Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia, disingkat Mendiktisaintek adalah Pimpinan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Saat ini, jabatan Mendiktisaintek dijabat oleh Brian Yuliarto sejak 19 Februari 2025.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia | |
|---|---|
 Logo Kementerian | |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | |
| Singkatan | Mendiktisaintek |
| Anggota | Kabinet Indonesia |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pejabat perdana | Iwa Kusumasumantri |
| Dibentuk | April 3, 1961 (1961-04-03) |
| Wakil | Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia |
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia, disingkat Mendiktisaintek adalah Pimpinan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Saat ini, jabatan Mendiktisaintek dijabat oleh Brian Yuliarto sejak 19 Februari 2025.[1]
Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipisah menjadi 3 kementerian yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.[2] Pemisahan tersebut membuat jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut dipecah menjadi 3 yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Kebudayaan Indonesia.[3]
Sejak 19 Februari 2025, posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia dipegang oleh Brian Yuliarto.[4]
Sejak tanggal 3 Maret 1961 hingga saat ini, terdapat 6 orang yang telah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah Brian Yuliarto.
Gaji Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.[5]
Selain mendapatkan gaji pokok, Menteri mendapatkan tunjangan operasional berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.[6]
| Unsur pembantu pimpinan | | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | ||
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pelaksana tugas pokok di daerah | ||
 | Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
.jpg)
