Menteri Pariwisata Republik Indonesia, umumnya disingkat Menpar adalah kepala dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Menteri Pariwisata Indonesia saat ini dijabat oleh Widiyanti Putri Wardhana sejak 21 Oktober 2024.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Menteri Pariwisata Republik Indonesia | |
|---|---|
.svg) Logo Kementerian Pariwisata | |
.svg) Bendera Kementerian Pariwisata | |
| Kementerian Pariwisata Republik Indonesia | |
| Singkatan | Menpar |
| Anggota | Kabinet Indonesia |
| Kantor | Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110 Indonesia |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pejabat perdana | Hamengkubuwono IX |
| Dibentuk | Februari 24, 1966 (1966-02-24) |
| Wakil | Wakil Menteri Pariwisata Indonesia |
| Situs web | kemenpar |
Menteri Pariwisata Republik Indonesia, umumnya disingkat Menpar adalah kepala dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Menteri Pariwisata Indonesia saat ini dijabat oleh Widiyanti Putri Wardhana sejak 21 Oktober 2024.[1]
Awalnya, posisi menteri ini tergabung dalam Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata. Kemudian di tahun 1966 pada Kabinet Dwikora II, posisi menteri ini berdiri sendiri menjadi Menteri Pariwisata, pertama kali dijabat oleh Hamengkubuwana IX. Setelah berakhirnya Kabinet Dwikora III, posisi ini ditiadakan.
Kemudian pada Kabinet Pembangunan IV, posisi menteri ini kembali diadakan, dengan nama Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Lima belas tahun kemudian (1998) pada Kabinet Pembangunan VII, nama posisi menteri ini berubah menjadi Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya.
Dua bulan kemudian di tahun yang sama, setelah peristiwa reformasi, status posisi ini berubah menjadi posisi menteri non-departemen bernama Menteri Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya. Kemudian pada tahun 1999 di Kabinet Persatuan Nasional, jabatan ini bernama Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian.
Pada tahun 2001, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri, nomenklatur kebudayaan dimasukkan dalam jabatan ini, sehingga nama jabatan tersebut berubah menjadi Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.
Pada 2004 di bawah pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan menteri ini kembali menjadi menteri departemen dengan nama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.[2] Kemudian pada tahun 2011, istilah Departemen diganti dengan istilah Kementerian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengembalikan nomenklatur Kebudayaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[3] Sementara nomenklatur Ekonomi Kreatif ditambahkan ke Kementerian Pariwisata.
Pada 2014 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, nomenklatur ekonomi kreatif dipisahkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian, yaitu Badan Ekonomi Kreatif.[4] Nama jabatan ini kembali menjadi Menteri Pariwisata.[5] Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Arief Yahya, ditunjuk untuk mengisi posisi ini.[6]
Saat penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Pariwisata kembali berganti nama menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Presiden Joko Widodo juga membentuk Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah kementerian tersebut. Pembentukan badan baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.[7] Wishnutama dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pada 22 Desember 2020, Joko Widodo melakukan perombakan pertama dalam Kabinet Indonesia Maju.[8] Posisi Wishnutama digantikan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.[9] Sandiaga menduduki posisi ini sampai masa Kabinet Indonesia Maju berakhir.[10]
Pada tahun 2024, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, nomenklatur ekonomi kreatif dipisah lagi menjadi kementerian tersendiri, sehingga menjadi 2 kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.[11][12] Pemisahan tersebut membuat jabatan menteri dipecah menjadi Menteri Pariwisata serta Menteri Ekonomi Kreatif.[13] Sejak 21 Oktober 2024, posisi Menteri Pariwisata dipegang oleh Widiyanti Putri Wardhana.[14]
Sejak tanggal 24 Februari 1966 hingga saat ini, terdapat 12 orang yang telah menjabat sebagai Menteri Pariwisata Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah Widiyanti Putri Wardhana.
Gaji Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tenakerg Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tenakerg Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.[15]
Selain mendapatkan gaji pokok, Menteri mendapatkan tunjangan operasional berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.[16]
| Menteri Pariwisata (1966) | | |
|---|---|---|
| Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (1983–1998) | ||
| Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya (1998) | ||
| Menteri Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya (1998–1999) | ||
| Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (1999–2001) | ||
| Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (2001–2004) | ||
| Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2004–2011) | ||
| Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011–2014) | ||
| Menteri Pariwisata (2014–2019) | ||
| Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019–2024) | ||
| Menteri Pariwisata (2024–sekarang) | ||
Miring: Ad interim Kategori | ||
| Unsur pembantu pimpinan | | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | ||
| Unsur pengawas | ||
| Lembaga terkait | ||
 | Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
.jpg)
