Pemilihan umum Wali Kota Tarakan 2024

Pemilihan umum Wali Kota Tarakan 2024
2018 2029 27 November 2024
Pemilih terdaftar	174.444
Kehadiran pemilih	105.891 (60,70%)
Resmi	100% per 5 Desember 2024, 02:21 WITA
Kandidat
Calon Khairul Kotak kosong Partai Gerindra Wakil Ibnu Saud Is Suara rakyat 59.204 43.787 Persentase 57,48% 42,52%
Peta persebaran suara Peta Kalimantan Utara yang menyoroti Kota Tarakan
Wali Kota petahana Bustan (Penjabat) Birokrat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Khairul dan Ibnu Saud Is Gerindra

Pemilihan umum Wali Kota Tarakan 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Tarakan 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Tarakan periode 2025–2030.^[1]

Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tarakan tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Wali Kota periode 2019–2024, Khairul dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Wali Kota Tarakan 2024.

Syarat ambang batas pencalonan

Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik dengan jumlah 30 kursi di DPRD Kota Tarakan. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kota Tarakan, 6 kursi dari 30 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.^[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kota Tarakan adalah 169.702 pemilih,^[3] sehingga menurut aturan tersebut, kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.^[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 4 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Gerindra (17,54%), PKB (11,64%), Partai Demokrat (11,08%), dan Partai Golkar (10,88%).

Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kota Tarakan hasil Pemilu 2024.

No.	Partai politik		Perolehan suara		Kursi DPRD	(2019)
1		PKB	14.979	11,64%	3 / 30	1 kursi
2		Gerindra	22.571	17,54%	5 / 30	1 kursi
3		PDI-P	12.461	9,68%	4 / 30	1 kursi
4		Golkar	14.007	10,88%	3 / 30	1 kursi
5		NasDem	11.430	8,88%	2 / 30	2 kursi
6		Buruh	0	0,00%	0 / 30
7		Gelora	839	0,65%	0 / 30
8		PKS	10.803	8,39%	3 / 30	1 kursi
9		PKN	98	0,08%	0 / 30
10		Hanura	8.187	6,36%	2 / 30	2 kursi
11		Garuda	43	0,03%	0 / 30
12		PAN	7.111	5,53%	2 / 30	1 kursi
13		PBB	31	0,02%	0 / 30
14		Demokrat	14.256	11,08%	4 / 30	3 kursi
15		PSI	427	0,33%	0 / 30
16		Perindo	2.517	1,96%	0 / 30	1 kursi
17		PPP	8.893	6,91%	2 / 30	1 kursi
24		Ummat	40	0,03%	0 / 30
Jumlah			128.693	100,00%	30

Calon tunggal

Khairul	Ibnu Saud Is
Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota
Wali Kota Tarakan (2019–2024)	Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (2014–2019)
Partai Pengusung
Gerindra   PKB   Demokrat   Golkar   PDI-P   NasDem   PKS   PPP   Hanura   PAN   Perindo   PSI
Partai Pendukung
Buruh
Suara sah Pemilu Legislatif 2024
127.642 / 128.693 （99%）
Kursi DPRD Kota Tarakan
30 / 30 （100%）
Visi
"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera."
Misi
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.

Hasil rekapitulasi

Gugatan

Ambo Tuwo selaku Ketua Lembaga Analisis HAM Indonesia mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Senin, 9 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025 berdasarkan Putusan MKRI No. 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025.^[6]

Penetapan pasangan calon terpilih

Pasangan calon nomor urut 1, Khairul dan Ibnu Saud Is ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih oleh KPU Kota Tarakan pada tanggal 6 Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tarakan No. 5 Tahun 2025.

Pelantikan pasangan calon terpilih

Khairul dan Ibnu Saud Is resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan 4 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.^[7]

Referensi