Phra Bat Somdet Phra Poramenthramaha Bhumibol Adulyadej (atau: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Raja Maha Bhumibol Adulyadej), bergelar Rama IX, adalah Raja Thailand dari 9 Juni 1946 hingga kematiannya pada tahun 2016. Pemerintahannya yang berlangsung selama 70 tahun dan 126 hari merupakan pemerintahan terpanjang di antara semua Raja Thailand, pemerintahan terpanjang yang pernah tercatat di antara semua penguasa Asia yang merdeka, dan ketiga terpanjang di antara semua negara berdaulat.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Phra Bat Somdet Phra Poramenthramaha Bhumibol Adulyadej (atau: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Raja Maha Bhumibol Adulyadej)[a][b] (5 Desember 1927 – 13 Oktober 2016), bergelar Rama IX, adalah Raja Thailand dari 9 Juni 1946 hingga kematiannya pada tahun 2016. Pemerintahannya yang berlangsung selama 70 tahun dan 126 hari merupakan pemerintahan terpanjang di antara semua Raja Thailand, pemerintahan terpanjang yang pernah tercatat di antara semua penguasa Asia yang merdeka, dan ketiga terpanjang di antara semua negara berdaulat.[7][8]
Lahir di Amerika Serikat, Bhumibol menghabiskan masa kecilnya di Swiss, tumbuh setelah revolusi Siam 1932 yang menggulingkan monarki absolut Thailand yang telah berusia berabad-abad, pada saat itu diperintah oleh pamannya, Raja Prajadhipok (Rama VII). Ia naik takhta pada bulan Juni 1946 menggantikan saudaranya, Raja Ananda Mahidol (Rama VIII), yang meninggal dalam keadaan misterius.
Selama masa pemerintahannya, Bhumibol memimpin transformasi Thailand menjadi sekutu utama AS dan kekuatan ekonomi regional. Antara tahun 1985 dan 1994, Thailand merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia menurut Bank Dunia,[9] dan pada tahun 1990-an diprediksi oleh banyak jurnalis internasional akan menjadi "Macan Asia" berikutnya.[10] Selama periode ini, negara ini juga menyaksikan munculnya kelas menengah perkotaan serta partisipasi politik massa dalam politik elektoralnya. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat ini berakhir dengan krisis keuangan Asia 1997 yang memicu ketidakstabilan politik di Thailand selama tahun 2000-an dan 2010-an.[10] Pemerintahan Bhumibol ditandai oleh beberapa periode demokratisasi bertahap yang diselingi oleh kudeta militer yang sering terjadi. Kudeta 2014, kudeta terakhir selama pemerintahan Bhumibol, mengakhiri 20 tahun pemerintahan sipil dan menyaksikan kembalinya pengaruh militer Thailand dalam politik Thailand.
Forbes memperkirakan kekayaan Bhumibol—termasuk properti dan investasi yang dikelola oleh Biro Properti Kerajaan, badan yang bukan milik swasta maupun milik pemerintah (aset yang dikelola oleh Biro dimiliki oleh mahkota sebagai sebuah institusi, bukan oleh raja sebagai individu)[11]—sebesar US$30 miliar pada tahun 2010, dan ia menduduki puncak daftar majalah tersebut tentang "bangsawan terkaya di dunia" dari tahun 2008 hingga 2013.[12][13][14] Pada tahun 2014, kekayaan Bhumibol kembali tercatat sebesar US$30 miliar.[15]
Setelah kesehatannya memburuk yang membuatnya dirawat di rumah sakit beberapa kali, Bhumibol meninggal pada tahun 2016 di Rumah Sakit Siriraj.[16] Dia sangat dihormati oleh masyarakat di Thailand[17]—beberapa orang melihatnya sebagai sesuatu yang dekat dengan ilahi.[18][19] Aktivis politik terkemuka dan warga negara Thailand yang mengkritik raja atau institusi monarki sering dipaksa mengasingkan diri atau sering dipenjara.[20][21] Kremasinya diadakan pada tahun 2017 di krematorium kerajaan di Sanam Luang.[22] Putranya Vajiralongkorn menggantikannya sebagai Raja Rama X dari Thailand.
.jpg)
Bhumibol lahir di Rumah Sakit Cambridge (sekarang Rumah Sakit Mount Auburn) di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tanggal 5 Desember 1927, di masa pemerintahan pamannya, Raja Rama VII (Prajadhipok). Ia adalah putra bungsu Pangeran Mahidol Adulyadej, Pangeran Songkla, dan istrinya yang berasal dari kalangan rakyat jelata, Mom Sangwan (kemudian menjadi Putri Srinagarindra, sang Ibu Suri). Ayahnya sedang mengikuti program kesehatan masyarakat di Universitas Harvard, itulah sebabnya Bhumibol menjadi satu-satunya raja pemegang takhta turun-temurun yang lahir di Amerika Serikat.[23] Bhumibol memiliki seorang kakak perempuan, Putri Galyani Vadhana, dan seorang kakak laki-laki, Pangeran Ananda Mahidol.
Akte kelahiran AS militer miliknya hanya tertulis "Baby Songkla", karena orang tuanya harus berkonsultasi dengan pamannya, Raja Prajadhipok, yang saat itu menjabat sebagai kepala Wangsa Chakri, untuk mendapatkan nama yang membawa keberuntungan. Raja memilih nama yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bhumibol Adulyadej (Dewanagari: भूमिबल अतुल्यतेจ, IAST: Bhūmibala Atulyateja), sebuah kata majemuk dari Bhūmi (भूमि), yang berarti "Tanah"; Bala (बल), yang berarti "Kekuatan" atau "Kuasa"; Atulya (अतुल्य), yang berarti "Tak Terbandingkan"; dan Tej (तेज), yang berarti "Kekuasaan". Dengan demikian, Bhūmibala Atulyateja, atau Bhumibol Adulyadej sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Thai, secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "Kekuatan Tanah, Kekuasaan yang Tak Terbandingkan".[24]
Bhumibol datang ke Thailand pada tahun 1928, setelah ayahnya memperoleh sertifikat dari Harvard. Ayahnya meninggal karena gagal ginjal pada September 1929, ketika Bhumibol berusia kurang dari dua tahun. Ia sempat bersekolah di Sekolah Mater Dei di Bangkok, namun pada tahun 1933 ibunya membawa keluarganya ke Swiss, di mana ia melanjutkan pendidikannya di École nouvelle de la Suisse romande di Lausanne. Pada tahun 1934, Bhumibol diberikan kamera pertamanya, yang memicu antusiasmenya terhadap fotografi seumur hidup. Ketika paman Bhumibol yang tidak memiliki anak, Prajadhipok, turun takhta pada tahun 1935, kakak laki-lakinya yang berusia sembilan tahun, Ananda Mahidol, menjadi Raja Rama VIII. Namun, keluarga tersebut tetap tinggal di Swiss dan urusan kepala negara dijalankan oleh dewan perwalian. Mereka kembali ke Thailand hanya selama dua bulan pada tahun 1938. Pada tahun 1942, Bhumibol menjadi penggemar jazz dan mulai bermain saksofon, sebuah kegemaran yang ia pertahankan sepanjang hidupnya. Ia menerima gelar baccalauréat des lettres (diploma sekolah menengah dengan jurusan sastra Prancis, bahasa Latin, dan bahasa Yunani) dari Gymnase Classique Cantonal de Lausanne, dan pada tahun 1945 mulai mempelajari sains di Universitas Lausanne, ketika Perang Dunia II berakhir dan keluarganya dapat kembali ke Thailand.
Bhumibol naik takhta menyusul kematian saudaranya, Raja Ananda Mahidol, akibat luka tembak pada 9 Juni 1946, dalam keadaan yang masih belum jelas. Meskipun pernyataan awal pemerintah menyatakan bahwa Ananda secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri, komite investigasi memutuskan bahwa hal tersebut hampir mustahil terjadi. Tiga asisten istana (Chit Singhaseni, But Patthamasarin, dan Chaliao Pathumrot) akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan raja (regicide), dan dieksekusi oleh regu tembak pada 17 Februari 1955, setelah permohonan grasi mereka ditolak oleh Bhumibol.[25] Kemungkinan ketiga, bahwa Bhumibol secara tidak sengaja menembak saudaranya saat mereka sedang bermain dengan pistol, tidak pernah dipertimbangkan secara resmi.
Bhumibol menggantikan saudaranya, tetapi kembali ke Swiss sebelum masa berkabung 100 hari berakhir. Terlepas dari minatnya pada sains dan teknologi, ia mengubah jurusan kuliahnya dan mendaftar di bidang hukum dan ilmu politik untuk mempersiapkan tugasnya sebagai kepala negara. Pamannya, Rangsit, Pangeran Chainat, diangkat sebagai Pangeran Wali. Atas nama Bhumibol, Pangeran Rangsit mengakui sebuah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Thamrongnawasawat pada November 1947. Sang wali juga menandatangani konstitusi 1949, yang mengembalikan banyak kekuasaan monarki yang sempat hilang akibat Revolusi Siam 1932.[26]
Pada Desember 1946, pemerintah Siam mengalokasikan dana ratusan ribu dolar untuk upacara kremasi jenazah mendiang Raja Ananda, sebuah tahapan awal yang diperlukan sebelum penobatan Bhumibol, yang menurut adat agama diwajibkan untuk menyalakan api pemakaman. Kondisi yang tidak menentu pasca kudeta 1947 mengakibatkan penundaan, dan astrolog istana menetapkan bahwa 2 Maret 1949 adalah tanggal yang paling membawa keberuntungan.[27]
Pada tahun 1948, pemerintah royalis mengesahkan undang-undang yang meningkatkan kekuasaan raja untuk mengendalikan Properti Mahkota sebagai bentuk pemulihan kekuasaan politik dan aset mereka, yang sebelumnya diambil alih menjadi properti negara oleh Partai Rakyat sejak Revolusi Siam 1932. Selain itu, mantan Ratu Rambhai Barni, bibi Bhumibol, dikembalikan uang sebesar 6 juta baht yang sempat disita oleh Partai Rakyat.
Saat menempuh pendidikan di Swiss, Bhumibol sering mengunjungi Paris. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara, putri duta besar Thailand untuk Prancis (Nakkhatra Mangala) dan cicit dari Raja Chulalongkorn, yang menjadikannya sepupu jauh Bhumibol. Saat itu Sirikit berusia 15 tahun dan sedang berlatih untuk menjadi pianis konser.[28]
Pada tanggal 4 Oktober 1948, saat Bhumibol mengendarai sebuah Fiat Topolino di jalan antara Jenewa dan Lausanne, ia menabrak bagian belakang sebuah truk yang sedang mengerem 10 km di luar Lausanne. Ia mengalami cedera punggung, menderita kelumpuhan di separuh wajahnya, serta luka-luka di wajah yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan pada mata kanannya (Enukleasi mata).[29][30] Hal ini menyebabkan upacara kremasi kerajaan dan penobatannya harus ditunda sekali lagi.[31] Selama masa perawatannya di Lausanne, Sirikit sering menjenguknya. Ia bertemu dengan ibu Bhumibol, yang kemudian memintanya untuk melanjutkan studinya di dekat sana agar Bhumibol bisa mengenalnya lebih jauh. Bhumibol memilihkan sekolah asrama untuknya di Lausanne, yaitu Riante Rive.[32] Pertunangan sederhana dilakukan di Lausanne pada 19 Juli 1949, dan mereka menikah pada 28 April 1950, hanya seminggu sebelum penobatannya. Pernikahan mereka digambarkan oleh The New York Times sebagai "pernikahan kerajaan tersingkat dan tersederhana yang pernah diadakan di negeri gajah berlapis emas dan payung putih". Upacara tersebut dipimpin oleh nenek Bhumibol yang sudah sepuh, Savang Vadhana.[31]
Bhumibol dan Sirikit memiliki empat orang anak:
| Hubungan | Nama Lengkap | Lahir | Pernikahan | |
|---|---|---|---|---|
| Anak pertama | Thunkramom Ying Ubol Ratana Rajakanya Siriwattana Banawadi
(nama lahir: Somdet Phra Chao Luk Ther Chao Fa Ubol Ratana Rajakanya Siriwattana Banawadi) |
.jpg) |
5 April 1951, Lausanne, Swiss | Ia menikah dengan Peter Ladd Jensen pada 1972 (bercerai), dan memiliki 3 anak: |
| Anak kedua | Phra Bat Somdet Phra Paramenthra Ramadhibodi Srisinra Maha Vajiralongkorn Mahisara Bhumibol Rajavarangkura Kitisirisumburna Adulyadej Sayamindradhipeshra Rajavarodom Borommanat Pobitra Phra Vajira Klao Chao Yu Hua
(nama lahir: Somdet Phra Chao Luk Ya Ther Chao Fa Maha Vajiralongkorn) |
.png) |
28 Juli 1952, Bangkok, Thailand | Ia menikah dengan 4 istri dan memiliki total 7 anak dan 3 anak yang diakui oleh kerajaan, antaralain: |
| Anak ketiga | Somdet Phra Kanitthatirat Chao Krom Somdet Phra Thepparat Ratchasuda Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn Rattasimagunakornpiyachat Sayam Borommaratchakumari
(nama lahir: Somdet Phra Chao Luk Ther Chao Fa Sirindhorn Debaratanasudda Kittivadhanadunlasophak) |
.jpg) |
2 April 1955, Bangkok, Thailand | Tidak menikah |
| Anak keempat | Somdet Phra Nang Nong Thoe Chao Fa Chulabhorn Walailak Agrarajakumari, Khun Phra Srisavangavadhana
(nama lahir: Somdet Phra Chao Luk Ther Chao Fa Chulabhorn Walailak Agrarajakumari) |
 |
4 Juli 1957, Bangkok, Thailand | Ia menikah dengan Virayudh Tishyasarin (bercerai), dan memiliki 2 anak: |
.jpg)
Setelah memimpin upacara kremasi saudaranya, Ananda Mahidol, yang telah lama tertunda, Bhumibol dinobatkan sebagai Raja Thailand pada 5 Mei 1950 di Gedung Tahta Phaisan Thaksin di Istana Raja, Bangkok. Ini merupakan upacara penobatan pertama bagi penguasa Thailand di bawah sistem monarki konstitusional.[33] Selama upacara tersebut, ia berjanji bahwa ia akan "memerintah dengan kebenaran demi manfaat dan kebahagiaan rakyat Siam".[c][34] Elemen penting yang terkait dengan penobatan tersebut termasuk Tahta Phatharabit di bawah Payung Putih Agung Negara serta atribut kerajaan dan peralatan upacara.[35]
Pada tahun 1950, di Hari Penobatan, permaisuri Bhumibol diangkat menjadi ratu (Somdet Phra Boromma Rajini). Tanggal penobatannya dirayakan setiap 5 Mei di Thailand sebagai Hari Penobatan, yang merupakan hari libur umum.
Pasangan kerajaan tersebut menghabiskan bulan madu mereka di Hua Hin sebelum kembali ke Swiss, tempat sang raja menyelesaikan studi universitasnya. Mereka kembali ke Thailand pada tahun 1951.[33]
Menyusul kematian neneknya, Ratu Savang Vadhana, Bhumibol menjalani masa kebiarawanan (kebikuan) selama 15 hari (22 Oktober 1956 – 5 November 1956) di Wat Bowonniwet, sebagaimana adat bagi laki-laki Buddhis saat kematian kerabat yang lebih tua. Ia ditahbiskan oleh Patriark Agung pada 22 Oktober 1956 di Kapel Kerajaan Buddha Zamrud di dalam Istana Raja.[33][36] Pada masa ini, Sirikit ditunjuk sebagai walinya. Sirikit kemudian diangkat menjadi Ratu Wali (Somdet Phra Boromma Rajininat) sebagai pengakuan atas peran tersebut.
Meskipun Bhumibol terkadang disebut sebagai Raja Rama IX dalam bahasa Inggris, orang Thailand menyebutnya sebagai Nai Luang[d] atau Phra Chao Yu Hua,[e] yang masing-masing diterjemahkan sebagai "Sang Raja" dan "Tuan di Atas Kepala Kami". Ia juga dijuluki Chao Chiwit ("Tuan Pemilik Kehidupan").[37] Secara resmi, ia disapa sebagai Phrabat Somdet Phra Chao Yu Hua[f] atau, dalam dokumen hukum, Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej,[g] dan dalam bahasa Inggris sebagai "His Majesty King Bhumibol Adulyadej". Ia menandatangani namanya sebagai ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.code: th is deprecated (Bhumibol Adulyadej Por Ror, padanan bahasa Thailand untuk "Bhumibol Adulyadej".
.jpg)
Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, di bawah pemerintahan diktator militer Plaek Phibunsongkhram, Bhumibol tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata dan hanya menjadi tokoh seremonial di bawah pemerintahan yang didominasi militer. Pada bulan Agustus 1957, enam bulan setelah pemilihan parlemen, Jenderal Sarit Thanarat menuduh pemerintahan Marsekal Lapangan Phibunsongkhram melakukan lèse-majesté (penghinaan terhadap martabat raja) karena cara pemerintah menyelenggarakan perayaan HUT ke-2.500 agama Buddhisme.[38][39] Pada tanggal 16 September 1957, Phibunsongkhram menemui Bhumibol untuk mencari dukungan bagi pemerintahannya.[40] Bhumibol menyarankan sang marsekal lapangan untuk mengundurkan diri guna menghindari kudeta. Phibunsongkhram menolak. Malam itu juga, Sarit Thanarat merebut kekuasaan. Dua jam kemudian, Bhumibol menetapkan hukum darurat militer di seluruh kerajaan.[41] Bhumibol mengeluarkan proklamasi yang menunjuk Sarit sebagai "pembela militer ibu kota" tanpa ada pihak lain yang menandatangani proklamasi tersebut. Isinya meliputi hal berikut:[42]
Mengingat tampak bahwa administrasi publik oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Marsekal Lapangan P. Phibunsongkhram tidak dapat dipercaya, dan bahwa pemerintah tidak dapat menjaga ketertiban umum; dan mengingat militer, yang dipimpin oleh Marsekal Lapangan Sarit Thanarat, telah berhasil mengambil alih administrasi publik dan kini bertindak sebagai Pembela Militer Ibu Kota; oleh karena itu, dengan ini saya menunjuk Marsekal Lapangan Sarit Thanarat sebagai Pembela Militer Ibu Kota, dan memerintahkan agar seluruh warga tetap tenang sementara seluruh pejabat pemerintah harus mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Marsekal Lapangan Sarit Thanarat. Proklamasi ini berlaku segera. Ditetapkan pada hari ke-16 bulan September, Era Buddhis 2500 (1957).[42]
Sarit kemudian mengakui dalam wawancara langka dengan koresponden asing bahwa raja tidak terlibat dan tidak mengetahui apa pun tentang kudeta tersebut sampai kudeta itu berhasil dilakukan.
_(cropped).jpg)
.png)
Selama masa kediktatoran Sarit, peran monarki dihidupkan kembali. Bhumibol menghadiri upacara-upacara publik, melakukan tur ke provinsi-provinsi, dan meresmikan proyek-proyek pembangunan. Ia juga mengunjungi Amerika Serikat pada bulan Juni 1960, berpidato di hadapan Kongres, serta mengunjungi banyak negara di Eropa, termasuk kunjungan ke Roma yang dipandu oleh PM Giovanni Gronchi pada bulan September 1960.
Di bawah kepemimpinan Sarit, praktik merangkak di depan bangsawan saat audiensi, yang sebelumnya telah dilarang oleh Raja Chulalongkorn, dihidupkan kembali dalam situasi tertentu, dan ordo Thammayut Nikaya yang disponsori kerajaan dipulihkan. Untuk pertama kalinya sejak monarki absolut digulingkan, seorang raja menyusuri Sungai Chao Phraya dalam Prosesi Tongkang Kerajaan untuk mempersembahkan jubah di kuil-kuil.[43]
Upacara lain yang sudah tidak digunakan lagi dari periode klasik Wangsa Chakri, seperti upacara membajak tanah yang disponsori kerajaan (Thai: พิธีพืชมงคล), juga dihidupkan kembali.[44] Hari ulang tahun Bhumibol (5 Desember) ditetapkan sebagai hari nasional, menggantikan hari nasional sebelumnya yaitu peringatan Revolusi Siam 1932 (24 June).[45] Setelah kematian Sarit pada 8 Desember 1963, masa berkabung selama 21 hari ditetapkan di istana, sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Payung kerajaan lima tingkat memayungi jenazahnya saat disemayamkan. Penasihat kerajaan lama, Phraya Srivisaravacha, kemudian mencatat bahwa tidak ada Perdana Menteri yang pernah memiliki hubungan sedekat Sarit dengan Bhumibol.
Penulis biografi Bhumibol, Paul Handley, dalam bukunya The King Never Smiles, menulis bahwa diktator Sarit adalah alat Bhumibol. Sementara ilmuwan politik Thak Chaloemtiarana menulis bahwa Sarit menggunakan Bhumibol untuk membangun kredibilitasnya sendiri.
Setelah kematian Sarit, Jenderal Thanom Kittikachorn naik takhta untuk memimpin kediktatoran militer Thailand, yang akhirnya ditantang oleh Pemberontakan populer Thailand 1973. Bhumibol awalnya meminta mahasiswa pengunjuk rasa untuk membubarkan diri. Ketika polisi menyerang dan menewaskan puluhan mahasiswa, yang memicu kerusuhan protes, Bhumibol mengumumkan pengunduran diri Thanom dan keberangkatannya dari Thailand.[46] Menurut William Stevenson, raja telah meminta ketiga tiran tersebut untuk menghindari pertumpahan darah; meskipun ketiga tiran tersebut setuju, mereka kemudian berubah pikiran. Akhirnya, hal itu menyebabkan insiden Oktober 1973.[47]
Bhumibol menjauhkan diri dari militer Thailand setelah jatuhnya Thanom. Peristiwa politik di Vietnam, Kamboja, dan Laos membawa gerakan gerilya dan komunis yang kuat ke tampuk kekuasaan atau posisi penting, yang mengancam monarki dan kemapanan politik Thailand. Karena takut akan kerusuhan, Bhumibol mulai mendekati militer pada tahun 1975, mengunjungi kamp-kamp di seluruh negeri, dan secara terbuka memperingatkan akan adanya ancaman internal dan eksternal. Pada saat ini, Bhumibol semakin membina milisi sayap kanan dan pasukan paramiliter, termasuk Red Gaurs dan Pramuka Desa (*Village Scouts*), serta memperingatkan bahwa mahasiswa dan pembangkang politik berencana untuk membawa komunis ke tampuk kekuasaan di Thailand. Akhirnya, Bhumibol memicu kemarahan di kalangan mahasiswa dan kelompok hukum dengan mengundang Jenderal Thanom kembali ke negara tersebut.
Kekacauan yang menyusul digunakan sebagai dalih untuk kudeta militer, yang didukung oleh Bhumibol dan digambarkan sebagai manifestasi dari kehendak rakyat.[48]: 90–1 Peristiwa yang mengkatalisasi kudeta tersebut adalah Pembantaian Universitas Thammasat, yang dilakukan atas nama membela takhta Bhumibol.[49]: 9 Junta militer yang menang menyerahkan tiga nama kepada raja sebagai calon perdana menteri: Wakil Presiden Dewan Penasihat Prakob Hutasingh, Gubernur Bangkok sayap kanan Thamnoon Thien-ngern, dan hakim Mahkamah Agung yang anti-komunis keras Thanin Kraivichien.[48]: 90–1 [50] Bhumibol memilih Thanin sebagai perdana menteri yang paling cocok, yang menyebabkan mahasiswa pengunjuk rasa melarikan diri untuk bergabung dengan komunis di hutan. Thanin digulingkan dalam kudeta militer pada Oktober 1977 yang dipimpin oleh Jenderal Kriangsak Chamanan.
Kriangsak digantikan pada tahun 1980 oleh Panglima Angkatan Darat yang populer, Jenderal Prem Tinsulanonda, yang kemudian menjadi Presiden Dewan Penasihat.
Penolakan Bhumibol untuk mendukung kudeta militer pada April 1981 dan September 1985 pada akhirnya membawa kemenangan bagi pasukan yang setia kepada pemerintah, meskipun terjadi beberapa kekerasan – termasuk, pada tahun 1981, pengambilalihan Bangkok oleh pasukan pemberontak. Kudeta-kudeta tersebut membuat banyak orang percaya bahwa Bhumibol telah salah menilai masyarakat Thailand dan bahwa kredibilitasnya sebagai mediator yang tidak memihak di antara berbagai faksi politik dan militer telah terkompromi.[51]
Pada tahun 1989, Bhumibol menjadi penguasa monarki yang paling lama memerintah di dunia yang masih hidup setelah kematian Kaisar Hirohito dari Jepang dan Franz Joseph II, Pangeran Liechtenstein.[52]
Pada tahun 1992, Bhumibol memainkan peran kunci dalam transisi Thailand menuju sistem demokrasi. Kudeta pada 23 Februari mengembalikan Thailand ke bawah kediktatoran militer. Setelah pemilihan umum Maret 1992, partai-partai mayoritas mengundang Jenderal Suchinda Kraprayoon, pemimpin kelompok kudeta, untuk menjadi perdana menteri. Hal ini menimbulkan banyak penolakan yang meningkat menjadi demonstrasi besar yang dikenal sebagai Mei Berdarah, yang menyebabkan banyak korban jiwa ketika militer dikerahkan untuk mengendalikan pengunjuk rasa. Situasi menjadi semakin kritis ketika kepolisian dan pasukan militer bentrok dengan pengunjuk rasa. Kekerasan dan kerusuhan menyebar ke banyak wilayah di ibu kota disertai dengan desas-desus mengenai perpecahan di dalam angkatan bersenjata.[53]
Di tengah ketakutan akan perang saudara, Bhumibol melakukan intervensi. Ia memanggil Suchinda dan pemimpin gerakan pro-demokrasi, pensiunan Mayor Jenderal Chamlong Srimuang, dalam sebuah audiensi yang disiarkan televisi, dan mendesak mereka untuk menemukan solusi damai. Di puncak krisis tersebut, pemandangan kedua pria itu tampil bersama dengan bersimpuh (sesuai dengan protokol kerajaan) memberikan kesan yang kuat bagi bangsa tersebut. Bhumibol kemudian menandatangani dekret amnesti Suchinda yang berlaku bagi kedua belah pihak yang berkonflik, dengan alasan untuk melindungi keamanan dan persatuan negara.[54] Suchinda mengundurkan diri tak lama kemudian.
Peristiwa ini merupakan salah satu dari sedikit kesempatan di mana Bhumibol secara langsung dan terbuka melakukan intervensi dalam konflik politik. Pemilihan umum diadakan tak lama setelah itu, yang menghasilkan pemerintahan sipil.[55]
Beberapa minggu sebelum pemilihan legislatif April 2006, pihak oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat dan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi mengajukan petisi kepada Bhumibol untuk menunjuk perdana menteri dan kabinet pengganti. Tuntutan akan intervensi kerajaan ini menuai banyak kritik dari masyarakat. Bhumibol, dalam pidatonya pada 26 April 2006, menjawab, "Meminta perdana menteri yang ditunjuk oleh Raja adalah tindakan tidak demokratis. Itu adalah, mohon maaf, sebuah kekacauan. Itu tidak rasional".[56]
Setelah secara terbuka mengklaim kemenangan dalam pemilihan parlemen April yang diboikot, Thaksin Shinawatra melakukan audiensi pribadi dengan raja. Beberapa jam kemudian, Thaksin tampil di televisi nasional untuk mengumumkan bahwa ia akan beristirahat dari dunia politik. Akibat hasil pemilihan tersebut, Bhumibol mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menyebut pemilihan tersebut tidak demokratis.[57]
Pada Mei 2006, surat kabar Manager Daily milik Sondhi Limthongkul menerbitkan serangkaian artikel yang menggambarkan "Plot Finlandia", yang menuduh bahwa Thaksin dan mantan anggota Partai Komunis Thailand berencana menggulingkan raja dan mengambil alih kendali negara. Tidak ada bukti yang pernah diajukan untuk memverifikasi keberadaan plot tersebut, dan Thaksin serta partainya, Thai Rak Thai, dengan keras membantah tuduhan tersebut dan menuntut para penuduhnya.
Dalam sebuah pidato televisi yang langka di hadapan hakim senior, Bhumibol meminta badan peradilan untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan krisis politik tersebut.[56] Pada 8 Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Thailand membatalkan hasil pemilihan April dan memerintahkan pemilihan baru yang dijadwalkan pada 15 Oktober 2006.[58] Pengadilan Kriminal kemudian memenjarakan para Komisioner Pemilihan Umum.
Pada 14 Juli, Presiden Dewan Penasihat Prem Tinsulanonda berpidato di hadapan taruna lulusan Akademi Militer Kerajaan Chulachomklao, memberitahu mereka bahwa militer Thailand harus melayani negara dan raja—bukan pemerintah.[59]
Pada 20 Juli, Bhumibol menandatangani dekret kerajaan yang menyerukan pemilihan majelis rendah baru pada 15 Oktober 2006. Dalam sebuah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Raja menulis sebuah catatan pada dekret kerajaan tersebut yang menyerukan pemilihan yang bersih dan adil. Bhumibol juga menjalani operasi tulang belakang pada hari itu.[60]
Serangkaian perayaan yang menandai HUT ke-60 penobatan Bhumibol diadakan pada Juni 2006. Acara tersebut meliputi Prosesi Tongkang Kerajaan Thailand di Sungai Chao Phraya, pertunjukan kembang api, pameran seni, pemberian pengampunan bagi 25.000 narapidana,[61] konser, dan pertunjukan tari.
Sehubungan dengan peringatan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan menyerahkan penghargaan *Human Development Lifetime Achievement Award* pertama dari Program Pembangunan PBB (UNDP) kepada Bhumibol pada 26 Mei 2006. Hari libur nasional ditetapkan pada 9 Juni dan 12–13 Juni 2006. Pada 9 Juni, raja dan ratu tampil di balkon Balai Tahta Ananta Samakhom di hadapan ratusan ribu orang. Prosesi resmi tongkang kerajaan pada 12 Juni dihadiri oleh raja dan ratu serta tamu agung dari 26 negara lain. Pada 13 Juni, jamuan makan negara untuk para tamu kerajaan diadakan di Balai Tahta Rama IX yang baru dibangun di Istana Raja, yang merupakan fungsi resmi pertama dari balai tersebut. Pameran Flora Kerajaan Chiang Mai juga diadakan untuk menghormati perayaan tersebut.
Pada malam tanggal 19 September, militer Thailand menggulingkan pemerintahan Thaksin dan mengambil alih kendali Bangkok dalam sebuah kudeta tanpa pertumpahan darah. Junta, yang dipimpin oleh Sonthi Boonyaratglin, Panglima Angkatan Darat, menamakan dirinya Dewan Reformasi Demokratis di bawah Monarki Konstitusional. Mereka menuduh perdana menteri yang digulingkan dan rezimnya melakukan berbagai kejahatan, termasuk lèse majesté, dan menyatakan kesetiaannya kepada Bhumibol. Hukum darurat militer diumumkan, konstitusi dicabut, dan pemilihan umum Oktober dibatalkan. Protes dan pertemuan politik dilarang.[62]
Peran Raja dalam kudeta tersebut menjadi subjek banyak spekulasi di kalangan analis Thailand dan media internasional, meskipun publikasi spekulasi semacam itu dilarang di Thailand. Raja mengadakan audiensi dengan Presiden Dewan Penasihat Prem Tinsulanonda pada saat yang sama ketika pasukan khusus dimobilisasi.[63] Demonstran anti-kudeta mengklaim bahwa Prem adalah otak di balik kudeta tersebut, meskipun militer membantahnya dan melarang diskusi mengenai topik tersebut. Dalam sebuah wawancara BBC, Thitinan Pongsudhirak dari Universitas Chulalongkorn mencatat, "Kudeta ini tidak lain adalah Thaksin melawan Raja... Beliau [raja] secara luas dipandang telah memberikan dukungan secara tersirat terhadap kudeta tersebut." Dalam wawancara yang sama, kritikus sosial Sulak Sivaraksa mengklaim, "Tanpa keterlibatan beliau [raja], kudeta tersebut mustahil terjadi." Sulak menambahkan bahwa raja "sangat terampil. Beliau tidak pernah terlihat terlibat secara jelas. Jika kudeta ini salah langkah, Sonthi yang akan disalahkan, namun apa pun yang terjadi, Raja hanya akan mendapatkan pujian."[64] Junta kemudian memperingatkan bahwa mereka akan "segera membalas wartawan asing yang liputannya dianggap menghina monarki."[65] Prem memang membantu mengamankan penunjukan Surayud Chulanont, anggota Dewan Penasihat Raja lainnya, sebagai Perdana Menteri, dan diduga memiliki suara dalam penunjukan Kabinet Surayud. Kritikus mengklaim kabinet tersebut penuh dengan "orang-orang Prem".
Junta menunjuk sebuah tribunal konstitusi untuk memutuskan dugaan kecurangan pemungutan suara yang melibatkan partai politik Partai Thai Rak Thai dan Demokrat. Keputusan bersalah akan membubarkan kedua partai tersebut, yang masing-masing merupakan partai terbesar dan tertua di Thailand, serta melarang pimpinan partai tersebut dari dunia politik selama lima tahun. Menjelang putusan, ketegangan politik meningkat. Pada 24 Mei 2007, sekitar seminggu sebelum putusan dijadwalkan, Bhumibol memberikan pidato yang langka kepada Mahkamah Agung Tata Usaha Negara. "Anda memiliki tanggung jawab untuk mencegah negara ini runtuh," ia memperingatkan mereka dalam pidato yang ditayangkan di semua saluran televisi nasional secara serentak. "Bangsa ini butuh partai politik... Dalam benak saya, saya punya penilaian sendiri namun tidak bisa saya sampaikan," katanya. "Ke arah mana pun putusan itu berjalan, itu akan berakibat buruk bagi negara, akan ada kesalahan."[66] Tribunal tersebut kemudian membebaskan Partai Demokrat, namun membubarkan Partai Thai Rak Thai dan melarang 111 eksekutifnya dari dunia politik selama lima tahun.
Majelis Penyusun Konstitusi yang ditunjuk junta kemudian mencoba menggunakan Raja dalam kampanye propaganda untuk meningkatkan dukungan publik terhadap rancangan konstitusi mereka yang banyak dikritik. CDA memasang papan reklame bertuliskan "Cintai Raja. Peduli pada Raja. Berikan suara dalam referendum" di seluruh timur laut Thailand, di mana oposisi terhadap junta paling besar.
Pada 20 April 2009, Thaksin mengklaim dalam sebuah wawancara dengan Financial Times bahwa Bhumibol telah diberi pengarahan oleh anggota Dewan Penasihat Prem Tinsulanonda dan Surayud Chulanont tentang rencana mereka untuk melakukan kudeta 2006. Ia mengklaim bahwa Jenderal Panlop Pinmanee, seorang pemimpin Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, telah memberitahunya tentang pengarahan tersebut. Kedutaan Thailand di London membantah klaim Thaksin tersebut.
Konstitusi buatan militer lolos dalam referendum, dan pemilihan umum diadakan pada Desember 2007. Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang terdiri dari banyak mantan anggota parlemen dan pendukung Partai Thai Rak Thai, memenangkan mayoritas dan membentuk pemerintahan. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) menolak menerima hasil pemilihan dan memulai protes, yang akhirnya mengepung Gedung Pemerintah Thailand, Bandara Don Mueang, dan Bandara Suvarnabhumi. Meskipun PAD mengklaim bahwa mereka membela monarki, Bhumibol tetap diam. Namun, setelah seorang pendukung PAD tewas dalam bentrokan dengan polisi, Ratu Sirikit memimpin upacara kremasinya. Putri Sirindhorn, ketika ditanya dalam konferensi pers di AS apakah PAD bertindak atas nama monarki, menjawab, "Saya rasa tidak. Mereka melakukan hal-hal untuk diri mereka sendiri." Pertanyaan dan kritik atas peran Bhumibol dalam krisis tersebut meningkat, terutama dari pers internasional. "Semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan ilusi bahwa monarki dipuja secara universal," kata seorang akademisi Thailand.
Pada 22 Mei 2014, Prayut Chan-o-cha, Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, melancarkan kudeta, yang ke-12 sejak kudeta pertama negara itu pada tahun 1932, terhadap pemerintahan sementara menyusul krisis politik selama enam bulan. Pada 24 Mei 2014, Dewan Nasional untuk Ketenteraman dan Ketertiban (NCPO) mengatakan Bhumibol telah mengetahui kudeta tersebut, namun tidak menyebut respons tersebut sebagai sebuah dukungan resmi. Namun, dua hari kemudian, beliau secara resmi menunjuk Jenderal Prayut untuk menjalankan negara. Di Thailand, monarki sangat dihormati dan dukungan kerajaan dipandang sebagai bentuk legitimasi atas pengambilalihan kekuasaan tersebut.
Paul Chambers, menulis di The New York Times, mengatakan bahwa militer adalah satu-satunya institusi yang dapat mempertahankan kekuasaan monarki, dan bahwa dua kudeta terakhir menunjukkan hubungan antara militer dan penguasa monarki karena Bhumibol memberikan dukungan kepada masing-masing dari mereka.
Sebenarnya, Raja enggan memasuki koridor politik. Namun, ketika menyangkut kehidupan rakyat banyak, ia tak bisa tinggal diam. Tahun 1973, secara jelas, ia menghendaki Marsekal Thanom Kittikachorn mundur dari rezim militer dan membentuk pemerintahan demokrasi. Menyusul kudeta tahun 1991, raja kemudian mendesak rezim militer pimpinan Jenderal Suchinda Kraprayoon mengadakan pemilu. Rakyat marah karena partai pemenang pemilu tahun 1992 menempatkan Jenderal Suchinda sebagai perdana menteri.
Raja memanggil Jenderal Suchinda dan Mayjen Chamlong Srimuang yang pro-demokrasi. Kedua jenderal menghadap raja sambil berlutut. Raja hanya minta agar demokrasi ditegakkan. Sejak itu, kudeta militer menjadi tabu. Pada ulang tahunnya yang ke-78 pada tahun 2005, raja mengkritik Perdana Menteri Thaksin Shinawatra agar bersedia menerima kritik karena itu adalah konsekuensi sebagai pemimpin.
"Jika Anda berpikir dia bertakhta untuk kekuasaan, Anda salah," demikian komentar umum tentang Raja Bhumibol di Thailand dalam rangka Peringatan 50 Tahun Raja Bhumibol bertakhta pada tahun 1996 lalu.[67][68]
Bhumibol sendiri pada pidato ulang tahunnya pada tahun 2005 menyatakan bahwa ia tidak melarang dirinya dikritik. "Saya juga mesti dikritik. Saya tidak takut jika kritikan tersebut terkait dengan kesalahan yang saya lakukan karena dengan begitulah saya sadar telah melakukan kesalahan. Jika raja dikatakan tidak bisa dikritik, itu artinya raja bukan manusia," kata Sang Raja. "Anggapan bahwa raja tidak mungkin berbuat salah adalah penghinaan karena itu artinya raja bukan manusia. Saya bisa berbuat salah dan saya tidak takut dikritik langsung," kata Sang Raja.[69]
"Saya ingin menyatakan kalau saya bisa dikritik. Mungkin saya kadang-kadang membuat kesalahan. Kasih tahu saya saja kalau memang saya salah. Dan kalau seseorang mengkritik Raja, saya ingin tahu mengapa? Saya salahnya di mana?" kata Sang Raja.[70]
Kepemimpinannya yang telah 60 tahun di Thailand menjadikan raja sebagai kepala negara terlama di dunia. Keteladanan serta integritas Raja Bhumibol dirasa pantas diambil contoh. Hak dan kesejahteraan petani pun diambil seperti terlihat dengan kebijakan impor beras. Baginya, petani adalah segalanya. Raja juga mengharapkan kepada para politikus, aparat negara, dan segenap lapisan masyarakat untuk tidak selalu melibatkan raja agar terjadi proses pembelajaran politik di negaranya.
Bhumibol menderita stenosis spinal lumbal, dan menjalani dekompresi bedah mikro untuk kondisi tersebut pada Juli 2006.[71] Ia dirawat di rumah sakit pada Oktober 2007 dan didiagnosis menderita kekurangan aliran darah ke otaknya.[72] Ia menerima perawatan untuk berbagai penyakit termasuk masalah jantung dan diizinkan pulang setelah tiga minggu.
Bhumibol kembali dirawat di Rumah Sakit Siriraj pada September 2009, dilaporkan karena menderita flu dan pneumonia. Pada tahun 2011, terungkap sebagai bagian dari kebocoran kawat diplomatik Amerika Serikat oleh WikiLeaks bahwa ia menderita penyakit Parkinson dan depresi.[73] Ia didiagnosis menderita divertikulitis di rumah sakit pada November 2011, dan dirawat untuk kondisi tersebut pada Januari 2012. Bhumibol mengalami pendarahan subdural kecil di area frontal kiri otaknya dan menjalani perawatan pada Juli 2012. Bhumibol meninggalkan rumah sakit pada Juli 2013, dan melakukan perjalanan ke Istana Klai Kangwon di Hua Hin pada 2 Agustus 2013, namun kembali masuk ke rumah sakit secara berkala pada tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 1 Juni 2015.
Bhumibol terlalu sakit untuk tampil dalam perayaan publik ulang tahunnya pada 5 Desember 2015, namun sempat tampil di televisi pada 14 Desember, yang merupakan penampilan pertamanya dalam beberapa bulan. Sang raja sempat meninggalkan rumah sakit untuk kunjungan singkat ke Vila Kerajaan Chitralada pada 11 Januari 2016. Pada bulan Februari, ia mengalami demam tinggi akibat sepsis, yang membaik setelah menjalani pengobatan antibiotik. Pada bulan Oktober, raja mengalami gagal organ akibat hipotensi dan menjadi tergantung pada hemodialisis (cuci darah) karena gagal ginjal.[74]
Bhumibol wafat pada usia 88 tahun di Rumah Sakit Siriraj, Bangkok, pada 13 Oktober 2016, pukul 15.52 waktu setempat, sebagaimana diumumkan oleh istana kerajaan di hari yang sama.[75] Keesokan harinya, jenazahnya dibawa dengan iring-iringan mobil menuju Istana Besar untuk menjalani ritual pemandian tradisional.[76] Ribuan masyarakat yang berduka memadati rute tersebut, menunjukkan kasih sayang mereka kepada sang "Raja dari segala Raja". Iring-iringan kerajaan tiba di Istana Besar melalui Gerbang Viset Chaisri pada pukul 17.00. Putra tunggalnya sekaligus penerus takhta kerajaan, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn, memimpin ritual pemandian di Balai Takhta Phiman Rattaya.[77]
Upacara kremasi kerajaan berlangsung selama lima hari pada akhir Oktober 2017. Prosesi kremasi yang sesungguhnya, yang tidak disiarkan di televisi, dilaksanakan pada larut malam tanggal 26 Oktober 2017.[78] Setelah kremasi, abunya dibawa ke Istana Besar dan disemayamkan di Balai Takhta Chakri Maha Phasat (relik kerajaan), Pemakaman Kerajaan di Wat Ratchabophit, dan Kuil Kerajaan Wat Bowonniwet Vihara (abu kerajaan).[79] Setelah pemakaman selesai, masa berkabung secara resmi berakhir pada tengah malam 30 Oktober 2017, setelah
Thailand :
_ribbon.svg){kind=small}
Sovereign Grand Master of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn (22 November 1962-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Sovereign Grand Master of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri (9 June 1946-13 October 2016)
Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri (14 November 1938-9 June 1946)_ribbon.svg){kind=small}
Sovereign Grand Master of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao (9 June 1946-13 October 2016)
_ribbon.svg){kind=small}
Knight Grand Cross (First Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao (20 September 1935-9 June 1946)
Sovereign Grand Master of the Most Honourable Order of Rama (9 June 1946-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Sovereign Grand Master of the Most Exalted Order of the White Elephant (9 June 1946-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Sovereign Grand Master of the Most Noble Order of the Crown of Thailand (9 June 1946-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Sovereign Grand Master of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn (22 July 1991-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Sovereign Grand Master of the Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati (26 November 1987-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Grand Master of Bravery Medal (9 June 1946-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Grand Master of Freeman Safeguarding Medal (21 February 1969-13 October 2016).svg){kind=small}
Dushdi Mala Medal - Military (9 June 1946-13 October 2016)_ribbon.png){kind=small}
Border Service Medal (22 September 1954-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Chakra Mala Medal (9 June 1946-13 October 2016)_ribbon.svg){kind=small}
Royal Cypher Medal of Rama VIII (First Class) (14 November 1939-13 October 2016)
Commemorative Medal on the Occasion of the 150th Years of Rattanakosin Celebration (1932-13 October 2016)
Afrika Selatan :
Grand Cross of the Order of Good Hope (1995)
Amerika Serikat :
Chief Commander of the Legion of Merit (1960)[81]
Argentina :
Collar of The Order of the Liberator General San Martín (1960)
Austria :
Grand Star of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria (1964)[82]
Belanda :
Knight Grand Cross of the Order of the Netherlands Lion (1960)
Belgia :
Grand Cordon of the Order of Leopold (1960)[83]
Brazil :
Collar of the Order of the Southern Cross
Britania Raya :
Royal Victorian Chain (1960)[84]
Brunei :
Burma :
.png){kind=small}
Grand Commander of the Order of Truth (1960)
Chile :
Grand Collar of the Order of Merit (1981)
Ceko :
Grand Collar of the Order of the White Lion (1994)[85]
Denmark :
Knight of the Order of the Elephant (RE) (1960)[86]
Ethiopia :
_ribbon.gif){kind=small}
Grand Cordon with Collar of the Order of the Queen of Sheba (1968)
Filipina :
Grand Collar of the Order of Sikatuna, Rank of Raja (GCS) (1963)[87]
Chief Commander of the Philippine Legion of Honor (CCLH) (1968)[88]
Finlandia :
Commander Grand Cross of the Order of the White Rose of Finland (1996)
Indonesia :
Iran :
1st Class of the Order of Pahlavi (1967)[91]
Italia :
Knight Grand Cross with Collar of the Order of Merit of the Italian Republic (OMRI) (1960)[92][93]
Jepang :
Grand Cordon with Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum (1963)[94][95]
Jerman :
Grand Cross Special Class of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany (1960)[96]
Kamboja :
Grand Cross of the Royal Order of Cambodia (1954)
Laos :
Order of Phoxay Lane Xang (1992)
Kerajaan Laos :
Grand Cordon of the Order of the Million Elephants and the White Parasol (1963)._Grand_Cross.gif){kind=small}
Grand Cross of the Order of The Crown of Laos (1963)
Kerajaan Nepal :
Nepal Pratap Bhaskara (1986)
Kerajaan Yunani :
Grand Cross of the Order of the Redeemer (1963)
Korea Selatan :
_-_ribbon_bar.svg){kind=small}
Grand Order of Mugunghwa (1966)[97]
Republic of Korea Medal or 1st Class of the Order of Merit for National Foundation (1981)
Luksemburg :
Knight of the Order of the Gold Lion of the House of Nassau
Grand Cross of the Order of the Oak Crown (1960)[98]
Malaysia :
Darjah Utama Seri Mahkota Negara (DMN) (1962)[99]
Selangor :
Darjah Kerabat Selangor Yang Amat Dihormati (DK) (1999)
Terengganu :
Darjah Kerabat Diraja Terengganu Yang Amat Mulia (DKR) (2009)
Mexico :
Collar of the Order of the Aztec Eagle (1971)
Norwegia :
Grand Cross with Collar of the Royal Norwegian Order of St. Olav (1960)[100]
Pakistan :
Nishan-e-Pakistan (NPk)
Perancis :
Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour (1960)[101]
Peru :
Grand Cross with Diamonds of the Order of the Sun of Peru (1996)[102]
Portugal :
Grand Cross of the Sash of the Three Military Orders (Order Of Christ, Order of Saint Benedict of Aviz, and Order of St. James of the Sword) (1960)
Grand Collar of the Order of Prince Henry (GColIH) (1999)
Romania :
Collar of the Order of the Star of Romania (2000)[103]
Spanyol :
Knight of the Distinguished Order of the Golden Fleece (2006)
Knight Grand Cross with Collar of the Royal and Distinguished Spanish Order of Charles III (1987)[104]
Knight Grand Cross with Collar of the Order of Isabella the Catholic (CoYC) (1960)[105]
Collar of the Order of Civil Merit (1960)[106]
Swedia :
Knight of the Royal Order of the Seraphim (RSerafO)[107]
Taiwan :
_-_ribbon_bar.gif){kind=small}
Grand Cordon of the Order of Brilliant Jade (1963)[108]
Vatikan :
Knight with Collar of the Order of Pope Pius IX (GCPO) (1960)
Vietnam Selatan :
Kim Khanh Decoration, 1st Class (1959)
Yugoslavia :
Great Star of the Order of the Yugoslav Star (1979)Bhumibol Adulyadej (Rama IX dari Thailand) Lahir: 5 Desember 1927 Meninggal: 13 Oktober 2016 | ||
| Gelar kebangsawanan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Ananda Mahidol |
Raja Thailand 1946–2016 |
Diteruskan oleh: Vajiralongkorn |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Akademik | |
| Seniman | |
| Orang | |
| Lain-lain | |
(2).jpg)
_Bintang_Republik_Indonesia_Adipurna.png){kind=small}
