Uni Belanda-Indonesia, yang juga disebut sebagai solusi dua negara oleh pihak Belanda, adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang berlangsung antara tahun 1949 dan 1956. Disepakati pada tahun 1949, ini merupakan upaya Belanda untuk terus mengikat bekas koloni Hindia Belanda ke Belanda dalam bentuk konfederasi, setidaknya dalam kerangka uni personal, meskipun kemerdekaan telah diberikan. Namun, solusi ini kurang efektif dibandingkan dengan Uni Prancis pada masa yang sama dan kurang bertahan lama dibandingkan dengan Persemakmuran Britania. Persatuan yang longgar ini gagal terutama karena sengketa mengenai Nugini Belanda dan dibatalkan oleh Indonesia pada tahun 1954, meskipun secara de jure tetap ada hingga tahun 1956.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Uni Belanda-Indonesia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949–1956 | |||||||||||||
  | |||||||||||||
 Skema tata letak Uni Belanda-Indonesia | |||||||||||||
| Status | Konfederasi antara Belanda dan Indonesia | ||||||||||||
| Ibu kota | Amsterdam Jakarta | ||||||||||||
| Sekretariat | Den Haag | ||||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Indonesia Belanda Bahasa asli | ||||||||||||
| Agama | Islam Sunni Kekristenan Hindu Buddha | ||||||||||||
| Pemerintahan | Negara konfederasi campuran yang dilimpahkan kekuasaannya di bawah pemerintahan raja | ||||||||||||
| Hoofd der Unie (Kepala Uni) | |||||||||||||
• 1949–1956 | Juliana | ||||||||||||
| Direktur Jenderal | |||||||||||||
• 1949‒1956 | P. J. A. Idenburg | ||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||
| 1 Januari 1949 | |||||||||||||
| 27 Desember 1949 | |||||||||||||
• Konferensi Menteri Uni Belanda-Indonesia | 24 Maret 1950 | ||||||||||||
• Soekarno membubarkan Uni | 17 Agustus 1954 | ||||||||||||
| 15 Desember 1954 | |||||||||||||
• Uni dibubarkan (di Indonesia) | 15 Februari 1956 | ||||||||||||
• Uni dibubarkan (di Belanda) | Februari 1956 | ||||||||||||
| Luas | |||||||||||||
| 1956 | 2.111.219 km2 (815.146 sq mi) | ||||||||||||
| Populasi | |||||||||||||
- Perkiraan 1949 | 84.000.000[1] | ||||||||||||
| |||||||||||||
Uni Belanda-Indonesia (bahasa Belanda: Nederlands-Indonesische Uniecode: nl is deprecated , NIU; bahasa Inggris: Netherlands-Indonesia Unioncode: en is deprecated ), yang juga disebut sebagai solusi dua negara (bahasa Belanda: tweestaten-oplossingcode: nl is deprecated ) oleh pihak Belanda, adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang berlangsung antara tahun 1949 dan 1956.[2][3] Disepakati pada tahun 1949, ini merupakan upaya Belanda untuk terus mengikat bekas koloni Hindia Belanda (kini Indonesia) ke Belanda dalam bentuk konfederasi, setidaknya dalam kerangka uni personal, meskipun kemerdekaan telah diberikan. Namun, solusi ini kurang efektif dibandingkan dengan Uni Prancis pada masa yang sama dan kurang bertahan lama dibandingkan dengan Persemakmuran Britania. Persatuan yang longgar ini gagal terutama karena sengketa mengenai Nugini Belanda dan dibatalkan oleh Indonesia pada tahun 1954, meskipun secara de jure tetap ada hingga tahun 1956.
Pada tanggal 15 November 1946 Perundingan Linggajati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang segera menjadi independen,[4] yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut Republik Indonesia Serikat.[5][6][7]
Uni Indonesia-Belanda didirikan "untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka." Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949, dan Uni Indonesia-Belanda didirikan.[8]
Uni Indonesia-Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya pada tahun 1956.
Uni Belanda-Indonesia akan menjadi setara dengan Uni Prancis atau Persemakmuran Britania. Uni ini akan terdiri dari dua mitra yang independen dan berdaulat:
Status Nugini Belanda harus didiskusikan lebih lanjut. Pada awalnya, Nugini Belanda tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Dan, di mana Suriname dan Antillen akan menjadi mitra sejajar (negara federasi) di Kerajaan, Nugini akan tetap menjadi koloni. Kepala Uni (Hoofd der Unie) adalah Ratu Juliana, di mana peran Yang Mulia adalah sebagai kepala negara, mirip dengan peran Kepala Persemakmuran saat ini. Kolaborasi ini akan berlangsung di bidang-bidang berikut:
Untuk mencapai hal ini, berbagai organ akan dibentuk. Pertama, konferensi para menteri harus diadakan setiap enam bulan sekali. Kedua, sebuah sekretariat permanen didirikan di Den Haag. Setiap mitra akan memilih seorang Sekretaris Jenderal, yang setiap tahun akan mengambil alih kepemimpinan Sekretariat. (Sejak tahun 1950, P. J. A. Idenburg untuk Belanda, yang akan tetap menjabat hingga pengaturan ini dibubarkan pada tahun 1956). Akhirnya, ada Pengadilan Arbitrase Uni yang dibentuk untuk mengadili perselisihan antara Belanda dan Indonesia.[9]
Topik Indonesia | |
|---|---|
| Sejarah Nusantara (pra-Indonesia) | |
| Sejarah Indonesia | |
| Geografi | |
| Politik dan pemerintahan | |
| Ekonomi | |
| Demografi | |
| Budaya | |
| Simbol | |
| Flora dan fauna | |
| Lainnya | |
