Pakubuwana XIV

Pendidikan

• SD Muhammadiyah 1 Surakarta.^[8]
• SMP dan SMA Semesta Bilingual Boarding School, Semarang.^[6]
• S1 Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang (2020–2024).^{[9][10][11][12]}
• S2 Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (mulai 2025).^[10][13]

Sebagai putra mahkota

Setelah memasuki usia baligh, G.R.M. Suryo Aryo Mustiko mendapatkan nama dan gelar baru sebagai Gusti Pangeran Haryo Purubaya, yang kemudian dinaikkan kembali menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Hamangkunagara.

Pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan peringatan ulang tahun kenaikan takhta Pakubuwana XIII yang ke-18, Purubaya resmi diangkat menjadi pangeran adipati anom, putra mahkota, bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram.^[14]

Setelah pengukuhannya, Hamangkunagara mendampingi Pakubuwana XIII dalam sejumlah acara, bahkan juga mewakili saat sang ayah berhalangan hadir.

Sebagai raja

Pakubuwana XIII meninggal dunia pada 2 November 2025. Saat upacara pemberangkatan jenazah yang akan dikebumikan di Astana Pajimatan Himagiri, Hamangkunagara mengikrarkan kesiapan dirinya sebagai Pakubuwana XIV.

Sepuluh hari kemudian, Hamangkunagara resmi dilantik sebagai raja dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kaping Sekawan Welas ing Surakarta Hadiningrat lewat upacara Jumenengan Dalem Nata Binayangkare yang diadakan di Bangsal Manguntur Takil, Sitihinggil Keraton Surakarta.^[15]

Di Bangsal Manguntur Takil, Hamangkunagara membacakan Sabda Dalem, berisi sumpah raja untuk memimpin Keraton Surakarta sesuai syariat Islam dan paugeran, berlaku adil, mengayomi pengikut setia, mendukung Indonesia, serta menjaga kelestarian budaya, tata upacara, dan warisan raja Mataram.^[15]

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan kirab. Menaiki kereta kencana, raja baru ini diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan menempuh rute dari Sitihinggil menuju Sasana Sumewa, melewati Alun-alun Lor, Gladag, Telkom, Loji Wetan, Perempatan Baturana, Perempatan Gemblegan, Kusumanagaran, dan kembali ke Keraton.^[15]

Insiden tabrak lari

Pada 9 Agustus 2023, sebuah rekaman CCTV viral di media sosial, memperlihatkan dugaan tabrak lari yang terjadi di kawasan Gladak, Surakarta. Dalam rekaman tersebut terlihat sebuah mobil putih menabrak seorang pengendara sepeda motor, belakangan diketahui melawan arah, dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. Korban yang terkapar di jalan lantas ditolong warga.^[16]

Pengemudi mobil tersebut kemudian diketahui adalah putra mahkota Keraton Solo, Hamangkunagara. Namun, melalui kuasa hukumnya, ia membantah tuduhan lari. Malah, menurutnya, ia pergi mencari bantuan, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.^[17]

Insiden ini berakhir dengan perdamaian kedua belak pihak dan pencaputan laporan kepolisian oleh korban, sementara pihak kraton berjanji untuk menanggung biaya pemulihan dan perbaikan kendaraan korban.^[18][19]

Kritik terhadap Pemerintah

Kemudian pada awal tahun 2025, KGPAA. Hamangkunagara kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa unggahan di akun media sosial pribadinya yang berisi kritik terhadap kondisi pemerintahan Indonesia menjadi viral.^[20][21] Dalam unggahan tersebut, ia menulis kalimat seperti “Nyesel gabung Republik” dan “Percuma Republik kalau cuma untuk membohongi”, yang kemudian dikaitkan dengan kritik terhadap sejumlah kasus nasional, termasuk dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina Patra Niaga, PHK massal di PT Sritex, dan isu kebijakan pemerintah mengenai pagar laut.^[22][23]

Unggahan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet dan media, dengan sebagian publik menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia, sementara yang lain menilai pernyataannya berlebihan.^[24] Pihak Keraton Surakarta, melalui KPA. Dany Nur Adiningrat, kemudian memberikan klarifikasi bahwa unggahan KGPAA. Hamangkunagara merupakan bentuk kritik satir terhadap situasi nasional dan penundaan status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang belum diberikan pemerintah.^[25][26]