Sri Paduka Bangta Muda Tuanku Hasyim atau lebih dikenal dengan Tuanku Hasyim Banta Muda atau Tuanku Rajeu adalah seorang tokoh militer dan politik penting dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh, Wali Sultan, dan Mangkubumi atau Wazir pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah II dan Sultan Muhammad Daud Syah. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam Perang Aceh melawan kolonialisme Belanda dan dipandang sebagai figur pemersatu rakyat dalam menghadapi invasi asing.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Banta Muda, Tuanku (Twk) Panglima Hasyim Sri Paduka Banta Muda Tuanku Hashim سري ڤادوکا بنتا مودا توانکو هاشيم | |
|---|---|
 Tuanku Hasyim Banta Muda | |
| Perdana Menteri Kesultanan Aceh | |
| Masa jabatan 1878–1894 | |
| Penguasa monarki | Muhammad Daud Syah II |
| Wakil Sultan | |
| Masa jabatan 1874–1878 | |
| Penguasa monarki | Muhammad Daud Syah II |
| Wali Negara Aceh ke-1 | |
| Masa jabatan 1873–1874 | |
| Penguasa monarki | Sultan Mahmud Syah, Muhammad Daud Syah II |
| Gubernur Aceh Timur & Sumatera Timur | |
| Masa jabatan sebelum 1858 – 1869 | |
| Penguasa monarki | Alauddin Ibrahim Mansur Syah |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 1834 Gampong Lambada, Mukim XXVI, Aceh Besar,  Kesultanan Aceh |
| Meninggal | 22 Januari 1897 Padang Tiji, Mukim VII, Pedir, Kesultanan Aceh |
| Makam | Mesjid Padang Tiji, Pidie, Aceh |
| Suami/istri | |
| Anak | Teungku Ratna Keumala |
| Orang tua | Laksamana Tuanku Abdul Kadir Shah |
| Dikenal karena | Pahlawan Perang Aceh |
| Julukan | de Todleben der Acehers[1] |
| Karier militer | |
| Pihak | Kesultanan Aceh |
| Dinas/cabang | Angkatan Darat Kesultanan Aceh |
| Masa dinas | hingga 1897 |
| Pangkat | Perdana Menteri Jenderal Panglima |
| Pertempuran/perang | Perang Aceh |
  | |
Sri Paduka Bangta Muda Tuanku Hasyim atau lebih dikenal dengan Tuanku Hasyim Banta Muda atau Tuanku Rajeu (lahir di Aceh, abad ke-19 – wafat di akhir abad ke-19) adalah seorang tokoh militer dan politik penting dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh, Wali Sultan, dan Mangkubumi atau Wazir (perdana menteri) pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah II dan Sultan Muhammad Daud Syah. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam Perang Aceh melawan kolonialisme Belanda dan dipandang sebagai figur pemersatu rakyat dalam menghadapi invasi asing.[2][3][4]
Tuanku Hasyim dilahirkan dari kalangan bangsawan Kesultanan Aceh pada tahun 1834 di Gampong Lambada, kawasan Sagi Mukim XXVI, Aceh Besar. Ia adalah putra dari Laksamana Tuanku Abdul Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai perwakilan sultan di wilayah Sumatera Timur Timur. Sejak kecil, Tuanku Hasyim dididik dengan keras oleh ayahnya, membentuknya menjadi pribadi yang cerdas dan berwibawa. Kemampuannya ini membuatnya dipercaya sebagai perwakilan Sultan Aceh dan gubernur di Sumatera Timur pada tahun 1858.[4]
Tuanku Hasyim diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang oleh Sultan Mahmud Syah karena kepemimpinan dan loyalitasnya terhadap kerajaan. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap pasukan Belanda, khususnya setelah proklamasi perang oleh Belanda terhadap Kesultanan Aceh pada tahun 1873.[5] Dalam berbagai catatan, ia disebut sebagai tokoh yang mengorganisir strategi pertahanan Aceh secara sistematis dan militan, termasuk melalui konsolidasi kekuatan adat, agama, dan militer lokal.[4][6]
Sebagai Wali Sultan dan Mangkubumi, Tuanku Hasyim juga memainkan peran penting dalam pemerintahan. Ia menjadi penengah dalam konflik internal dan penghubung antara istana dan rakyat. Ia turut berperan dalam pengangkatan Sultan Mahmud Syah dan mempertahankan kedaulatan Aceh dalam situasi politik yang genting.[3][7]
Sebagai wali sultan di wilayah Sumatera Timur, Tuanku Hasyim memiliki kekuasaan atas kawasan dari Simpang Ulim hingga Serdang. Ia mendirikan pos-pos militer strategis dan memperkuat pertahanan di garis depan. Salah satu pusat pertahanannya terletak di Pulau Kampai yang ia perkuat seperti sebuah benteng, mengingat lokasi pulau tersebut berada di jalur penting pelayaran Selat Malaka.[4]
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Tuanku Hasyim mendorong penanaman lada yang saat itu sangat diminati pasar internasional. Langkah ini tak hanya mendongkrak perekonomian rakyat, tetapi juga memperluas jaringan perdagangan hingga ke Pulau Penang di Semenanjung Malaya, tempat pedagang Aceh mulai membuka cabang usaha.[4]
Kondisi Kesultanan Aceh mulai terguncang ketika Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah wafat pada 1870, menciptakan kekosongan kekuasaan. Sementara itu, Inggris dan Belanda merevisi isi Traktat London 1824, yang semula menjanjikan perlindungan Inggris terhadap Aceh, menjadi kesepakatan baru yang membiarkan Belanda menyerang Aceh tanpa intervensi.[4]
Dalam situasi genting tersebut, para tokoh Aceh termasuk Panglima Polem, Tgk Imum Luengbata, Panglima Masjid Raya, dan Tuanku Hasyim sendiri berkumpul untuk memilih sultan baru. Meski sempat diminta menjadi sultan, Tuanku Hasyim menolak dan memilih tetap menjadi panglima perang. Ia mengusulkan Mahmud Syah sebagai sultan, dan dirinya bertindak sebagai wali negara yang membimbing sang sultan.[4]
Belanda memulai invasi ke Aceh pada 1873, namun serangan pertama mereka gagal setelah Jenderal Kohler tewas di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Pada serangan kedua tahun berikutnya, Belanda berhasil memasuki wilayah ibu kota yang telah dikosongkan. Meski demikian, Tuanku Hasyim berhasil menyelamatkan Sultan Mahmud Syah dari kejaran.[4]
Sayangnya, Sultan Mahmud Syah wafat pada tahun yang sama akibat wabah kolera dan penyakit yang diyakini tersebar lewat strategi Belanda. Setelah itu, tampuk kekuasaan diberikan kepada Sultan Muhammad Daud Syah, dengan Tuanku Hasyim tetap melanjutkan perlawanan.[4]
Tuanku Hasyim dikenal sebagai salah satu panglima besar yang paling konsisten melawan kolonialisme Belanda. Ia tidak hanya memimpin perang secara langsung, tetapi juga menjadi simbol moral dan spiritual bagi rakyat Aceh. Belanda menyadari bahwa selagi Tuanku Hasyim masih hidup dan berpengaruh, perlawanan Aceh tidak akan surut.[4][8]
Dalam masa perangnya, ia dikenal sering berpindah-pindah untuk menghindari pengepungan Belanda dan tetap mempertahankan komunikasi dengan panglima-panglima lokal di berbagai wilayah Aceh, termasuk Teuku Umar dan Panglima Polem.
Tuanku Hasyim setelah berpindah ke Reubee pada 1894, ia menetap di Padang Tiji pada 1896 dan terus merancang strategi menghadapi penjajahan. Ia wafat pada 22 Januari 1897 dan dimakamkan di dekat Masjid lama Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Makamnya ditemukan kembali pada tahun 2022 dan diduga kuat sebagai kompleks pemakaman raja dan ulama besar Kesultanan Aceh.[2][6][9] Lembaga kebudayaan seperti Darud Donya mengusulkan agar makamnya ditetapkan sebagai situs cagar budaya nasional.[9][10]
Nama Tuanku Hasyim kini diabadikan sebagai nama jalan di Banda Aceh, dan muncul kembali dalam wacana publik sebagai tokoh yang layak dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.[7][11]
Sejumlah penulis dan sejarawan lokal menyebut Tuanku Hasyim sebagai “Wali Nanggroe” pertama karena perannya dalam menjaga integritas dan kehormatan Kesultanan Aceh.[3] Namun, sejarah kepahlawanannya masih kurang dikenal secara luas dan belum mendapatkan pengakuan setara dengan tokoh-tokoh Aceh lainnya seperti Cut Nyak Dhien atau Teuku Umar.
