Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis
Jenis	Alat kelengkapan DPR yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara
Pimpinan
Ketua	Andreas Eddy Susetyo (PDI-P)
Wakil Ketua	Andi Achmad Dara (Golkar)
Wakil Ketua	Meireza Endipat Wijaya (Gerindra)
Wakil Ketua	Habib Idrus Salim Aljufri (PKS)
Wakil Ketua	E. Herman Khaeron (Demokrat)
Komposisi
Partai & kursi	PDI-P (3) Golkar (3) Gerindra (3) NasDem (2) PKB (2) PKS (2) PAN (2) Demokrat (2)
Situs web
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (bahasa Inggris: State Finance Accountability Committeecode: en is deprecated ) yang disingkat menjadi BAKN adalah badan yang dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan susunan dan keanggotaan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul fraksi pada permulaan tahun sidang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap.

Badan akuntabilitas Publik ini terdapat pula dibeberapa negara antara lain di Inggris menggunakan nama Public Accounts Committee, Australia dengan nama Joint Committee of Public Accounts and Audit atau di India bernama Committee on Public Accounts

Organisasi

Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih dari anggota dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Tugas

Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi
Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan komisi
Memberikan masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
Mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
Meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.^[1]

Internasional

Inggris

Public Accounts Committee (PAC) merupakan sebuah komite yang dipilih dari House of Commons di Inggris yang bertanggung jawab mengawasi pengeluaran pemerintah untuk memastikan efektif dan jujur.

Australia

Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) sejak pertama kali didirikan pada tahun 1913 merupakan lembaga Commonwealth untuk menjelaskan keabsahan, efisiensi dan efektivitas penggunaan uang publik.

India

Committee on Public Accounts pertama kali dibentuk pada tahun 1921 yang terdiri dari 22 anggota yang 15 anggota berasal dipilih oleh Lok Sabha dan 7 Anggota dipilih oleh Rajya Sabha bertugas mendalami pengeluaran pemerintah dan laporan dari Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal.

Anggota

Nama	Fraksi	Jabatan
H. Ahmad Muzani	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua
MAYJEN TNI (PURN) Yahya Sacawiria, S.IP., MM	Partai Demokrat	Wakil Ketua
Prof.Dr.Ismet Ahmad	Partai Amanat Nasional	Anggota
Ir. Nur Yasin, MBA	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
Ir. A. Edwin Kawilarang	Partai Golongan Karya	Anggota
Drs. H. A. Fauzi Achmad, MBA	Partai Hati Nurani Rakyat	Anggota
DRA. Eva Kusuma Sundari MA, MDE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
DR. A.W Thalib, MSi	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
DR. Mohamad Sohibul Iman	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota

Sekretariat

Nama	Jabatan
M. Yus Iqbal, SE.	Kepala Bagian
Tuti Retnowati, B.Sc	Kepala Sub Bagian Rapat
Eko Riswanto, SE.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Endang Wahyuni, SE.	Staf
Achmad Ridho, SE.
Jati Prasetyaningsih
Endang Setia Purnama
Nurul Istiqlal

Referensi

↑ "Badan Akuntabilitas Keuangan Dibuat". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2010-05-02.

Pranala luar

Situs Resmi mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Diarsipkan 2010-05-10 di Wayback Machine.
Ketua, Wakil ketua dan Anggota Diarsipkan 2011-11-03 di Wayback Machine.
Sekretariat^{[pranala nonaktif permanen]}
Karya yang berkaitan dengan Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wikisource

Pustaka

(Inggris) McGee, David (2002). The overseers: public accounts committees and public spending. Pluto Press. hlm. 115. ISBN 0745319866, 9780745319865. ;
(Inggris) Jones, Catherine Anne (1987). The origins of the Victorian Parliamentary Public Accounts Committee. University of Melbourne Press. hlm. 406.

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] "Badan Akuntabilitas Keuangan Dibuat". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2010-05-02.

[1]

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat

Organisasi

Tugas