Pemilihan umum Bupati Mojokerto 2010 adalah pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 7 Juni 2010 untuk memilih Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto masa jabatan 2010–2015. Pemilihan ini diikuti oleh tiga pasangan calon, terdiri dari dua pasangan yang diusung partai politik dan satu pasangan calon perseorangan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

7 Juni 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 789.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 74,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Jawa Timur yang menyoroti Kabupaten Mojokerto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Mojokerto 2010 (disingkat Pilbup Mojokerto 2010) adalah pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 7 Juni 2010 untuk memilih Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto masa jabatan 2010–2015. Pemilihan ini diikuti oleh tiga pasangan calon, terdiri dari dua pasangan yang diusung partai politik dan satu pasangan calon perseorangan.[1]
KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhak mengikuti pemungutan suara dalam Pilbup Mojokerto 2010 sebagai berikut:[2]
| No. | Pasangan calon | Partai politik pengusung |
|---|---|---|
| 1 | Mustofa Kamal Pasa – Choirun Nisa | |
| 2 | Suwandi – Wahyudi Iswanto | |
| 3 | Khoirul Badik – Yazid Kohar |
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, pasangan Mustofa Kamal Pasa–Choirun Nisa memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang.
| Pasangan calon | Perolehan suara | Persentase | |
|---|---|---|---|
| Mustofa Kamal Pasa – Choirun Nisa | 388.417 | 65,82% | |
| Suwandi – Wahyudi Iswanto | 190.575 | 32,40% | |
| Khoirul Badik – Yazid Kohar | 10.448 | 1,78% | |
| Total suara | 589.440 | 74,62% | |
| Pemilih golput | 200.521 | 25,38% | |
| Daftar pemilih tetap | 789.961 | 100,00% | |
Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Mustofa Kamal Pasa dan Choirun Nisa, dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pada 18 Oktober 2010 di Pendopo Kabupaten Mojokerto. Pelantikan tersebut berlangsung dengan pengamanan ketat menyusul kerusuhan yang terjadi selama tahapan Pilkada Mojokerto pada Mei 2010.[3]
Sebanyak sekitar 1.380 personel kepolisian, dibantu unsur TNI dan Brimob Polda Jawa Timur, dikerahkan untuk mengamankan jalannya pelantikan. Aparat keamanan menutup sejumlah akses menuju lokasi acara serta melakukan pemeriksaan terhadap undangan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pelantikan berlangsung aman dan kondusif.[4]
Menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan umum Bupati Mojokerto 2010, Kabupaten Mojokerto sempat dilanda kerusuhan politik. Pada 21 Mei 2010, terjadi aksi kekerasan di sekitar kompleks DPRD Kabupaten Mojokerto dan kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mengakibatkan puluhan kendaraan pribadi dan dinas dibakar serta dirusak. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah massa terhadap tahapan pencalonan dalam Pilkada Mojokerto 2010, termasuk pencoretan salah satu pasangan bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).[5]
Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan sedikitnya 13 orang sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut, dengan sebagian pelaku dinyatakan terbukti melakukan penghasutan, pengrusakan, dan pembakaran. Salah satu terdakwa utama, Makhrodji Mahfud, dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, sementara sejumlah pelaku lainnya menerima vonis pidana dengan masa hukuman lebih ringan.[6]
Akibat kerusuhan tersebut, aparat keamanan meningkatkan pengamanan secara signifikan menjelang hari pemungutan suara pada 7 Juni 2010. Ratusan personel kepolisian, termasuk satuan Brimob, disiagakan di kantor KPU, Panitia Pengawas Pemilu, serta sejumlah lokasi strategis dan tempat pemungutan suara (TPS).
Meskipun sempat muncul kekhawatiran akan menurunnya partisipasi pemilih akibat trauma kerusuhan, proses pemungutan suara tetap berlangsung relatif aman dan kondusif. Di sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi basis massa kerusuhan, tingkat kehadiran pemilih tercatat mencapai sekitar 50–60 persen, menunjukkan bahwa situasi keamanan dapat dikendalikan hingga tahapan pemilihan selesai.[7]