Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia

Penyatuan Britania Raya dan Irlandia

Masa singkat kemerdekaan terbatas bagi Kerajaan Irlandia berakhir ketika pemberontakan Irlandia tahun 1798 meletus selagi Britania Raya sibuk berperang melawan Prancis. Keputusan untuk menyatukan Britania Raya dan Irlandia lahir dari ketakutan Kerajaan Britania Raya akan kemungkinan terbentuknya sebuah negara Irlandia merdeka yang bahu-membahu dengan Republik Prancis melawan Britania Raya. Parlemen Britania Raya dan Parlemen Irlandia masing-masing menuangkan keputusan tersebut ke dalam undang-undang yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1801. Britania raya berhasil membuat Irlandia percaya bahwa kemerdekaan legislatif mereka yang hilang akibat penyatuan ini akan dikompensasi dengan emansipasi Katolik, yaitu pencabutan disabilitas sipil yang diberlakukan atas umat Katolik di Britania Raya dan Irlandia. Meskipun secara pribadi bersimpati terhadap umat Katolik, Raja George III berkeyakinan bahwa menyetujui emansipasi Katolik sama saja dengan melanggar sumpah penobatannya untuk menjunjung tinggi agama Protestan, dan ketiadaan dukungan dari Raja George III bagi inisiatif tersebut mendorong Perdana Menteri William Pitt Muda untuk meletakkan jabatan.^[7]

Perang Napoleon

Pada Perang Koalisi Kedua (tahun 1799–1801), Inggris menduduki sebagian besar wilayah tanah seberang milik Prancis dan Belanda, mengingat Negeri Belanda sudah menjadi salah satu negara satelit Prancis pada tahun 1796, akan tetapi penyakit-penyakit tropis merenggut nyawa 40.000 lebih prajurit Inggris. Ketika Perang Koalisi Kedua diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Amiens, Inggris bersedia mengembalikan sebagian besar wilayah rampasannya. Penyelesaian damai tersebut pada praktiknya cuma sekadar gencatan senjata, dan Napoleon terus-menerus memprovokasi Inggris dengan berusaha mengembargo perdagangan di negeri itu, dan dengan menduduki kota Hanover, ibu kota Elektorat Hanover, praja kadipaten penutur bahasa Jerman di Kekaisaran Romawi Suci yang diperintah oleh satu orang yang sama dengan kepala negara Inggris Raya. Pada bulan Mei 1803, perang kembali dimaklumkan. Rencana Napoleon untuk menginvasi Britania Raya ternyata tak kunjung terlaksana, sebab utamanya adalah inferioritas kekuatan angkatan laut Prancis, dan pada tahun 1805, satu armada Angkatan Laut Kerajaan di bawah pimpinan Laksamana Muda Nelson secara telak mengalahkan Angkatan Laut Kemaharajaan Prancis dan Angkatan Laut Kerajaan Spanyol dalam Pertempuran Trafalgar, pertempuran laut besar-besaran terakhir dalam Perang Napoleon.^[8]

Pada tahun 1806, Napoleon mengeluarkan Maklumat Berlin, yang memberlakukan Blokade Eropa Daratan. Kebijakan ini bertujuan melenyapkan ancaman Inggris dengan cara menutup wilayah kekuasaan Prancis dari kegiatan perdagangan luar negeri. Tentara Angkatan Darat Inggris masih dipandang enteng oleh Prancis. Prajurit permanennya cuma berjumlah 220.000 orang saat Perang Napoleon mencapai puncaknya, sedangkan Tentara Angkatan Darat Kemaharajaan Prancis beranggotakan lebih dari satu juta prajurit, belum terhitung prajurit-prajurit dari sekian banyak negara sekutunya dan beberapa ratus ribu anggota garda nasional yang sewaktu-waktu dapat ditambahkan Napoleon ke dalam pasukan angkatan darat Prancis apabila diperlukan. Sekalipun dapat menghambat perdagangan Prancis di luar Eropa Daratan, baik dengan cara merampas dan merongrong kapal-kapal niaga Prancis maupun dengan merebut jajahan-jajahannya, Angkatan Laut Kerajaan tidak dapat mengusik perdagangan Prancis dengan negara-negara berekonomi besar di Eropa Daratan, dan bukan ancaman besar bagi wilayah kekuasaan Prancis di benua Eropa. Dari segi populasi dan kapasitas pertanian, Prancis jauh lebih unggul daripada Kepulauan Inggris, tetapi Prancis kalah unggul dari segi industri, keuangan, perdagangan maritim, dan kekuatan angkatan laut.^[9]

Napoleon berharap dapat menumbangkan hegemoni ekonomi Inggris dengan menghalanginya mendekati Eropa Daratan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Inggris memiliki kapasitas industri terbesar di dunia, dan kepiawaiannya mengarungi samudra memampukannya untuk membangun kekuatan ekonomi yang cukup besar lewat perdagangan dengan jajahan-jajahannya dan Amerika Serikat. Pemberontakan Dua Mei yang meletus di Spanyol pada tahun 1808 setidaknya sudah memberi Inggris tempat berpijak di Eropa Daratan. Adipati Wellington mengusir Prancis secara berangsur dari Spanyol, dan pada awal tahun 1814, ketika Napoleon sedang dihalau mundur dari timur oleh Tentara Kerajaan Prusia, Tentara Kekaisaran Austria, dan Tentara Kekaisaran Rusia, Adipati Wellington menginvasi selatan Prancis. Sesudah Napoleon menyerah dan diasingkan ke pulau Elba, perdamaian terasa sudah kembali pulih, tetapi Napoleon mendadak kembali beraksi pada tahun 1815. Negara-negara sekutu segera menyatukan kekuatan, dan pasukan Adipati Wellington bersama pasukan Gebhard Leberecht von Blücher akhirnya mengalahkan Napoleon satu kali untuk selama-lamanya dalam Pertempuran Waterloo.^[10]

Perang tahun 1812 melawan Amerika Serikat

Untuk mengalahkan Prancis, Inggris menekan keras Amerika Serikat, merampas kapal-kapal Amerika yang dicurigai terlibat perdagangan dengan Prancis, dan memapar paksa orang-orang kelahiran Inggris untuk dijadikan kelasi, termasuk yang mengaku sudah berkewarganegaraan Amerika Serikat. Lembaga-lembaga pemerintah Inggris mempersenjatai suku-suku Indian di Kanada yang menyerang permukiman-permukiman Amerika di daerah perbatasan. Rakyat Amerika merasa dipermalukan dan menyuarakan perang demi menegakkan marwah, kendati sama sekali tidak siap untuk berperang. Perang tahun 1812 hanyalah aksi sampingan kecil-kecilan bagi Inggris, tetapi membuat tentara Amerika kelabakan, dan tak kunjung berhasil menyerang Kanada. Pada tahun 1813, Amerika berhasil merebut Danau Erie, dan dengan demikian menguasai kawasan barat Ontario, mendepak keluar sebagian besar suku Indian dari gelanggang perang. Ketika Napoleon menyerah untuk pertama kalinya pada tahun 1814, tiga pasukan tentara Inggris dikerahkan secara terpisah untuk menyerang pasukan Amerika di kawasan utara New York, di sepanjang pesisir Maryland (membumihanguskan Washington tetapi dipukul mundur di Baltimore), dan memudiki sungai Mississippi hingga dikalahkan secara telak dalam Pertempuran New Orleans. Ketiga-tiga operasi tersebut terbukti gagal, dan panglima-panglima Inggris yang terlibat menemui ajalnya di medan laga atau hidup menanggung malu. Perang mengalami kebuntuan dan tanpa tujuan. Melalui perundingan damai, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan menjelang akhir tahun 1814 untuk memulihkan batas-batas wilayah sebagaimana adanya sebelum perang meletus. Kanada jajahan Inggris merayakan kebebasannya dari cengkeraman Amerika, Amerika merayakan kemenangan "perang kemerdekaan yang kedua," dan Inggris merayakan keberhasilannya mengalahkan Napoleon. Kesepakatan ini menjadi awal dari dua abad masa damai dan pembukaan perbatasan.^[11]

Reaksi pascaperang, tahun 1815–1822

Perang Napoleon menempa Inggris Raya menjadi sebuah negara yang sangat berbeda dari Inggris Raya pada tahun 1793. Seiring bergulirnya Revolusi Industri, masyarakat berubah menjadi semakin bersifat perkotaan. Masa pascaperang ini menjadi saksi kelesuan ekonomi, dan penurunan hasil panen serta inflasi menimbulkan keresahan masyarakat yang terus meluas. Kepemimpinan Inggris Raya sangat konservatif, senantiasa waspada memantau gelagat munculnya jenis-jenis aktivitas revolusioner yang sudah merombak sendi-sendi kehidupan bernegara di Prancis. Para sejarawan mendapati sedikit sekali gelagat semacam itu, dan menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial semisal aliran Metodis sangat menganjurkan dukungan konservatif bagi status quo politik dan sosial.^[12]

Perubahan-perubahan konstitusional yang penting antara lain adalah pembaharuan parlemen, dan penurunan tajam kewenangan maupun wibawa monarki. Sesudah pangeran pemangku naik takhta menjadi Raja George IV pada tahun 1820, dia meminta parlemen mengabulkan keinginannya untuk menceraikan Permaisuri Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel, supaya dapat mengawini gundik kesayangannya. Opini masyarakat luas maupun kalangan atas sangat mendukung permaisuri dan mengolok-olok raja. Keteledoran yang memalukan itu turut meruntuhkan wibawa monarki, dan yang mampu dipulihkannya cuma secuil dari kekuasaan yang pernah digenggam Raja George III saat masih waras. Sejarawan Eugene Black mengemukakan sebagai berikut:

kerusakannya sudah mustahil diperbaiki. Sang kepala negara kian hari kian menjadi lambang kontradiksi pada masa hidupnya sendiri. Lewat kegilaan, ketololan, dan perbuatan asusila, ketiga pendahulu Victoria memurukkan wibawa monarki. Hanya tiga puluh tahun pengamalan ketat nilai-nilai luhur kehidupan berumah tangga Ratu Victoria sajalah yang akhirnya memulihkan citra gemerlap kepala negara.^[13]

Politikus Ultra-Tory: Pembantaian Peterloo dan Enam undang-undang

Artikel utama: Ultra-Tory, Pembantaian Peterloo, dan Enam Undang-Undang

Para politikus Ultra-Tory adalah pemimpin-pemimpin reaksioner yang tampaknya mendominasi partai Tory, partai yang menguasai pemerintahan.^[14] Setiap kejadian yang tak diinginkan terkesan mengisyaratkan adanya konspirasi sayap kiri yang perlu digencet lebih keras lagi demi mencegah timbulnya teror lain seperti yang pernah terjadi dalam Revolusi Prancis pada tahun 1793. Para sejarawan mendapati bahwa unsur radikal yang melakukan kekerasan itu kecil dan lemah. Memang ada satu dua konspirasi yang melibatkan orang-orang dengan sedikit pengikut dan tidak terlampau berhati-hati, tetapi semuanya dapat ditumpas dalam waktu singkat.^[15] Bagaimanapun juga, teknik-teknik penggencetan mencakup penangguhan Habeas Corpus pada tahun 1817 (memungkinkan pemerintah untuk menangkap dan menahan orang-orang yang dicurigai tanpa perlu alasan atau melewati proses peradilan). Undang-Undang Pembungkaman tahun 1817 yang diperjuangkan Bupati Muda Sidmouth memberangus surat-surat kabar oposisi. Para pegiat pembenahan kehidupan bernegara beralih ke media selebaran, dan menjual hingga 50.000 eksemplar per minggu.^[16]

Di distrik-distrik industri pada tahun 1819, para buruh pabrik menuntut diberi upah yang lebih baik, dan berdemonstrasi. Kejadian yang paling penting adalah Pembantaian Peterloo di Manchester, yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1819, ketika sepasukan milisi lokal yang beranggotakan tuan-tuan tanah menerjang kerumunan tertib 60.000 demonstran yang hendak menuntut pembenahan keterwakilan rakyat di parlemen. Kepanikan massa menelan sebelas korban jiwa dan mengakibatkan ratusan orang menderita luka-luka. pemerintah melihat peristiwa ini sebagai perang terbuka melawan kaum revolusioner. Pemerintah Inggris Raya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lord Liverpool menanggapi musibah itu dengan mengesahkan "Enam Undang-Undang" pada tahun 1819, yang melarang penyelenggaraan latihan militer; memfasilitasi penerbitan surat perintah penggeledahan untuk mencari senjata; melarang rapat-rapat umum yang dihadiri lebih dari 50 orang, termasuk pertemuan-pertemuan untuk menyusun petisi; menetapkan hukuman yang berat terhadap penerbitan karya-karya tulis yang berisi hujatan dan hasutan; mewajibkan bea meterai empat penny atas banyak pamflet untuk membendung arus berita dan kritik. Pelanggar diancam dengan hukuman berat, antara lain dibuang ke Australia. Enam udang-undang yang dirancang untuk menjegal para dalang kerusuhan dan menghilangkan ketakutan golongan konservatif ini pada praktiknya jarang diterapkan.^[17]

Seorang sejarawan pernah menulis, "Peterloo adalah suatu kecerobohan, bukan betul-betul pembantaian." Peristiwa itu merupakan kekeliruan serius yang dilakukan oleh pemerintah lokal yang tidak memahami kejadian yang tengah berlangsung.^[18] Meskipun demikian, musibah Peterloo berdampak besar terhadap opini masyarakat Inggris saat itu, maupun terhadap perjalanan sejarah sejak saat itu sebagai lambang dari kebrutalan pemerintah dalam menekan unjuk rasa damai yang disalahpahami sebagai awal dari pemberontakan.^[19]

Para politikus Ultra-Tory benar-benar merajalela sekitar tahun 1819–1822, tetapi selanjutnya kehilangan pijakan di dalam Partai Tory. Mereka dikecundangi dalam terobosan-terobosan penting di akhir dasawarsa 1820-an terkait pemberian toleransi kepada kaum pembangkang Protestan perdana.^[20] Pukulan yang lebih menghancurkan kubu Ultra-Tory adalah pencabutan berbagai pembatasan terhadap umat Katolik yang tak disangka-sangka bakal terjadi, sesudah meluasnya protes berencana di Irlandia yang dilancarkan oleh Asosiasi Katolik di bawah pimpinan Daniel O'Connell dengan dukungan umat Katolik di Inggris.^[21] Sadar akan kekuatan Asosiasi Katolik, Perdana Menteri Robert Peel mewanti-wanti pada tahun 1824, "kita tidak bisa duduk manis berpangku tangan saat bahaya terus-terus bertambah besar dalam hitungan jam, manakala sebuah kekuatan yang berkoordinasi dengan kekuatan pemerintah sedang membesar di sebelahnya, tidak bisa, setiap hari bertindak melawan pandangan-pandangannya."^[22] Adipati Wellington, pahlawan perang paling ternama di Inggris, berkata kepada Robert Peel, "kalau kita tidak bisa menyingkirkan Asosiasi Katolik, kita harus bersiap-siap melihat perang saudara cepat atau lambat meletus di Irlandia."^[23] Robert Peel dan Adipati Wellington sependapat bahwa momentum Asosiasi Katolik perlu dihentikan demi lolosnya rancangan undang-undang emansipasi Katolik, yang memberi Umat Katolik hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota parlemen. Rancangan undang-undang Emansipasi Katolik berhasil diloloskan pada tahun 1829 berkat dukungan partai Whig. Passage menunjukkan bahwa hak veto yang sudah lama dipegang para politikus Ultra-Tory sudah tidak dihargai lagi, dan pembenahan di berbagai bidang pun menjadi mungkin diwujudnyatakan. Inggris Raya sudah siap menyongsong datangnya Zaman Pembenahan.^[24]

Kebijakan luar negeri

Perluasan wilayah kemaharajaan

Mulai tahun 1867, Inggris menyatukan sebagian besar koloninya di Amerika Utara menjadi Dominion Kanada, memberinya hak untuk memerintah diri sendiri, dan tanggung jawab atas pertahanannya sendiri, kendati Kanada baru berhak membuat kebijakan luar negeri sendiri pada tahun 1931. Seperdua akhir abad ke-19 menjadi babak berebut Afrika antarnegara Eropa. Sempat timbul pembicaraan tentang perang melawan Prancis sehubungan dengan insiden Fasyoda yang terjadi pada tahun 1898.

Kebangkitan Kekaisaran Jerman selepas tahun 1871 menghadirkan tantangan baru, sebab Kekaisaran Jerman (juga Amerika Serikat), berpeluang menggeser posisi Inggris sebagai kekuatan industri terdepan di dunia. Jerman menguasai beberapa koloni di Afrika dan Pasifik, tetapi Kanselir Otto von Bismarck mampu mewujudkan perdamaian umum melalui strategi perimbangan kekuasaan. Sesudah naik takhta pada tahun 1888, Kaisar Wilhelm II mendepak Bismarck, mulai menggunakan kata-kata yang bernada mengancam, dan berencana membangun kekuatan angkatan laut untuk menyaingi Inggris.^[41] Inggris insyaf bahwa kebijakan isolasinya tidak berguna bilamana muncul aliansi berskala besar. Inggris memulihkan hubungan baik dengan Prancis dan Amerika Serikat, dan mengakhiri ketegangan dengan Rusia, sedangkan konfrontasi dengan Jerman menjadi lomba memperkuat angkatan laut.

Sesudah mencaplok Koloni Tanjung Harapan dari Belanda dalam Perang Napoleon, Inggris hidup berdampingan dengan para pemukim Belanda yang sudah bermigrasi dari Tanjung Harapan dan mendirikan dua negara sendiri, yaitu Republik Afrika Selatan dan Negara Bebas Oranye.

Moralitas

Zaman Victoria terkenal dengan standar-standar moralitas pribadinya. Para sejarawan pada umumnya sependapat bahwa warga golongan menengah menjunjung tinggi standar-standar moral pribadi (dan biasanya mengamalkannya), tetapi masih diperdebatkan apakah standar-standar yang sama juga diikuti oleh warga golongan pekerja. Para moralis akhir abad ke-19 seperti Henry Mayhew mencela tingginya tingkat kumpul kebo dan kelahiran anak luar nikah di kampung-kampung kumuh. Meskipun demikian, penelitian terbaru dengan menggunakan pencocokan terkomputerisasi berkas-berkas data menunjukkan bahwa tingkat kumpul kebo di kalangan warga golongan pekerja dan warga miskin pada masa itu cukup rendah, yakni di bawah 5%.^[42]

Zaman Edward, tahun 1901–1914

Ratu Victoria mangkat pada tahun 1901, dan putranya yang tertua naik takhta menjadi Raja Edward VII, membuka babak baru dalam sejarah Inggris Raya, yakni zaman Edward, yang dicirikan oleh perilaku pamer harta secara jorjoran, kebalikan dari zaman Victoria yang terkesan suram. Memasuki abad ke-20, benda-benda seperti gambar hidup, otomobil, dan pesawat terbang mulai dipergunakan. Abad baru ini dicirikan oleh suasana penuh optimisme. Usaha-usaha pembenahan sosial dari abad sebelumnya terus dilanjutkan pada abad ke-20 dengan dibentuknya Partai Buruh pada tahun 1900. Raja Edward VII mangkat pada tahun 1910, dan digantikan oleh Raja George V, yang bertakhta dari tahun 1910 sampai 1936. Lantaran bersih dari skandal, giat bekerja keras, dan dicintai rakyat, Raja George V menjadi kepala negara Inggris yang bersama permaisurinya menetapkan tolok ukur keteladanan modern bagi keluarga kerajaan Inggris, yang berasaskan budi pekerti dan nilai-nilai luhur kelas menengah. Raja George V lebih banyak tahu hal-ihwal wilayah tanah seberang ketimbang semua perdana menteri yang menjabat pada masa pemerintahannya. Dia memanfaatkan daya ingatnya yang luar biasa untuk menghafal berbagai macam informasi sampai sekecil-kecilnya, baik dalam urusan pakaian seragam, politik, maupun relasi, sehingga mampu menciptakan kesan akrab pada saat berbincang dengan para kawulanya.^[43]

Zaman Edward adalah masa kemakmuran sekaligus masanya kriris-krisis politik tereskalasi di luar kendali. Negara dilanda bermacam-macam krisis yang timbul bersamaan dari tahun 1910 sampai 1914. Ketidakstabilan sosial dan politik diakibatkan oleh krisis Irlandia, keresahan kaum buruh, gerakan hak pilih perempuan, dan persaingan antarpartai maupun sengketa terkait undang-undang dasar di parlemen. Bahkan suatu ketika tentara Inggris pernah berani menentang perintah sehubungan dengan penanganan masalah di Irlandia.^[44] Ketika pemerintah masih sibuk mencari solusi, Perang Besar meletus tanpa disangka-sangka pada tahun 1914, sehingga penanggulangan masalah-masalah dalam negeri terpaksa harus dikesampingkan dulu. Sistem partai politik zaman Edward sedang berada di titik genting menjelang meletusnya perang pada tahun 1914. Partai Liberal menguasai pemerintahan, dan menjalin persekutuan progresif dengan Partai Buruh dan hubungan yang tidak menentu dengan golongan nasionalis Irlandia. Koalisi ini sepakat untuk mengupayakan perdagangan bebas (bertolak belakang dengan penetapan tarif tinggi yang diupayakan Partai Konservatif), tawar-menawar kolektif yang bebas bagi serikat-serikat pekerja (ditentang Partai Konservatif), penyusunan kebijakan sosial yang aktif dalam rangka membentuk negara yang berkemakmuran, dan perombakan undang-undang dasar untuk membatasi kewenangan Majelis Bangsawan. Koalisi ini tidak memiliki rencana jangka panjang, lantaran terbentuk dari gabungan sisa-sisa kekuatan politik dari dasawarsa 1890-an. Basis sosiologis koalisi ini adalah kesamaan identitas sebagai kelompok masyarakat non-Anglikan dan beretnis non-Inggris, alih-alih konflik baru antarlapisan masyarakat yang dikedepankan oleh Partai Buruh.^[45]

Perang Besar

Kendati mula-mula sedikit kelabakan, Inggris Raya di bawah pimpinan Perdana Menteri David Lloyd George berhasil memobilisasi sumber daya manusia, industri, keuangan, kemaharajaan, dan diplomasinya, dalam kerja sama dengan Prancis dan Amerika Serikat, untuk mengalahkan negara-negara Sentral.^{[46][47][48][49]} Ekonomi tumbuh 14% dari tahun 1914 sampai 1918 sekalipun banyak tenaga kerja yang dikerahkan ke medan perang. Sebaliknya ekonomi Jerman justru anjlok 27%. Perang Besar merupakan masa-masa menurunnya tingkat konsumsi rakyat sipil, lantaran sebagian besar persediaan pangan Inggris direalokasikan menjadi pasokan perbekalan tentara. Kontribusi pemerintah terhadap total Produk Domestik Bruto membengkak dari 8% pada tahun 1913 menjadi 38% pada tahun 1918 (dibandingkan dengan 50% pada tahun 1943).^[50][51] Perang ini memaksa Inggris untuk menguras cadangan-cadangan finansialnya dan mengambil utang dalam jumlah besar dari Amerika Serikat.

Inggris memasuki kancah perang sekadar untuk melindungi Belgia dari agresi Jerman, tetapi dalam waktu yang singkat sudah menjadi negara yang melawan Tentara Kekaisaran Jerman di Front Barat, dan melucuti satu per satu wilayah tanah seberang milik Jerman. Anggapan yang muluk-muluk tentang perang yang didambakan semua orang sirna tatkala pertempuran di Prancis terjerumus ke dalam perang parit. Di sepenjang Front Barat, Inggris dan Prancis berulang kali melancarkan serangan ke parit-parit Jerman dari tahun 1915 sampai 1917, menewaskan dan melukai ratusan ribu orang, tetapi hasil yang diperoleh tidak seberapa. Pada awal tahun 1916, seiring anjloknya jumlah sukarelawan, pemerintah memberlakukan wajib militer di Britania (tetapi tidak dapat memberlakukannya di Irlandia lantaran ditentang keras oleh kaum nasionalis dari semua golongan) demi mempertahankan kekuatan tempur. Industri menghasilkan munisi dalam jumlah besar, banyak warga perempuan yang menjadi karyawan pabrik. Pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Perdana Menteri Herbert Asquith terbukti tidak efektif, tetapi ketika Perdana Menteri David Lloyd George naik menggantikannya pada bulan Desember 1916, Inggris mendapatkan sosok pemimpin yang tangguh dan berjaya di masa perang.^[52]

Angkatan Laut Kerajaan masih tetap perkasa di laut, bertempur melawan Angkatan Laut Kekaisaran Jerman dengan hasil imbang dalam satu-satunya pertempuran besar, yakni the Pertempuran Jutland tahun 1916.

Pada tahun 1918, ada sekitar lima juta orang yang menganggotai angkatan darat dan Angkatan Udara Kerajaan, yang baru saja terbentuk dari penyatuan Jawatan Udara Angkatan Laut Kerajaan dan Korps Terbang Kerajaan, kurang lebih sama dengan jumlah tentara Inggris sebelum perang. Jumlah korban yang nyaris mencapai angka tiga juta jiwa dikenal sebagai "generasi yang hilang", dan tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah tersebut benar-benar memasygulkan masyarakat; bahkan sebagian orang merasa pengorbanan mereka hanya dipandang sebelah mata di Inggris, sebagaimana terungkap dalam puisi-puisi semisal Blighters karya Siegfried Sassoon yang mengecam Perang Besar sebagai kegagalan kemanusiaan. Karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu berfokus pada kematian massal, pembantaian termekanisasi, propaganda menyesatkan, dan rasa kecewa mendalam saat ditampar oleh kenyataan, sehingga menggerus pandangan lama yang mengagung-agungkan peperangan.^[53]

Pascaperang

Perang sudah dimenangkan oleh Inggris dan sekutu-sekutunya, tetapi dengan mengorbankan begitu banyak nyawa dan dana, sehingga menciptakan sentimen bahwa Inggris jangan sampai berperang lagi. Liga Bangsa-Bangsa didirikan dengan gagasan bahwa bangsa-bangsa dapat menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai, tetapi semua harapan itu sia-sia belaka.

Seusai perang, Inggris mengantongi dua wilayah koloni Jerman di Afrika, yaitu Tangganyika dan sebagian Togo. Inggris diserahi mandat Liga Bangsa-Bangsa atas Palestina, yang dijadikan tanah air bagi para pemukim Yahudi, dan Irak, yang dibentuk dengan menggabungkan tiga provinsi Usmani di Mesopotamia. Wilayah mandat Irak kemudian hari diberi kemerdekaan penuh pada tahun 1932. Kerajaan Mesir, yang sudah diduduki Inggris sejak tahun 1882, dan menjadi wilayah protektorat Inggris sejak tahun 1914, merdeka pada tahun 1922 seusai Revolusi Mesir tahun 1919, kendati pasukan Inggris terus bermarkas di Mesir sampai timbul Krisis Suez pada tahun 1956.

Di bidang urusan dalam negeri, Undang-Undang Perumahan Tahun 1919 mewujudkan pembangunan perumahan rakyat yang terjangkau, sehingga memungkinkan orang-orang untuk pindah dari kampung-kampung kumuh di dalam kota. Permukiman kumuh masih bertahan selama beberapa tahun, manakala trem sudah lama beralih ke tenaga listrik mendahului banyak rumah tinggal. Undang-Undang Keterwakilan Rakyat Tahun 1918 memberikan hak pilih kepada para wanita kepala rumah tangga, kesetaraan penuh dengan kaum pria dalam urusan hak pilih baru terwujud pada tahun 1928. Partai Buruh menggeser Partai Liberal dari peringkat kedua dan sukses besar dalam pemilihan umum tahun 1922.^[54]

Perjuangan swatantra Irlandia

Salah satu kesepakatan yang melatarbelakangi pengesahan Undang-Undang Persatuan Tahun 1800 adalah kesepakatan untuk mencabut Hukum Pidana di Irlandia dan memberikan emansipasi kepada umat Katolik. Meskipun demikian, Raja George III menjegal pemberian emansipasi, dengan alasan bahwa memberikan emansipasi kepada umat Katolik sama saja dengan melanggar sumpah untuk membela Gereja Anglikan yang diikrarkannya pada waktu dinobatkan. Kampanye yang diprakarsai pengacara Daniel O'Connell, dan kemangkatan Raja George III, melapangkan jalan bagi konsesi emansipasi Katolik pada tahun 1829, dengan memperbolehkan umat Katolik untuk menganggotai Parlemen Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia. Tujuan Daniel O'Connell yang sesungguhnya bukanlah emansipasi Katolik, melainkan pencabutan undang-undang persatuan dengan Britania Raya. Pada tanggal 1 Januari 1843, Daniel O'Connell dengan penuh keyakinan, kendati meleset, menyatakan bahwa pencabutan undang-undang tersebut bakal terwujud pada tahun itu juga. Ketika penyakit busuk daun menyerang tanaman kentang di pulau itu pada tahun 1846, sebagian besar populasi daerah pedesaan, terutama di distrik-distrik Katolik, mulai dilanda kelaparan.^[55][56]

Sekalipun ditambahi sumbangan-sumbangan perorangan dan lembaga-lembaga amal kasih maupun bantuan dari Amerika Serikat, dana pemerintah tak juga memadai untuk mengelakkan Irlandia dari bencana besar. Pemerintah, yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Lord John Russell, berusaha mengumpulkan dana pinjaman sebesar £8 juta dan bermaksud mencari pinjaman tambahan, tetapi usaha ini justru memicu krisis keuangan, yang diperparah oleh permintaan dana untuk pembangunan jalur-jalur kereta api dan impor pangan.^[57] Krisis keuangan menghalangi pencairan dana bantuan. Demi menjaga nilai pound tetap setara dengan emas, pemerintah menghentikan dana bantuan pada tahun 1847, dan memaksa Irlandia untuk mendanai penanggulangan bencana dari pendapatan pajak di negeri itu.^[58] Sebagian besar pemondok (petani penggarap) kehilangan pekerjaan, dan emigrasi membludak ketika terjadi "bencana Kelaparan Dahsyat" di Irlandia.^[59] Golongan minoritas yang signifikan memilih wakil-wakil rakyat Unionis, yang mendukung persatuan dengan Britania Raya. Pada dasawarsa 1870-an, Isaac Butt, seorang pengacara Gereja Irlandia (Anglikan), mencetuskan gerakan kebangsaan baru yang bersifat moderat, yaitu Liga Swatantra. Sepeninggal Isaac Butt, gerakan swatantra, yang kemudian dikenal dengan nama Partai Parlementer Irlandia, berubah menjadi kekuatan politik yang besar di bawah kepemimpinan William Shaw dan Charles Stewart Parnell, tuan tanah muda warga Irlandia keturunan Inggris yang beragama Protestan dan radikal.^[60]

Gerakan kampanye swatantra Charles Stewart Parnell mencita-citakan pemerintahan Irlandia yang diselenggarakan sendiri oleh Irlandia sebagai salah satu daerah di Inggris Raya. Dua rancangan undang-undang swatantra (tahun 1886 dan tahun 1893) diajukan oleh Perdana Menteri William Ewart Gladstone yang berhaluan liberal, tetapi tidak satupun yang berhasil lolos menjadi undang-undang. Sebab utamanya adalah penentangan dari kubu konservatif dan Majelis Bangsawan. Isu ini menjadi pokok pertikaian di seluruh Irlandia, sebab mayoritas politikus Unionis (sebagian besar tetapi tidak semata-mata berbasis di Ulster) menentang swatantra, lantaran khawatir keberadaan suatu parlemen Nasionalis Katolik (Romatantra) di Dublin bakal mendiskriminasi atau menyerang balik mereka, memaksakan doktrin Gereja Katolik, dan memaksakan tarif-tarif atas industri. Kendati sebagian besar wilayah Irlandia lebih bergantung pada sektor pertanian, kabupaten-kabupaten di Ulster merupakan lokasi industri berat dan akan terdampak oleh pengenaan tarif.^[61]

Tuntutan Irlandia berkisar dari "menyingkirkan" Daniel O'Connell, "skema federal" William Sharman Crawford (sebenarnya devolusi, bukan federalisme), sampai Liga Swatantra Isaac Butt. Irlandia belum juga mendekati swatantra pada pertengahan abad ke-19, dan pemberontakan pada tahun 1848 dan 1867 berakhir dengan kegagalan.^[62]

Kampanye Daniel O'Connell dihambat oleh terbatasnya cakupan pemilih di Irlandia.^[63] Semakin diperluas cakupan pemilih, semakin luas pula ruang gerak partai-partai antipersatuan di Irlandia.^[64] Dengan bertarung memperebutkan suara lewat manifesto politik memperjuangkan keswatantraan seperti yang sudah terwujud di Kanada berdasarkan Undang-Undang Amerika Utara Jajahan Inggris Tahun 1867, para politikus pro swatantra berhasil memenangkan mayoritas kursi perwakilan kabupaten maupun kotapraja di Irlandia pada tahun 1874.^[64] Pada tahun 1882, kepemimpinan gerakan swatantra beralih ke pundak Charles Stewart Parnell dari Partai Parlementer Irlandia. Kian diperluasnya cakupan pemilih juga mengubah keberagaman ideologis di kalangan wakil-wakil rakyat non-Irlandia, sehingga membuat mereka bersikap lebih terbuka kepada tuntutan-tuntutan rakyat Irlandia. Pemilihan umum tahun 1885 menghasilkan parlemen mengambang, dan Partai Parlementer Irlandia di dalam parlemen ini menjadi pihak yang menentukan perimbangan kekuatan. Mula-mula Partai Parlementer Irlandia mendukung Partai Konservatif di dalam pemerintahan minoritas, tetapi ketika tersiar bocoran informasi bahwa ketua Partai Liberal, William Ewart Gladstone, sedang mempertimbangkan untuk mengabulkan tuntutan swatantra, Partai Parlementer Irlandia langsung mendepak Partai Konservatif dan beralih mendukung Partai Liberal untuk memegang jabatan pemerintahan.^[65]

Rancangan Undang-Undang Swatantra Pertama yang diajukan William Ewart Gladstone disusun mengikuti model keswatantraan yang diberikan kepada Kanada pada tahun 1867. Wakil-wakil rakyat Irlandia nantinya tidak usah lagi mengikuti proses pengambilan suara di Westminster, tetapi menggelar sidang parlemen sendiri di Dublin untuk menangani isu-isu dalam negeri. Kebijakan luar negeri dan urusan militer akan tetap diatur London.^[66] Rancangan undang-undang yang diajukan William Ewart Gladstone belum mendekati harapan sebagian besar kaum nasionalis Irlandia, tapi masih terlalu radikal di mata kaum unionis Irlandia dan unionis Inggris. Rancangan undang-undang swatantranya yang pertama digagalkan di Majelis Awam menyusul perpecahan di dalam tubuh partainya sendiri. Tokoh Partai Liberal, Joseph Chamberlain, memimpin perang melawan swatantra di parlemen. Joseph Chamberlain berpisah jalan dengan William Ewart Gladstone, dan mendirikan partai baru pada tahun 1886, yaitu Partai Unionis Liberal. Partai ini turut andil menggagalkan perjuangan swatantra dan ujung-ujungnya melebur ke dalam Partai Konservatif. Joseph Chamberlain memanfaatkan sentimen antikatolik untuk membentuk basis pemilih bagi partai barunya di kalangan unsur-unsur Protestan nonkonformis "Oranye" di Inggris dan Irlandia.^[67] Tokoh Partai Unionis Liberal, John Bright, adalah pencipta slogan terkenal partainya, yaitu "Swatantra berarti Romatantra."^[68]

William Ewart Gladstone mengangkat isu itu ke hadapan publik pada pemilihan umum tahun 1886, tetapi para politikus Unionis (dari Partai Konservatif dan Partai Unionis Liberal) memenangkan suara terbanyak. Pada tahun 1890 sebuah kasus perceraian mengungkap perzinaan yang dilakukan Charles Stewart Parnella. Ia dipaksa menyingkir dari gelanggang politik, dan tutup usia pada tahun 1891. William Ewart Gladstone mengajukan Rancangan Undang-Undang Swatantra Kedua pada tahun 1893, dan kali ini diloloskan oleh Majelis Awam, tetapi digagalkan dalam pembahasan di Majelis Bangsawan yang didominasi Partai Konservatif.^[69] Partai Konservatif berkuasa sampai tahun 1906, dan swatantra menjadi isu basi, tetapi penjualan lahan garapan yang disubsidi pemerintah benar-benar menganjlokkan jumlah warga Protestan Irlandia di sebelah selatan Ulster. Lantaran ditolak Partai Konservatif, para politikus nasionalis Irlandia tidak punya pilihan selain mendukung Partai Liberal yang menjadi golongan minoritas di parlemen. Kubu nasionalis Irlandia pecah menjadi beberapa kelompok baru, tetapi semua kelompok baru itu akhirnya melebur pada tahun 1900 ke dalam Partai Parlementer Irlandia yang diketuai John Redmond.^[70]

Pemerintah yang dikuasai Partai Konservatif juga merasa bahwa tuntutan-tuntutan di Irlandia dapat dipenuhi dengan cara membantu warga Katolik untuk membeli lahan-lahan garapan mereka dari tuan-tuan tanah Protestan. Penyelesaian masalah dengan uang alih-alih dengan paksaan ini disebut "mematikan swatantra dengan utang budi".^[71] Upaya pembenahan yang diloloskan parlemen antara lain adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Irlandia) Tahun 1898 dan Undang-Undang Pembelian Tanah (Irlandia) Tahun 1903. Antara tahun 1868 sampai 1908, belanja pemerintah untuk kepentingan Irlandia secara umum mengalami peningkatan, berhektar-hektar tanah dibeli dari tuan-tuan tanah untuk didistribusikan kembali kepada para pemilik tanah kecil-kecilan, pemerintahan daerah didemokratisasi, dan cakupan pemilih diperluas secara besar-besaran.^[72] Irlandia tetap tenang tanpa gejolak hingga mendekati Perang Dunia I, ketika pemerintah yang dikuasai Partai Liberal meloloskan Undang-Undang Pemerintahan Irlandia Tahun 1914, dan warga Protestan di Ulster bersiap menentangnya dengan perlawanan bersenjata.^[73]

Warga Protestan Ulster mulai mempersenjatai diri dan membentuk laskar-laskar siaga tempur. Para pucuk pimpinan tentara Inggris menyatakan sikap tidak akan menindaki warga Protestan (insiden Curragh). Perang dengan Jerman tiba-tiba meletus, sehingga urusan swatantra untuk sementara waktu harus dikesampingkan. Tidak ada wajib militer di Irlandia, dinas militer hanya bersifat opsional. Pemuda-pemuda Protestan maupun Katolik berbondong-bondong mendaftarkan diri secara sukarela untuk bertempur melawan Jerman.

Kemerdekaan Irlandia

Pemberontakan Paskah tahun 1916, yang menggunakan senjata kiriman dari Kekaisaran Jerman, sangat tidak tertata. Tentara Inggris berhasil menumpas perberontakan ini sesudah seminggu bertempur, tetapi eksekusi kilat 15 orang pemimpin pemberontakan mengubah pandangan kaum nasionalis menjadi berbalik menentang pemerintah. Hanya dalam semalam, gerakan swatantra bergeser menjadi gerakan kemerdekaan Irlandia. Kabinet memutuskan bahwa Undang-Undang Tahun 1914 harus segera dilaksanakan, dan pemerintahan harus dibentuk di Dublin.^[74] Perundingan-perundingan mengalami kebuntuan manakala warga Ulster bersiap-siap mengangkat senjata. Pemerintah pusat di London sekali lagi berusaha untuk mengimplementasikan swatantra pada tahun 1917 dengan menyelenggarakan Konvensi Irlandia. Perdana Menteri mengambil langkah kebijakan ganda pada bulan April 1918, mencoba mengaitkan implementasi swatantra dengan perluasan wajib militer ke Irlandia. Kaum nasionalis Irlandia menolak wajib militer, dan gelombang demonstrasi antiwajib militer mengisyaratkan lonjakan dukungan bagi tuntutan kemerdekaan penuh.^[75] Partai Irlandia tumbang, dan Sinn Féin, kekuatan politik baru yang menyerukan penggunaan kekuatan senjata untuk mencapai tujuan, mempersatukan kaum nasionalis Irlandia.

Sinn Féin memenangkan pemilihan umum tahun 1918 di Irlandia, dan sejalan dengan kebijakan abstensinya tidak mengutus wakil-wakil terpilihnya ke Westminster, dan membentuk parlemen separatis sendiri di Dublin, yakni Dáil Éireann, yang mendeklarasikan kemerdekaan Irlandia. Usaha pemerintah Inggris Raya untuk membubarkan Dáil Pertama meletuskan Perang Kemerdekaan Irlandia. Solusi yang diupayakan pemerintah pusat di London adalah membentuk dua parlemen Irlandia untuk memuluskan jalan bagi Rancangan Undang-Undang Swatantra Keempat, yang disahkan menjadi Undang-Undang Pemerintahan Irlandia Tahun 1920 sambil berusaha mematahkan perjuangan Sinn Féin dan Tentara Republikan Irlandia yang kali ini beroperasi berdasarkan amanat dari Dáil Éireann. Pada pertengahan tahun 1921, tercapai kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Inggris Raya dan Sinn Féin. Kesepakatan ini menghasilkan Perjanjian Damai Inggris-Irlandia. Pada tanggal 6 Desember 1922, Irlandia Selatan membentuk dominion baru bernama Negara Bebas Irlandia. Seperti yang sudah diduga, "Irlandia Utara" (enam kabupaten di Ulster), serta-merta menggunakan haknya yang ditetapkan di dalam Perjanjian Damai Inggris-Irlandia untuk tidak bergabung dengan negara baru itu. Perjanjian Damai ini memecah-belah nasionalisme Irlandia dan meletuskan Perang Saudara Irlandia antara Pemerintahan Darurat Irlandia dan faksi antiperjanjian damai di tubuh Tentara Republikan Irlandia. Negara serikat Britania Raya ditambah sebagian besar wilayah Ulster akhirnya berganti nama menjadi Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara pada tahun 1927, dan nama inilah yang bertahan sampai sekarang.^[76][77]

Historiografi

Sumber primer