Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian.
Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.
Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.[5]
Sejarah
Masa Hindia Belanda
Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.
Masa Jepang
Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942–1945), Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部, naimubu) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi (1) Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Sosial; (3) Kementerian Kesehatan; dan (4) Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Masa kemerdekaan
Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959.[butuh rujukan][6] Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.
Sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri.[7] Pada tahun 2010, seiring diterapkannya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri, istilah "departemen" diubah menjadi "kementerian".[8]
Tugas dan fungsi
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]
- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Susunan organisasi
Susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Perpres Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri[1] adalah:
Pimpinan
Sekretariat
- Sekretariat Jenderal
- Biro Perencanaan
- Biro Kepegawaian
- Biro Organisasi dan Tatalaksana
- Biro Hukum
- Biro Keuangan dan Aset
- Biro Administrasi Pimpinan
- Biro Umum
Inspektorat
- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat IV
- Inspektorat Khusus
- Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Jenderal
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan
- Direktorat Politik Dalam Negeri
- Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
- Direktorat Kewaspadaan Nasional
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama
- Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
- Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
- Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
- Direktorat Produk Hukum Daerah
- Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
- Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
- Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
- Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
- Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
- Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
- Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
- Direktorat Kelembagaan dan Kerja sama Desa
- Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
- Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Direktorat Pendapatan Daerah
- Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah
- Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Pendaftaran Penduduk
- Direktorat Pencatatan Sipil
- Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Badan
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
- Sekretariat Badan
- Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri
- Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik
- Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa
- Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Sekretariat Badan
- Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
- Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
- Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan
- Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
Staf Ahli
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik
Staf Khusus
- Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum
- Staf Khusus Bidang Pemerintahan
- Staf Khusus Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan
- Staf Khusus Bidang Politik dan Media
- Staf Khusus Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan
Pusat
- Pusat Data dan Informasi
- Bagian Program dan Umum
- Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
- Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan
- Pusat Penerangan
- Sub Bagian Persuratan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Pusat Fasilitasi Kerja Sama
- Bagian Program dan Umum
- Bidang Kerja Sama Dalam Negeri
- Kelompok Jabatan Fungsional
Sejarah nomenklatur
Kementerian
- Departemen Dalam Negeri (1945-2000, 2001-2009)
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (2000-2001)
- Kementerian Dalam Negeri (2009-sekarang)
Unit Eselon 1
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I.
| Nama Kementerian/
Lembaga |
Dasar hukum |
Unit eselon I |
|---|
| Unsur pembantu pimpinan |
Unsur pelaksana
(Direktorat Jenderal) |
Unsur pengawas |
Unsur pendukung
(Badan) |
Staf ahli |
| Departemen Dalam Negeri |
Keppres 109/2001 |
Sekretariat Jenderal |
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
|
Inspektorat Jenderal |
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan;
|
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
- Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
- Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan
- Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- Staf Ahli Bidang Kewilayahan.
|
| Kementerian Dalam Negeri |
Perpres 11/2015 |
Sekretariat Jenderal |
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
Inspektorat Jenderal |
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan;
|
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
|
| Kementerian Dalam Negeri |
Perpres 114/2021 |
Sekretariat Jenderal |
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
|
Inspektorat Jenderal |
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
|
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
|
| Kementerian Dalam Negeri |
Perpres 149/2024 |
Sekretariat Jenderal |
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
|
Inspektorat Jenderal |
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
|
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar lembaga;
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
|
Galeri
Lambang Departemen Dalam Negeri (sebelum 2009)
Lambang Kementerian Dalam Negeri (2009–2020)
Lambang Kementerian Dalam Negeri (2020–sekarang)
Bacaan lanjutan
- Bernard H.M. Vlekke, The story of the Dutch East Indies, Harvard University Press, Cambridge 1946.
Pranala luar
|
|---|
|
| Unsur pembantu pimpinan | | |
|---|
| Unsur pelaksana | |
|---|
| Unsur pengawas | |
|---|
| Unsur pendukung | |
|---|
|
|---|
Daftar (termasuk logo-logonya) |
| Kementerian | |
|---|
Lembaga Setingkat
Kementerian | |
|---|
.svg)
.jpg)
