Korupsi di Kroasia merujuk pada upaya pencegahan serta keberadaan praktik korupsi di negara tersebut. Pada awal dekade 2020-an, Kroasia menghadapi masalah serius terkait korupsi sistemik dan politik. Di antara negara-negara anggota Uni Eropa, Kroasia umumnya masuk dalam lima besar negara paling korup.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Korupsi di Kroasia merujuk pada upaya pencegahan serta keberadaan praktik korupsi di negara tersebut. Pada awal dekade 2020-an, Kroasia menghadapi masalah serius terkait korupsi sistemik dan politik. Di antara negara-negara anggota Uni Eropa, Kroasia umumnya masuk dalam lima besar negara paling korup.
Untuk memenuhi syarat keanggotaan Uni Eropa, Kroasia telah mengambil berbagai langkah dalam memberantas korupsi. Kerangka hukum dan kelembagaan, serta lembaga-lembaga pemerintah, mulai menangani isu korupsi dalam skala yang jauh lebih luas, dan kerja sama antar-lembaga untuk pencegahan korupsi juga meningkat. Namun, upaya-upaya tersebut menghadapi hambatan besar berupa sistem peradilan yang tidak efisien dan terindikasi korup.[1]
USKOK (Kantor Penanggulangan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir) telah menuntut 2.000 orang dan mencapai tingkat vonis bersalah sebesar 95% pada tahun 2012, meskipun vonis tersebut jarang berujung pada hukuman penjara. Kasus-kasus yang ditangani termasuk mantan Perdana Menteri Ivo Sanader.[2][3]
Sejumlah pegawai negeri di lembaga seperti Dana Privatisasi Kroasia, kantor pertanahan Zagreb, dan kantor pajak Zagreb ditangkap atas tuduhan suap. Selain itu, beberapa kasus korupsi profil tinggi juga mencuat, termasuk penyelidikan terhadap mantan menteri pertahanan dan mantan wakil perdana menteri.[4]
Laporan Barometer Korupsi Global tahun 2013 dari Transparency International menunjukkan bahwa 41% responden percaya bahwa tingkat korupsi di Kroasia telah meningkat.[5]
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Kroasia memperoleh skor 47 pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Berdasarkan skor tersebut, Kroasia berada di peringkat ke-63 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara dengan peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling bersih.[6] Sebagai perbandingan di kawasan Eropa Barat dan Uni Eropa, skor tertinggi adalah 90, rata-rata skor kawasan adalah 64, dan skor terendah adalah 41.[7] Secara global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata dunia adalah 43, dan skor terburuk adalah 8 (peringkat 180).[8]
