Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Mandat Liga Bangsa-Bangsa

Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah sebuah status hukum bagi wilayah tertentu yang diserahkan dari satu negara ke negara lainnya setelah Perang Dunia I, atau instrumen hukum yang terdiri dari syarat-syarat yang disetujui oleh dunia internasional untuk mengurus suatu wilayah atas perantara Liga Bangsa-Bangsa. Sistem "mandat" memiliki ciri traktat dan konstitusi, yang mengandung klausa-klausa hak minoritas yang memberikan hak untuk membawa kasus ke Pengadilan Internasional. Sistem mandat tersebut ditetapkan oleh Pasal 22 Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, yang mulai berlaku pada 28 Juni 1919. Setelah pembubaran Liga Bangsa-Bangsa pada masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Konferensi Yalta mengatur bahwa mandat-mandat yang tersisa akan menjadi wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan didiskusikan statusnya kemudian hari. Maka dari itu, sebagian besar mandat Liga Bangsa-Bangsa yang masih tersisa kemudian diubah statusnya menjadi Wilayah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

entitas wilayah politik
Diperbarui 29 Mei 2025

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Mandat Liga Bangsa-Bangsa
Mandat-mandat di Timur Tengah dan Afrika, yang meliputi: 1. Suriah, 2. Lebanon, 3. Palestina, 4. Transyordania, 5. Mesopotamia, 6. Togoland Inggris, 7. Togoland Prancis, 8. Kamerun Inggris, 9. Kamerun Prancis, 10. Ruanda-Urundi, 11. Tanganyika dan 12. Afrika Barat Daya
Mandat-mandat di Pasifik. 1. Mandat Pasifik Selatan, 2. Teritorial Nugini, 3. Nauru dan 4. Samoa Barat

Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah sebuah status hukum bagi wilayah tertentu yang diserahkan dari satu negara ke negara lainnya setelah Perang Dunia I, atau instrumen hukum yang terdiri dari syarat-syarat yang disetujui oleh dunia internasional untuk mengurus suatu wilayah atas perantara Liga Bangsa-Bangsa. Sistem "mandat" memiliki ciri traktat dan konstitusi, yang mengandung klausa-klausa hak minoritas yang memberikan hak untuk membawa kasus ke Pengadilan Internasional.[1] Sistem mandat tersebut ditetapkan oleh Pasal 22 Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, yang mulai berlaku pada 28 Juni 1919. Setelah pembubaran Liga Bangsa-Bangsa pada masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Konferensi Yalta mengatur bahwa mandat-mandat yang tersisa akan menjadi wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan didiskusikan statusnya kemudian hari. Maka dari itu, sebagian besar mandat Liga Bangsa-Bangsa yang masih tersisa (kecuali Afrika Barat Daya) kemudian diubah statusnya menjadi Wilayah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sumber dan referensi

  • Nele Matz, Civilization and the Mandate System under the League of Nations as Origin of Trusteeship, in: A. von Bogdandy and R. Wolfrum, (eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 9, 2005, p. 47-95.
  • Tamburini, Francesco "I mandati della Società delle Nazioni", in «Africana, Rivista di Studi Extraeuropei», n.XV - 2009, pp. 99–122.
  • Anghie, Antony "Colonialism and the Birth of International Institutions: Sovereignty, Economy, and the Mandate System of the League of Nations" 34(3) New York University Journal of International Law and Politics 513 (2002)
  • WorldStatesmen - links to each present nation

Referensi

  1. ↑ "Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)" (PDF). International Court of Justice: 28–32. 21 June 1971. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2015-01-06. Diakses tanggal 28 August 2010.

Bacaan tambahan

  • Anghie, Antony. "Colonialism and the Birth of International Institutions: Sovereignty, Economy, and the Mandate System of the League of Nations." NYUJ Int'l L. & Pol. 34 (2001): 513.
  • Bruce, Scot David, Woodrow Wilson's Colonial Emissary: Edward M. House and the Origins of the Mandate System, 1917–1919 (University of Nebraska Press, 2013).
  • Callahan, Michael D. Mandates and empire: the League of Nations and Africa, 1914–1931 (Brighton: Sussex Academic Press, 1999)
  • Haas, Ernst B. "The reconciliation of conflicting colonial policy aims: acceptance of the League of Nations mandate system," International Organization (1952) 6#4 pp: 521–536.
  • Hall, H. Duncan. Mandates, Dependencies and Trusteeship (1948) online
  • Margalith, Aaron M. The International Mandates (1930) online
  • Matz, Nele. "Civilization and the Mandate System under the League of Nations as Origin of Trusteeship." Max Planck Yearbook of United Nations Law (2005) 9#1 pp. 47–95. online
  • Pedersen, Susan. The Guardians: the League of Nations and the Crisis of Empire, (New York: Oxford University Press, 2015)
  • Sluggett, Peter. "An improvement on colonialism? The 'A' mandates and their legacy in the Middle East," International Affairs (2014) 90#2 pp. 413–427. On the former Arab provinces of the Ottoman Empire
  • Wright, Quincy. Mandates under the League of Nations (1930), 730 pp; Comprehensive coverage
Basis data pengawasan otoritas Sunting di Wikidata
Nasional
  • Amerika Serikat
  • Prancis
  • Data BnF
  • Jepang
  • Israel
Lain-lain
  • Yale LUX

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Sumber dan referensi
  2. Referensi
  3. Bacaan tambahan

Artikel Terkait

Garis waktu sejarah Indonesia

runtutan peristiwa yang dianggap penting di Indonesia sejak zaman prasejarah sampai sekarang

Daftar negara

Melihat dunia

Negara bagian di Amerika Serikat

Negara bagian Amerika Serikat adalah 50 entitas politik konstituen yang membentuk pemerintahan federal Amerika Serikat. Empat di antaranya secara resmi

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026