakan isyarat dari para penjaga perbatasan kepada kampung-kampung di seluruh lembah Alas untuk bersiap menghadapi serangan. Wilayah yang akan menjadi medan tempur membentang sejauh 25 km di sepanjang kiri dan kanan Sungai Alas.

Masyarakat Alas telah melakukan persiapan matang. Di wilayah timur, Kejurun Batu Mbulen dipimpin oleh Uwen Berakan, seorang kejurun tua yang karena usia tidak dapat turun langsung memimpin perang. Ia memerintahkan pengosongan kampung-kampung yang jarang penduduknya dan mengonsolidasikan kekuatan ke tempat-tempat pertahanan strategis. Pimpinan militer aktif dipegang oleh panglima-panglima muda, seperti; Panglima Leman, Panglima Nejem, Panglima Bedul dari Mamas, Panglima Lima Laut dan Terutung Seperei, Panglima Sagup dari Ngkeran, Panglima Mamad dari Kute Reh, Panglima Tumbuh dari Tualang Lama. Selain kekuatan militer, semangat jihad dan syahid digelorakan oleh seorang ulama tua yang sangat dihormati rakyat Alas, yaitu Teungku Mude Telaga Makar.

Di belahan barat, Kejurun Bambel dipimpin oleh Reje Bedussamad, yang gugur dalam pertempuran di Penampakan dan dimakamkan di perbatasan. Setelahnya, kepemimpinan dipegang oleh Reje Mude Uwen Atan, tokoh yang sangat memusuhi Belanda dan memerintahkan penduduk mengungsi ke perkubuan-perkubuan (benteng rakyat) yang kokoh.

Para panglima perlawanan lainnya yang berasal dari wilayah barat di antaranya; Reje Suib dari Likat, Panglima Dasa dari Lengat (saudara Reje Bedussamad), Panglima Timbul dari Terutung Payung, Panglima Maddarin dari Bambel, Panglima Jibun dari Kisam, Panglima Ajam dari Ngkeran, Panglima Junim dari Pulonas.

Dari Gayo, bergabung pula Panglima Aman Jata dari Kute Lintang yang sebelumnya mundur dari pertempuran di Gayo pada 22 Maret 1904 (4 Muharram 1322 H). Rumahnya kemudian dikuasai dan dijadikan markas oleh opsir-opsir Belanda.

Sumber Belanda, terutama J.C.J. Kempees dalam bukunya De Tocht van Overste Van Daalen, menganggap banyak kampung di Tanah Alas kosong karena penduduknya "melarikan diri". Namun sesungguhnya hal ini adalah bagian dari strategi militer terencana oleh dua kejurun dan para panglimanya, untuk menyatukan kekuatan di benteng-benteng pertahanan dan menghindari korban sipil.

Kempees juga mencatat bahwa Tanah Alas kala itu memiliki populasi yang lebih jarang dibandingkan Gayo Lues. Ia menyinggung adanya perpindahan penduduk dari Langkat, Karo, dan Dairi melalui jalur rintisan baru di Bohorok dan Mardinding.

Meski demikian, ia mengakui keterbukaan wilayah Alas terhadap dunia luar. Alas disebut memiliki hubungan dagang dengan Singkil, pemerintahan yang teratur, penduduk yang beragama Islam, dan satu mesjid besar di Batu Mbulen. Banyak pula di antara mereka yang telah melaksanakan ibadah haji.

Tragedi Benteng Kuta Reh

Tragedi Benteng Kuta Reh terjadi pada 14 Juni 1904 di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Peristiwa ini merupakan bagian dari ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Gotfried Coenraad Ernst van Daalen untuk menaklukkan wilayah Gayo, Alas, dan Batak setelah penyerahan Sultan Aceh pada 1903. Pasukan Belanda menyerang Benteng Kuta Reh, yang dipertahankan oleh masyarakat setempat dengan persenjataan sederhana. Serangan tersebut mengakibatkan pembantaian terhadap ribuan penduduk, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Menurut sumber Belanda, korban tewas mencapai 563 orang, sementara sumber lain menyebutkan hingga 2.922 jiwa.^[15] Paul Van't Veer menduganya hingga lebih dari 4000 korban jiwa.^[74]

Peristiwa ini menjadi simbol kekejaman kolonial Belanda dan memicu kecaman internasional. Van Daalen bahkan difoto di atas parit yang dipenuhi mayat sebagai bentuk perayaan kemenangan.

Pertempuran Kute Likat

Usai pembantaian di Kute Reh, pasukan Marsose kembali ke bivak di Lawe Sagu. Van Daalen memerintahkan Berakan, anak Kejurun Batu Mbulen yang telah menjadi kolaborator Belanda, untuk mengumpulkan mayat-mayat warga untuk diidentifikasi dan dikuburkan. Berakan juga melaporkan bahwa sejumlah wakil adat dari kampung-kampung di sekitarnya akan melapor kepada pihak Belanda.

Dalam laporan berikutnya, disebutkan bahwa penduduk Kute Lengat telah meninggalkan kampung lama dan membangun benteng baru di Kute Lengat Baru. Selain itu, Kute Likat, yang berada di bawah wilayah Kejurun Batu Mbulen, juga diperkuat dan dijadikan pusat perlawanan terhadap pasukan kolonial.

Benteng Kute Likat dipertahankan oleh gabungan pasukan rakyat Alas dan orang-orang Gayo Lues, khususnya keturunan Raja Kemala Dema, serta para pejuang yang mengundurkan diri dari medan perang di Gayo. Kaum pria dan wanita sama-sama terlibat aktif dalam pertahanan, mencerminkan perlawanan rakyat semesta di daerah tersebut.

Sebelum melancarkan serangan, Belanda mengirim misi pengintaian ke Kute Likat yang dipimpin oleh Kapten Stolk. Pasukan Stolk terlibat baku tembak dengan rakyat Alas dalam perjalanan menuju Batu Menungul dan berhasil menawan beberapa orang, termasuk Haji Ali, keluarga Kejurun Batu Mbulen.

Pada 20 Juni 1904, Van Daalen memutuskan untuk menyerang Kute Likat tanpa ultimatum. Serangan dilakukan oleh 11 brigade Marsose, dipimpin oleh sejumlah perwira, termasuk; Kapten Winter dan Letnan Christoffel (4 brigade), Letnan Watrin dan Letnan Sraam Morris (3 brigade), Kapten de Graaf dan Deigorde (3 seksi), serta didukung oleh unit medis dan 250 orang pemikul barang.

Pasukan Belanda mengepung Kute Likat secara senyap, lalu menyerbu benteng dengan bedil dan bayonet. Pertahanan rakyat sangat sengit, terutama di sektor kiri, di mana pejuang bertahan di atas tangga bambu. Pertempuran berlangsung brutal, dengan pedang, tombak, dan senjata api digunakan oleh rakyat untuk menghadapi hujan peluru dari pasukan Belanda.

Kute Likat akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, militer kolonial membunuh hampir seluruh penduduk yang berada dalam benteng. Berdasarkan laporan J.C.J. Kempees, jumlah korban dari pihak rakyat Alas adalah:

• 432 orang tewas, terdiri dari:
  • 220 pria
  • 124 wanita
  • 88 anak-anak
• 51 orang luka-luka, termasuk:
  • 2 pria
  • 17 wanita
  • 32 anak-anak
• Hanya 7 anak-anak ditemukan masih hidup.

Korban dari pihak Belanda berjumlah 19 orang, termasuk:

• 1 orang tewas,
• 18 luka-luka, termasuk Van Daalen dan Kapten Watrin yang terluka berat.

Sebanyak 5.500 peluru ditembakkan, dan 87 pucuk senjata milik rakyat Alas dirampas oleh pasukan kolonial.

Salah satu tokoh penting yang ikut bertahan di Kute Likat adalah Aman Jata, pejuang dari Gayo Lues yang sebelumnya telah berpindah-pindah tempat persembunyian, mulai dari Kute Lintang hingga ke wilayah Alas. Aman Jata berhasil lolos dari pertempuran di Kute Likat dan kembali ke wilayah Gayo Lues, tetap melanjutkan perjuangannya melawan kolonialisme Belanda. Nasibnya setelah itu tidak diketahui secara pasti.

Perlawanan Rakyat di Kute Lengat Baru

Perlawanan Rakyat di Kute Lengat Baru merupakan salah satu episode paling heroik dalam sejarah perjuangan rakyat Alas melawan kolonialisme Belanda di wilayah Tanah Alas, Aceh Tenggara. Kute Lengat Baru adalah benteng ketiga sekaligus benteng terakhir rakyat Alas yang menjadi sasaran serangan pasukan kolonial Belanda dalam ekspedisi militer mereka ke daerah tersebut pada masa Perang Gayo–Alas–Batak.

Kute Lengat Baru terletak di wilayah Kejurun Bambel, tidak jauh dari Kute Likat. Benteng ini dibangun oleh penduduk yang mengungsi dari daerah Lengat akibat tekanan militer Belanda. Di lokasi pengungsian tersebut, mereka membuka ladang dan membentuk komunitas baru yang kemudian dikenal sebagai Kute Lengat Baru. Meskipun mendapat seruan dari Kejurun (penguasa lokal), para penduduk menolak untuk menyerah dan tetap bertahan.

Sebelum melancarkan serangan besar-besaran, pasukan Belanda melakukan patroli pembersihan di sekitar wilayah Lengat Baru. Dalam patroli di daerah Mbareng, Belanda menyita 19 pucuk senjata dan menahan beberapa tokoh penting, termasuk seorang penghulu dan dua orang kaya yang diduga menyimpan senjata. Di wilayah ini, pasukan Belanda juga menjalin kerja sama dengan Penghulu Bernah, seorang tokoh asal Karo yang berpihak kepada kolonial.

Kolonial Belanda memanfaatkan posisi strategis Penghulu Bernah sebagai pemandu jalan dan penerjemah dalam ekspedisi mereka ke wilayah Karo dan Batak. Belanda juga menerima berbagai laporan intelijen yang menyebutkan keberadaan tokoh-tokoh penting rakyat Alas seperti Kejurun Johar, Penghulu Ngkeran, dan Penghulu Batin di Kute Lengat Baru.

Pada 24 Juni, Belanda melancarkan serangan ke Kute Lengat Baru. Pasukan yang dikerahkan terdiri dari 11 brigade Marsose dengan 10 pucuk karaben, serta 3 seksi tambahan bersenjata 56 pucuk karaben. Formasi pasukan dibagi menjadi beberapa bagian:

• Pasukan penyerang: 5 brigade di bawah Letnan Winter dan Letnan Christoffel, serta 2 seksi di bawah de Graaf dan Letnan Lasonder.
• Pasukan penjaga luar: 2 brigade.
• Pasukan cadangan: 4 brigade di bawah van Braam Morris.
• Tim medis dan logistik: termasuk ambulan yang dipimpin oleh Neeb serta 250 orang hukuman sebagai tenaga bantu.

Pasukan Belanda bergerak melalui rute hutan dari Trutung Payung, Ntualang Sembilar, dan Kute Mulie. Mereka mengepung Kute Lengat Baru secara ketat dan mencari celah untuk menyerang.

Pertempuran meletus hebat. Sersan Marsose asal Ambon, Sahetapy, menjadi korban pertama ketika ditembak oleh pejuang Alas. Serangan dari pasukan Belanda dibalas sengit oleh rakyat Alas, yang mempertahankan kute dari lobang-lobang perlindungan dan kubu-kubu pertahanan. Letnan Braam Morris memimpin serangan dari arah timur dan selatan, sementara Letnan Winter menyerang dari utara dan barat.

Pejuang Alas, termasuk perempuan dan anak-anak, menunjukkan perlawanan sengit dari lobang-lobang perlindungan mereka. Pasukan Belanda yang kesulitan menembus pertahanan rakyat, diperintahkan oleh Van Daalen untuk membakar lobang-lobang perlindungan tersebut. Pertempuran berlangsung brutal dengan pertempuran jarak dekat, senjata tajam melawan bayonet dan peluru.

Pertempuran di Kute Lengat Baru menjadi pertempuran paling berdarah dalam ekspedisi Belanda di Gayo dan Alas. Menurut laporan J.C.J. Kempees, korban di pihak rakyat Alas mencapai 654 orang tewas, terdiri dari:

• 338 pria
• 186 wanita
• 130 anak-anak

Korban luka-luka:

• 1 pria
• 16 wanita
• 32 anak-anak

Sementara di pihak Belanda tercatat 4 orang tewas dan 28 luka-luka. Selama pertempuran, Belanda menembakkan 8.300 peluru dan merampas 124 pucuk senjata milik rakyat Alas.

Tokoh-tokoh penting yang gugur termasuk Kejurun Bambel Uwen Atan dan anaknya Atan, serta Penghulu Batin. Hampir seluruh pria dewasa dalam kute terbunuh. Pertempuran ini menandai akhir dari rangkaian perlawanan rakyat Alas dalam perang besar melawan kolonialisme Belanda di wilayah tersebut.

Latar Belakang

Pemindahan Kekuasaan dan Pengangkatan Wali Negara Aceh (1874)

Setelah mangkatnya Sultan Mahmud Syah pada 25 Januari 1874 di tengah berkecamuknya Perang Aceh, struktur pemerintahan Kesultanan Aceh mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, kekuasaan Sultan sederajat dengan Malikul Adil dan Ketua Reusam, sementara kekuasaan tertinggi berada pada Majelis Parlemen Aceh. Karena Sultan Muhammad Daud Syah masih berusia 11 tahun saat itu, maka kekuasaan pemerintahan dialihkan kepada parlemen dan pemimpin adat.

Pada 28 Januari 1874, setelah hijrah dari Kutaraja ke Keumala, Pidie, Majelis Parlemen yang terdiri dari Tuanku Raja Keumala, Tuanku Banta Hasyim, Teuku Panglima Polem, dan Teungku Chik di Tanoh Abee Syeikh Abdulwahab, secara resmi memberikan mandat kekuasaan Kerajaan Aceh kepada Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman. Ia diangkat sebagai Mudabbirul Muluk atau Wali Negara Aceh yang pertama dan memimpin perlawanan melawan Belanda selama 17 tahun hingga gugur pada 21 Januari 1891.

Kepemimpinan jabatan Wali Negara Aceh dalam perjuangan melawan Belanda kemudian diteruskan oleh keturunannya, yaitu:

• Teungku Muhammad Amin bin Muhammad Saman Tiro (gugur 1896)
• Teungku Abdussalam bin Muhammad Saman Tiro (gugur 1898)
• Teungku Sulaiman bin Muhammad Saman Tiro (gugur 1902)
• Teungku Ubaidillah bin Muhammad Saman Tiro (gugur 1905)
• Teungku Mahyiddin bin Muhammad Saman Tiro (gugur 1910)
• Teungku Mu’az bin Muhammad Amin Tiro (gugur 3 Desember 1911)

Penangkapan Cut Nyak Dhien (1905)

Pada tanggal 4 November 1905, Letnan Van Vuuren bersama pasukan KNIL melakukan ekspedisi menuju lokasi persembunyian Cut Nyak Dhien, seorang pemimpin laskar pejuang Aceh yang terkenal karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan gerilya di wilayah Meulaboh dan sekitarnya. Dalam operasi ini, Cut Nyak Dhien akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan kolonial Belanda (KNIL).

Penangkapan ini dipicu oleh informasi yang disampaikan oleh salah satu pengikutnya, Pang Laot Ali, yang merasa iba melihat kondisi Cut Nyak Dhien yang sudah tua dan menderita sakit parah. Ia melaporkan lokasi persembunyian di kawasan hutan pedalaman Beutông Lhèë Sagoë, kepada pihak Belanda. Informasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh tentara KNIL, yang kemudian mengepung area tersebut dan menangkap Cut Nyak Dhien tanpa perlawanan berarti.

Dalam perjalanan menuju lokasi, salah satu prajurit Belanda melepaskan tembakan secara tidak sengaja. Suara tembakan itu terdengar hingga ke tempat persembunyian Cut Nyak Dhien, membuat situasi menjadi tegang. Cut Nyak Dhien pun digendong oleh pengikutnya untuk melarikan diri, tetapi ia segera ditemukan kembali dan ditangkap.

Saat ditemukan, Cut Nyak Dhien dalam kondisi lemah, menderita kebutaan, dan nyaris tidak berdaya. Ia mengangkat tangannya dengan kesepuluh jari terbuka, ekspresi emosionalnya menunjukkan tekad perlawanan yang belum padam. Dalam suasana penuh haru, ia melontarkan kata-kata penuh kepiluan:

"Ya Allah ya Tuhanku, inikah nasib perjuanganku? Di dalam bulan puasa aku diserahkan kepada kafir."

Ketika Pang Laot Ali mencoba menenangkannya dan menyentuh tangannya, Cut Nyak Dhien bereaksi keras dengan berkata lantang:

"Cis, jangan menyinggung kulitku, pengkhianat engkau, tidak kusangka, lebih baik kau menunjukkan budi baikmu kepadaku dengan jalan menikamku."

Setelah itu, Cut Nyak Dhien dinaikkan ke atas tandu dan dibawa ke pos penjagaan militer Belanda. Dalam penangkapan itu, seorang keponakannya bernama Teuku Nana juga ikut ditangkap, sementara anaknya Cut Mirah Gambang, berhasil kabur ke dalam hutan. Dari pos penjagaan, Cut Nyak Dhien kemudian dibawa ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh).

Dalam catatan resmi militer Belanda, dijelaskan bahwa saat penangkapan, Cut Nyak Dhien sudah dalam keadaan sakit parah, mengalami rabun berat, dan hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun demikian, semangat juangnya tetap kuat dan tidak surut meskipun ia telah ditawan.

Sejarawan Paul van ’t Veer menulis bahwa meskipun Cut Nyak Dhien sudah ditangkap, pengaruhnya terhadap semangat perlawanan rakyat Aceh, terutama di kawasan Aceh Besar, dan Barat Selatan Aceh tidak serta-merta menghilang. Perlawanan terhadap Belanda masih terus berlanjut. Oleh sebab itu, untuk mengurangi pengaruh simboliknya, pemerintah kolonial memutuskan untuk membuangnya ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 23 tanggal 11 Desember 1906.^[74][277]

Di pengasingan, Cut Nyak Dhien hidup dalam pengawasan ketat dan dilarang kembali ke tanah kelahirannya. Selama berada di Sumedang, ia dikenal sebagai perempuan yang religius dan dihormati oleh masyarakat setempat, meskipun identitas aslinya sebagai tokoh pejuang besar dari Aceh dirahasiakan oleh pihak kolonial.

Permohonan Bantuan kepada Jepang (1905)

Pada tahun 1905, Jenderal van Daalen diangkat sebagai Gubernur Sipil & Militer Aceh. Sultan Muhammad Daud Syah II yang berada dalam tahanan, melalui jaringan mata-matanya, mengirimkan surat kepada Konsulat Jepang di Singapura untuk meminta bantuan. Permintaan ini disampaikan menyusul kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, yang menunjukkan potensi kekuatan Jepang sebagai sekutu melawan Belanda.

Pembentukan Afdeling Simalungun (1906)

Pada 1906, Belanda menyatukan kerajaan-kerajaan di Simalungun yang sebelumnya merupakan vasal Kesultanan Aceh ke dalam satu unit administrasi kolonial bernama Afdeling Simalungun en de Karolanden dengan pusat pemerintahan di Siantar.

Pemberontakan Kutaraja dan Pengasingan Sultan (1907)

Sekelompok pejuang Aceh melancarkan pemberontakan di Kutaraja dan berhasil menguasai kawasan Peukan Bada. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan KNIL. Sultan Muhammad Daud Syah II dituduh sebagai dalang di balik aksi tersebut dan pada Desember 1907, Sultan Muhammad Daud Syah dibuang ke Ambon oleh Belanda karena dianggap melanggar janji setia kepada pemerintah kolonial dan membantu para ulama dalam perang sabil, lalu dipindahkan ke Banda, tempat ia menjalani sisa hidupnya sebagai tahanan politik.

Meningkatnya Perlawanan di Berbagai Wilayah (1908)

Pada 1908, Letnan Kolonel H.N.A. Swart diangkat sebagai Gubernur Sipil & Militer Aceh, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Gubernur Sulawesi. Perlawanan rakyat Aceh semakin meningkat di berbagai wilayah seperti Lhokseumawe, Lhoksukon, Idi, dan Tapaktuan. Belanda melakukan operasi militer besar-besaran terhadap para ulama dan pejuang. Akibat tekanan militer tersebut, dua tokoh perlawanan—Teuku Banta Sulaiman dan ayahnya: Teuku Ben Blangpidie—menyerahkan diri bersama pengikutnya.

Gubernur militer Belanda, Letnan Kolonel H.N.A. Swart, ditugaskan ke Aceh pada 10 Juni 1908 dan memimpin pengejaran besar-besaran terhadap para pemimpin perlawanan. Dalam kurun waktu 1908–1913, banyak tokoh penting menyerah atau gugur: Teungku Chik Mayet (syahid, September 1910), Teungku Di Buket (syahid, September 1910), Teuku Banta Sulaiman bersama 106 pengikutnya (menyerah, Juli 1908), Teuku Ben Blangpidie bersama 160 pengikutnya (menyerah, Juli 1908), Teungku Di Kunat (syahid, November 1909), Teungku Di Reubee (syahid, Desember 1910), Habib Ahmad (syahid, Mei 1910), Teungku Saleh, Teungku Kalipah, dan Teungku Ma’at (syahid, Desember 1911), Teungku Di Barat (syahid, Februari 1912). Teungku Leman dari keluarga ulama Tiro (menyerah, September 1910), Teungku Di Pidie (Aceh Barat), Keujruen Pameue (menyerah, Maret 1911), Habib Musa dan Teungku Mat Aceh (menyerah, 1913).

Pengejaran Teungku Chik Mahyeddin di Tiro (1909-1910)

Jejak sepatu menjadi petunjuk penting bagi Kopral Nussy, seorang anggota Mersose yang terkenal akan kemampuannya melacak jejak, dalam menemukan Teungku Chik Mahyeddin di Tiro—anak dari Teungku Chik di Tiro—yang saat itu dikenal sebagai salah satu pemimpin gerilyawan terakhir dari garis keluarga Tiro dalam fase akhir Perang Aceh.

Operasi penangkapan ini dipimpin oleh Letnan H.J. Schmidt, dan sebagaimana dicatat oleh H.C. Zentgraff dalam bukunya Aceh, pasukan yang terlibat terdiri atas beragam elemen: satu Letnan Satu, dua prajurit Eropa, masing-masing satu prajurit Ambon dan pribumi, dua kopral (Ambon dan pribumi), 34 anggota Mersose (terbagi antara Ambon dan pribumi), seorang kopral medis, seorang mandor, dan 24 orang pekerja paksa.

Dimulai pada 28 Februari 1910, operasi tersebut tidak hanya membidik Teungku Mahyeddin, tetapi juga sejumlah tokoh penting lainnya seperti Teungku Dagang Blang Jeurat (Teungku di Tangse), Teungku di Buket, dan Peutua Gam Masen, seorang dukun harimau yang terkenal karena ilmu kebalnya.

Menurut Paul van ’t Veer dalam Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje, Teungku Chik di Tiro memiliki lima anak laki-laki yang seluruhnya gugur dalam perjuangan. Putra sulungnya, Muhammad Amin, tewas pada tahun 1896, menyusul pengkhianatan Teuku Umar. Sementara keempat putra lainnya dan dua cucunya wafat dalam pertempuran antara 1904 hingga 1911.^[74]

Dari daftar sasaran operasi yang dikomandoi oleh Letnan Schmidt, Peutua Gam Masen menjadi korban pertama. Pria berperawakan besar dan berjenggot hitam itu walau tertembak beberapa kali, masih sempat melawan sebelum akhirnya tewas ditebas kelewang oleh seorang Mersose pada 2 Mei 1910.

Operasi berlanjut menyusuri kawasan Krueng Tangse, Alue Do-Do, Alue Seukeue, Blang Malo, hingga Pucok Alue Seupot. Saat beristirahat, pasukan Belanda berpapasan dengan enam orang penduduk Aceh yang sedang mengangkut beras untuk logistik pasukan gerilya. Keenamnya bersenjata klewang. Dalam upaya melarikan diri, mereka melompat ke jurang. Dugaan Belanda semakin kuat bahwa markas Teungku Mahyeddin sudah dekat membuat pasukan Belanda segera mengepung kawasan tersebut.

Dalam pengepungan itu, empat gerilyawan Aceh ditemukan sedang mengumpulkan kayu bakar. Dua orang tewas dalam baku tembak, sementara dua lainnya menghilang ke dalam hutan. Saat pasukan Belanda berusaha mengejar, mereka mendapat serangan tembakan dari arah persembunyian.

Zentgraff menggambarkan suasana pertempuran dengan dramatis: "Peluru-peluru mendesing menyongsong pasukan kita, dan di bawah lengkingan terompet yang ditiup dengan penuh keyakinan oleh tukang terompet memberi perintah serbu, para Mersose menyerang sambil memekikkan teriakan seperti gila." Pertempuran yang berlangsung selama sekitar 30 menit itu berakhir dengan pertarungan kelewang jarak dekat.

Benteng pertahanan para gerilyawan Aceh yang berlapis itu akhirnya runtuh. Sebanyak 12 orang pejuang tewas, termasuk Teungku di Buket (Ubaidillah), putra dari Teungku Chik di Tiro. Selain dia, tokoh penting lain yang gugur dalam serangan tersebut adalah Teungku Cek Harun, Teungku Muda Syam, Teungku Syekh Samin, dan Habib Cut, putra dari Habib Teupin Wan.

Pertempuran sengit yang terjadi di Gunung Halimon berakhir dengan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Dalam proses penyisiran medan pertempuran untuk mencatat korban yang gugur, Kolonel Schmidt menemukan Cut Mirah Gambang dalam keadaan luka parah. Ia tengah memeluk putranya yang masih berusia lima bulan, Teungku Amin Tiro (Abdullah). Cut Mirah Gambang adalah putri dari Cut Nyak Dhien dengan suami pertamanya, Teuku Ibrahim Lamnga.

Kolonel Schmidt, yang dikenal fasih berbahasa Aceh, mencoba menawarkan bantuan. Ia berkata, “Maaf Yang Mulia, maukah Anda minum segelas air ini?” dan melanjutkan, “Apakah Yang Mulia mengizinkan kami untuk mengobati luka Yang Mulia?” Namun, Cut Mirah Gambang menolak dengan tegas. Ia bangkit perlahan dan duduk, lalu menyatakan:

“Enyahlah dari hadapanku, kafir laknat! Jangan sentuh aku! Aku tak sudi menerima bantuanmu. Kau telah bunuh ayahku, ibuku, suamiku, kau sudah bunuh kami semua. Kau takkan bisa menggantikan apa yang telah kau hancurkan. Aku menolak kebaikan dan kemurahan hatimu! Pergilah!”

Cut Mirah Gambang gugur dalam pertempuran di Gunung Halimon pada 21 Mei 1910. Sementara itu, Teungku Mahyiddin, selamat dari pertempuran tersebut bersama Pang Rabo. Pencarian terus dilakukan, dan pada 22 Mei 1910, pasukan di bawah pimpinan Sersan Mollier menyisir hingga ke celah-celah jurang. Mereka menemukan empat gerilyawan, tiga di antaranya tewas, sedangkan satu lagi—seorang anak laki-laki berusia sekitar enam tahun yang membawa karèben (senapan kecil)—diangkat hidup-hidup.^[278]

Anak itu adalah putra bungsu Teungku Mahyeddin di Tiro. Dalam wawancara dengan tentara Belanda, ia menceritakan banyak hal tanpa menyadari bahwa informasi yang diberikannya bisa membahayakan ayahnya. Ia menyebut bahwa ayahnya menggunakan sepatu, serta mengungkap hal-hal polos seperti kekagumannya terhadap sapi dan pohon kelapa—hal yang asing baginya karena ia dibesarkan di hutan.

Ketika ditawari nasi, anak itu malah bertanya, “Kenapa bukan jagung?”, dan menunjukkan ladang jagung keluarganya berada di Alue Semi. Beberapa bulan kemudian, sesuai informasi tersebut, Teungku Mahyeddin akhirnya tewas dalam sebuah pertempuran di tepi sungai Pucok Alue Simi pada 5 September 1910, tidak jauh dari ladang yang disebut anaknya.

Zentgraff tidak menyebutkan nama sang anak, namun menyatakan bahwa ia kemudian dititipkan pada masyarakat desa setempat. Teungku Mahyeddin sendiri diketahui memiliki tiga anak: Teungku Umar Tiro, Fathimah, dan Abdullah. Berdasarkan urutan usia dan kesaksian yang dicatat, anak yang berbicara kepada serdadu Belanda tersebut kemungkinan besar adalah Abdullah, si bungsu. Dua ulama lainnya, Teungku di Kunat dan Teungku di Reubee, juga gugur pada tahun yang sama.^{[270][278][279]}

Pertempuran Aluë Kuriëng dan Gugurnya Cut Meutia (1910)

Cut Meutia, salah satu pemimpin perlawanan yang tersisa, gugur dalam bentrokan melawan pasukan Marsose Belanda di daerah Alue Kurieng. Kejadian ini berlangsung tidak lama setelah suaminya yang kedua, Pang Nanggroe, gugur dalam pertempuran di Paya Cicem, daerah perbukitan Hague, Aceh Utara, pada 26 September 1910. Meski demikian, Cut Meutia berhasil melarikan diri bersama anaknya, Teuku Raja Sabi.

Setelah kepergian Pang Nanggroe, Cut Meutia mengambil alih kepemimpinan kelompok kecil pejuang yang tersisa, berjumlah sekitar 45 orang dengan persenjataan terbatas sebanyak 13 pucuk. Mereka terus bergerak melalui hutan dan perbukitan di daerah pedalaman Alue Kurieng. Situasi mereka kian terdesak, tidak hanya karena jumlah dan kekuatan yang terus berkurang, tetapi juga karena tekanan intens dari pasukan Belanda yang terus memburu mereka dengan kekuatan penuh.

Pada masa itu, Belanda di bawah komando Kapten Grotenhuis de Groot bertekad menangkap Cut Meutia, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Untuk itu, mereka menyebar mata-mata ke berbagai kampung dan menjanjikan imbalan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan Cut Meutia.

Pada 22 Oktober 1910, Sersan Mosselman, seorang komandan pasukan gerilya yang terkenal, mendapat tugas membuntuti pergerakan pasukan Cut Meutia yang diduga berada di daerah Lhok Reuhat. Di hari ketiga pengejaran, ia menemukan jejak baru di anak sungai Krueng Peutoe, meskipun jejak tersebut sempat coba disamarkan oleh pihak Cut Meutia.

“… Semakin jauh ke hulu, dasar sungai semakin melebar, keadaannya semakin berat dan agung. Gundukan batu-batu gunung semakin bertambah-tambah dan lebih banyak dijumpai air-air terjun kecil setinggi beberapa meter, batu-batu selicin kaca tempat air mengalir terus dinaiki dengan menyandang karaben dan peralatan-peralatan lainnya. Sesudah mendaki sejurus lamanya dan sambil menunggu teman-teman sepasukan dengan mengamati seluruh keadaan di sekitarnya, maka kira-kira jam 4 sore, tidak jauh di depan saya, terlihatlah oleh saya kepulan asap bergulung-gulung di udara di antara pohon-pohon kayu. Lagi-lagi bulu kudukku berdiri, suatu tanda yang dialami manusia, jika ia sedang mengalami bahaya.” "Saya berusaha mempertahankan semangat anak-anak buahku dan maju terus ke muka. Apa yang tertinggal padaku adalah anggota-anggota pilihan. Akan tetapi sunggu sukar untuk memperoleh suatu prestasi kekuatan seperti demikian. Hanya marsose Manado Mahamit, nrp 68750 dan marsose Jawa Tarmin, nrp 71065, seorang anak buahku dari Malang yang sangat gesit sajalah yang bersembunyi di balik batu besar, lalu memutar badanku dan setiap anggota marsose yang mendaki dapat melihat isyarat yang kuberikan."^[280]

Setelah berkumpul, Sersan Mosselman memerintahkan pasukannya untuk menanggalkan ransel sebelum mereka mulai merayap masuk ke hutan guna memantau situasi. Namun, saat hendak bergerak, salah satu prajurit tiba-tiba berseru, “Di situ!” Dari arah yang ditunjuk, sekitar 200 meter jauhnya, tampak sejumlah orang Aceh berlari menuju sebuah alur. Pasukan Belanda segera mengejar dan menemukan sebuah pondok yang baru saja ditinggalkan, lengkap dengan persediaan logistik di dalamnya.

Pada tanggal 24 Oktober 1910, Cut Meutia dan pasukannya terlibat dalam pertempuran hebat di Alue Kurieng. Saat itu, Belanda telah mengetahui posisi persembunyian mereka dan melakukan penyergapan.

Suatu hari, ketika Teuku Raja Sabi sedang memancing dengan ditemani seorang pengawal karena ibunya tidak bisa mendampingi, terjadi serangan. Saat itu, Cut Meutia masih dalam masa berkabung setelah kematian suaminya, Pang Nanggroe. Ini adalah kali kedua Cut Meutia ditinggal wafat suaminya akibat perang melawan Belanda.

Ketika Teuku Raja Sabi sedang memancing, terdengar teriakan peringatan dari pos jaga Aceh: “Kaphé datang!”—tanda bahwa pasukan Belanda mulai mendekat. Tak lama kemudian, suara tembakan meletus.

Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Meski hanya bersenjatakan rencong dan pedang, Cut Meutia tetap maju ke barisan depan untuk memimpin perlawanan. Sang putra, Teuku Raja Sabi, segera diamankan oleh pengawalnya dan dibawa masuk ke dalam hutan. Sementara itu, Cut Meutia gugur dalam pertempuran. Dalam laporan, disebutkan ia tertembak di kaki, dada, dan kepala, tetapi tetap berusaha bangkit dan menyerang musuh hingga akhirnya tembakan berikutnya merenggut nyawanya.

Operasi yang menewaskan Cut Meutia itu dipimpin oleh Sersan Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman. Selama bulan September hingga Oktober 1910, selain Pang Nanggroe dan Cut Meutia, beberapa pejuang Aceh lainnya juga gugur, termasuk ulama Tengku Seupot Mata yang telah lama diburu oleh pasukan Marsose.

Pasukan yang dipimpin Mosselman dianggap berhasil besar. Rentetan serangan dari 22 hingga 26 Oktober 1910 membuatnya menerima bintang jasa. Berdasarkan keputusan kerajaan (Koninklijk Besluit) tertanggal 6 Januari 1912 nomor 30, Mosselman dianugerahi gelar Ridder Militaire Willemsorde kelas tiga (RMW III). Sebelumnya, ia telah menerima penghargaan RMW kelas empat. Saat menyergap Cut Meutia, Mosselman masih berpangkat perwira muda.

Beberapa sumber menyebut bahwa jenazah Cut Meutia sempat dibawa oleh pasukan Belanda dan dimakamkan secara sederhana di lokasi tempat ia gugur di Alue Kurieng.

Wafatnya Cut Meutia dan Tengku Seupot Mata menandai babak akhir dari Perang Aceh yang berlangsung dari 1873 hingga 1914. Meski perlawanan setelah itu menjadi sporadis dan berskala kecil, semangat rakyat Aceh tidak pernah padam. Belanda pun tidak pernah sepenuhnya merasa aman di wilayah Aceh hingga akhirnya angkat kaki secara permanen pada tahun 1942.^{[280][281][282][283][284]}

Pertempuran Alue Bhot (1911)

Teungku Mu’az bin Muhammad Amin Tiro atau Teungku Ma'at, cucu dari Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, syahid pada 3 Desember 1911. Dengan gugurnya Mu’az, maka generasi keturunan langsung Chik di Tiro yang memimpin perlawanan bersenjata mengalami kemunduran signifikan.

Teungku Chik Maat di Tiro, putra dari Teungku Chik di Tiro Muhammad Amin dan cucu dari pahlawan besar Aceh, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, mengemban tongkat estafet perjuangan pada usia muda, hanya 16 tahun, setelah pamannya, Teungku Chik Mahyeddin, gugur dalam pertempuran di Gunung Halimon pada 5 September 1910.

Sebelum melakukan pengejaran terhadap Teungku Maat, Komandan Belanda, Letnan H.J. Schmidt, sempat mencoba pendekatan damai melalui bibinya, istri dari Teungku Chik di Ulee Tutue, berharap perempuan itu dapat membujuk Teungku Maat untuk menyerah. Secara diam-diam, sang bibi pergi ke pegunungan Tangse dan menyampaikan pesan Belanda bahwa keponakannya akan diburu. Namun, usai kembali dari hutan, ia berkata: “Tidak ada jalan. Lebih baik ia memilih mati syahid daripada menyerah.” Schmidt lalu menanggapi, “Kalau begitu, ia hanya menyusahkan dirinya sendiri.” “Itu sudah kehendak Allah,” jawab sang bibi mantap.

Pada 3 Desember 1911, di daerah Alue Bhöt, Tangse, Teungku Ma'at yang tengah duduk di akar pohon besar di tepi sungai kecil, tertembus peluru pasukan pelacak Marsose (Nussy). Ia gugur dalam usia muda, tetapi dengan penuh martabat. Peluru menembus jantungnya, dan matanya tetap terbuka, seolah memandang langit kemerdekaan yang ia impikan.

Syahidnya Teungku Maat menambah daftar korban dari pihak Aceh, namun juga menanamkan ketakutan dalam benak para serdadu Belanda. Ia menolak semua tawaran Belanda, meski dijanjikan jabatan dan kemewahan, dan tetap memilih untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena prinsip dan keberaniannya, keluarga Teungku Chik di Tiro tercatat sebagai satu-satunya garis keturunan yang tidak pernah berdamai dengan penjajah hingga akhir hayat.

Bahkan pasukan Belanda yang membunuhnya memberikan penghormatan terakhir. Operasi pengejaran ini, yang dipimpin langsung oleh Letnan Schmidt, melibatkan puluhan personel campuran—terdiri dari perwira, serdadu Belanda dan pribumi, pasukan Marsose dari Ambon dan lokal, serta para pekerja paksa.

Teungku Ma'at dikenang sebagai pemuda berwajah tampan dan berkulit putih, berpakaian rapi seperti bangsawan: celana hitam bersulam sutra, baju hitam dengan kancing emas, dan tengkulôk merah dari kain sutra. Meski muda, imannya kokoh dan keberaniannya tak tergoyahkan.

Saat peluru menembus dadanya, tangannya masih menggenggam senjata. Belanda baru mengetahui identitasnya setelah menemukan cincin khusus di pinggangnya. Ia dimakamkan di Gampong Pulo Masjid, Tangse. Konon, jasadnya dikubur tanpa kepala karena Belanda membawanya ke Kutaraja untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perlawanan Aceh telah berakhir. Teungku Maat adalah pemegang stempel cap sikurueng terakhir dan simbol terakhir perjuangan Tiro.

Dalam upacara penghormatan terakhir, Letnan Schmidt menyatakan kepada pasukannya: “Dit is de Zoon van de Vader.” — “Inilah putra sang ayah.” Kalimat itu menandai betapa besar penghormatan yang diberikan bahkan oleh musuh terhadap sosok muda yang setia pada bangsa dan agamanya hingga akhir hayat.^{[278][285][286][287]}

Gugurnya Habib Teupin Wan (1911)

Habib Abdurrahman bin Hasan Assegaf, dikenal dengan nama Habib Teupin Wan, merupakan seorang ulama dan tokoh perlawanan dari Aceh yang terlibat dalam konflik melawan kolonial Belanda selama lebih dari tiga dekade. Ia tercatat sebagai salah satu tokoh yang paling lama berperan dalam Perang Aceh. Setelah pasukan Belanda meningkatkan tekanan militer, Habib Teupin Wan mundur ke wilayah pedalaman Tangse dan Keumala, tetapi tetap melanjutkan perlawanan yang dinilai efektif oleh pihak kolonial.

Setelah memimpin perlawanan selama 38 tahun, ia tetap menjadi sosok sentral dalam upaya mempertahankan wilayah-wilayah Aceh dari pendudukan Belanda. Belanda kemudian mengandalkan dukungan dari informan lokal (cuak) untuk melacak lokasi persembunyian para pejuang. Salah satu peristiwa yang berkontribusi terhadap penemuan tempat persembunyian Habib Teupin Wan adalah pengiriman seekor sapi oleh Teungku Baje Mirah sebagai hadiah meugang menjelang Idul Fitri. Jejak sapi tersebut digunakan oleh Letnan B.J. Schmidt dan pasukannya untuk menelusuri lokasi persembunyian di pedalaman hutan Tangse.

Habib Teupin Wan gugur dalam sebuah penyergapan pada 5 Syawal 1329 H (29 September 1911 M) oleh pasukan Belanda yang dipimpin Letnan Schmidt. Jenazahnya dimakamkan di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Informasi mengenai kiprahnya dalam perlawanan terekam dalam berbagai naskah lokal, arsip Belanda, serta dokumen sezaman lainnya. Hingga saat ini, makamnya masih dikenal dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Perlawanan yang dipimpinnya bermula sejak pecahnya agresi militer Belanda ke Aceh pada tahun 1873. Dalam kurun waktu tersebut, ia menetapkan wilayah Tangse yang bergunung dan terpencil sebagai basis pertahanan utama. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai strategis untuk perlawanan gerilya dan relatif sulit dijangkau oleh pasukan kolonial.^{[288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]}

Kelanjutan Perlawanan

Meskipun Belanda terus menekan, perlawanan tidak pernah benar-benar padam. Pada tahun-tahun berikutnya, perjuangan masih berlanjut:

• 1925: Muncul perlawanan di Aceh Selatan yang dipimpin oleh Cut Ali, yang dinilai Belanda sebagai tokoh yang cerdas dan berinisiatif.
• 1926: Teuku Raja Tampok dan Pang Karim dianggap sebagai ancaman serius terhadap ketertiban kolonial.
• 1928: Muncul gerakan Teungku Amin di Tapaktuan, pemberontakan Bidin Keubay di Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan), serta serangan Khadem Ambong di kenegerian Manggeng, Aceh Barat Daya.
• 1933: Perlawanan rakyat terjadi di Lhong, Aceh Besar.
• 1937: Perlawanan rakyat juga terjadi di Leupueng.

Meskipun pimpinan utama banyak yang gugur, perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda terus berlangsung, terutama oleh kalangan ulama dan rakyat biasa. Perlawanan ini tetap bertahan hingga kedatangan pasukan Jepang ke Aceh pada tahun 1942. Karena itu, secara historis Aceh dianggap sebagai wilayah yang tidak pernah sepenuhnya tunduk kepada pemerintahan kolonial Belanda.