Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sejak tanggal 19 Februari 2025, Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang dijabat oleh Brian Yuliarto.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | |
|---|---|
 Lambang Kementerian adalah sama dengan lambang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia | |
.jpg) Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | |
| Gambaran umum | |
| Dibentuk |
|
| Dasar hukum pendirian |
|
| Bidang tugas | Pendidikan tinggi, Sains, dan Teknologi |
| Alokasi APBN | Rp57,68 triliun (2025)[2] Rp14,3 triliun (Efisiensi) Rp43,38 triliun (APBN 2025)[3] |
| Nomenklatur sebelumnya | |
| |
| Susunan organisasi | |
| Alamat | |
| Kantor pusat | Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta, Indonesia 10270 |
| Situs web | kemdiktisaintek |
| Kantor pusat | |
 Koordinat: 6°13′26.30093″S 106°48′13.01515″E / 6.2239724806°S 106.8036153194°E / -6.2239724806; 106.8036153194Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta, Indonesia 10270 | |
| Situs web | |
| kemdiktisaintek | |
     | |
| Bagian dari seri |
| Pendidikan di Indonesia |
|---|
  |
|
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Kementerian Agama Kementerian Sosial |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (disingkat Kemdiktisaintek RI) adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sejak tanggal 19 Februari 2025, Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang dijabat oleh Brian Yuliarto.
Kementerian ini awalnya bernama Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, dibentuk pada Kabinet Kerja II tahun 1961. Departemen ini pertama kali dipimpin oleh Iwa Kusumasumantri. Kemudian beralih status menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1966.
Kemudian pada tahun 2014 di Kabinet Kerja (2014–2019), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada kabinet selanjutnya, yakni Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), Ditjen ini bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada Kabinet Merah Putih (2024–2029), Ditjen Diktiristek dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga menjadi Kementerian yang berdiri sendiri.
Kementerian ini diberi nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dikarenakan pendidikan tinggi juga mencakup aspek sains dan teknologi, mengingat tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.[4]
Pada awal Kabinet Merah Putih (2024-2029), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) direncanakan akan bergabung dengan Kemdiktisaintek menjadi Kemdiktisaintek/BRIN dimana Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga akan sekaligus menjabat sebagai Kepala BRIN. Hal ini diusulkan mengingat tidak ada pendidikan tinggi tanpa riset, dan begitu juga sebaliknya. Namun rencana ini tidak terealisasi karena BRIN belum berkenan untuk bersatu dengan Kemdiktisaintek.[4]
Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) setelah menjabat selama empat bulan. Dia menyatakan bahwa meskipun telah bekerja keras, hasil kerjanya mungkin tidak memenuhi harapan pemerintah. Oleh karena itu, dia memilih untuk mundur daripada diberhentikan. Pengunduran diri ini terjadi pada 19 Februari 2025, dan posisinya digantikan oleh Brian Yuliarto.[5]
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]
Susunan organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan Permendiktisaintek No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:[6]
Pimpinan
Sekretariat
Direktorat Jenderal
Inspektorat
Staf Ahli
Pusat
Staf Khusus
Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur yaitu:
Pada tahun 2024, kontroversi terkait Uang Kuliah Tunggal merebak khususnya terkait kenaikan UKT yang dapat mencapai 500%.[7] Dalam menanggapi menanggapi gelombang kritik mengenai semakin mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi, Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek, Tjitjik Tjahjandarie menyatakan bahwa pendidikan tinggi sifatnya tersier dan tidak wajib.[8] Pemerintah juga mengkaji pilihan pinjaman pendidikan terkait keterbatasan pemberian beasiswa khususnya beasiswa LPDP.[9] Pada 6 Januari 2025, menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa para alumni LPDP tidak diwajibkan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi.[10] Pada 12 Februari 2025, menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan rencana pemotongan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 50 persen sehingga ada kemungkinan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) walaupun "tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah."[10] Puluhan orang menggelar aksi protes terkait "kepastian dari pemerintah atas janji yang diberikan kepada 350 [anak] penerima Beasiswa Indonesia Maju" untuk program persiapan S1 luar negeri Angkatan 4.[10]
Dosen ASN Pendidikan Tinggi tidak menerima tunjangan kinerja sejak tahun 2020.[10] Hal ini terjadi akibat tunjangan kinerja tidak dianggarkan sebagai akibat perubahan nomenklatur dan ketiadaan aturan.[11]
Pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai kementerian melakukan demonstrasi sebagai akibat dari dugaan permasalahan pergantian jabatan.[10][12][13]
| Unsur pembantu pimpinan | | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | ||
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pelaksana tugas pokok di daerah | ||
Daftar (termasuk logo-logonya) | |
| Kementerian | |
| Lembaga Setingkat Kementerian | |
