Dewan Delapan atau juga dikenal Panitia Delapan merupakan kelompok elit Aceh di luar negeri yang berperan dalam mendukung perjuangan Perang Aceh melawan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Kelompok ini berbasis di Penang, yang pada masa itu merupakan bagian dari wilayah kolonial Inggris di Straits Settlements. Dewan ini berfungsi sebagai jaringan diplomasi, logistik, dan keuangan bagi perjuangan Kesultanan Aceh selama tahap awal perang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Council of Eight | |
 Bendera Perang Aceh | |
| Tanggal pendirian | 1870-an |
|---|---|
| Jenis | Kelompok politik dan diplomasi |
| Tujuan | Mendukung perjuangan Aceh melawan Belanda |
| Kantor pusat | Penang |
Wilayah layanan | Kesultanan Aceh dan kawasan Selat Malaka |
| Ketua | Tuanku Paya |
Tokoh penting | Tuanku Paya, Elit dan diaspora Aceh di Penang |
Dewan Delapan (bahasa Inggris: Council of Eight; bahasa Aceh: Dewan Lapan) atau juga dikenal Panitia Delapan merupakan kelompok elit Aceh di luar negeri yang berperan dalam mendukung perjuangan Perang Aceh melawan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Kelompok ini berbasis di Penang, yang pada masa itu merupakan bagian dari wilayah kolonial Inggris di Straits Settlements. Dewan ini berfungsi sebagai jaringan diplomasi, logistik, dan keuangan bagi perjuangan Kesultanan Aceh selama tahap awal perang.
Dewan Delapan memainkan peran penting dalam upaya Aceh untuk memperoleh dukungan internasional. Para anggotanya berasal dari kalangan bangsawan, pedagang, dan tokoh Aceh yang bermukim di Penang. Melalui jaringan perdagangan dan diaspora di kawasan Selat Malaka, mereka berusaha membantu perjuangan Aceh dengan cara menggalang dana, mengatur pengiriman senjata, serta melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak di luar negeri.[1][2][3][4]
Perang Aceh dimulai pada tahun 1873 ketika Belanda melancarkan invasi terhadap Kesultanan Aceh setelah meningkatnya persaingan pengaruh di kawasan Sumatra. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perang kolonial panjang yang berlangsung lebih dari tiga dekade.
Sejak awal perang, Aceh berusaha mencari dukungan internasional untuk mempertahankan kedaulatannya. Selain mengirim misi diplomatik ke berbagai negara, elit Aceh juga memanfaatkan komunitas diaspora yang telah lama bermukim di kota-kota perdagangan di Selat Malaka. Salah satu pusat diaspora tersebut adalah Penang, yang menjadi tempat berkumpulnya pedagang dan bangsawan Aceh sejak abad ke-18.
Dalam konteks ini, sejumlah tokoh Aceh di Penang membentuk kelompok yang kemudian dikenal sebagai Dewan Delapan. Kelompok ini bertujuan untuk membantu perjuangan Aceh dari luar negeri, terutama dalam menghadapi blokade laut Belanda.
Dewan Delapan melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung perjuangan Aceh. Salah satu aktivitas utama mereka adalah menggalang dukungan keuangan dari komunitas Aceh dan pedagang Muslim di Penang serta kota-kota pelabuhan lainnya.
Selain itu, kelompok ini juga berusaha menjalin komunikasi dengan pejabat kolonial Inggris di wilayah Straits Settlements. Walaupun pemerintah Inggris secara resmi bersikap netral dalam konflik antara Aceh dan Belanda, keberadaan komunitas Aceh di Penang memberikan ruang bagi aktivitas politik dan diplomasi yang mendukung perjuangan Aceh.
Dewan Delapan juga berperan dalam pengiriman senjata dan perlengkapan perang ke Aceh melalui jaringan perdagangan di Selat Malaka. Aktivitas ini sering dilakukan secara rahasia untuk menghindari pengawasan armada Belanda yang berusaha memblokade wilayah Aceh selama perang berlangsung.
Pada masa awal Perang Aceh, Dewan Delapan berhasil mengirimkan bantuan senjata ke Aceh, terdiri atas 1.394 peti senapan dan 5.000 peti peluru.[5]
Keberadaan Dewan Delapan menunjukkan bahwa perjuangan Aceh melawan Belanda tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga melalui jaringan internasional yang melibatkan diaspora Aceh. Penang berfungsi sebagai salah satu pusat penting bagi kegiatan politik dan logistik yang mendukung perlawanan Aceh.
Dalam historiografi modern, Dewan Delapan dipandang sebagai contoh bagaimana komunitas diaspora di Asia Tenggara memainkan peran dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme pada abad ke-19. Aktivitas kelompok ini juga memperlihatkan hubungan erat antara perdagangan, migrasi, dan politik di kawasan Selat Malaka pada masa tersebut.
