Korupsi di Ceko merupakan masalah yang masih cukup signifikan meskipun negara ini telah mengalami berbagai reformasi sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Menurut Barometer Korupsi Global 2013 dari Transparency International, mayoritas masyarakat Ceko memandang bahwa korupsi di negara tersebut tersebar luas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
.svg)
|
90–100
80–89
70–79
60–69
50–59
40–49
|
30–39
20–29
10–19
0–9
Tidak ada data
|
Korupsi di Ceko merupakan masalah yang masih cukup signifikan meskipun negara ini telah mengalami berbagai reformasi sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Menurut Barometer Korupsi Global 2013 dari Transparency International, mayoritas masyarakat Ceko memandang bahwa korupsi di negara tersebut tersebar luas.[1]
Pada tahun 2025, berbagai skandal korupsi dan lemahnya pengawasan telah menurunkan peringkat global Ceko. Menurut Ondřej Kopečný, Direktur Transparency International Ceko, pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Petr Fiala belum menunjukkan pencapaian berarti dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menyoroti bahwa proses legislasi terkait regulasi antikorupsi kerap mengalami penundaan atau hambatan, bahkan berasal dari kalangan anggota koalisi pemerintah sendiri.[2]
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Ceko memperoleh skor 56 pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), dan menempati peringkat ke-46 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan sektor publik yang paling bersih.[3] Sebagai perbandingan regional, skor tertinggi di antara negara-negara Eropa Barat dan Uni Eropa adalah 90, skor rata-rata 64, dan skor terendah 41.[4] Sementara secara global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).[5]
Sejumlah kasus korupsi politik telah merusak citra pemerintahan Petr Nečas, sebagaimana tercermin dalam Barometer Korupsi Global 2013 yang dirilis oleh Transparency International. Survei tersebut menunjukkan bahwa 73% responden di Ceko menganggap partai politik sebagai institusi yang “korup” atau “sangat korup”.[1]
Dalam Laporan Daya Saing Global 2013–2014 yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia, para eksekutif bisnis yang disurvei menyebut korupsi sebagai faktor paling bermasalah dalam menjalankan usaha di Ceko.[6] Menurut Global Fraud Survey 2012 dari Ernst & Young, sebanyak 80% perusahaan yang disurvei menilai bahwa suap dan korupsi tersebar luas di sektor bisnis, dan kurang dari 10% menyatakan bahwa antara tahun 2009 hingga 2011, perusahaan mereka “sangat sering/selalu” melakukan uji tuntas terkait risiko penipuan dan korupsi sebelum atau sesudah mengakuisisi bisnis baru.[7]
Meskipun lingkungan usaha di negara ini secara umum ditandai oleh seperangkat aturan yang jelas dan minim campur tangan, korupsi tetap menjadi hambatan dalam kegiatan bisnis, khususnya dalam pengadaan publik, pemberian subsidi, serta interaksi langsung antara sektor publik dan swasta.[8]
Miloslav Ludvík, mantan Menteri Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Motol, didakwa bersama 15 orang lainnya atas kasus suap dan penipuan dalam kontrak konstruksi senilai lebih dari CZK 4 miliar.[9]
Di Brno, sejumlah pejabat Moravia Selatan menjalankan praktik korupsi sistematis untuk meraup keuntungan pribadi, termasuk membantu pelanggar lalu lintas sejak 2022.[10]
Mantan Perdana Menteri Andrej Babiš dituduh melakukan penipuan subsidi Uni Eropa senilai €2 juta dengan menyembunyikan kepemilikan proyek "Sarang Bangau".[11] Kekebalannya dicabut dua kali oleh parlemen,[12][13] dan ia didakwa atas penipuan, penyalahgunaan dana Uni Eropa, serta konspirasi kriminal.[14]
Pada tahun 2009, Menteri Pertahanan Vlasta Parkanová terlibat dalam kasus pembelian empat pesawat dengan harga yang dianggap terlalu tinggi dalam kontrak militer senilai 3,5 miliar koruna. Namun, karena menjabat sebagai anggota parlemen, Parkanová memiliki kekebalan hukum dari penuntutan pidana. Menteri Keuangan Miroslav Kalousek juga turut terseret dalam kasus ini.[15]
Pada Juni 2012, seorang mantan direktur lembaga pengelola dana Uni Eropa untuk daerah Liberec serta Ústí nad Labem dijatuhi hukuman penjara selama 7,5 tahun dan denda sebesar 40.000 dolar AS setelah dinyatakan bersalah dalam kasus suap terkait pemberian dana Uni Eropa.[16]
Skandal korupsi politik Ceko tahun 2013 melibatkan penggerebekan anti-korupsi oleh unit kejahatan terorganisir, yang berujung pada penangkapan Kepala Staf Perdana Menteri, Jana Nagyová, bersama tujuh orang lainnya. Dalam operasi tersebut, aparat menyita sekitar 5 juta pound sterling dalam bentuk tunai serta 10 kilogram emas dari kantor pemerintah, bank, dan properti pribadi. Dugaan kejahatan dalam kasus ini mencakup suap dan penyalahgunaan kekuasaan.[17]
Selain itu, terdapat banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan perusahaan kereta api nasional České dráhy.[18][19]
