Korupsi di Finlandia secara umum tergolong rendah, berdasarkan pendapat publik serta indeks dan standar global. Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International memberi skor 88 untuk Finlandia dalam skala 0 hingga 100. Dengan skor tersebut, Finlandia menempati peringkat kedua dari 180 negara, hanya kalah dari negara yang dipersepsikan memiliki sektor publik paling jujur. Sejak versi terbaru indeks ini diperkenalkan pada tahun 2012, Finlandia secara konsisten berada di peringkat pertama, kedua, atau ketiga setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 skor terbaik dunia adalah 90, skor rata-rata global 43, dan skor terburuk 18. Di kawasan Eropa Barat dan Uni Eropa, skor tertinggi adalah 90, rata-rata 64, dan terendah 41.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
90–100
80–89
70–79
60–69
50–59
40–49
|
30–39
20–29
10–19
0–9
Tidak ada data
|
Korupsi di Finlandia secara umum tergolong rendah, berdasarkan pendapat publik serta indeks dan standar global. Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International memberi skor 88 untuk Finlandia dalam skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Dengan skor tersebut, Finlandia menempati peringkat kedua dari 180 negara, hanya kalah dari negara yang dipersepsikan memiliki sektor publik paling jujur.[1] Sejak versi terbaru indeks ini diperkenalkan pada tahun 2012, Finlandia secara konsisten berada di peringkat pertama, kedua, atau ketiga setiap tahunnya.[a] Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 skor terbaik dunia adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata global 43, dan skor terburuk 18 (peringkat 180).[14] Di kawasan Eropa Barat dan Uni Eropa, skor tertinggi adalah 90, rata-rata 64, dan terendah 41.[15]
Menurut survei Transparency International tahun 2013, mayoritas warga Finlandia tidak pernah menyaksikan kasus korupsi oleh pejabat publik atau institusi sepanjang hidup mereka.[16] Korupsi yang ada cenderung bersifat struktural, berkaitan dengan jaringan individu kaya yang saling menguntungkan dalam dunia usaha, sementara perusahaan swasta tidak diwajibkan melakukan keterbukaan informasi. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pemerintah meliputi pengambilan keputusan dalam investasi negara,[17] sumbangan politik, dan pendanaan pemilu. Bentuk korupsi non-tradisional yang juga terjadi di Finlandia—dan umum secara global—termasuk penghindaran pajak, pemberian hadiah, jamuan, dan konflik kepentingan.[18]