Pemilihan umum Bupati Malinau 2024

Pemilihan umum Bupati Malinau 2024
2020 2029 27 November 2024
Pemilih terdaftar	57.435 (DPT dan DPTb)
Kehadiran pemilih	42.801 (74,52%)
Kandidat
Calon Wempi Wellem Mawa Kotak kosong Partai Demokrat Wakil Jakaria Suara rakyat 39.382 2.724 Persentase 93,53% 6,47%
Peta persebaran suara Peta Provinsi Kalimantan Utara yang menyoroti Kabupaten Malinau
Bupati dan Wakil Bupati petahana Wempi Wellem Mawa dan Jakaria Demokrat Bupati dan Wakil Bupati terpilih Wempi Wellem Mawa dan Jakaria Demokrat

Pemilihan umum Bupati Malinau 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Malinau periode 2025–2030.^[1]

Pemilihan Bupati Malinau tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Bupati petahana Wempi Wellem Mawa dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Malinau 2024.

Syarat ambang batas pencalonan

Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Malinau dengan jumlah 20 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Malinau, 4 kursi dari 20 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.^[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Malinau adalah 56.311 pemilih,^[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.^[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 3 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Demokrat (40,47%), PDI-P (13,10%), dan Partai NasDem (10,32%).

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau hasil Pemilu 2024.

No.	Partai politik		Perolehan suara		Kursi DPRD	(2019)
1		PKB	1.770	3,85%	1 / 20	1 kursi
2		Gerindra	2.953	6,43%	1 / 20
3		PDI-P	6.020	13,10%	2 / 20	1 kursi
4		Golkar	2.306	5,02%	1 / 20	1 kursi
5		NasDem	4.740	10,32%	2 / 20	1 kursi
6		Buruh	187	0,41%	0 / 20
7		Gelora	447	0,97%	0 / 20
8		PKS	1.063	2,31%	1 / 20
9		PKN	4	0,01%	0 / 20
10		Hanura	2.420	5,27%	1 / 20	1 kursi
11		Garuda	212	0,46%	0 / 20
12		PAN	835	1,82%	0 / 20
13		PBB	100	0,22%	0 / 20
14		Demokrat	18.594	40,47%	9 / 20	2 kursi
15		PSI	424	0,92%	0 / 20
16		Perindo	2.592	5,64%	1 / 20	1 kursi
17		PPP	1.194	2,60%	1 / 20
24		Ummat	87	0,19%	0 / 20
Jumlah			45.948	100,00%	20

Calon

Wempi Wellem Mawa	Jakaria
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
Bupati Malinau (2021–2025)	Wakil Bupati Malinau (2021–2025)
Partai Pengusung
Demokrat   PDI-P   NasDem   Gerindra   Perindo   Hanura   Golkar   PKB   PPP   PKS   Gelora   PSI
Partai Pendukung
PAN   Garuda   Buruh   PBB   Ummat   PKN
Suara sah Pemilu Legislatif 2024
44.523 / 45.948 （97%）
Kursi DPRD Kabupaten Malinau
20 / 20 （100%）
Visi
"Mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, serta Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal."
Misi
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan: Memastikan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malinau, dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana, kualitas tenaga pengajar, dan tenaga medis. Pengembangan ekonomi lokal: Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, dengan memberikan dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar. Peningkatan infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik/penerangan, telekomunikasi/internet, dan sanitasi, untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam: Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Pemerintahan yang bersih dan efisien: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan digitalisasi sistem pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima sebagai bagian dari transformasi digital Pemerintah Kabupaten Malinau. Pengembangan sumber daya manusia: Mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. Pemberdayaan desa: Memperkuat desa sebagai basis pembangunan dengan memberikan dukungan yang maksimal bagi program-program desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil resmi

Penetapan pasangan calon terpilih

Pasangan calon nomor urut 1, Wempi Wellem Mawa dan Jakaria ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih oleh KPU Kabupaten Malinau pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau No. 2 Tahun 2025.

Pelantikan pasangan calon terpilih

Wempi Wellem Mawa dan Jakaria resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malinau periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan 4 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.^[5]

Referensi