Korupsi di Belanda tergolong minim di semua sektor utama—peradilan, kepolisian, bisnis, dan politik—karena negara ini dianggap sebagai salah satu yang paling bersih dari korupsi di Uni Eropa.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
.svg)
|
90–100
80–89
70–79
60–69
50–59
40–49
|
30–39
20–29
10–19
0–9
Tidak ada data
|
Korupsi di Belanda tergolong minim di semua sektor utama—peradilan, kepolisian, bisnis, dan politik—karena negara ini dianggap sebagai salah satu yang paling bersih dari korupsi di Uni Eropa.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Belanda memperoleh skor 78 dalam skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Berdasarkan skor tersebut, Belanda menempati peringkat ke-9 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan sektor publik yang paling jujur.[1] Sebagai perbandingan regional, di antara negara-negara Eropa Barat dan anggota Uni Eropa, skor tertinggi adalah 90, rata-rata skor 64, dan skor terendah 41.[2] Sementara itu, secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata dunia adalah 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).[3]
Laporan National Integrity System Assessment 2012 yang diterbitkan oleh Transparency International Belanda menyatakan bahwa negara ini telah membangun pilar-pilar yang kuat—seperti peradilan yang independen, mekanisme antikorupsi yang efektif, dan budaya kepercayaan—yang bersama-sama menciptakan masyarakat di mana korupsi tidak dianggap sebagai masalah serius. Pemerintah telah mencurahkan upaya besar untuk menjaga tingkat korupsi tetap rendah di dalam negeri, meskipun masih terdapat keterbatasan di beberapa bidang. Sektor publik tidak dipandang sebagai korup, dan transparansi dijaga melalui kode etik bagi pegawai negeri sipil, dengan penekanan khusus pada integritas dalam masing-masing sektor, menurut laporan tersebut.[4]
Belanda merupakan pemimpin global dalam bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan sebagian besar perusahaan yang beroperasi di negara ini telah menetapkan kode etik serta mekanisme internal untuk mendeteksi dan mencegah suap.[5]
Menurut Eurobarometer 2012, hubungan antara dunia usaha dan politik merupakan alasan yang paling sering disebut sebagai penyebab korupsi, dan hampir sepertiga warga yang disurvei memiliki persepsi tersebut.[6] Temuan ini diperkuat oleh National Integrity System Assessment 2012, yang mencatat bahwa kolusi antara pelaku bisnis dan otoritas publik terutama marak di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.[4] Sektor ini dianggap rentan terhadap penyimpangan, dan laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah memperkuat regulasi serta pengawasan dalam proses pengadaan publik.
