Gereja Katolik memainkan peran khusus terhadap pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui detik-detik pembacaan teks Proklamasi oleh Presiden Pertama di Indonesia, Bapak Ir. Soekarno, sekaligus dengan julukan Bapak Proklamator. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947, yang ditandai dengan pembukaan kedutaan besar yang disebut Nunsiatur Apostolik untuk Indonesia dan menugaskan Georges de Jonghe d'Ardoye, sebagai duta besar Vatikan pertama di Jakarta untuk periode 1947-1955. Pengakuan ini didasarkan pada kesamaan prinsip menolak penjajahan, serta menolak imperialisme, dan kapitalisme dengan bertujuan untuk mendukung hak perdamaian, serta prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan, dengan melalui dukungan dari seorang tokoh umat katolik yang bernama Uskup Soegijapranata. Dukungan dari Vatikan diberi tanda legitimasi internasional dengan revolusi yang besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, agar mendorong negara lain untuk mengikuti jejak pengakuan tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel ini mungkin memuat teks yang disalin secara bulat-bulat dari situs web kecerdasan buatan. (Maret 2026) |
| Bagian dari seri tentang |
| Gereja Katolik |
|---|
| Ikhtisar |
|
|
Bagian dari seri mengenai |
|---|
| Sejarah Indonesia |
| Garis waktu |
|
|
Gereja Katolik memainkan peran khusus terhadap pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui detik-detik pembacaan teks Proklamasi oleh Presiden Pertama di Indonesia, Bapak Ir. Soekarno, sekaligus dengan julukan Bapak Proklamator. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947, yang ditandai dengan pembukaan kedutaan besar yang disebut Nunsiatur Apostolik untuk Indonesia dan menugaskan Georges de Jonghe d'Ardoye, sebagai duta besar Vatikan pertama di Jakarta untuk periode 1947-1955.[1] Pengakuan ini didasarkan pada kesamaan prinsip menolak penjajahan, serta menolak imperialisme, dan kapitalisme dengan bertujuan untuk mendukung hak perdamaian, serta prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan, dengan melalui dukungan dari seorang tokoh umat katolik yang bernama Uskup Soegijapranata. Dukungan dari Vatikan diberi tanda legitimasi internasional dengan revolusi yang besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, agar mendorong negara lain untuk mengikuti jejak pengakuan tersebut.[2]
Hubungan Indonesia dengan Takhta Suci terus terjalin erat, ditandai dengan berbagai kunjungan Paus dan kerja sama lintas agama hingga saat ini, menegaskan komitmen bersama terhadap perdamaian dan kerukunan.