Hubungan Britania Raya dengan Qatar adalah hubungan bilateral antara Negara Qatar dan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, yang mencakup berbagai masalah dan kegiatan yang menjadi kepentingan bersama.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Qatar |
Britania Raya |
|---|---|
Hubungan Britania Raya dengan Qatar adalah hubungan bilateral antara Negara Qatar dan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, yang mencakup berbagai masalah dan kegiatan yang menjadi kepentingan bersama.
Pada tahun 1868, Letnan Jenderal Inggris dan perwira Perusahaan Hindia Timur Britania Raya Sir Lewis Pelly tiba di Bahrain untuk melindungi kepentingan Inggris melalui penegakan Gencatan Senjata Maritim Abadi sebelumnya tahun 1853 setelah sejumlah serangan oleh anggota suku-suku di wilayah tersebut. Pelly percaya bahwa serangan-serangan ini telah diatur oleh penguasa Bahrain dan ia menyelesaikan situasi tersebut dengan mendesak para penguasa Qatar, Bahrain dan Abu Dhabi untuk menandatangani deklarasi untuk menegaskan komitmen mereka terhadap gencatan senjata. Deklarasi Qatar, yang ditandatangani oleh Muhammad bin Tsani, penguasa utama suku-suku Qatar, adalah pengakuan pertama Qatar sebagai negara yang independen dari Bahrain. Pada akhirnya perjanjian ini menjadi titik awal bagi pengakuan pemerintah Britania Raya terhadap Qatar sebagai negara berdaulat yang independen.[1]
Kesultanan Utsmaniyah secara resmi melepaskan kedaulatan atas Qatar pada tahun 1913. Penguasa baru Abdullah bin Jassim al-Tsani menandatangani perjanjian dengan Inggris pada tahun 1916, yang menetapkan wilayah tersebut di bawah sistem gencatan senjata. Ini berarti Qatar melepaskan otonominya dalam urusan luar negeri, seperti kewenangan untuk menyerahkan wilayah, dan urusan lainnya, sebagai imbalan atas perlindungan militer Inggris dari ancaman eksternal.[2]
Awalnya, Inggris enggan melibatkan diri dalam urusan dalam negeri. Namun, ketika minyak ditemukan di daerah tersebut pada tahun 1930-an, persaingan untuk mendapatkan konsesi minyak semakin ketat. Pada tahun 1938, Perusahaan Minyak Anglo-Persia mulai mengebor sumur pertamanya di Dukhan dan setahun kemudian, sumur tersebut berhasil menemukan minyak.[3]
Pada bulan Juni 2023, Inggris mengumumkan bahwa warga negara Qatar tidak perlu lagi mengajukan visa untuk memasuki Inggris, tetapi akan dapat memperoleh izin ETA online seharga £10, mulai bulan Oktober 2023.[4][5]

Pada bulan Juli 2023, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengunjungi Doha dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Jassim al-Tsani.[6][7] Mereka membahas masalah regional dan kerja sama yang lebih erat di bidang keamanan, pertahanan, dan ekonomi.[8]
Hubungan bilateral antara kedua negara telah berkembang sejak pembukaan kedutaan besar Inggris di Doha pada tahun 1949, ditandai dengan kedatangan Pejabat Politik Inggris John Wilton.[9] Mandat kedutaan adalah untuk mengembangkan dan memelihara hubungan antara Inggris dan Qatar, menangani berbagai pertanyaan politik, komersial, keamanan dan ekonomi yang menjadi kepentingan kedua negara.[10] Duta besar Inggris saat ini untuk Qatar adalah Neerav Patel.
Qatar telah memiliki kedutaan besar di London sejak tahun 1970, yang berpusat di Mayfair. Duta besar Qatar saat ini untuk Inggris adalah Fahad Mohammed Al-Attiyah.[11]
Pada tanggal 6 November 2024, Raja Charles III dari Inggris menerima surat kepercayaan Syekh Abdullah bin Mohammed bin Saud al-Tsani sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Qatar untuk Inggris. Duta besar menyampaikan salam dan harapan baik dari Amir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad al-Tsani. Sebagai balasan, Raja Charles III menyampaikan salam dan harapan terbaiknya kepada Amir dan menyampaikan harapan agar Qatar terus maju dan sejahtera.[12]

Perdana Menteri Inggris David Cameron mengunjungi Qatar pada tahun 2011, dan Amir Qatar saat itu melakukan kunjungan kenegaraan selama 3 hari pada bulan Oktober 2010.[13]
Amir Qatar saat ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan Oktober 2014.[14]
Pada bulan Maret 2013, Pangeran Charles dan istrinya, Camilia, tiba di Qatar untuk kunjungan kenegaraan.[15]
Pada tanggal 20 September 2019, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjamu Syekh Tamim bin Hamad al-Tsani di Downing Street.[16] Johnson menekankan fakta bahwa hubungan Inggris dengan Qatar semakin "kuat".[17]
Pada tanggal 24 Mei 2022, Syekh Tamim bertemu dengan Perdana Menteri Boris Johnson untuk merayakan ulang tahun ke-50 hubungan bilateral Inggris-Qatar di London.[18]
Pada awal Mei 2023, Syekh Tamim diundang ke penobatan Raja Charles III.[19] Selama kunjungan tersebut, Syekh Tamim bertemu dengan Perdana Menteri Rishi Sunak, membahas invasi Rusia ke Ukraina, Piala Dunia FIFA 2022, dan memajukan hubungan strategis antara kedua negara.[20][21][22][23]