Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiPeriode Liberal (Hindia Belanda)
Artikel Wikipedia

Periode Liberal (Hindia Belanda)

Periode Liberal mengacu kepada kebijakan ekonomi yang dilembagakan di Hindia Belanda dari pertengahan abad ke-19.

mengacu kepada kebijakan ekonomi yang dilembagakan di Hindia Belanda dari pertengahan abad ke-19.
Diperbarui 10 Desember 2023

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Periode Liberal (Hindia Belanda)
Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah
Manusia Jawa 1.000.000 BP
Manusia Flores 94.000–12.000 BP
Bencana alam Toba 75.000 BP
Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha
Kerajaan Kutai 400–1635
Tarumanagara 450–900
Kerajaan Kalingga 500–782
Kerajaan Melayu 671–1347
Sriwijaya 671–1028
Kerajaan Sunda 662–1579
Kerajaan Galuh 669–1482
Kerajaan Bima 709–1621
Mataram Kuno 716–1016
Kerajaan Bali 914–1908
Kerajaan Kahuripan 1019–1046
Kerajaan Janggala 1042–1135
Kerajaan Kadiri 1042–1222
Kerajaan Singasari 1222–1292
Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam
Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara
Kesultanan Peureulak 840–1292
Kerajaan Haru 1225–1613
Kesultanan Ternate 1257–1914
Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521
Kesultanan Bone 1300–1905
Kerajaan Kaimana 1309–1963
Kesultanan Gowa 1320–1957
Kesultanan Limboto 1330–1863
Kerajaan Pagaruyung 1347–1833
Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei
Kesultanan Gorontalo 1385–1878
Kesultanan Melaka 1405–1511
Kesultanan Sulu 1405–1851
Kesultanan Cirebon 1445–1677
Kesultanan Demak 1475–1554
Kerajaan Giri 1481–1680
Kesultanan Bolango 1482–1862
Kesultanan Aceh 1496–1903
Kerajaan Balanipa 1511–sekarang
Kesultanan Banten 1526–1813
Kesultanan Banjar 1526–sekarang
Kerajaan Kalinyamat 1527–1599
Kesultanan Johor 1528–1877
Kesultanan Pajang 1568–1586
Kesultanan Mataram 1586–1755
Kerajaan Fatagar 1600–1963
Kesultanan Jambi 1615–1904
Kesultanan Bima 1620–1958
Kesultanan Palembang 1659–1823
Kesultanan Sumbawa 1674–1958
Kesultanan Kasepuhan 1679–1815
Kesultanan Kanoman 1679–1815
Kesultanan Siak 1723–1945
Kesunanan Surakarta 1745–sekarang
Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang
Kesultanan Kacirebonan 1808–1815
Kesultanan Deli 1814–1946
Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya
Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara
Kerajaan Soya 1200–sekarang
Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950
Kerajaan Manado 1500–1670
Kerajaan Siau 1510–1956
Kerajaan Larantuka 1515–1962
Kerajaan Sikka
Kerajaan Tagulandang 1570–1942
Kerajaan Manganitu 1600–1944
Republik Lanfang 1777–1884
Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa
Portugis 1512–1850
VOC 1602–1800
Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815
Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia
Kebangkitan Nasional 1908–1942
Pendudukan Jepang 1942–1945
Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia
Awal Kemerdekaan 1945–1949
Republik Indonesia Serikat 1949–1950
Demokrasi Liberal 1950–1959
Demokrasi Terpimpin 1959–1965
Transisi 1965–1966
Orde Baru 1966–1998
Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik
  • Arkeologi
  • Mata uang
  • Ekonomi
  • Militer
Garis waktu
 Portal Indonesia
  • l
  • b
  • s

Periode Liberal mengacu kepada kebijakan ekonomi yang dilembagakan di Hindia Belanda dari pertengahan abad ke-19.

Latar belakang: Sistem Tanam Paksa

Artikel utama: Sistem Tanam Paksa

Di bawah Sistem Tanam Paksa (atau "Cultuurstelsel" dalam bahasa Belanda) yang berlangsung pada sebagian besar abad ke-19, Pemerintah kolonial Belanda di kepulauan Indonesia mewajibkan petani pribumi untuk menyerahkan, sebagai semacam pajak, jumlah tetap hasil tanaman tertentu, seperti gula atau kopi. Sebagian besar Jawa menjadi perkebunan Belanda, menjadikannya koloni yang menguntungkan dan swasembada dan menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan dan membantunya menjadi masyarakat borjuis yang berkembang dan modern.[1] Sistem Tanam Paksa, bagaimanapun, membawa banyak kesulitan ekonomi bagi petani Jawa, yang menderita kelaparan dan epidemi pada tahun 1840-an, menarik banyak opini publik yang kritis di Belanda.[2]

Deregulasi ekonomi Hindia

Sebelum resesi akhir abad ke-19, Partai Liberal telah menjadi dominan dalam pembuatan kebijakan di Belanda. Filosofi pasar bebasnya menemukan jalannya ke Hindia Belanda di mana Sistem Tanam Paksa dideregulasi.[1] Di bawah reformasi agraria dari tahun 1870, produsen tidak lagi dipaksa untuk menyediakan hasil panen untuk ekspor, tetapi Hindia terbuka bagi perusahaan swasta. Pengusaha Belanda mendirikan perkebunan besar yang menguntungkan. Produksi gula dua kali lipat antara 1870 dan 1885; tanaman baru seperti teh dan pohon kina berkembang, dan karet diperkenalkan, menyebabkan peningkatan keuntungan Belanda secara dramatis.[2]

Perubahan tidak terbatas pada Jawa, atau pertanian; minyak dari Sumatera dan Kalimantan menjadi sumber daya yang berharga bagi industrialisasi Eropa. Perkebunan tembakau dan karet menyebabkan kerusakan hutan di pulau luar Jawa.[1] Kepentingan komersial Belanda meluas dari Jawa ke pulau-pulau luar dengan semakin banyak wilayah yang berada di bawah kekuasaan atau dominasi pemerintah Belanda langsung pada paruh kedua abad ke-19.[2] Puluhan ribu kuli dibawa ke pulau luar Jawa dari Tiongkok, India, dan Jawa untuk bekerja di perkebunan dan mereka mengalami perlakuan kejam dan tingkat kematian yang tinggi.[3]

Kaum Liberal mengatakan manfaat ekspansi ekonomi akan merembes ke tingkat lokal.[1] Namun, akibat dari kelangkaan lahan untuk produksi padi, dikombinasikan dengan populasi yang meningkat secara dramatis, terutama di Jawa, menyebabkan kesulitan lebih lanjut.[2] Resesi dunia yang meluas pada akhir tahun 1880-an dan awal 1890-an menyebabkan harga komoditas hancur di mana Hindia bergantung padanya. Para jurnalis dan pegawai negeri sipil mengamati bahwa sebagian besar penduduk Hindia tidak lebih baik daripada ketika di bawah ekonomi Sistem Tanam Paksa yang diatur sebelumnya dan puluhan ribu penduduk kelaparan.[1]

Referensi

  1. 1 2 3 4 5 Vickers 2005, hlm. 16.
  2. 1 2 3 4 Witton 2003, hlm. 23–25.
  3. ↑ Vickers 2005, hlm. 16–17.

Kutipan karya

  • Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia (Edisi illustrated, annotated, reprint). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83493-3.
  • Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet. ISBN 978-1-74059-154-6.

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Latar belakang: Sistem Tanam Paksa
  2. Deregulasi ekonomi Hindia
  3. Referensi
  4. Kutipan karya

Artikel Terkait

Daftar Kekuatan Besar abad pertengahan

diplomatiknya pada tahun 1814 dengan mengacu pada Perjanjian Chaumont. Penggunaan istilah ini dalam historiografi Abad Pertengahan berbeda untuk masing-masing

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

kerajaan di Asia Tenggara

Islam di Indonesia

artikel daftar Wikimedia

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026