Chulalongkorn (Rama V dari Siam)

Masa Perwalian (Regency)

Chulalongkorn muda adalah seorang reformis yang antusias. Ia mengunjungi Singapura dan Jawa pada tahun 1870, serta India Britania pada tahun 1872 untuk mempelajari administrasi koloni Inggris. Ia melakukan perjalanan ke pusat-pusat administrasi di Kalkuta, Delhi, Bombay, dan kembali ke Kalkuta pada awal tahun 1872. Perjalanan ini menjadi sumber ide-idenya di kemudian hari untuk modernisasi Siam. Ia dimahkotai sebagai raja dengan hak penuh sebagai Rama V pada 16 November 1873.^[5]

Sri Suriwongse kemudian mengatur agar Istana Depan milik Raja Pinklao (pamannya) diwariskan kepada putra Raja Pinklao, Pangeran Yodyingyot (sepupu Chulalongkorn).

Sebagai wali raja, Sri Suriwongse memiliki pengaruh yang sangat besar. Ia melanjutkan upaya-upaya Raja Mongkut dan mengawasi penggalian beberapa khlong (kanal) penting, seperti Padung Krungkasem dan Damneun Saduak, serta pengaspalan jalan-jalan seperti Charoen Krung dan Silom. Ia juga merupakan pelindung sastra dan seni pertunjukan Thailand.

Krisis Istana Depan

Pada malam tanggal 28 Desember 1874, kebakaran terjadi di dekat gudang mesiu dan pabrik gas di istana utama. Pasukan Istana Depan segera tiba dengan senjata lengkap "untuk membantu memadamkan api". Namun, mereka dilarang masuk dan api akhirnya berhasil dipadamkan.^[10]: 193 Insiden ini menunjukkan besarnya kekuasaan yang dipegang oleh kaum aristokrat dan kerabat kerajaan, yang membuat raja memiliki sedikit otoritas. Mengurangi kekuasaan yang dipegang oleh kaum bangsawan pun menjadi salah satu motif utamanya dalam mereformasi politik feodal Siam.

Ketika Pangeran Yodyingyot wafat pada tahun 1885, Chulalongkorn mengambil kesempatan untuk menghapuskan jabatan Istana Depan dan menciptakan gelar "Putra Mahkota Siam" sesuai dengan adat Barat. Putra Chulalongkorn, Pangeran Vajirunhis, diangkat sebagai Putra Mahkota Siam yang pertama, meskipun ia tidak pernah sempat memerintah. Pada tahun 1895, ketika pangeran tersebut meninggal karena tifus pada usia 16 tahun, ia digantikan oleh saudara tirinya Vajiravudh, yang saat itu sedang bersekolah di sekolah asrama di Inggris.

Pemberontakan Haw

Di wilayah Laos utara yang berbatasan dengan Tiongkok, para pemberontak dari Pemberontakan Taiping telah mengungsi sejak masa pemerintahan Raja Mongkut. Orang-orang Tiongkok ini disebut Haw dan menjadi bandit yang menjarah desa-desa. Pada tahun 1875, Chulalongkorn mengirim pasukan dari Bangkok untuk menumpas kaum Haw yang telah melakukan perusakan hingga ke Vientiane. Namun, mereka menghadapi perlawanan kuat dari Tiongkok dan mundur ke Isan pada tahun 1885. Pasukan baru yang dimodernisasi dikirim kembali dan dibagi menjadi dua kelompok yang mendekati Haw dari Chiang Kam dan Pichai. Kaum Haw tercerai-berai dan beberapa melarikan diri ke Vietnam. Pasukan Siam kemudian bergerak untuk membasmi sisa-sisa Haw. Kota Nong Khai hingga kini masih memelihara tugu peringatan bagi tentara Siam yang gugur.

Perang Anglo-Burma Ketiga

Di Burma, ketika Angkatan Darat Inggris berperang melawan Dinasti Konbaung Burma, Siam tetap bersikap netral. Inggris memiliki perjanjian dengan pemerintah Siam yang menyatakan bahwa jika Inggris berkonflik dengan Burma, Siam akan mengirimkan pasokan makanan untuk Angkatan Darat Inggris. Chulalongkorn menghormati perjanjian tersebut. Inggris berharap ia akan mengirimkan pasukan untuk membantu mengalahkan Burma, namun ia tidak melakukannya.

Reformasi militer dan politik

• 
  Raja Chulalongkorn di Rusia tahun 1897, bersama Tsar Nicholas II dan keluarga, di Istana Alexander. Selama masa pemerintahannya, raja mempekerjakan saudara-saudara dan putra-putranya di pemerintahan untuk memastikan monopoli kerajaan atas kekuasaan dan administrasi.
• 
  Raja Chulalongkorn bersama Tsar Nicholas II di Saint Petersburg, dalam perjalanan besarnya yang pertama pada tahun 1897.

Setelah terbebas dari masalah Istana Depan dan pemberontakan Tiongkok, Chulalongkorn memulai reformasi modernisasi dan sentralisasi.^[11] Ia mendirikan Akademi Militer Kerajaan Chulachomklao pada tahun 1887 untuk melatih perwira dengan gaya Barat. Pasukannya yang telah ditingkatkan kekuatannya memberi raja kekuasaan yang jauh lebih besar untuk menyatukan negara di bawah kendali pusat.

Pemerintahan Siam sebagian besar tidak berubah sejak abad ke-15. Pemerintah pusat dipimpin oleh Samuha Nayok (yaitu perdana menteri) yang mengendalikan wilayah utara Siam, dan Samuha Kalahom (yaitu komandan agung) yang mengendalikan wilayah selatan Siam baik dalam urusan sipil maupun militer. Samuha Nayok memimpin Chatu Sadombh (yaitu Empat Pilar). Tanggung jawab setiap pilar saling tumpang tindih dan tidak jelas. Pada tahun 1888, Chulalongkorn bergerak untuk melembagakan pemerintahan kementerian. Para menteri, pada awalnya, adalah anggota keluarga kerajaan. Kementerian-kementerian resmi dibentuk pada tahun 1892, dengan semua kementerian memiliki status yang setara.

Dewan Negara terbukti tidak mampu memveto rancangan undang-undang atau memberikan saran kepada Chulalongkorn karena para anggotanya menganggap Chulalongkorn sebagai raja absolut yang kedudukannya jauh di atas mereka. Chulalongkorn akhirnya membubarkan dewan tersebut sepenuhnya dan menyerahkan tugas-tugas penasihat kepada kabinet pada tahun 1894.

Chulalongkorn menghapuskan metode penyiksaan tradisional Nakorn Bala dalam proses peradilan, yang dianggap tidak manusiawi dan biadab di mata Barat, serta memperkenalkan kode peradilan Barat. Penasihatnya yang berasal dari Belgia, Gustave Rolin-Jaequemyns, memainkan peran besar dalam pengembangan hukum Siam modern dan sistem peradilannya.

Tekanan untuk reformasi

Chulalongkorn adalah raja Siam pertama yang mengirim pangeran-pangeran kerajaan ke Eropa untuk menempuh pendidikan. Di Eropa abad ke-19, nasionalisme sedang berkembang pesat dan muncul tuntutan untuk kebebasan yang lebih besar. Para pangeran tersebut terpengaruh oleh gagasan liberal tentang demokrasi dan pemilihan umum yang mereka temui di negara republik seperti Prancis dan monarki konstitusional seperti Britania Raya.^{[butuh rujukan]}

Pada tahun 1884 (tahun 103 Era Rattanakosin), para pejabat Siam di Eropa memperingatkan Chulalongkorn tentang kemungkinan ancaman terhadap kemerdekaan Siam dari kekuatan Eropa. Mereka menyarankan agar Siam melakukan reformasi seperti Jepang era Meiji dan agar Siam menjadi monarki konstitusional. Chulalongkorn berkeberatan, menyatakan bahwa waktunya belum matang dan bahwa ia sendiri sedang melakukan reformasi secara bertahap.

Sepanjang masa pemerintahan Chulalongkorn, para penulis dengan ide-ide radikal mempublikasikan karya-karya mereka untuk pertama kalinya. Yang paling menonjol termasuk Thianwan Wannapho, yang pernah dipenjara selama 17 tahun dan dari dalam penjara menghasilkan banyak karya yang mengkritik masyarakat tradisional Siam.

Distrik Sukhaphiban

Sukhaphiban (สุขาภิบาลcode: th is deprecated ) atau distrik sanitasi adalah entitas sub-otonom pertama yang didirikan di Thailand. Distrik pertama dibuat di Bangkok melalui dekrit kerajaan Raja Chulalongkorn pada tahun 1897. Selama tur perjalanannya ke Eropa awal tahun itu, ia mempelajari tentang distrik sanitasi di Inggris dan ingin menguji coba unit administrasi lokal ini di ibu kotanya.

Sistem Monthon

Berdasarkan pengalamannya selama perjalanan ke koloni-koloni Inggris dan saran dari Pangeran Damrong, Chulalongkorn mendirikan sistem hierarki monthon pada tahun 1897, yang terdiri dari provinsi, kota, amphoe (distrik), tambon (sub-distrik), dan muban (desa) dalam urutan menurun. (Meskipun seluruh monthon, yakni Provinsi Timur atau Kamboja Dalam, diserahkan kepada Prancis pada tahun 1906). Masing-masing monthon diawasi oleh seorang intendant (komisaris) dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berdampak besar karena mengakhiri kekuasaan semua dinasti lokal. Otoritas pusat kini menyebar ke seluruh negeri melalui administrasi para intendant. Sebagai contoh, negara-negara bagian Lanna di utara (termasuk Kerajaan Chiangmai, Kepangeranan Lampang, Lamphun, Nan, dan Prae, yang merupakan bawahan Bangkok) dijadikan dua monthon, mengabaikan keberadaan para raja Lanna.

Para penguasa lokal tidak menyerahkan kekuasaan begitu saja secara sukarela. Tiga pemberontakan muncul pada tahun 1901: pemberontakan Ngiao di Phrae, Pemberontakan Orang Suci tahun 1901–1902^[13] di Isan, dan Pemberontakan Tujuh Sultan di selatan. Semua pemberontakan ini berhasil ditumpas pada tahun 1902 dengan para penguasa kota dicopot kekuasaannya dan dipenjarakan.^[13]

Penghapusan kerja paksa (corvée) dan perbudakan

Raja Ayutthaya Ramathibodi II mendirikan sistem corvée (kerja paksa) pada tahun 1518, yang setelah itu kehidupan rakyat jelata dan budak Siam diatur secara ketat oleh pemerintah. Semua laki-laki rakyat jelata Siam (phraicode: th is deprecated ไพร่) tunduk pada sistem corvée Siam. Setiap pria pada saat mencapai usia dewasa harus mendaftar ke biro pemerintah, departemen, atau anggota terkemuka keluarga kerajaan yang disebut kromcode: th is deprecated (กรมcode: th is deprecated ) sebagai Phrai Luangcode: th is deprecated (ไพร่หลวงcode: th is deprecated ) atau di bawah kekuasaan bangsawan (Moon Naicode: th is deprecated atau Chao Khun Moon Naicode: th is deprecated มูลนาย หรือเจ้าขุนมูลนายcode: th is deprecated ) sebagai Phrai Somcode: th is deprecated (ไพร่สมcode: th is deprecated ). Phraicode: th is deprecated berhutang layanan kepada penguasa atau tuan selama tiga bulan dalam setahun. Phrai Suaycode: th is deprecated (ไพร่ส่วยcode: th is deprecated ) adalah mereka yang dapat melakukan pembayaran dalam bentuk barang (ternak) sebagai pengganti layanan. Mereka yang direkrut ke dalam dinas militer disebut Phrai Tahancode: th is deprecated (ไพร่ทหารcode: th is deprecated ).

Chulalongkorn paling dikenal karena penghapusan perbudakan Siam (ทาส.) Ia mengaitkan penghapusan perbudakan di Amerika Serikat dengan pertumpahan darah Perang Saudara Amerika. Chulalongkorn, untuk mencegah pertumpahan darah serupa di Siam, memberikan beberapa langkah menuju penghapusan perbudakan, bukan titik balik ekstrem dari pengabdian ke kebebasan total. Mereka yang mendapati diri mereka tidak mampu hidup sendiri menjual diri mereka menjadi budak oleh bangsawan kaya. Demikian pula, ketika hutang gagal bayar, peminjam akan menjadi budak dari pemberi pinjaman. Jika hutang dilunasi, budak tersebut memperoleh kembali kebebasannya.

Namun, mereka yang orang tuanya adalah budak rumah tangga (ทาสในเรือนเบี้ย) terikat untuk menjadi budak selamanya karena harga penebusan mereka sangat tinggi.

Karena kondisi ekonomi, orang-orang menjual diri mereka ke dalam perbudakan dalam jumlah besar dan pada gilirannya mereka menghasilkan sejumlah besar budak rumah tangga. Pada tahun 1867, mereka menyumbang sepertiga dari populasi Siam. Pada tahun 1874, Chulalongkorn memberlakukan undang-undang yang menurunkan harga penebusan budak rumah tangga yang lahir pada tahun 1867 (tahun kenaikan takhtanya) dan membebaskan mereka semua ketika mereka telah mencapai usia 21 tahun.

Budak yang baru dibebaskan akan memiliki waktu untuk memantapkan diri sebagai petani atau pedagang sehingga mereka tidak menjadi pengangguran. Pada tahun 1905, Undang-Undang Penghapusan Perbudakan mengakhiri perbudakan Siam dalam segala bentuknya. Sisi belakang uang kertas 100 baht yang beredar sejak peringatan seratus tahun tahun 2005 menggambarkan Chulalongkorn dalam seragam angkatan laut yang menghapuskan tradisi budak.

Sistem corvée tradisional menurun setelah Perjanjian Bowring, yang memunculkan kelas baru buruh sewaan yang tidak diatur oleh pemerintah, sementara banyak bangsawan terus memegang kendali atas sejumlah besar Phrai Somcode: th is deprecated . Chulalongkorn membutuhkan kontrol tenaga kerja yang lebih efektif untuk membatalkan kekuasaan bangsawan. Setelah pembentukan sistem monthon, Chulalongkorn melembagakan sensus untuk menghitung semua pria yang tersedia bagi pemerintah. Undang-Undang Pekerjaan tahun 1900 mensyaratkan bahwa semua pekerja harus dibayar, bukan dipaksa bekerja.

Pembentukan tentara modern dan kepemilikan tanah modern

Chulalongkorn telah mendirikan kementerian pertahanan pada tahun 1887. Berakhirnya sistem corvée mengharuskan dimulainya wajib militer, maka lahirlah Undang-Undang Wajib Militer tahun 1905 di Siam. Hal ini diikuti pada tahun 1907 oleh undang-undang pertama yang mengatur tentang penerapan hukum darurat, yang tujuh tahun kemudian diubah ke bentuk modernnya oleh putra dan penerusnya, Raja Vajiravudh.^[14]

Departemen Survei Kerajaan Thai, sebuah Kelompok Layanan Khusus dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, terlibat dalam survei kadastral, yaitu survei bidang tanah tertentu untuk menentukan kepemilikan guna pendaftaran tanah, dan untuk perpajakan yang adil. Sertifikat hak milik tanah diterbitkan menggunakan sistem Gelar Torrens, meskipun baru pada tahun 1901 hasil pertama dari survei ini diperoleh.^[15]

Penghapusan tradisi bersujud (prostration)

Pada tahun 1873, Berita Negara Kerajaan Siam menerbitkan pengumuman tentang penghapusan bersujud. Di dalamnya, Raja Chulalongkorn menyatakan, "Praktik bersujud di Siam sangat menindas. Para bawahan telah dipaksa untuk bersujud demi mengangkat martabat para phu yai (petinggi). Saya tidak melihat bagaimana praktik bersujud akan memberikan manfaat bagi Siam. Para bawahan merasa pelaksanaan bersujud sebagai praktik fisik yang kasar. Mereka harus berlutut untuk waktu yang lama sampai urusan mereka dengan phu yai berakhir. Mereka baru akan diizinkan berdiri dan mundur. Praktik semacam ini adalah sumber penindasan. Oleh karena itu, saya ingin menghapusnya." Berita Negara tersebut mengarahkan bahwa, "Mulai sekarang, orang Siam diizinkan berdiri di depan para pejabat tinggi. Untuk menunjukkan tindakan hormat, orang Siam dapat membungkuk sebagai gantinya. Membungkuk akan dianggap sebagai bentuk baru dalam memberikan penghormatan."^[16]

Pekerjaan sipil

Pembangunan jalan kereta api di Siam memiliki motivasi politik: untuk menghubungkan seluruh wilayah negara guna mempertahankan kendali yang lebih baik atas wilayah tersebut.

Pada tahun 1901, jalur kereta api pertama dibuka dari Bangkok ke Korat. Pada tahun yang sama, pembangkit listrik pertama di Siam mulai memproduksi listrik dan lampu listrik pertama kali menerangi jalan-jalan raya.

Pada tahun 1906, Raja Chulalongkorn mengadopsi seorang anak yatim piatu suku Semang yang diberi nama Khanung.^[17]

Pada tahun 1907, ia mendirikan kompetisi varietas padi kerajaan, yang awalnya hanya untuk distrik Tung Luang dan Kanal Rangsit. Tahun berikutnya, kompetisi tersebut diadakan di Wat Suthat dan sejak saat itu diadakan di berbagai lokasi di seluruh kerajaan oleh Chulalongkorn dan keturunannya.^[18][19]

Hubungan dengan Kekaisaran Inggris

Otoritas Siam telah menjalankan kendali substansial atas kesultanan-kesultanan Melayu sejak zaman Ayutthaya. Para sultan mencari dukungan Inggris sebagai penyeimbang terhadap pengaruh Siam. Pada tahun 1909, Perjanjian Anglo-Siamese 1909 disepakati. Empat kesultanan (Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Perlis) ditempatkan di bawah pengaruh Inggris sebagai imbalan atas hak hukum Siam dan pinjaman untuk membangun jalan kereta api di Siam selatan.

Pangkat militer

• Field Marshal (Jenderal Besar) Angkatan Darat Kerajaan Siam^[25]
• Admiral of the Fleet (Laksamana Armada) Angkatan Laut Kerajaan Siam^[26]

Penghargaan Nasional

• 1882 – Pendiri dan Penguasa Ordo Wangsa Kerajaan Chakri
• 1868 – Penguasa Ordo Sembilan Permata
• 1900 – Pendiri dan Penguasa Ordo Chula Chom Klao
• 1909 – Knight Grand Cordon Ordo Gajah Putih

Film

• Diperankan oleh Tito Renaldo dalam film 1946 Anna and the King of Siam
• Diperankan oleh Yul Brynner dalam film musikal Amerika 1956 The King and I
• Diperankan oleh Ramli Hassan dalam film 1999 Anna and the King