Hubungan Bangladesh dengan Bhutan adalah hubungan bilateral antara Bangladesh dan Bhutan. Raja Bhutan adalah pemimpin dunia pertama yang mengumumkan pengakuan resmi kemerdekaan Bangladesh pada 6 Desember 1971. Sejak saat itu, kedua negara telah saling melakukan banyak kunjungan kenegaraan. Pada tahun 2016, Presiden Bangladesh menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Bhutan. Pada tanggal 6 Desember 2020, kedua negara menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan ketentuan perdagangan bebas untuk barang-barang tertentu. Penandatanganan PTA disaksikan oleh Perdana Menteri Bangladesh dan Perdana Menteri Bhutan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | |
 Bangladesh |
 Bhutan |
|---|---|
Hubungan Bangladesh dengan Bhutan adalah hubungan bilateral antara Bangladesh dan Bhutan. Raja Bhutan adalah pemimpin dunia pertama yang mengumumkan pengakuan resmi kemerdekaan Bangladesh pada 6 Desember 1971.[1] Sejak saat itu, kedua negara telah saling melakukan banyak kunjungan kenegaraan. Pada tahun 2016, Presiden Bangladesh menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Bhutan.[2] Pada tanggal 6 Desember 2020, kedua negara menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan ketentuan perdagangan bebas untuk barang-barang tertentu.[3] Penandatanganan PTA disaksikan oleh Perdana Menteri Bangladesh dan Perdana Menteri Bhutan.[3]
Kedua negara tersebut merupakan anggota pendiri SAARC. Kedua negara tersebut bekerja sama dalam kerangka PBB dan BIMSTEC. Kedua negara tersebut merupakan bagian dari Forum Rentan Iklim. Majelis tinggi parlemen Bhutan telah memilih untuk tidak meratifikasi pakta transportasi regional yang melibatkan India, Nepal, dan Bangladesh.[4]
Kota-kota kuno di Bangladesh berdagang dengan negara-negara Himalaya. Kota benteng Bhitagarh di Benggala utara merupakan pusat perdagangan dengan Bhutan.[5]
Pada tanggal 21 September 1971, Bhutan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.[6] Pada tanggal 6 Desember 1971, dalam salah satu tindakan tegas pertamanya dalam kebijakan luar negeri, Bhutan mengumumkan pengakuannya terhadap Pakistan Timur sebagai Bangladesh yang merdeka. Ketika Perang Pembebasan Bangladesh mendekati kekalahan pasukan Pakistan Barat, Raja Bhutan mengirim telegram kepada Penjabat Presiden Syed Nazrul Islam dari Pemerintahan Sementara Bangladesh pada pagi hari tanggal 6 Desember 1971. Bhutan menjadi negara pertama di dunia yang mengakui negara baru tersebut. Kemudian diikuti oleh India pada hari yang sama. Berikut ini adalah teks telegram tersebut:[7]
Atas nama Pemerintah dan saya sendiri, saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia dan Pemerintah Bangladesh bahwa kami sangat senang mengakui Bangladesh sebagai negara merdeka yang berdaulat. Kami yakin bahwa perjuangan hebat dan heroik rakyat Bangladesh untuk mencapai kebebasan dari dominasi asing akan dimahkotai dengan keberhasilan dalam waktu dekat. Rakyat saya dan saya berdoa untuk keselamatan pemimpin besar Anda Sheikh Mujibur Rahman dan kami berharap Tuhan akan menyelamatkannya dari bahaya saat ini sehingga ia dapat memimpin negara dan rakyat Anda dalam tugas besar pembangunan dan kemajuan nasional..
Jigme Dorji WangchuckRaja Bhutan
6 Desember 1971
.jpg)
Raja keempat Bhutan melakukan perjalanan ke Bangladesh untuk kunjungan kenegaraan pada tahun 1974 dan 1984.[8] Pada tahun 1980, Bhutan dan Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan untuk aturan perlakuan yang sama untuk semua anggota.[2] Pada tahun 1985, Bhutan menghadiri pertemuan puncak perdana Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) di Dhaka. Perdana Menteri Bangladesh menghadiri KTT SAARC ke-16 di Bhutan pada tahun 2010. Pada tahun 2012, Bangladesh secara anumerta menganugerahkan salah satu penghargaan tertingginya kepada raja ketiga Bhutan atas dukungannya terhadap perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.[8] Mantan duta besar Bangladesh untuk Bhutan termasuk diplomat senior M. Aminul Islam, Abul Hassan Mahmood Ali, dan Syed Muazzem Ali antara lain. Duta besar wanita pertama Bhutan Pema Choden menjabat sebagai duta besar kerajaan untuk Bangladesh.[9] Ibu Suri Bhutan mengunjungi Bangladesh pada tahun 2016 dan pada saat itu ia mengunjungi fasilitas BRAC serta perusahaan farmasi, tekstil, dan keramik.[10] Lotay Tshering, seorang alumni universitas Bangladesh, menjadi perdana menteri Bhutan pada tahun 2018. Bangladesh mengirimkan pasokan obat-obatan darurat ke Bhutan selama pandemi COVID-19.[11]
Bangladesh adalah pembeli apel dan jeruk Bhutan terbesar.[12] Volume perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $57,90 juta pada tahun fiskal (FY) 2018–19.[13] Bhutan mengekspor bahan kimia, pulp, batu besar, buah-buahan dan sayuran ke Bangladesh. Bhutan mengimpor pakaian, produk makanan, plastik, farmasi, furnitur, dan produk listrik dari Bangladesh.[13] Bangladesh sedang menjajaki investasi di sektor tenaga air Bhutan pada tahun 2020.[14] Rencana tersebut mencakup investasi gabungan Indo-Bangladesh sebesar US$1,25 miliar untuk pembangkit listrik tenaga air Dorjilung Bhutan berkapasitas 1.125 MW.[14]
Bangladesh menandatangani perjanjian perdagangan preferensial dengan Bhutan pada 6 Desember 2020. Menurut perjanjian ini, 100 produk Bangladesh akan mendapatkan akses bebas bea ke Bhutan dan 34 produk Bhutan akan mendapatkan akses bebas bea ke pasar Bangladesh.[15][16]
Bhutan dan Bangladesh merupakan bagian dari Forum Rentan Iklim dan Kelompok Menteri Keuangan V20.[17] Mencairnya gletser dan kenaikan permukaan air laut merupakan masalah utama di kedua negara.[18]
| Afrika |  | |
|---|---|---|
| Amerika | ||
| Asia |
| |
| Eropa | ||
| Oseania | ||
| Organisasi multilateral | ||
| Perwakilan diplomatik | ||
| Amerika |  | |
|---|---|---|
| Asia | ||
| Eropa | ||
| Perselisihan | ||
| Perwakilan diplomatik | ||
